DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2014

Nomor: 40
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah menambah Pasal 3 setelah huruf o ditambah huruf p dan huruf q.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 dan Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2013 perlu

Menetapkan

menetapkan kembali kode wilayah uji kendaraan bermotor di Sumatera Selatan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur ten tang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 195 ten tang Kode Wilayah Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan.
a.bahwa dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 195 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2007, telah ditetapkan kode wilayah uji berkala kendaraan bermotor untUk 15 kabupaten/kota di Sumatera Selatan; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, Mengingat Menimbang GUBERNUR SUMATERA SElATAN PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR -!O TAHUN2014 TENTANG PERUBAHANKEEMPATATASKEPUTUSANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 195 TAHUN2002 TENTANGKODE WILAYAHUJI BERKALA KENDARAANBERMOTOR01 SUMATERASELATAN 'TimTT
1. 8.Peraturan Daerah Nomor8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Seiatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Seiatan Tahun 2014 Nomor 10);
2. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3530);
3. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5589);
4. 5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
5. 4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang IIiI' di Provinsi Sumatera Seiatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5400);
6. 3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaJu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); "Ilr"""

Pasal 3

Kode Daerah Kabupatenj Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :

a.angka 01 untuk Kota PaJembang;
b.angka 02 untuk Kabupaten Ogan Komering !lir;
c.angka 03 untuk Kota Prabumulih;
d.angka 04 untuk Kabupaten Muara Enim;
e.angka 05 untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu;
f.angka 06 untuk Kota Pagar Alam;
g.angka 07 untuk Kabupaten Lahat;
h.angka 08 untuk Kota Lubuk Linggau;
i.angka 09 untuk Kabupaten Musi Rawas; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 195 Tahun 2002 tentang Kode Wilayah Uji BerkaJa Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4 Seri E) yang telah beberapa kali diu bah, dengan :
a.Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
b.Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E);
c.Peraturan Gubernur Surnatera SeJatan Nomor 33 Tahun 2007 (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 10 Seri E).

Pasal 3

setelah huruf 0 ditambah huruf p dan huruf q, sehingga berbunyi sebagai berikut : PasaJ I MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANGUBERNURTENTANGPERUBAHANKEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 195 TAHUN 2002 TENTANGKODE WlLAYAHUJ1 BERKALA KENOARAAN BERMOTOR 01 SUMATERA SELATAN.

9.Keputusan Gubernur Sumatera SeJatan Nomor 195 Tahun 2002 tentang Kode Wilayah Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nornor 4 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diu bah, terakhir dengan Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2007 ten tang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 195 Tahun 2002 tentang Kode Wilayah Uji BerkaJa Kendaraan Bermotor di Surnatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 10 Seri E); BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATAN TAHUN2014 NOMOR 40 H. M KTISULAlMAN Diundangkan di PaJembang pada tanggaJ 4 HOVEH.ti;,]tl 2014 SEKRETARISDAERAHPROVINSI SUMA GUBERNURSUMATERASELATAN , JrI/$#L-_ Ditetapkan di Palembang pada tanggaJ 04 HOVI!liIJMl 2014 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya daJam Berita Daerah Provinsi Surnatera Selatan. PasaJ 1I J. angka 10 untuk Kabupaten Musi Banyuasin;

k.angka 11 untuk Kabupaten Banyuasin; J. angka 12 untuk Kabupaten OKUTimur;
m.angka 13 untuk Kabupaten OKUSelatan;
n.angka 14 untuk Kabupaten Ogan Ilir;
o.angka 15 untuk Kabupaten Empat Lawang;
p.angka 16 untuk Kabupaten PenukaJ Abab Lematang llir; dan
q.angka 17 untuk Kabupaten Musi Rawas Utara. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…