DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2022

Nomor: 42
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 273

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, tata kelola rumah sakit, tata kelola korporasi, tata kelola kelompok staf medis, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pendemi Corona Viros Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); I
5.Undang-Undang Nornor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 116 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4431);
6.Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 144, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5063) sebagairnana telah diubah dengan Undang- Undang Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 245, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nornor 44 Tahun 2009 tentang Rurnah Sakit (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 153, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5072) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 245; Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6573);
8.Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494);
9.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 245, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6573);
10.Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 298, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5607);
11.Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 245, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6573);
12.Peraturan Pernerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnurn (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 48, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4502) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nornor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnurn (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 171, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5340);
13.Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan clan Kinerja Instansi Pernerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 25, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4614); di
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 ten tang Pengeluaran Badan Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
20.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1291);
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahunn 2019 Nomor 912);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
27.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
28.Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 44);
29.Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 18);
30.Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI FATIMAH PROVINS! SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Surnatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Surnatera Selatan.
7.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8.Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
9.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.
10.Pemilik adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
11.Representasi Pemilik adalah Dewan Pengawas BLUD RSUD Siti Fatimah.
12.Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah yang selanjutnya disebut RSUD Siti Fatimah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.
13.Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah Rumah Sakit Daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. di
14.Tata Kelola Rumah Sakit adalah aturan dasar atau aturan Internal rumah sakit yang merupakan konstitusi (Anggaran Rumah Tangga) yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis. 1
15.Tata Kelola Korporasi adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi terselenggara dengan baik melalui hubungan antara pemilik, pengelola dan komite medik di Rumah Sakit.
16.Tata Kelola Staf Medis aturan yang mengatur tata kelola klinis (clinical governance) untuk menjaga profesionalisme kelompok staf medis di Rumah Sakit.
17.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pe1ayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa se bagai pengecualian dari keten tuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
18.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
19.Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi rumah sakit yang terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
20.Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
21.Pejabat pengelola BLUD Rumah Sakit adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur.
22.Pejabat Pelaksana Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis adalah Kepala Bagian atau Bidang dan Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi.
23.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
24.Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra BLVD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
25.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Siti Fatimah.
26.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. cA
27.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
28.Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter gigi, dokter subspesialis, dokter spesialis, dokter gigi subspesialis dan dokter gigi spesialis yang merupakan Staf Medis fungsional.
29.Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disingkat KSM adalah dokter umum, dokter gigi, dokter subspesialis, dokter spesialis, dokter gigi subspesialis dan dokter gigi spesialis di rumah sakit yang dikelompokkan sesuai bidang spesialisasinya.
30.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
31.Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga.
32.Manajer Pelayanan Pasien adalah staf fungsional yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh direktur untuk membantu direktur dalam mengkoordinasikan, mengawasi serta melaksanakan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan, mutu dan keselamatan pasien.
33.Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
34.Unit kerja adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain-lain.
35.Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing- masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
36.Surat Izin Praktik medis dan paramedis yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis maupun Surat Tugas untuk melakukan praktik kedokteran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
37.Surat Ijin Praktik Khusus Rumah Sakit Pendidikan adalah Surat Ijin Praktik yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pusat Pendidikan Utama dan berlaku pula di Rumah Sakit Pendidikan Jejaring RSUD Siti Fatimah, begitu juga sebaliknya dari Rumah Sakit Pendidikan Jejaring RSUD Siti Fatimah ke Rumah Sakit Pendidikan Utama.
38.Kewenangan klinis (clinical privilege) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan Rumah Sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (clinical appointment). df
39.Penugasan klinis (clinical appointment) adalah penugasan Direktur Rumah Sakit kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di Rumah Sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
40.Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege).
41.Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
42.Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis yang dilaksanakan oleh profesi medis.
43.Mitra bestari (peer group) adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompentensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis.
44.Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran atau administrasi pelayanan guna menunjang pelaksanaan tugas- tugas pelayanan.
45.Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
46.Satuan Pengawas Internal adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat. 4 7. Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah Dokter peserta didik Spesialisasi dari Rumah Sakit Pendidikan Utama dimana Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jejaring Rumah Saki Pendidikan tersebut yang sedang melaksanakan praktik di Rumah Sakit.
48.PPI yang selanjutnya disingkat Pencegahan dan Pengendalian Infeksi adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitasi pelayanan kesehatan.
49.IPCN (Infection Prevention and Control Nurse) adalah tenaga profesional dan praktisi dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit.
50.IPCLN (Infection Prevention and Control Link Nurse) adalah perawat pelaksana harian atau penghubung dengan IPCN.
51.Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
52.Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan pegawai Rumah Sakit.
53.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
54.Kelompok Kerja adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas Rumah Sakit dengan keanggotaan yang berasal dari unit kerja dan atau instalasi lingkup Rumah Sakit.
55.Pengaduan adalah penyampa1an keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.
56.Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan se bagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
57.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
58.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
59.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
60.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

( 1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah:

a.untuk menjadi pedoman dalam mengatur hubungan antara Pemilik Rumah Sakit atau yang mewakili, Direktur Rumah Sakit, dan Komite sehingga penyelenggaraan Rumah Sakit dapat efektif, efisien, dan berkualitas; dan
b.untuk meningkatkan kinerja layanan secara profesional kepada masyarakat.

(2)Tujuan Peraturan Gubemur ini adalah:
1. a.sebagai pedoman dalam pengaturan hubungan tata kerja antara Pemilik dengan Pengelola, Tenaga Administrasi dan Tenaga Profesional kesehatan; dan
2. b.sebagai pedoman dalam pembuatan kebijakan teknis manajerial atau operasional layanan rumah sakit.

Pasal 3

Fungsi Peraturan Gubernur ini adalah:

a.sebagai pedoman bagi Rumah Sakit dalam melakukan pengawasan;
b.sebagai pedoman bagi Direktur dalam mengelola dan menyusun kebijakan teknis operasional;
c.sarana menjamin efektifitas, efisiensi dan mutu layanan;
d.sarana perlindungan hukum;
e.sebagai pedoman penyelesaian konflik; dan
f.untuk memenuhi persyaratan akreditasi.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.Transparansi, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
b.Akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada rumah sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
c.Responsibilitas, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat dengan perundang-undangan.
d.Independensi, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubemur ini meliputi:

a.prinsip tata kelola;
b.tata kelola korporasi;
c.ketentuan lain-lain; dan
d.ketentuan penutup.
a.Tata Kelola korporasi; dan
b.Tata Kelola pelayanan kesehatan.

(2)Tata kelola korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.identitas rumah sakit;
2. b.visi, misi, motto dan nilai;
3. c.tanggungjawab dan kewenangan pemilik;
4. d.dewan pengawas BLUD RSUD Siti Fatimah;
5. e.struktur organisasi;
6. f.organisasi pendukung;
7. g.pedoman pelayanan;
8. h.program mutu instalasi dan unit;
  1. 1.hubungan-hubungan dalam peraturan tata kelola; J. manajemen pengelolaan rumah sakit sebagai unit organisasi bersifat khusus meliputi:
9. k.pengelolaan keuangan;
  1. 1.pengelolaan barang milik daerah; dan
10. m.pengelolaan kepegawaian.
11. n.manajemen sumber daya;
12. o.manajemen budaya keselamatan kerja;
13. p.manajemen kerjasama dan perjanjiannya;
14. q.manajemen pendidikan, pelatihan dan penelitian;
15. r.manajemen etik;
16. s.manajemen penanganan pengaduan;
17. t.manajemen budaya keselamatan;
18. u.manajemen pengelolaan lingkungan dan sumber daya lain;
19. v.evaluasi dan penilaian kinerja;
20. w.tuntutan hukum;
21. x.pengisian jabatan; dan
22. y.pelaksanaan peraturan pola tata kelola.
(3)Tata kelola pelayanan kesehatan terdiri dari:
1. a.tata kelola staf medis;
2. b.tata kelola staf keperawatan;
3. c.tata kelola staf tenaga kesehatan lainnya;
4. d.manajemen peningkatan mutu dan keselamatan pas1en;
5. e.manajemen pencegahan dan pengendalian infeksi;
6. f.manajemen standar pelayanan minimal; dan
7. g.informasi medis.

BAB III

TATA KELOLA KORPORASI

Pasal 7

(1)Identitas Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Nama Rumah Sakit Umum Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yang merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
2. b.Kelas RSUD Siti Fatimah yaitu kelas B selanjutnya mengikuti perkembangan penetapan kelas rumah sakit oleh Lembaga yang berwenang;
3. c.Alamat rumah sakit adalah Jalan Kol. H Burlian KM 6 Pelembang; dan
4. d.Logo RSUD Siti Fatimah aclalah Logo RSUD Siti Fatimah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan clari Peraturan Gubernur ini.
(2)Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan seorang tenaga meclis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di biclang perumahsakitan.
(3)Lagu MARS RSUD Siti Fatimah adalah Lagu MARS RSUD Siti Fatimah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
(4)Jenis RSUD Siti Fatimah yaitu rumah sakit umum.

Pasal 8

( 1) Visi RSUD Siti Fatimah yaitu "Menjadi Rumah Sakit Umum Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Pendidikan yang mampu Mewujuclkan Pelayanan yang Bermutu, Profesional, Efisien dengan Standar Pelayanan Ke las Dunia".

(2)Misi RSUD Siti Fatimah yaitu:
1. a.menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional clan efesien;
2. b.menyelenggarakan pendidikan clan pelatihan SDM kesehatan yang berkarakter, kompeten clan profesional; dan
3. c.menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang bermutu, profesional clan efesien.
(3)Misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) dapat ditinjau kembali untuk clilakukan perubahan guna disesuaikan clengan perkembangan keaclaan clan kebutuhan pencapaian visi.
(4)Perubahan m1s1 RSUD Siti Fatimah sebagaimana dimaksucl pada ayat (5) cliusulkan oleh Direktur clan ditetapkan oleh Gubernur sebagai pemilik Rumah Sakit.

Pasal 9

Motto RSUD Siti Fatimah aclalah kami selalu terdepan melayani kesehatan anda.

Pasal 10

Nilai RSUD Siti Fatimah yaitu "WE PROTECT' (Welcome, Emphaty, Professional, Respect, One stop service hospital (currative & rehabilitative), Team work, Embrace innovation, Customer oriented-cost effectiveness, Time response).

Pasal 11

(1)Gubernur sebagai pemilik Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap kelangsungan pelayanan, perkembangan dan kemajuan rumah sakit sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat.
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berwenang:
1. a.membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas selaku Representasi Pemilik;
2. b.mengesahkan Tata Kelola Rumah Sakit;
3. c.mengesahkan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang berstatus BLUD penuh;
4. d.mengesahkan RBA melalui Pejabat yang ditunjuk yaitu PPKD dengan diketahui Dewan Pengawas;
5. e.mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas sesuai peraturan yang berlaku;
6. f.mengevaluasi kinerja pejabat pengelola baik kinerja keuangan, maupun non keuangan 1 (satu) kali dalam satu tahun melalui Institusi yang ditunjuk;
7. g.menyetujui, menetapkan, dan mengesahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Motto, Nilai-nilai Dasar dan Janji Layanan Rumah Sakit;
8. h.menyediakan anggaran operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah sakit dalam memenuhi visi dan misi serta rencana strategis rumah sakit;
  1. 1.menetapkan regulasi pengelolaan keuangan rumah sakit dan pengelolaan sumberdaya manusia rumah sakit; J. memberikan arahan kebijakan rumah sakit; dan
9. k.memastikan bahwa masyarakat mengetahui visi dan misi rumah sakit, serta melakukan evaluasi secara berkala misi rumah sakit.
(3)Memberikan advokasi dan tanggung gugat kepada pihak manajemen rumah sakit dan para pekerja profesional kesehatan di rumah sakit.
(4)Pemberian advokasi dan tanggung gugat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jika terjadi kerugian pada pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan rumah sakit yang setelah dilakukan analisa sumber akar masalah, merupakan kesalahan dari pihak manajemen rumah sakit.
(5)Gubernur dapat mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Direktur dalam melaksanakan fleksibilitas dalam rangka efisien dan efektivitas pelaksanakan BLUD meliputi:
1. a.pengelompokan jenis pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit;
2. b.menetapkan formula remunerasi Rumah Sakit;
3. c.melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan mutu pelayanan pada Rumah Sakit;
4. d.dalam keadaan darurat, melakukan pemenuhan kebutuhan BLUD;
5. e.menyusun tata cara kerjasama dalam Peraturan Direktur;
6. f.menetapkan standar satuan harga BLUD;
7. g.melakukan publikasi visi dan misi Rumah Sakit;
8. h.memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi; dan
9. i.melakukan pengesahan evaluasi Renstra.
(6)Kinerja pemilik merupakan bagian dalam Laporan Pertanggungjawaban Gubernur dan dilakukan penilaian setiap tahun.

Pasal 12

(1)Dewan Pengawas merupakan representasi dari Pemilik Rumah Sakit yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usul Direktur RSUD Siti Fatimah.
(2)Keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang sesuai dengan besarnya omzet dan/ atau nilai aset Rumah Sakit, serta seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(3)Dalam hal Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan tetap, maka Gubernur mengangkat salah satu anggota Dewan Pengawas untuk menjadi Ketua hingga masa jabatan berakhir atas usulan Pemimpin BLUD.
(4)Dewan Pengawas sebagai Representasi Pemilik Rumah Sakit bertanggungjawab kepada Gubernur.

Isi peraturan

Teks273PDFHirarki

Memuat teks peraturan…