DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2020

Nomor: 46
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Perubahan pada beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur No.86 Tahun 2016, yakni mengubah ketentuan Pasal 4 mengenai Uraian Tugas dan Fungsi, Pasal 5 Huruf e, Pasal 7 huruf b mengenai Subbidang Protokoler dan Pelayanan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa untuk mengoptimalkan pemberian pelayanan dan fasilitasi kegiatan protokoler terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap uraian tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sadan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
5.Peraturan Gubemur Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungs.i Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 86); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGHUBUNG PROVINS! SUMATERA SELATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 86), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta unsur Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat, memberikan pelayanan informasi, fasilitasi kegiatan protokoler, pelayanan aparatur pemerintah provinsi, hubungan antar lembaga dan fasilitasi promosi serta pembinaan masyarakat provinsi di Jakarta.

2.Ketentuan Pasal 5 huruf e diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi

a.perumusan kebijakan teknis di bidang penghubung antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
b.pelaksanaan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
c.penyelenggaraan fasilitasi hubungan antar Pemerintah Provinsi dan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah;
d.pengoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
e.pemberian pelayanan informasi dan protokoler terhadap Gubemur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah yang berdinas ke Jakarta;
f.pemberian pelayanan informasi dan protokoler terhadap unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi yang berdinas ke Jakarta;
g.penyelenggaraan fasilitasi promosi daerah dan pembinaan masyarakat provinsi di Jakarta;
h.pengelolaan Anjungan Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia Indah sebagai sarana promosi daerah;
1. 1.pengoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah; dan J. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
2. 3.Ketentuan Pasal 7 huruf b diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

Subbidang Protokoler dan Pelayanan, mempunyai tugas

a.menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang protokoler dan pelayanan informasi;
b.melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler bagi Gubernur, Wakil Gubemur dan Sekretaris Daerah yang berdinas ke Jakarta;
c.melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler bagi unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi yang berdinas ke Jakarta; BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2020 NOMOR~, H. NASRUNUMAR Diundangkan di Palembang pada tanggal 1 .okrp.b.:et·.; 2020 SEKRETARISDAERAHPROVINSI SUMATERASELATAN, H. HERMANDERU Ditetapkan di Palembang pada tanggal 1 01l:~p.l1.::' : 2020 GUBERNURSUMATERASELATAN, penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. denganiniGubernurPeraturan memerintahkanorang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan Peraturan Gubernur im mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
d.melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler dengan lembaga pemerintab /non pemerintah dan antar pemerintah daerah;
e.rnenyiapkan data potensi dan pembangunan provinsi;
f.melakukan pelayanan informasi data potensi pembangunan provinsi;
g.melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
h.membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
i.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. dto. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto. H. HERMAN DERU

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2016