DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 44 Tahun 2014

Nomor: 44
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 November 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang uraian tugas dan fungsi Dinsperindag dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, uraian tugas dan fungsi, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan; GUBERNURSUMATERASELATAN. DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA URAlANTUGASDANFUNGSI DINASPERJNDUSTRIAN DANPERDAGANGANPROVINSISUMATERASELATAN TENTANG NOMOR 441 TAHUN2014 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN I ...~'-~I -I , Selatan.

3.Gubernur adalah Gubemur Sumatera Selatan . Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Menetapkan PERATURANGUBERNURTENTANGURAIANTUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIANDAN PERDAGANGAN PROVINSISUMATERASELATAN. MEMUTUSKAN:

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5.Peraturan Pemerint.ah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Daerah Nomor 8 ranun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 ten tang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 10); - r perbaikan dan dalam rangka

f.pemberian bimbingan daJam usaha peningkatan mutu barang dan jasa pemasaran dalam negeri dan ekspor; pemantauan yang telah
e.pengawasan dan pengendalian mutu serta standardisasi sesuai dengan ketentuan ditetapkan; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KepalaDinas mempunyai fungsi :
a.penyusunan rencana dan program pengembangan industri dan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
b.pelaksanaan kebijaksanaan pernbinaan dan pengembangan industri dan perdagangan serta perizinan;
c.peJaksanaan kegiatan program sektor industri dan perdagangan di bidang industri agro, industri non agro, perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri;
d.peJaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta organisasi/ asosiasi dan dunia usaha di wilayahprovinsi;

Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.

4.Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan ProvinsiSumatera Selatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ProvinsiSurnatera Selatan.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. . l-r"I' . , Untuk melaksanaka.tl tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

a.pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan;
b.pengeJolaan administrasi kepegawaian;
c.pengelolaan administrasi keuangan;
d.pengelolaan administrasi perlengkapan;
e.pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol dan hukum;
f.pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
g.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
h.pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
1. 1.peJaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan program, penyusunan laporan dan evaluasi, ketatausahaan, umurn, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta keuangan. J. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

k.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan tugas dan fungsinya. kepegawaian,ketatausahaan,urusan1. pengelolaan
g.pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kebijaksanaan dan pengembangan industri dan perdagangan;
h.pelaksanaan program kegiatan perlindungan konsurnen, pengawasan barang beredar dan kemetrologian; , , r

(3)Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana anggaran dan pengurusan keuangan;
2. b.melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, peruntukan dan penyefesaian keuangan:
3. c.melaksanakan administrasi keuangan;
4. d.memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan keuangan;
(2)Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
1. a.mengagendakan surat masuk dan surat keluar;
2. b.mendistribusikan surat masuk dan surat keluar kepada unit pengolah;
3. c.melaksanakan penataan arsip dan mendokumentasikan naskah dinas;
4. d.melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor;
5. e.mendistribusikan dan. mendokumentasikan sarana dan prasarana kantor;
6. f.melaksanakan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol dan hukum;
7. g.menyusun dan memproses formasi jabatan dan formasi pegawai;
8. h.menyiapkan dan memproses administrasi yang berhubungan dengan kepegawaian; dan
  1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. perindustrian dan perdagangan;
9. c.mengkoordinasikan bahan pembinaan iklim usaha, dan peningkatan kerja sama lintas sektoral di bidang perindustrian dan perdagangan;
10. d.melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan peJaksanaan program kegiatan; dan
11. e.meJaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. bidangrencana dan program dib. menyusun
(1)Subbagian Rencana dan Program mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program;

Pasal 6

. - r rekomendasi atas izin usaha di bidang industri agro sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c.pembinaan dalam rangka penerapan standar kompetensi, pendidikan dan pelatihan sumber daya industri agro yang diprioritaskan;
d.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama di bidang industri agro;
e.pelaksanaan fasilitasi promosi produk industri agro;
f.pelaksanaan fasilitasi akses permodalan bagi industri agro melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di Provinsi;
g.pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan terhadap standar yang akan dikembangkan dan kerja sarna bidang standardisasi tingkat Provinsi;
h.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kemitraan industri agro antara industri kecil, menengah dan besar serta sektor ekonomi lainnya lintas kabupaten/kota; atas permohonan mempersiapkandan ruang;
b.penilaian Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Industri Agro rnernpunyai fungsi :
a.penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan industri agro yang terintegrasi dan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana industri dengan mengacu pada tata Pasal 8 Bidang Industri Agro mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri skala kecil, menengah dan besar serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang industri agro.

Pasal 7

e.menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran; dan
f.melaksankan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas clan fungsinya. • 1-'IoT .... I'" ,II

(1)Seksi Industri Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura rnernpunyai tugas :
1. a.melaksanakan, menyiapkan bahan, mengumpulkan, menyusun, menganalisis dan desiminasi data industri hasil tanaman pangan dan hortikultura;
2. b.melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang industri hasil tanaman pangan dan hortikultura;
3. c.melaksanakan dan menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang industri hasil tanaman pangan dan hortikultura serta aparatur pembina industri lintas kabupaten/kota;
4. d.melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi promosi produk industri hasil tanaman pangan dan hortikultura;
5. e.melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri hasil tanaman pangan dan hortikultura;
6. f.melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi bantuan mesin peralatan bagi industri hasil tanaman pangan dan hortikultura;
7. g.melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan mengawasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan penerapan lainoya yang berlaku bagi industri hasil tanaman pangan dan hortikultura;

Pasal 9

1.pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi serta bantuan mesin peralatan di bidang industri agro kabupaten/kota; J. pengumpulan, penyusunan, analisis dan desiminasi data di bidang industri agro dan melaksanakan pemantauan (monitoring), evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang industri agro; dan

k.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. I T I

(2)Seksi lndustri Hasil Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang industri hasil perkebunan dan kehutanan;
2. b.melaksanakan dan menyiapkan bahan, menganalisis serta desiminasi data industri hasil perkebunan dan kehutanan;
3. c.melaksanakan dan menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan sumber daya rnanusia industri hasil perkebunan dan kehutanan serta aparatur pembina industri lintas kabupatenj kota;
4. d.melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi promosi produk industri hasil perkebunan dan kehutanan;
5. e.melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan sosiaJisasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri hasil perkebunan dan kehutanan;
6. f.melaksanakan fasilitasi bantuan mesin peralatan bagi hasil perkebunan dan kehutanan;
7. g.melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan mengawasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan penerapan lainnya yang berlaku bagi industri hasil perkebunan dan kehutanan;
8. h.melaksanakan dan meyiapkan bahan pemantauan (monitoring),evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri hasil perkebunan dan kehutanan;
9. h.melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan (monitoring),evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri hasil tanaman pangan dan hortikultura; I. melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan bagi pengrajin industri hasil tanaman pangan dan hortikultura; dan J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. r
(3)Seksi lndustri Hasil Perikanan dan Petemakan mempunyai tugas:
1. a.meJaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang industri hasil perikanan dan peternakan;
2. b.melaksanakan dan menyiapkan bahan, menganalisis serta desiminasi data industri hasil perikanan dan pertemakan;
3. c.melaksanakan dan menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri hasil perikanan dan peternakan serta aparatur pembina industri lintas kabupaten/kota;
4. d.melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi promosi produk induslri hasil perikanan dan petemakan;
5. e.melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri hasil perikanan dan peternakan;
6. f.melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi bantuan mesin dan peralatan bagi industri hasil perikanan dan peternakan;
7. g.melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan mengawasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNf) dan penerapan lainnya yang berlaku bagi industri hasil perikanan dan peternakan;
8. h.melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan (monitoring), evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri hasil perikanan dan perternakan;
  1. 1.melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan dan penyuJuhan bagi pengrajin industri hasil perikanan dan perternakan; dan J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  2. 1.melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan bagi pengrajin industri hasil perkebunan dan kehutanan; dan
9. j.me1aksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. . II T 1'1"" ...- . Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 10, Bidang Industri NonAgro,mempunyai fungsi :
10. a.penyusunan rencana pernbinaan dan pengembangan industri non agro yang terintegritasi dan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana industri dengan mengacu pada tata ruang nasional;
11. b.penilaian atas permohonan dan mempersiapkan rekomendasi atas izin usaha di bidang industri non agro sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. c.pembinaan dalam rangka penerapan standar kompetensi, pendidikan dan pelatihan sumber daya industri non agro, aparatur pembina industri non agro;
13. d.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama di bidang industri non agro;
14. e.pelaksanaan fasilitasi promosi produk industri non agro;
15. f.pelaksanaan fasilitasi akses permodalan bagi industri non agro melalui bank dan lembaga bukan bank di Provinsi;
16. g.pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di Provinsi dan kerjasama bidang standardisasi tingkat Provinsi;
17. h.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kemitraan industri non agro antara industri kecil, menengah dan besar serta sektor ekonomi lainnya lintas kabupaten/kota;
18. i.pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi serta bantuan mesin peralatan di bidang industri non agro Iintas kabupaten/ kota;

Pasal 11

Bidang Industri Non Agro mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang induatri non agro yang meliputi skala kecil, menengah dan besar serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang industri non agro.

Pasal 10

(1)Seksi Industri Sandang, Kulit dan Kerajinan mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan dan menyiapkan bahan kooordinasi dan fasilitasi di bidang sandang, kulit dan kerajinan;
2. b.melaksanakan dan menyiapkan bahan, menganalisis serta desiminasi data industri sandang, kulit dan kerajinan;
3. c.melaksanakan dan menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan sumber days.manusia industri sandang, kulit, dan kerajinan dan aparatur pembina industri lintas kabupatenj kota;
4. d.melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi promosi produk industri sandang, kulit dan kerajinan;
5. e.melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian, pengernbangan dan penerapan teknologi di bidang san dang, kulit dan kerajinan;
6. f.melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi bantuan mesin peralatan bagi industri sandang, kulit dan kerajinan;
7. g.melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan mengawasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan penerapan lainnya yang berlaku bagi industri sandang, kulit dan kerajinan;
8. h.melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan (monitoring),evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sandang, kulit dan kerajinan;

Pasal 12

J. pengumpulan, penyusunan, analisis dan desiminasi data di bidang industri non agro dan melaksanakan pemantauan (monitoring),evaJuasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang industri non agro; dan

k.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya I""" , It1T

(2)Seksi Industri Kimia, Bahan Bangunan dan Aneka mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan dan menyiapkan bahan kooordinasi dan fasilitasi di bidang industri kirnia, bahan bangunan dan aneka;
2. b.melaksanakan dan menyiapkan bahan, menganalisis serta desiminasi data industri kimia, bahan bangunan dan aneka;
3. c.melaksanakan dan menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri kimia, bahan bangunan dan aneka dan aparatur pembina industri lintas kabupaten/kota;
4. d.melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi promosi produk industri kirnia, bahan bangunan dan aneka;
5. e.melaksanakan dan menyiapkan bahan Iasllltasi dan sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri kirnia, bahan bangunan dan aneka;
6. f.melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi bantuan mesin peralatan bagi industri kimia, bahan bangunan dan aneka;
7. g.melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan mengawasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNl) dan penerapan lainnya yang berlaku bagi industri kimia, bahan bangunan dan aneka;
8. h.melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan (monitoring),evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri kirnia, bahan bangunan dan aneka;
  1. 1.melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan bagi pengrajin industri kimia, bahan bangunan dan aneka; dan J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  2. 1.melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan bagi pengrajio industri sandang, kulit dan kerajinan; dan J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dukungan pelaksanaan kebijakan pernbinaan dan pengembangan sarana, usaha peningkatan kerjasama serta evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan dalam negeri.
9. b.melaksanakan dan menyiapkan bahan, menganalisis serta desiminasi data industri logam, mesin dan elektronika;
10. c.melaksanakan dan menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri logam, mesin, dan elektronika dan aparatur pembina industri lintas kabupaten Zkota;
11. d.melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi promosi produk industri kimia, bahan bangunan dan aneka;
12. e.melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri logarn, mesin dan elektronika;
13. f.melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi bantuan mesin peralatan bagi industri logam, mesin dan elektronika;
14. g.melaksanakan dan menyiapkan bahan [asilit.asi dan mengawasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan penerapan lainnya yang berlaku bagi industri logam, mesin dan elektronika;
15. h.melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan (monitoring),evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri logam, mesin dan elektronika;
16. i.melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan bagi pengrajin industri logam, mesin, dan elektronika; dan J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. dan dan bahan koordinasi logam, mesin
17. a.melaksanakan dan menyiapkan fasilitasi di bidang industri
(3)Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika mempunyai tugas: t r r-tt IT~r""'--
(2)Seksi Bina Usaha mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan dan pemberian rekomendasi izin khusus terhadap keagenan, distributor, sub- distributor dan pengecer bagi pelaku usaha;
2. b.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan pengadaan dan penyaluran terhadap hasil industri dan pertambangan; dan harga terhadap bahan pokok dan hortikultura;
3. d.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan informasi pasar dan stabilitas harga; dan
4. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. cvaluasi terhadap bahan pokok danperkembangan stok dan harga hortikultura;
5. c.melaksanakan kerjasarna dengan dunia usaha di bidang pengadaan dan penyaluran dalam pengendalian stok
(1)Seksi Bina Pasar mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan dunia usaha;
2. b.melakukan monitoring dan

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi:

a.penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bina pasar, bina usaha dan sarana perdagangan;
b.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi izin di bidang usaha perdagangan;
c.pelaksanaan koordinasi pengendalian dan Iasilitasi sarana perdagangan;
d.pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan informasi pasar dan stabilitas kerja; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14 1- -- fungsi: a.. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan serta pedoman kegiatan usaha di bidang perdagangan luar negeri; tugas sebagaimana dirnaksud dalam Perdagangan Luar Negeri mernpunyai Untuk melaksanakan Pasal 16, Bidang Pasal 17 Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan dukungan peiaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor, promosi dan kerja sarna luar negeri, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan luar negeri.

(3)Seksi Sarana Perdagangan mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan dunia usaha dalam rangka pengembangan sarana dan jasa perdagangan;
2. b.meningkatkan sarana perdagangan dalam rangka pengembangan perdagangan dalam negeri:
3. c.melaksanakan koordinasi dan kerjasarna dengan instansi terkait dalarn rangka melaksanakan kebijakan pernerintah; dan
4. d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. c.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan stock dan harga bahan hasil industri dan pertambangan;
6. d.melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha di bidang pengadaan dan penyaluran dalam pengendalian stock dan harga terhadap produk hasil industri dan pertambangan;dan
7. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Seksi Promosi dan Kerja Sarna Perdagangan Internasional mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan prornosi dan kerja sama perdagangan intemasionaJ;
(2)Seksi Irnpor mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan impor;
2. b.melaksanakan pengawasan mutu, dokumen impor dan analisis iklim usaha;
3. c.melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sarna dengan dunia usaha di bidang impor; dan
4. d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(1)Seksi Ekspor mernpunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor;
2. b.melaksanakan pengawasan mutu, dokumen ekspor dan anaJisis iklim usaha;
3. c.melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang ekspor;dan
4. d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. PasaJ 18 pengembangan ekspor, impor dan pengawasan mutu barang ekspor;
5. c.penyiapan bahan pembinaan di bidang perdagangan luar negen;
6. d.penyebaran informasi kegiatan perdagangan luar negeri dan peningkatan pelaksanaan promosi dan kerja sarna dunia usaha di bidang perdagangan luar negeri;
7. e.pemantauan dan pengevaJuasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan luar negeri; dan
8. r.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. danpembinaanteknisbimbinganb. pem berian ----• I.~""'I'-- konsumenterhadap lembaga-Iembaga perlindungan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota; (I) Seksi Pemberdayaan Konsumen mempunyai tugas :
9. a.melaksanakan pernbinaan, sosialisasi, edukasi, dan penyebaran informasi tentang perlindungan konsumen;
10. b.melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen;
11. c.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi operasionai Pasal 21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi :
12. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaa.n di bidang perlindungan konsumen;
13. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan barang beredar danjasa; G. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan kemetrologian; dan
14. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasa120 Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai tugas untuk melaksanakan dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang pemberdayaan konsumen, pengawasan barang dan jasa, serta pengawasan kemetrologian.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…