DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 44 Tahun 2022

Nomor: 44
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, pengawasan muatan angkutan barang, pelanggaran kelebihan muatan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, Penetapan pengoperasian Fasilitas Penimbangan ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari Pemerintah Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 46 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor dengan Alat Penimbangan yang dapat dipindahkan berupa pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan pembiayaan dilaksanakan oleh Gubemur, untuk jalan Provinsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan Provinsi;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); ~·
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di J alan dan Penindakan Pelanggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); I'.
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 529); 14.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 11); 15.Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 76);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DAN PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN PROVINS!.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
6.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. /"'. .
7.Alat Penimbangan adalah seperangkat alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan kendaraan bermotor beserta muatannya yang dapat dipasang secara tetap atau yang dapat dipindahkan.
8.Alat Penimbangan Metode Statis adalah Alat Penimbangan kendaraan bermotor dalam posisi berhenti.
9.Alat Penimbangan Metode Dinamis adalah Alat Penimbangan kendaraan bermotor dalam posisi bergerak (weigh in motion).
10.Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
11.Alat Berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipisahkan, sehingga memungkinkan angkutannya rnelebihi rnuatan sum.bu terberat dan/ atau dirnensinya rnelebihi ukuran maksirnurn yang telah ditetapkan.
12.Perusahaan Angkutan Um.urn adalah badan hukurn yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
13.Jurnlah berat yang diizinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimurn Kendaraan Bermotor berikut rnuatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk melindungi keselamatan pengemudi, pemakai jalan lain, muatan yang diangkut, dan kendaraan angkutan barang dengan rnengutamakan asas kepentingan umum, dan kesadaran hukum dalam berlalu lintas.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban berlalulintas serta menjaga kondisi jalan di wilayah Provinsi dari kerusakan jalan yang disebabkan oleh pengangkutan barang yang melebihi rnuatan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, rneliputi:

a.pengawasan rnuatan angkutan barang;
b.fasilitas alat penimbangan yang dapat dipindahkan; dan
c.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 4

( 1) Pengoperasian kendaraan berrnotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan laikjalan. C"

(2)Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor angkutan barang wajib menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus sesuai peruntukannya.
(3)Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai:
1. a.tata cara pemuatan;
2. b.daya angkut;
3. c.dimensi kendaraan; dan
4. d.kelas jalan yang dilalui.
(4)Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.penempatan muatan pada ruang muatan;
2. b.distribusi beban;
3. c.tata cara pengikatan muatan;
4. d.tata cara pengemasan; dan
5. e.tata cara pemberian label atau tanda.
(5)Daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan JBI dan/ atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan (JBKI).
(6)Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan dimensi utama kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan julur belakang kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Kelas jalan yang dilalui sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf d ditentukan berdasarkan ram bu kelas jalan.

Pasal 5

(1)Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pengawasan muatan Angkutan Barang.
(2)Pengawasan muatan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan.
(3)Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Alat Penimbangan yang dapat dipindahkan.
(4)Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan jalan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. a.data identitas kendaraan;
2. b.data identitas pengemudi;
3. c.data dimensi kendaraan;
4. d.data berat kendaraan beserta muatannya;
5. e.data pemilik kendaraan;
6. f.data jenis muatan;
7. g.data asal dan tujuan muatan;
8. h.data pelanggaran; dan
  1. 1.data penindakan.

BAB III

FASILITAS ALAT PENIMBANGAN YANG DAPAT DIPINDAHKAN

Pasal 7

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didukung dengan aplikasi penimbangan atau peralatan yang memiliki kemampuan paling sedikit:

a.merekam hasil penimbangan kendaraan secara otomatis dan mengambil gambar kendaraan yang ditimbang;
b.mengidentifikasi data kendaraan dengan menggunakan data yang telah dimiliki Dinas Perhubungan;
c.mengukur dimensi kendaraan beserta muatannya;
d.mengevaluasi data, baik yang ditampilkan secara matrik maupun grafik; dan
e.mengirim data penimbangan kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan.

Pasal 8

( 1) Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor dengan Alat Penimbangan yang dapat dipindahkan ditetapkan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

(2)Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor dengan Alat Penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengadaan;
2. b.pemasangan;
3. c.pemeliharaan; dan
4. d.pembiayaan.
(3)Pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan pembiayaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Gubernur dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Pengendalian muatan kendaraan Angkutan Barang dilakukan dengan menggunakan Alat Penimbangan. /".
(2)Spesifikasi teknis Alat Penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.menggunakan satuan sistem internasional (kilogram);
2. b.kapasitas timbangan paling sedikit 15.000 (lima belas ribu) kilogram per sumbu;
3. c.panjang landasan timbangan tidak dibatasi;
4. d.lebar landasan timbangan paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter; dan
5. e.dilengkapi dengan teknologi elektronika digital yang memiliki kemampuan menyimpan, mencetak, penimbangan serta teknologi. mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data hasil mengiku ti perkembangan
(3)Setiap kendaraan Angkutan Barang yang ditimbang pada Alat Penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda bukti hasil penimbangan.

Pasal 10

Pengawasan muatan Angkutan Barang dengan Alat Penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan pada saat:

a.terdapat indikasi peningkatan pelanggaran muatan Angku tan Barang;
b.kecenderungan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan Angkutan Barang;
c.pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan atau insidentil sesuai dengan kebutuhan;
d.belum ada fasilitas penimbangan pada ruas jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten;
e.pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pada jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota; dan/ atau
f.Alat Penimbangan yang dipasang secara tetap mengalami kerusakan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…