DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2022

Nomor: 39
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, asas, prinsip dasar remunerasi, hak dan kewajiban, pemberian remunerasi, tim perumus sistem pemberian remunerasi, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;)
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha.n Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layana.n Umum (Lemba.ra.n Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);
16.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
17.Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49);
18.Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 27);
19.Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 14);
20.Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pernerintah Provinsi Surnatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Surnatera Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Surnatera Selatan.
5.Badan Layanan Urnurn Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistern yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas / badan daerah dalam rnernberikan pelayanan kepada masyarakat yang rnernpunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalarn pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan menceradaskan kehidupan bangsa.
7.Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian Jayanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
8.Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat adalah Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
9.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
10.Pendapatan Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat adalah pendapatan yang dipungut berasal dari Tarif Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat dan/ atau dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada penjamin.
11.Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan pensiun.
12.Pegawai profesional lainnya adalah pegawai yang diangkat oleh BLUD sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan clan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan yang dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
13.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
14.Dokter adalah tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis yang meliputi dokter umum, dokter spesialis dan dokter sub spesialis.
15.Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16.Tenaga kesehatan lain adalah kelompok tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian), tenaga gizi (nutrisionis dan dietisen), tenaga teknik biomedika (radiografer, ahli teknologi laboratorium medik, elektromedis, tenaga Keteknisian medis (perekam medis dan informasi kesehatan, refraksionis Optisien/ optometris, penata anestesi, tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan lingkungan. 1 7. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medik dokter melalui serangkaian tindakan penegakan diagnosis dan penatalaksanaan klinis dalam rangka upaya kesehatan perorangan kuratif dan rehabilitatif. 1 -v
18.Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang pelayanan medis dalam hal penegakan diagnosa dan atau tindakan terapi dengan menggunakan alat dan teknologi kesehatan.
19.Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
20.Pegawai adalah pegawai pada rumah sakit yang berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Profesional Lainnya.
21.Masa Kerja adalah lama bekerja seorang pegawai di Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Remunerasi pegawai di Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat.
(2)Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka:
1. a.meningkatkan motivasi kerja;
2. b.meningkatkan kesejahteraan karyawan; dan
3. c.meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.asas, prinsip dasar remunerasi, hak dan kewajiban;
b.pemberian remunerasi dan bentuk remunerasi; dan
c.tim perumus sistem pemberian remunerasi.

BAB II

ASAS, PRINSIP DASAR REMUNERASI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

( 1) Pengaturan remunerasi mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.

(2)Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan remuneras1 dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
(3)Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
1. a.pengalaman dan masa kerja;
2. b.keterampilan, ilmu pengetahuan clan perilaku;
3. c.resiko kerja;
4. d.tingkat kegawatdaruratan;
5. e.jabatan yang disandang;dan
6. f.hasil/ capaian kinerja.

Pasal 5

(1)Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk pemberian Remunerasi dari sumber-sumber pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Setiap pegawai rumah sakit yang telah melaksanakan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan berhak mendapat remunerasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

BAB III

PEMBERIAN REMUNERASI

Pasal 6

( 1) Sistem Pemberian Remunerasi BLUD Rumah Sakit adalah sistem imbal jasa yang dikelola dengan sistem keuangan dan peraturan rumah sakit bagi seluruh pegawai rumah sakit yang disusun dan ditetapkan berdasarkan prinsip serta ketentuan dasar yang berlaku dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kemampuan keuangan rumah sakit.

(2)Komponen Pemberian Remunerasi adalah pengelompokan jenis-jenis pemberian Remunerasi berdasarkan tujuan- tujuannya.
(3)Pengelompokan jenis-Jenis Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berdasarkan tujuan pemberian dan terdiri dari:
1. a.Gaji, Honorarium, dan Tunjangan Tetap yang diberikan berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan setiap pegawai rumah sakit (Pay for Position). Besaran gaji, honorarium dan tunjangan tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.Insentif dan / atau Jasa Pelayanan yang diberikan berkaitan dengan kinerja pegawai, bersifat tunai berupa pendapatan langsung dan rutin secara periodik sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan rumah sakit dengan tujuan pemacu motivasi kinerja pegawai (Pay for Performance) dengan besaran insentif bersifat dinamis bergantung kepada pendapatan rumah sakit; dan

Pasal 7

( 1) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun bagi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2} Pemberian gaji bagi pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus profesional lainnya ditentukan melalui kesepakatan perjanjian kontrak dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.

(3)Pemberian tunjangan bagi pejabat pengelola yang berstatus profesional lainnya ditentukan melalui kesepakatan perjanjian kontrak dengan memperhatikan kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan BLUD.
(4)Besaran gaji pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sebesar upah minimum provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b memperhatikan kemampuan keuangan serta kebutuhan operasional BLUD.
(2)Pemberian lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total pendapatan operasional rumah sakit.
(3)Besaran Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB IV

TIM PERUMUS SISTEM PEMBERIAN REMUNERASI

Pasal 9

(1)Untuk mengatur remunerasi BLUD, Gubemur dapat membentuk Tim Perumus Sistem Pemberian Remunerasi.
(2)Tim Perumus Sistem Pemberian Remunerasi Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri dari unsur:
1. a.perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
2. b.perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
3. c.perguruan tinggi; dan
4. d.lembaga profesi.
(3)Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Ketentuan terkait pelaksanaan, tugas tim perumus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1)Sistem Pemberian Remunerasi untuk pengaturan Insentif atau Remunerasi dievaluasi setiap tahun dan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian apabila dipandang perlu.
(2)Perubahan sistem pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengajuan Direktur kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3)Perubahan sistem pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berdasarkan rekomendasi Tim Perumus Sistem pemberian Remunerasi Rumah Sakit dan pertimbangan Direktur dengan memperhatikan aspek kelayakan, kepatutan, kemampuan keuangan rumah sakit dan keberlangsungan pelayanan di rumah sakit.

Pasal 11

Peraturan Gubernur m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur m1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Ditetapkan di Palembang / pada tanggal 2, :leee■ ben:· 2022 • GUBERNUR SUMATERA SELATAN'1- Diundangkan di Palembang pada tanggal 2, :te.. embe:i::r· 2022 1 SEKRETARIS DAERAH / f 11 /}; PROVINS! SUMATERA SELATAN,. /1:1,--, r S. A. SUPRIONO BERITA DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 3,

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…