DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2020

Nomor: 39
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pembentukan ,Kedudukan,Struktur Organisasi,Tugas dan Fungsi ,Assessor,Pendanaan,Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan efektifi as dan efisiens· pembangunan dan lrualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang kompeteI dan profesional sesuai de gan jabatan� tugas pokok dan fungsinya, perlu penilaian kompetensi t rhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan P.emerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
b.ba h wa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan K pala dan Kepegawaian N gara Nomor 26 Tahun 20 9 tentang Pembinaan Penyelengaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, pengisian jabatan pimpinan tinggi, pengangkatan dalam jabatan administr asi dan jabatan fungsional serta penyusunan profil Aparatur Sipil Negara daJam penyelenggaraan manajemen karir dilal<:ukan melalui penilaian kompetensi�
c.ba h wa untu melaksanakan penilaian komp tensi sebagailnana dimal sud dalam huruf a dan hu uf b, perlu membentuk lembaga yang berkompeten untuk mela k ukan penilai.an kompete s· Aparat r Sipil Neg ara: dan Non Aparatur SipH Negara guna menJamin kualitas h sil penilaian sesuai persyaratan kompetensinya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Oubernur e tang Pembentukan Unit La yanan A sessment Cenler Pemerintah Prov.insi Sumatera Selatan;

1.Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentano Pembentukan Daerah Tina.kat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181,),;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Le1nbaran Neaa r a Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Le1nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 549 );
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik ndonesia Tahun 2014 Nomo 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa ka1i diu bah, terakhir de• gan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 o,mor 58,. Tambahan Lembaran Negara epu blik Indonesia Norn or 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen egawai Nege1i SipH (Lembaran Negara Republik Indo .esia Tahun 2017 N omor 63, Tam bah an Lembaran N gara Republik lndo esia Nomor 6037) s bagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 ten tang Peru bahan atas Peraturan Pe1nerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pega: ai N geri ipil {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang anajemen Pegawai Pe1nerin ah dengan Perjanjian K 1ja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, 'Tambahan Lembaran Negara R,epublik lndones·a Nomor 6264) ;. 7 . Pera turan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 20 9 te n tang Pembinaan Penyelenggara Peni1aian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republ ik Indonesia Tahun 20 1 9 Nomor 1 1 43) ;
8.Peratu ran Daerah Nomor 1 ' Tahu n 20 1 6 ten tang Pe m be tu an dan Su sunan P rangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan {Lemba.Tfill Daerah Provinsi Sumatera Selatan Taht n 20 1 6 Norn.or 1 4) sebagaimana telah diubah d ngan Peraturan Daerah Nomor 3 Tah u n 2020 tenta.ng Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor l · Tahun 20 1 6 ten tang Pembe ntukan d an Susunan Pera n gka Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumater.a Selatan Tahun 2020 Nomor 3) � 9 . P raturan Gubernur Nomor 39 Tahu n 20 16 tentang Uraian Tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Sela.tan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Sela tan Tahun 20 1 6 N omor 39) ; MEMUTUSKAN PERATURAN GUBER NUR TENTANG P cj MBENTUKAN UNIT LAYANAN ASSESSMENT CENTER PEM RINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB L

KETENTUAN U MUM Pa a l 1 Dalam Peraturan Oubernur ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

t 1 ) Dengan ULAC Center Pemerintah Provinsi.

(2)ULAC se bagai na11a ditnaksud pada ayat ( I ) menyele nggarakan Penilaian Kompetensi esuai dengan ke entuan peraturan perund ang-u ndangan.

Pasal 3

( 1 ) Maksud Peratura n Gubern ur ini adalah enghasil kan ASN yang be kual'fikasi sesuai dengan jenjang jabatan dan meningh:atkan mutu serta penge mbangan kompetensi dan karir ASN. {2) Tuj u an Peratu ran Gubernur ·ni adalah sebagai pedoman dalam. menyelenggarakan penilaian kompetensi ASN . BA III K DUDUKAN

Pasal 4

( 1) ULAC merupakan unit e rJa no n struktu ral pada BPSDMD.

(2)ULAC sebagaiman a dimaksud ayat ( 1 J, dipin1pin oleh seorang kepala yang bertanggu ng jawab kepada Kepala dan . AB IV STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

( 1 } Stru ktur Organisas · U LAC se bagain1ana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) terdiri dari:

a.Pem bina; b . Pengarah ;
c.Pe anggu ng J wab; d . Kepala; e . Manajer Oper sional;
f.Manajer Pemasaran d an Kerjasama;
g.M an ajer Admin istrasi; h . Fungsi; dan Kelompok J abatan FungsionaJ Terten u.

(2)S ruktur O rganisasi ULAC sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Gu bernur.
(3)Bagan S ruktur Organisasi ULAC sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantu m dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahh:an dari Peraturan Gu bernur ini. ULAC bertu gas:

Pasal 6

a.menetapkan stan.dar kompetensi jabatan� b . membentuk Tim PenilaicU1 Korn.petensi Jabatan;
c.menentukan metode dan a.lat ukur dalam melakukan penilaian kompetensi jabatan ;
d.ne m•enuhi fasilitas yang ditentukan instan si pem bina ;
e.melaksanakan penilaia n kompetensi jabatan ASN dan Non ASN;
f.menyiapkan dokumen dan persyaratan auna memperoleh pengakuan / aJueditasi/ kelayakan dari instansi pembina; d an
g.melaporkan hasil penila ian kepada instansi pembina.

Pasal 7

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf a, ber ugas sebagai pembinaan terhadap pelaksanaan Assessment Center ,

Pasal 8

Pengarah ( 1 ) huru f sebaga·mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat , bertugas untuk mengarahkan dan menjaga k.ebe langsu ngan operasional ULAC Pemerintah Pro insi.

Pasal 9

Penanggung J awab sebagaima na dimaksud dalain Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf c,. mempunyai tugas:

a.penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ULAC;
b.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ULAC dengan unit kerja terkait;
c.mdakukan bimbingan dan peng wasan pelaksanaan kegiatan U LAC sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; 1 . d. mengusul kan pengangkatan pelaksan aan ULAC; dan dan pemberhentian
e.membentuk da11 mengangkat Tim Khusus gu na me ningkatkan kinerja ULAC .

Pasal 10

epal a se bagailnana d imaksud dalam Pasal 5 yat ( ) h u ru d , m e ·npunyai tu gas:

a.menyu sun visi� 1 isi dan tuj uan ULAC;
b.menyiapkan rencana kerja dan program kegiatan ULAC;
c.me-laksanal<:an prograin ke1j a ULAC;
d.menyelenggasakan kegiatan penilaian kompetensi kepada ASN dan Non ASN berdasarkan usulan Pera.ngkat Daerah dengan me mped omani ketent uan dan persyaratan yang berlaku; e . melakukan monitoring d an evaluasi kegiatan ULAC;
f.menyu n dan me nyampai kan laporan dan hasil pelaksanaan Assessment Center kepada Gu bern ur melalui Penanggu g Jawab� dan
g.melalrnanakan tugas-tugas ULAC lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 1 1 Manajer Operasional sebagaimana dimalrnud dalam Pasal 5 ayat ( 1 )' huruf e mempu nyai tugas: a . menyu sun rencana ke1ja dan standar kompetensi jabatan ;
b.melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi jabatan;
c.m ngope as · an sara a prasarana dan pera1atan;
d.melakukan koordinasi dengan lnstansi Pembina; dan
e.mengkoordinasikan pelak:sanaan kegiatan dengan Tim Penilaian Kompetensi/ Assessor. . -- -- -------- ---

Pasal 12

Manajer Pemasaran dan Ke1j sama se bagaimana dimaksu d dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) h u ruf f, mempunyai tugas:

a.menjalankan tugas administrasi umum dan l{euangan;
b.melak:ukan Bran.ding ULAC;
c.melaksanakan pu blikasi/ pemasaran melalui media cetak/elektronik/luar ruang dan media sosial serta personal approach ke in stan si penggu n a; dan
d.me yed iakan keperl uan logisti J;: adm 'n i st:rasi dan pe rlengkapan operasional. Pasal 1 3 Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud d alam Pasal 5 ayat ( 1) huruf g, memp nyai tugas :
a.merencanak:an strategi pemasaran dan penjualan produk ULAC;
b.melakukan branding ULAC ;
c.melaksanakan publikasi/ pemasaran melalu i media cetak/ elektronik/ lu ar ru ang dan media sosial serta personal approach ke instan si pengguna; d an
d.melalcukan usaha/ kerja sama dengan i 1stansi pengguna dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…