DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2017

Nomor: 43
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, penghasilan, tunjangan kesehatan, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

b.bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 ten tang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan uraian secara lebih rinci dalam melaksanakan aturan terse but; Mengingat: Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan fungsi Iegislasi, pengawasan, dan anggaran, perJu diberikan hak-hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kemarnpuan keuangan daerah; DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, PELAKSANAANHAKKEUANGANDANADMINISTRATIFPIMPINANDANANGGOTA DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN TENTANG PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 43 TAHUN2017 GUBERNUR SUMATERA SELATAN · , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MajeJis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5650);
1. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
2. 6.Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahn Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nornor4712); 7 Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
3. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor5104);
4. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor6057);
5. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Noun 2006 pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
6. 11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/ PMK. 02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 854); Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
7. 1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. 2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
9. 3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10. 4.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
11. 5.Ketua DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12. 6.Wakil Ketua DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. 7.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGANDAN ADMINISTRATIFPIMPTNANDAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA SE)~ATAN MEMUTUSKAN:

12.Peraturan Menteri Daklam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang PengeJompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Relaksanaan dan Pertnggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 18);
14.Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pemerintah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 15 seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 ten tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Selatan Tahun 2017 Nomor 14); Menetapkan: Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas: Pasa! 2 BABII PENGHASILAN
8.Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
12.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan,
13.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14.Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang istrij suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
16.Tunjangan Jabatan adalah uang yang dibcrikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17.Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tunjangan yang diberikan seuap bulan kepada Pimpinan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dud uk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda, badan kehormatan, dan/ atau alat kelengkapan lain.
18.Tunjangan Komunikasi lntensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
19.Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari,
20.Masa Reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diluar kegiatan masa sidang dan di luar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

(1)Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK)kelas 1 kepada yang bersangkutan, termasuk 1 (satu) suami/jstri dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(3)Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up yang dilaksanakan 1 [satu] kali dalam 1 (satu] tahun eli Rumah Sakit Umum Daerah di dalam Provinsi, tidak termasuk suami/rstri dan anak. BABIII TUNJANGANKESEJAHTERAAN

Pasal 3

a.uang representasi:
1. 1.Ketua, setara dengan gaji pokok Gubernur, yaitu Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah);
2. 2.Wakil Ketua, setara 80% uang representasi ketua, yaitu Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. 3.Anggota, setara 75% uang representasi ketua, yaitu Rp. 2.250.000,- (duajuta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
b.tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sarna dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
c.tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sarna dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d.uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
e.tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
f.tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan :
1. 1.Ketua, sebesar 7,5% (tujuh korna lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
2. 2.Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
3. 3.Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
4. 4.Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dad tunjangan jabatan ketua DPRD.
g.tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 kali dari uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
h.tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 kali dari uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh saru juta rupiah).

(1)Pemerintah Provinsi menyiapkan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

(3)Penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar besarnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap orang diberikan 1 (satu) kali dalarn satu masa jabatan. Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalarn Pergantian Antar Waktu, Pakaian Dinas dan Atribut diberikan sebagaimana ketentuan ayat (1) sampai dengan (3). No Uraian Jumlah Tarif Satuan {Rp} 1 Pakaian Sipil Harian 2 Stel/ tahun 3.000.000 2 Pakaian Sipil Resmi 1 Stel/ tahun 3.500.000 3 Pakaian Sipil 2 Stel/5 tahun 2.750.000 Lengkap Pakaian Dinas 4 Harian Lengan 1 Stel/fahun 2.750.000 Panjang 5 Pakaian Berciri Khas 1 Stel/tahun 1.500.000 Daerah
(1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa:
1. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
3. c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima)tahun;
4. d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
5. e.pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu] tahun.
(2)Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud ayat (1,) paling banyak sebagai berikut :

Pasal 4

(4)Dalam keadaan khusus, pemeriksaan kesehatan atau MedicalCheck Up sebagaimana ayat (3), dapat dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah di luar Provinsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
(5)Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Belanja rurnah tangga dinas dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Belanja rumah tangga dinas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), terdiri dari komponen belanja persediaan makanan dan rmnum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
(3)Kebutuhan minimal belanja rumah tangga dinas sebagai berikut:
1. a.Ketua, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) setiap bulan;
2. b.masing-masing Wakil Ketua, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setiap bulan.
(4)Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah Negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

Pasal 8

(1)Anggota DPRD mendapatkan tunjangan transportasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Tunjangan Transportaei dibayarkan sctiap bulan kepada Anggota DPRD sebesar Rp. 15.827.000,- [lima betas juta deJapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 7

(1)Pimpinan DPRDdisediakan kendaraan dinas jabatan berupa mobil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disertai anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan rnelalui APBD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan,
(3)Perawatarr/pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2,) meliputi : a.jasa service;
1. b.penggantian suku cadang; c_pelumas; d.jasa kir;
2. e.biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda NomorKendaraan Bermotor; dan
3. f.pajak kendaraan bermotcr; dan/atau g.asuransi.

Pasal 6

(2)Dalam hal Pemerintah Provinsi belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD, dapat diberikan tunjangan perumahan setiap bulan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh beJas juta rupiah) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. _ 7 _ Pasall0
(1)Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, berupa:
1. a.program, yang terdiri atas :
  1. 1.penyelenggaraan rapat;
  2. 2.kunjungan kerja;
  3. 3.pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
  4. 4.peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
  5. 5.koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
  6. 6.program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
2. b.dana operasional Pimpinan DPRD;
3. c.pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
4. d.penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
5. e.belanja sekretariat Iraksi.
(1)Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :
1. a.masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
2. b.masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
3. c.masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
4. d.masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (ernpat) bulan uang representasi; dan
5. e.masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
(3)Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian. Pasa19

Pasal 14

Bagian Keempat KelompokPakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 13

(1)Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat (1) huruI b, diberikan setiap bulan kepada ketua DPRDdan wakil ketua DPRD sebesar:
1. a.Ketua, paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD;
2. b.Wakil Ketua, paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
(2)Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
1. a.80% (delapan puluh persen) dibayarkan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum;
2. b.20% (dua puJuh persen) diberikan untuk dukungan Dana Operasional lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Pasal 12

Bagian Ketiga Dana Operasional Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…