DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2025 menetapkan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi, sebagai pedoman resmi bagi Pemerintah Provinsi dalam mengatur, membina, dan mengawasi kegiatan jasa konstruksi di wilayah Sumatera Selatan; Peraturan ini mengatur secara komprehensif tentang kewenangan, ruang lingkup, dan mekanisme pembinaan serta pengawasan jasa konstruksi, termasuk sistem informasi pembinaan (SIPJAKI), kerja sama operasional antar badan usaha, alih pengetahuan dan teknologi, kontrak kerja konstruksi, hingga pengawasan teknis di lapangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor, Tambahan Lembar Negara Nomor 5665);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, clan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
16.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembinaan clan Pengawasan Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
17.Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Togas clan Fungsi Dinas Perumahan clan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 66);
18.Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas clan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pu sat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan clan Jasa Konstruksi pada Dinas Perumahan clan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 17). MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5.Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah teknis yang menangani sub urusan jasa konstruksi pada perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Selatan.
7.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi Konstruksi clan/ a tau pekerjaan Konstruksi. 8. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk memelihara, dan menghancurkanmewujudkan, bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu tanah atau tempat kedudukannya menyatudengan dengan tanah.
9.Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
10.Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil Jasa Konstruksi.
11.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
12.Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah gabungan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi Konstruksi.
13.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
14.Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan Kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing.
15.Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut SKK Konstruksi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/ a tau standar khusus dan tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
16.Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa konstruksi.
17.Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
18.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
19.Sub Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa konstruksi kepada Penyedia Jasa.
20.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
21.Tenaga Kerja Konstruksi yang selanjutnya disingkat TKK adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
22.Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan J asa Konstruksi.
23.Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi yang selanjutnya disebut dengan Standar K4 adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja Konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
24.Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis bagian Pekerjaan Konstruksi, keahlian terkait. Bangunan Konstruksi, bidang keilmuan, dan
25.Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa.
26.Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut SIPJAKI adalah sistem informasi guna mewadahi informasi bidang Jasa Konstruksi dan menjadi salah satu media bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas menyediakan layanan informasi pembinaan jasa konstruksi, yang telah terintegrasi dengan Sistem lnformasi Jasa Konstruksi (SIJK) Nasional yang dikelola oleh Kementerian.
27.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku U saha melalui sistem elektronik yang terin tegrasi.
28.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
29.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
30.Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
31.Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa konstruksi.
32.Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil produksi dan distribusi material, peralatan, teknologi, dan tenaga kerja Konstruksi dari hulu hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Jasa konstruksi.
33.Layanan Usaha adalah suatu lingkup layanan pekerjaan berdasarkan jenis dan sifat usaha Jasa konstruksi.
34.Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi.
35.Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi.
36.Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan Konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan.
37.Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
38.Kecelakaan Konstruksi adalah suatu kejadian akibat kelalaian pada tahap Pekerjaan Konstruksi karena tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap, dan/ atau kerusakan lingkungan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kebijakan khusus Pembinaan Jasa Konstruksi dalam urusan KSO dan/atau kemitraan BUJK luar daerah dengan BUJK Provinsi.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.memberikan kesempatan dan memberdayakan Penyedia Jasa Konstruksi di Provinsi untuk mendapatkan pekerjaan dengan persaingan yang sehat dan transparan;
2. b.mewujudkan Penyelenggaraan Kebijakan Khusus Jasa Konstruksi yang memperhatikan kearifan lokal; dan
3. c.mewujudkan tertib usaha Jasa Konstruksi, tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.kebijakan khusus pembinaan jasa konstruksi;
b.alih pengetahuan dan alih teknologi;
c.kontrak kerja konstruksi;
d.teknis pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Jasa konstruksi;
e.pelaporan dan tindak lanjut rekomendasi pengawasan;
f.pembinaan pengawasan;
g.pendanaan;dan
h.sanksi administratif dan tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

(1)Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam melakukan pembinaan pada sub urusan jasa konstruksi, meliputi:
1. a.penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
2. b.penyelenggaraan SIPJAKI cakupan Provinsi.
(2)Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan SIPJAKI cakupan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf melalui tahapan:
1. a.identifikasi data dan informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
2. b.pengumpulan data dan informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
3. c.analisis dan pengolahan data dan informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
4. d.pengelolaan sub-sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi merupakan bagian SIPJAKI yang dikelola Menteri; dan
5. e.subsistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah yang dikembangkan melalui sistem digitalisasi.
(2)Informasi berupa data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus dimuat dalam SIPJAKI.

Pasal 6

(1)Kebijakan khusus pembinaan jasa untuk melindungi danmeningkatkan daya samg badan usaha Jasa konstruksi di wilayah Provinsi.
(2)Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
1. a.KSO dan/ atau kemitraan antara BUJK luar Provinsi dengan BUJK Provinsi; dan/ atau b . penggunaan Sub Penyedia Jasa.
(3)Penetapan kebijakan khusus dilakukan ketentuan:
1. a.pendanaan bersumber dari APBD; dan dengan
2. b.mempunyai kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.
(4)Kebijakan khusus dikecualikan untuk:
1. a.paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Penyedia Jasa Provinsi;
2. b.apabila tidak cukup tersedia Penyedia Penyedia Jasa Provinsi dengan skala usaha kecil; atau
3. c.metode pemilihan melalui E-purchasing dalam katalog elektronik nasional dan katalog elektronik sektoral.

Pasal 7

(1)KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan dengan syarat, meliputi:
1. a.memiliki Kualifikasi usaha besar menengah dengan Kualifikasi usaha besar;
2. b.memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha menengah;
3. c.memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha menengah;
4. d.memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha kecil; dan/ atau
5. e.memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifkasi usaha kecil.
(2)KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan le bih dari 1 (satu) Penyedia J asa/ perusahaan/ badan usaha dengan ketentuan:
1. a.untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO; dan
2. b.untuk pekerjaan yang bersifat kompleks paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) KSO.
(3)1 (satu) di antara badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi pimpinan KSO (leadfinn).
(4)Pimpinan KSO (leadfinn) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki Kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota KSO dengan porsi modal paling banyak 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 8

Penyedia Jasa yang tidak memiliki subklasifikasi spesialis pada;

a.Klasifikasi Konstruksi khusus dan/ a tau Konstruksi prapabrikasi harus melakukan KSO; dan
b.Klasifikasi selain sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dikerjakan oleh Sub Penyedia Jasa spesialis.

Pasal 9

(1)Setiap Badan Usaha Jasa konstruksi yang melaksanakan pekerjaan kontruksi dan/ a tau Jasa konsultansi konstruksidengan dana APBD harus mencatatkan pengalaman dan kinerja penyedia jasa pada sistem informasi terintegrasi.
(2)Informasi pengalaman dan kinerja badan penyedia jasa mencakup:
1. a.nama paket pekerjaan;
2. b.nama Pengguna Jasa;
3. c.nama dan porsi pembagian modal bila melakukan KSO;
4. d.durasi dan tahun pelaksanaan pekejaan;
5. e.nilai pekerjaan;
6. f.berita acara serah terima pekerjaan; dan
7. g.kinerja Penyedia Jasa tahunan.

BAB III

ALIH PENGETAHUAN DAN ALIH TEKNOLOGI

Pasal 10

(1)Setiap pelaksanaan penyelenggaraan Jasa konstruksi yang dilaksanakan di Provinsi menggunakan dana APBD diutamakan menggunakan TKK yang berasal dari tenaga kerja lokal Provinsi.
(2)TKK yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja/ SKK.
(3)Dalam hal TKK yang berasal dari tenaga kerja lokal Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi kriteria, dapat menggunakan TKK dari luar Provinsi.
(4)TKK dari luar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)harus melaksanakan alih pengetahuan dan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal Provinsi yang bekerja sebagai TKK pendamping.
(5)Pelaksanaan alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat ketentuan sebagai berikut: dan alih teknologi
(4)dilakukan dengan
1. a.menyusun profil penggunaan, pemanfaatan, dan pengembangan teknologi yang disampaikan kepada mitra kerja sama dan/ atau pemilik pekerjaan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;
2. b.melakukan pelatihan keahlian dan manajerial untuk TKK pendamping paling sedikit 1 (satu) kali untuk setiap proyek pekerjaan; dan
3. c.memfasilitasi pelatihan, kerja praktik dan/ a tau penelitian akademis pada proyek pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh badan usaha.
(6)Ketentuan alih pengetahuan dan alih teknologi pada ayat
(5)di atas harus dimuat dalam dokumen kontrak.

BAB IV

KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

Pasal 11

(1)Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja Konstruksi.
(2)Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
(3)Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan pemilihan:
1. a.sistem penyelenggaraan Konstruksi (delivery system);
2. b.sistem pembayaran; dan
3. c.sistem perhitungan hasil pekerjaan.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…