DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Sistem Remunerasi pada Unit Pelaksana Teknis Pelaburah Penyeberangan Tanjung Api-api dan Kereta Api Indralaya pada Dinas Perhubungan, meliputi: Ketentuan Umum; Remunerasi; Tim Perumus Sistem Pemberian Remunerasi; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Sistem Remunerasi pada Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya Pada Dinas Perhubungan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peratuan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
13.Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);
14.Peraturan Gubemur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PENYEBERANGAN TANJUNG API-API DAN KERETA API INDRALAYA PADA DINAS PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubemur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api- Api dan Kereta Api Indralaya Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
8.Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau tenaga profesional lainnya yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dari pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
9.Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum keuangan BLUD. operasional dari
10.Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
11.Pejabat Teknis BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing pada BLUD.
12.Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan/ atau tenaga profesional lainnya yang diangkat dengan kontrak kerja dengan pemimpin BLUD untuk mendukung kinerja BLUD sesuai kebutuhan BLUD.
13.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api- Api dan Kereta Api Indralaya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
14.Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/ atau pensiun. I -
15.Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
16.Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji/ honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola, dan Pegawai.
17.Bonus Atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.

BAB II

REMUNERASI

Pasal 2

( 1) Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

(2)Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempertimbangkan:
1. a.prinsip proporsionalitas;
2. b.kesetaraan, kepatuhan, dan kewajaran;
3. c.kinerja;
4. d.indeks harga daerah/wilayah; dan
5. e.kemampuan keuangan BLUD.
(3)Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
1. a.pengalaman dan masa kerja;
2. b.keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
3. c.risiko kerja;
4. d.tingkat kegawat daruratan;
5. e.jabatan yang disandang; dan
6. f.hasil capaian kinerja.
(4)Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan Remunerasi bagi Pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor;
1. a.ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan dan produktivitas;
2. b.pelayanan sejenis;
3. c.kemampuan pendapatan; dan
4. d.kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:

a.Gaji;
b.Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
c.Insentif;
d.Bonus Atas Prestasi;
e.Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
f.pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

Pasal 4

(1)Pejabat Pengelola menerima Remunerasi meliputi:
1. a.bersifat tetap berupa gaji:
2. b.bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
3. c.pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
(2)Pegawai BLUD menerima Remunerasi meliputi: a . bersifat tetap berupa gaji;
1. b.bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan/ a tau
2. c.pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
(3)Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penghitungan besaran Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dengan memperhatikan tanggung jawab, nilai jabatan, skala grade, golongan, dan/ atau masa kerja serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 5

( 1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan BLUD.

(2)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan serta kebutuhan operasional BLUD.
(3)Besaran pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 6

(1)Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan BLUD.
(2)Pemberian Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat pemenuhan indikator:
1. a.capaian kinerja BLUD;
2. b.peningkatan pendapatan;
3. c.peningkatan kepuasan pelanggan; dan
4. d.peningkatan capaian standar pelayanan minimal.
(3)Besaran Pemberian Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 7

(1)Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
(2)Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
1. a.honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD;
2. b.honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD; dan
3. c.honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD.

BAB III

TIM PERUMUS SISTEM PEMBERIAN REMUNERASI

Pasal 8

(1)Untuk mengatur remuneras1 BLUD, Gubernur dapat membentuk tim perumus sistem pemberian Remunerasi.
(2)Tim perumus sistem pemberian Remunerasi pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berasal dari unsur: Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
1. a.Dinas; b . Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
2. c.perguruan tinggi; dan
3. d.lembaga profesi.
(3)Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Ketentuan terkait pelaksanaan tugas tim perumus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1)Sistem pemberian Remunerasi dievaluasi setiap tahun dan dapat dilakukan perubahan atau penyesua1an ' apabila dipandang perlu. -.._______/
(2)Perubahan sistem pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan rekomendasi tim perumus sistem pemberian Remunerasi pada UPTD dan pertimbangan Pemimpin BLUD dengan memperhatikan aspek kelayakan, kepatutan, kemampuan keuangan dan keberlangsungan pelayanan di UPTD.
(3)Perubahan atau penyesuaian sistem pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. BABV

Pasal 10

Peraturan Gubernur 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Diundangkan di Palembang pada tanggal , ekt ii,lt"'r SEKRETARIS D RAH PROVINSI SU A SELATAN, Ditetapkan di Palembang pada tanggal ii iktlili,l'!l~ 2125 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, H. HERMAN DERU BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 3e,

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…