DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2022

Nomor: 37
Tahun: 2022
Ditetapkan: 15 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, fasilitasi penyelenggaraan pesantren, perencanaan, tim fasilitasi penyelenggaraan pesantren, pendanaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur ten tang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pendemi Corona Vi,us Desease 2019 (COVID-19 dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau · Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355} sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pendemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19 dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~ 4769); ~
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pes ntren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 N mor 206);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penge olaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indone ia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Nomor n 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Le baran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 No or 3);
16.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( mbaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 No or 5);
17.Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 ten tang Pedoman Pemberian Hibah da Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Penda atan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumate a Selatan Tahun 2021 Nomor 25); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN FASILITASI PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Perangkat Daerah teknis adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
5.Biro adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi yang membidangi kesejahteraan rakyat sebagai koordinator penyelenggaraan Pesantren.
6.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/ atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketak.waan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara ~ Kesatuan Republik Indonesia. ~
7.Hibah adalah pemberian barang, uang, atau jasa dengan pengalihan hak: untuk kepentingan Pesantren dan dituangkan dalam perjanjian hibah.
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah RKPD Provinsi Sumatera Selatan.
9.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
10.Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

(1)Tujuan Pemerintah Provinsi dalam pendanaan penyelenggaraan Pesantren dikelola berdasarkan tujuan penyelenggaraan pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan kemampuan keuangan APBD dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
b.perencanaan;
c.tim fasilitasi pemberdayaan Pesantren; dan
d.pendanaan.

(1)Gubernur melalui Perangkat Daerah teknis sesuai dengan kewenangannya membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui mekanisme hibah.
(3)Pengalokasian belanja hibah dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pesantren yang meliputi:
1. a.sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
2. b.sarana dan prasarana penunjang Pesantren; dan
3. c.sarana bagi sumber daya manusia Pesantren.
(4)Pengalokasian belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan pada Perangkat Daerah teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disesuaikan dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui mekanisme hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat berupa:
1. a.uang;
2. b.barang;dan/atau
3. c.jasa
(2)Pelaksanaan pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui mekanisme hibah dilaksanakan dengan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hibah daerah.

Pasal 6

(1)Gubernur melalui Perangkat Daerah teknis sesuai dengan kewenangannya menetapkan perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dituangkan dalam Rencana Strategis Provinsi dan RKPD.
(3)Perangkat Daerah terkait mencantumkan perencanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sesuai tugas pokok dan fungsinya ke dalam RKPD.
(4)Dokumen perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah teknis dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan.

BAB III

TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 7

(1)Dalam penyelenggaraan fasilitasi pesantren Gubernur membentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
(2)Tim fasilitasi penyelenggaraan pesantren beranggotakan unsur Pemerintah Provinsi, Kalangan Pesantren, Asosiasi Pesantren, Profesional dan Pemangku Kepentingan.
(3)Susunan struktur dan keanggotaan, tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

( 1) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:

a.APBD; dan
b.sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Penataausahaan pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. BABV

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Diundangkan di Palembang pada tanggal 15 :le!iH?mber .2022 . SEKRETARIS DAERAH t ~PROVINS! SUMATERA SELATAN, I ~--,- • S. A. SUPRIONO Ditetapkan di Palembang / pada tanggal 15 , :lese11.be::i:t 2022 • GUBERNUR SUMATERA SELATAN . HERMAN DERU BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 37

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…