DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2025

Nomor: 38
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan diatur tentang Pelaksanan Program Sumsel Berkat, meliputi: Ketetuan Umum; Penyelenggaraan Program Sumsel Berkat; Integrasi Program Sumsel Berkat; Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memberikanjaminan perlindungan kesehatan sebagai hak setiap warga negara Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi perlu memberikan dukungan penuh melalui pembiayaan dan jaminan Kesehatan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, serta ketentuan huruf a angka 28 Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program J aminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Program Sumsel Berkat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); ■
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865); 7 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746); ■
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
11.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 476);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
15.Peraturan Gubemur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 76); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SUMSEL BERKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Bupati/Wali kota adalah Bupati/Wali kota di Daerah Provinsi.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
9.Jaminan Kesehatan adalah Jamman berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi Kebutuhan Dasar Kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar luran Jaminan Kesehatan atau luran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10.Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PBPU BP Pemda adalah peserta PBPU dan BP yang didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
11.Program Sumsel Berobat Pakai KTP yang selanjutnya disebut Program Sumsel Berkat adalah Program jaminan kesehatan bagi masyarakat Sumatera Selatan yang belum mempunyai jaminan kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai jaminan kesehatan.
12.Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI jaminan kesehatan adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
13.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
16.Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
17.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotof, preventif, diagnosis perawatan, pengobatan dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
18.Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan yang sersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus. BABII PENYELENGGARAAN PROGRAM SUMSEL BERKAT Umum Pasal 2

(1)Pemerintah Provinsi memberikan Jaminan Kesehatan melalui Program Sumsel Berkat.
(2)Pemerintah Provinsi membayarkan iuran bagi peserta Program Sumsel Berkat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai besaran premi se bagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
(3)Kriteria peserta Program Sumsel Berkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
1. a.memiliki KTP Provinsi yang nomor induk kependudukannya terdaftar dalam database kependudukan;dan
2. b.Warga Provinsi yang belum mempunyai jaminan kesehatan dan sedang dalam kondisi sakit serta membutuhkan pelayanan kesehatan FKRTL.
(4)Jaminan kesehatan melalui Program Sumsel Berkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 3

(1)PBPU BP Pemda yang telah didaftarkan Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat dialihkan ke kepesertaan PBPU BP Provinsi.
(2)PBPU BP Pemda yang telah didaftarkan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Jam1nan kesehatan.

Pasal 4

(1)Masyarakat Provinsi yang memenuhi kriteria sebagai peserta Program Sumsel Berkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berhak mendapatkan layanan kesehatan dengan menunjukan KTP. . (2) Layanan kesehatan bagi peserta Program Sumsel Berkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa FKRTL.
(3)Pelayanan kesehatan di FKRTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
(4)Pelayanan kesehatan pada rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
1. a.pelayanan gawat darurat;
2. b.pelayanan rawat jalan; dan
3. c.pelayanan rawat inap.
(5)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

( 1) Pemerintah Provinsi menjamin pelayanan kesehatan FKTP bagi masyarakat Provinsi secara gratis.

(2)Pelayanan FKTP sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di seluruh Puskesmas di wilayah Provinsi dengan membawa KTP atau KK Provinsi tanpa harus melakukan aktivasi kepesertaan jaminan kesehatan;

Pasal 6

(1)Masyarakat Provinsi yang memenuhi kriteria sebagai peserta Program Sumsel Berkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat mengajukan pendaftaran Program Sumsel Berkat ke Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
(2)Pendaftaran Program Sumsel Berkat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib melampirkan persyaratan administrasi, meliputi:
1. a.KTP atau KK; dan
2. b.bagi pasien bayi menggunakan identitas ibu kandung disertai surat keterangan lahir.
(3)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melalui sistem data BPJS Kesehatan dan kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal peserta Program Sumsel Berkat belum dapat melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rumah sakit tetap melayani pasien dengan ketentuan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam pada hari kerja;
(5)Peserta Program Sumsel Berkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat naik kelas perawatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

INTEGRASI PROGRAM SUMSEL BERKAT

Pasal 7

(1)Pemerintah Provinsi melakukan integrase Program Sumsel Berkat dengan Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
(2)Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam rangka mendukung upaya mencapai cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) di Provinsi.
(3)Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
1. a.berbagi pakai data;
2. b.pengembangan sistem data dan informasi; dan
3. c.bentuk lainnya sesuai ketentuan per~tutan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

( 1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan Program Sumsel Berkat di wilayah Provinsi.

(2)Evaluasi atas penyelenggaraan Program Sumsel Berkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui serta menilai kinerja fasilitas kesehatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program Sumsel Berkat.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

( 1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan Program Sumsel Berkat sebagai Jaminan Kesehatan di Provinsi yang berkualitas, efektif, dan efisien dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya.

(2)Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Program Sumsel Berkat di Provinsi dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait.
(3)Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
1. a.inspektorat Provinsi;
2. b.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. c.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
4. d.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; yang melaksanakan fungsie. Perangkat Daerah penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah;
5. f.Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunJang bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
6. g.Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang bidang kesejahteraan rakyat. fungsi
(4)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

( 1) Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

a.APBD; dan/ atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungiawaban Program Sumsel Berkat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. •

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pemberian Jaminan Kesehatan melalui Program Sumsel Berkat yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur 1n1, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…