DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2025

Nomor: 40
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pemberian Keringanan atas Pengenaan Pajak Air Permukaan dan Pembebasan Sanksi Administrasif Pajak Air Permukaan terhadap Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, meliputi: Ketentuan Umum; Pemberian Keringanan atas Pengenaan Pajak Air Permukaan dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Air Permukaan Terhadap Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemberian Keringanan atas pengenaan pajak air permukaan dan pembebasan sanksi administratif pajak air Permukaan diperlukan dalam rangka mendukung iklim investasi serta mewujudkan keadilan bagi pelaku usaha dalam penggunaan Air Permukaan bagi perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/ atau sanksi pajak dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan/ atau objek pajak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan atas Pengenaan Pajak Air Permukaan dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Air Permukaan Terhadap Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang...;Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ten tang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1195);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PMK.07 /2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
10.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1); 11 . Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
12.Peraturan Gubemur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5);
13.Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 74);
14.Peraturan Gubemur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubemur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Togas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 12);
15.Peraturan Gubemur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 4); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN ATAS PENGENAAN PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PEMBEBASAN SANKS! ADMINISTRATIF PAJAK AIR PERMUKAAN TERHADAP WAJIB PAJAK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP DAN WAJIB PAJAK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS DAN UAP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. 5 . Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
6.Penetapan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, sanksi administratif dan jumlah pajak yang dibayar.
7.Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listik yang menggunakan uap bertekanan tinggi untuk menggerakan turbin yang terhubung ke generator yang menghasilkan listrik.
8.Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap yang selanjutnya disingkat PLTGU adalah pembangkit Listrik yang menggabungkan dua jenis teknologi yaitu pembangkit Listrik tenaga gas dan pembangkit Listrik tenaga uap.
9.Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Yang Terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
10.Bulan adalah 1 (satu) bulan kalender.

BAB II

PEMBERIAN KERINGANAN ATAS PENGENAAN PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PEMBEBASAN SANKS! ADMINISTRATIF PAJAK AIR PERMUKAAN TERHADAP WAJIB PAJAK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP DAN WAJIB PAJAK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS DAN UAP

Pasal 2

(1)Pemberian keringanan atas dasar pengenaan pokok PAP untuk PLTU dan PLTGU sebesar 78,5% (tujuh puluh delapan koma lima persen).
(2)Pembebasan sanksi administratif PAP diberikan kepada PLTU dan PLTGU yang terlambat melakukan pembayaran PAP pada saat jatuh tempo Masa Pajak.

Pasal 3

(1)Pemberian keringanan atas dasar pengenaan pokok PAP dan pembebasan sanksi administratif PAPuntuk PLTU dan PLTGU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk Masa Pajak dari bulan Agustus 2024 sampai dengan Masa Pajak bulan Desember 2025.
(2)Dalam hal pembayaran PAP dilakukan sebelum Peraturan Gubemur ini berlaku, tidak dapat dilakukan pengembalian dan / atau dibatalkan.
(3)Pemberian keringanan atas dasar pengenaan pokok PAP dan pembebasan sanksi administratif PAP untuk PLTU dan PLTGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme Penetapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

PAP untuk pemakaian bulan Desember 2025 ditetapkan dan dibayarkan pada bulan Januari 2026 dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Gubemur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubemur 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Diundangkan di Palembanf pada tanggal 17 N ·.ve ■•fl! r 02 5 SEKRETARIS D AH PROVINS! SU TE 'A SELATAN, Ditetapkan di Palembang pada tanggal 17 N•v fl! ■~er 2 2 5 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, H. HERMAN DERU BERITA DA:ERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR ~ 3

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PEMBERIAN KERINGANAN ATAS PENGENAAN PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PEMBEBASAN SANKS! ADMINISTRATIF PAJAK AIR PERMUKAAN TERHADAP WAJIB PAJAK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP DAN WAJIB PAJAK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS DAN UAP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PEMBERIAN KERINGANAN ATAS PENGENAAN PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PEMBEBASAN SANKS! ADMINISTRATIF PAJAK AIR PERMUKAAN TERHADAP WAJIB PAJAK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP DAN WAJIB PAJAK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS DAN UAP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023