DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 36 Tahun 2023

Nomor: 36
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi Dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut yang selanjutnya disebut RSKGM adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan. Diatur mengenai ketentuan umum, Prinsip dan Tata Cara Penetapan Tarif, Dasar Penetapan Tarif, Mekanisme Pengusulan Tarif Pelayanan, Jenis dan Tarif Layanan, Pemanfmtan Tarif, Keringanan dan Pembebasan Tarif, Besaran Tarif, Pengawasan dan Pembinaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1173/MENKES/PER/X/2004 tentang Rumah Sakit Gigi dan Mulut; 12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2016 Nomor 9); 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); I/ 16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
20.Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan(Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 28);
21.Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT PROVINS! SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5.Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut yang selanjutnya disebut RSKGM adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan.
6.Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11.Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien/penerima layanan untuk observasi, diagnosis, pengobatan, dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
12.Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien/penerima layanan untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
13.Rawat Darurat merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi resiko kematian dan/a tau cacat di Unit Gawat Darurat.
14.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15.Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
16.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional badan layanan umum daerah.
17.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitas
18.Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pemeriksaan penunjang medik dan/atau pelayanan lainnya.
19.Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan /atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
20.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah provinsi untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21.Jaminan kesehatan adalah jaminanan berupa perlindungan kesehatan yang iurannya dibayar oleh orang pribadi/pemerintah daerah dan/atau perusahaan.
22.Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan perlindungan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
23.Asuransi Kesehatan lainnya adalah jaminan kesehatan selain jaminan kesehatan nasional.
24.Pendidikan dan Pelatihan lainnya adalah seminar atau pelatihan yang diadakan/ disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan.
25.Invois adalah dokumen yang dikeluarkan sebagai bukti penggunaan layanan kesehatan dan layanan non kesehatan pada Rumah Sakit kepada pengguna jasa layanan untuk melakukan penagihan pembayaran.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan Tarif Layanan pada RSKGM sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:
1. a.terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif;
2. b.terselenggaraanya pelayanan kesehatan di rumah sakit yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
3. c.tersedianya jenis pelayanan kesehatan di RSKGM sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan, dan bidang mana.Jemen pelayanan kesehatan serta sesuru kebutuhan masyarakat;
4. d.terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit; dan
5. e.meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan RSKGM kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.prinsip dan tata cara penetapan tarif;
b.dasar penetapan tarif;
c.mekanisme pengusulan tarif pelayanan;
d.jenis dan tarif layanan;
e.pemanfaatan tarif;
f.keringanan dan pem be basan tarif; dan
g.besaran tarif.

BAB II

PRINSIP DAN TATA CARA PENETAPAN TARIF

Pasal 4

(1)RSKGM mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
(2)Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/ atau pola Tarif.
(3)Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
(4)Tarif Layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh RSKGM. II
(5)Tarif Layanan sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan akuntansi biaya.
(6)Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat
(5)dicatat sebagai retribusi daerah.
(2)Jenis, objek dan rincian objek dari setiap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
(3)Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD RSKGM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Detail Rincian Objek Retribusi sebagaimana ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

BAB ILL

DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 6

(1)Tarif RSKGM ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan dan persaingan pada industri sejenis.
(2)Komponen biaya satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
(3)Biaya satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya masing masing kegiatan yang dikeluarkan oleh RSKGM.

BAB IV

MEKANISME PENGUSULAN TARIF PELAYANAN

Pasal 7

(1)Pemimpin mengusulkan Tarif Layanan BLUD kepada kepala daerah.
(2)Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan. (/
(3)Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
(4)Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari: a.perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
1. b.perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
2. c.unsur perguruan tinggi; dan
3. d.lembaga profesi.
(5)Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubemur ini dan disarnpaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. BABV JENIS DAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

(1)Jenis layanan pada RSKGM yang dapat dikenakan Tarif, meliputi:
1. a.layanan kesehatan, meliputi:
  1. 1.layanan medis; dan/atau
  2. 2.layanan penunjang medis.
2. b.layanan non kesehatan.
(2)Layanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, meliputi:
1. a.Rawat Jalan;
2. b.Rawat Darurat; dan/ atau
3. c.Rawat Inap.
(3)layanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, meliputi:
1. a.pelayanan laboratorium teknik gigi;
2. b.pelayanan laboratorium darah;
3. c.pelayanan radiologi gigi;dan
4. d.pelayanan Farmasi.
(4)Layanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penelitian; dan
3. c.pelayanan non kesehatan lainnya.
(5)Komponen dalam Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Jasa Sarana; dan
2. b.Jasa Pelayanan.
(6)Ketentuan mengenai rincian jenis dan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalarn larnpiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 9

(1)Kegiatan layanan medis sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 ayat (2), meliputi: ti
1. a.pemeriksaan dan konsultasi;
2. b.visited dan konsultasi;
3. c.tindakan medik non operatif; dan/atau
4. d.tindakan medik operatif.
(2)Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan layanan yang dilakukan di Rawat Jalan/ Rawat Darurat.
(3)Visited dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, merupakan layanan yang dilakukan di Rawat Inap.
(4)Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan di poliklinik dan/ atau ruang perawatan dan/ atau tidak menggunakan pembiusan.
(5)Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan.
(6)Layanan medis Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.kelas vip (incisivus);
2. b.kelas I (caninus);
3. c.kelas II (pre molar);
4. d.kelas II (molar);
5. e.kelas III (mesioden);
6. f.kelas III ( rudimenter,;
7. g.rawat inap anak (desidui);dan
8. h.ruang isolasi (geminasi)
(7)Jumlah hari Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung dari tanggal masuk sampai dengan tanggal keluar.

Pasal 10

(1)Layanan non kesehatan berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, meliputi:
1. a.magang;
2. b.orientasi;
3. c.studi banding;
4. d.praktik lapangan; dan
5. e.pendidikan dan pelatihan lainnya.
(2)Kegiatan pelayanan non kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c, meliputi:
1. a.pemanfaatan aset; clan
2. b.pembakaran sampah/ limbah medis.
(3)Penyelenggaraan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan ke dalam perjanjian/ kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(1)Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan secara tunai dan non tunai setelah mendapatkan invois atau dokumen lain yang dipersamakan pada BLUD.
(2)Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana ayat (1) disetorkan ke Kas BLUD.
(3)Tarif Layanan yang dipungut dan dikelola oleh RSKGM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja RSKGM sesuru dengan Rencana Bisnis Anggaran.
(4)Tarif Layanan yang disetorkan sebagaimana dimaksud pada ayat setiap bulan kepada Gubernur ke Kas BLUD
(2)dilaporkan melalui Dinas Kesehatan.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tembuskan ke Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi untuk dicatatkan sebagai retribusi.

BAB VI

PEMANFMTAN TARIF

Pasal 12

(1)Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD RSKGM dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD.
(2)Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran RSKGM.
(3)Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD RSKGM, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…