DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2022

Nomor: 40
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan CPPP, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, ketentuan lain-lain, pendanaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Qubernur tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4.Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba.1ian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik f Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran V Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
8.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
9.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 2); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota atau sebutan nama lain. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Bada~ ~ Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
12.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dalam pelaksanaannya berada di bawah pengawasan, pengelolaan dan pembinaan Pemerintah Daerah.
13.Pelaku U saha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
14.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyimpanan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
15.Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah untuk konsumsi manusia, dalam rangka untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga pangan serta keadaan darurat dan/atau kegunaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disingkat CPPP adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah prov1ns1 sesuai kewenangannya.
17.Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
18.Beras adalah padi yang telah terkelupas kulitnya.
19.Beras Kualitas Medium adalah beras dengan kualitas beras cadangan pangan pemerintah (standar Bulog).
20.Pihak Kedua adalah mitra kerjasama Dinas dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Pelaku Usaha lain bergerak di bidang pangan dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
21.Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
22.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan/atau bencana alam lainnya.
23.Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat dan/atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24.Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
25.Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25 (dua puluh lima) persen dari harga normal atau rata-rata dan berlangsung selama 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam penetapan jumlah, jenis, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran CPPP untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Provinsi.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan CPPP guna membantu mengatasi keadaan rawan pangan masyarakat di Provinsi melalui pemanfaatan CPPP.

BAB II

PENYELENGGARMN CPPP

Pasal 3

(1)Gubernur melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi menetapkan jenis dan jumlah CPPP.
(2)Jenis CPPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yaitu beras yang merupakan pangan pokok yang umum dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah Provinsi.
(3)Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harusi manusia dan ~ terjamin aman untuk berkualitas medium. dikonsumsi

Pasal 4

(1)Pemerintah Provinsi berupaya memenuhi tingkat kecukupan CPPP.
(2)Jumlah Beras sebagai CPPP dihitung dengan memperhatikan:
1. a.potensi atau produksi beras di wilayah Provinsi;
2. b.kebutuhan konsumsi masyarakat Provinsi; dan
3. c.pendistribusian CPPP pada tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 5

(1)Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan pengadaan beras CPPP dilakukan dengan cara pembelian beras kepada Pihak Kedua.
(2)Pengadaan beras CPPP dilaksanakan secara berkelanjutan.
(3)Prosedur pengadaan/pembelian beras CPPP mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pengadaan beras CPPP se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan keuangan baik yang bersumber dari :
1. a.APBD Provinsi; dan
2. b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Pengadaan beras CPPP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga beras maka harga pembelian dapat ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(3)Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak menetapkan harga beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang menjadi acuan adalah harga penetapan pada tahun sebelumnya.

Pasal 7

(1)Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diutamakan beras yang dihasilkan/produksi oleh petani di Provinsi.
(2)Beras yang dibeli dari Pihak Kedua, diterima oleh Dinas · Ketahanan Pangan Provinsi dalam gudang penyimpana pihak pengelola CPPP yang ditunjuk.
(3)Beras dikemas dalam karung plastik dengan kapasitas 20 (dua puluh) kg dan/atau 10 (sepuluh) kg per karung dan/ atau disesuaikan dengan kebutuhan.
(4)Serah terima beras dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan Beras.

Pasal 8

( 1) Pengelolaan CPPP diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi bekerjasama dengan Pihak Kedua dengan metode perjanjian kerja sama dengan memenuhi syarat dan kompeten di bidangnya.

(2)Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.memiliki sistem penyimpanan cadangan pangan yang memadai dari sisi keamanan pangan, pengendalian hama dan penyakit;
2. b.kapasitas gudang layak dan cukup untuk menampung jumlah cadangan pangan yang dikelola;
3. c.memiliki sumber daya manusia yang memadai dan sanggup untuk mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan;
4. d.mampu menjaga kualitas beras CPPP, sehingga aman dan layak untuk dikonsumsi manusia;
5. e.sanggup menyediakan dan mendistribusikan CPPP bila sewaktu-waktu diperlukan untuk menanggulangi kerawanan pangan masyarakat atau kebutuhan lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
6. f.Pengelola wajib memberikan data dan informasi perkembangan CPPP bila dibutuhkan oleh dinas untuk keperluan pelaporan atau audit dari instansi berwenang. Pasa19 ( 1) Pihak Kedua yang memenuhi syarat dan kompetensi dibidangnya pengelolaan CPPP sebagaimana dimaksud t dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dengan melibatkan:
7. a.Badan Usaha Milik Negara;
8. b.BUMD;
9. c.Koperasi; dan/ atau
10. d.Pengusaha beras.
(2)Pengelolaan CPPP sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir bila ketersediaan CPPP telah habis dimanfaatkan, atau karena sebab lain sesuai dengan isi yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 10

CPPP dapat disalurkan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan karena:

a.kekurangan pangan;
b.keadaan darurat pangan;
c.bencana alam;
d.bencana sosial;
e.gejolak harga;
f.masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan/ atau
g.pemberian bantuan pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 11

(1)Pelaksanaan penyaluran CPPP dilakukan oleh Tim Pelaksana.
(2)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yaitu:
1. a.Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
2. b.Dinas Sosial;
3. c.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. d.Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
5. e.Badan Logistik;
6. f.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
7. g.Biro Perekonomian Setda Provinsi, dan/ atau unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(4)Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan kelancaran penyaluran CPPP dari tempat gudang penyimpanan sampai dengan titik distribusi di Kabupaten/Kota.

Pasal 12

( 1) Permintaan penyaluran CPPP disampaikan secara tertulis berdasarkan:

a.data usulan Pemerintah Kabupaten/Kota yang wilayahnya mengalami kerawanan pangan yang ditujukan kepada Gubernur melalui Dina1, Ketahanan Pangan Provinsi; dan \
b.data wilayah yang mengalami kerawangan pangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau Dinas Sosial yang ditujukan kepada Gubernur melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi.

(2)Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data/ informasi:
1. a.lokasi daerah rawan pangan;
2. b.jumlah korban terdampak;
3. c.jumlah CPPP yang dibutuhkan; dan
4. d.foto dan/ atau dokumen lain yang diperlukan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…