DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 49 Tahun 2015

Nomor: 49
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi, pendanaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi; GUBERNUR SUMATERA SELATAN, DENGAN RAHMATYANG MAHAESA PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVlNSI GUBERNUR SUMATERA SELATAN Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Dinas Kesehatan Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
4.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5.Rumah Sakit adalah institusi peJayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6.Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya. disingkat BPRS Indonesia adalah unit nonstruktural pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
7.Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disingkat BPRS Provinsi adalah unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan Provinsi yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit seeara eksternal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANGUBERNUR SUMATERASELATAN TENTANG BADANPENGAWASRUMAHSAKITPROVINSI.

6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 ten tang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 585); Sakit (Lembaran Negara 2013 Nomor Ill, Tambahan Indonesia Nomor 5428); Badan Pengawas Rumah Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPRSProvinsimempunyai wewenang:

a.pelaksanaan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di wilayah Provinsi;
b.pennintaan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di wilayah Provinsikepada semua pihak terkait;
c.pennintaan inforrnasi tentang penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan kepada rumah sakit; BPRS Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:
a.roengawasi dan roenjaga hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di wilayah Provinsi;
b.mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan;
c.melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada BPRS Indonesia melalui Gubernur;
d.melakukan analisis hasil pengawasan dan meroberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
e.menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

Pasal 4

BPRS Provinsi merupakan unit non struktural di Dinas Kesehatan Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubemur dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

Pasal 3

BABII BADANPENGAWASRUMAHSAKITPROVINSI

c.organisasi profesi bidang kesehatan 2 (dua) orang; dan
d.tokoh masyarakat 1 (satu) orang.

(2)Unsur asosiasi perumahsakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwakili oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).
(3)Unsur organisasi profesi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwakili oleh Ikatan Ookter Indonesia (101)dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). dimaksud dalam(1) Keanggotaan BPRS sebagaimana Pasal 6 ayat (1) terdiri atas unsur :
1. a.pemerintah daerah 1 (satu) orang;
2. b.asosiasi perumahsakitan 1 (satu) orang;

Pasal 7

orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan paling banyak 4 (empat)orang anggota.

(2)Jabatan Ketua BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh anggota dan ditetapkan dalam rapat pleno anggota.
(3)Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
(1)BPRS
1. d.pemberian rekomendasi kepada BPRS Indonesia dan Gubemur mengenai pola pembinaan dan pengawasan rumah sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
2. e.pelaksanaan tindak lanjut pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
3. f.pemberian rekomendasi kepada Gubernur untuk mengambil tindakan administratif terhadap rumah sakit yang melakukan pelanggaran.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien; dan
2. b.bukan tenaga kesehatan.
(3)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dan unsur Pernerintah Daerah harus merupakan Pegawai Negeri Sipil Aktif. (I) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPRS Provinsi, setiap calon harus mernenuhi persyaratan :
1. a.warga negara indonesia;
2. b.sehat fisikdan mental;
3. c.tidak menjadi anggota salah satu partai polilik;
4. d.cakap, jujur, memiliki moral, etika, intcgritas yang tinggi, mcmiliki reputasi yang baik dan mernahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitan;
5. e.berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
6. f.melepaskan jabatan pemerintahan struktural dari/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRSProvinsi; dan
7. g.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pasal 8 Provinsi ditetapkan dengan(5) Keanggotaan BPRS Keputusan Gubemur.
(4)Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi sebagai- mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
(1)Anggota BPRS Provinsi yang ditetapkan menjadi terdakwa tindak pidana kejahatan, dibebastugaskan dari keanggotaannya.
(2)Pembebastugasan dan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Gubernur. Pasall1
(2)Selain berhenti karena alasan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), anggota BPRS provinsi yang berasal dan unsur Pemerintab Daerah, diberhentikan apabiIa yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun atau diangkat dalamjabatan struktural.
(3)Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi kepada Gubemur. rekomendasi Tim Eva!uasi Kinerja BPRS Provinsi yang dibentuk oleh Gubemur; dan
1. f.dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang teJah memperoleh kekuatan hukum tetap, diberhentikan(1) Anggota BPRS Provinsi berhenti atau karena:
2. a.berakhir masa jabatan sebagal anggota;
3. b.mengundurkan diri;
4. c.meninggaJdunia;
5. d.tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan da!am masa jabatannya;
6. e.tidak cakap dalam menjalankan tugas berdasarkan Pasal 10
(1)Keanggotaan BPRS Provinsi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga)tahun,
(2)Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali rnasa jabatan berikutnya sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 9

a.membantu pelaksanaan tugas BPRS Provinsi secara administratif; dan
b.memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang BPRS Provinsi.

Pasal 14

(I) Dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Provinsi.

(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dipirnpin oleh sekretaris yang seeara eks officio dijabat oleh pejabat struktural eselon III yang menangani bidang Pelayanan Kesebatan pada Dlnas Kesebatan Provinsi.
(3)Jabatan Sekretaris BPRS Provinsi ditetapkan bersarnaan dengan pengangkatan anggota BPRSProvinsi.
(4)Sekretaris BPRS Provinsi secara fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua BPRS Provinsi dan secara administrasi berada dibawab dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.
(5)Sekretaris BPRS Provinsi sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dibantu oleh staf yang abli dibidang teknologi informasi dan administrasi umum yang bekerja secara purnawaktu.
(3)Pengangkatan anggota BPRS Provinsi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diJaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24. anggota BPRS Provinsi yang BPRS Provinsi pengganti pada ayat (1) sesuai dengan {I} Dalam hal anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, Gubernur mengangkat anggota BPRS Provinsi pengganti yang berasal dari unsur yang sarna dengan anggota BPRS Provinsiyang digantikan.
(2)Masa jabatan anggota sebagai.mana dimaksud sisa masa jabatan Pasal 12 II'- BPRS Provinsi rnelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubemur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 17

(1)Pengambilan keputusan BPRS Provinsi dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota.
(2)Rapat BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat roengundang pihak lain yang dipandang perlu untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan materi pembahasan rapat,
(3)Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat,
(4)Dalam hal rousyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPRS Provinsi tidak terpengaruh oleh pihak lain dan bebas dari konflik kepentingan.

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, BPRS Provinsi harus mempedomani ketentuan mengenai pengawasan Rumah Sakit yang dibuat oleh BPRSyang mengacu kepada:
1. a.perencanaan strategis pernerintah provinsi;
2. b.rencana kerja satuan kerja perangkat daerah pemerintah provinsi;
3. c.standar operasional prosedur; dan
4. d.prinsip akuntabilitas.
(2)BPRS Provinsi dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan BPRSdan tenaga Pengawas Rumah Sakit.
(1)Usulan calon anggota BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan secara tertulis kepada Gubemur disertai dengan keterangan mengenai :
1. a.data diri yang bersangkutan berupa :
  1. 1.daftar riwayat hidup;
  2. 2.fotokopiKartu Tanda Penduduk;
  3. 3.surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik.
2. b.surat pemyataan kesediaan menjadi calon anggota BPRSprovinsi;dan
3. c.surat pemyataan kesediaan melepaskan jabatan pemerintahan struktural danl atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi.

Pasal 21

(2)Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal dari Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI),lkatan Ookter Indonesia (101) dan Persatuan Perawat Nasicnal Indonesia (PPNI) dilakukan oleh pimpinan dari masing masing organisasi sebanyak 2 (dua) orang.
(1)Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Oaerah dan tokoh masyarakat dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebanyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Ketua BPRS Provinsi dengan berpedoman pada Peraturan Ketua BPRS Indonesia dan/ atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1)Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPRS Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 24

PENDANAAN BAB 1lI berdasarkan hasil seleksi.

(2)Anggota BPRS Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan rnasa jabatan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 9. ProvinsiBPRSanggota(1) Gubernur menetapkan PasaJ 23
(1)Gubemur membentuk Tim Seleksi untuk memiJih calon anggota BPRS Provinsi yang diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
(2)Tim. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi terhadap pemenuhan persyaratan sebagairnana dimaksud dalam PasaJ 8.
(3)Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubemur.
(4)Tim. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih Ianjut dengan Keputusan Gubemur. PasaJ 22
(2)Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adaJah jabatan yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri atau Gubemur kecualijabatan fungsional.
(3)Untuk periode berikutnya usulan keanggotaan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPRS Provinsi periode berjaJan berakhir. BERlTADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2015 NOMORA~ H. KTISULAlMAN 1V/fJIIf1--_~ J 1rr:A£,(x NOERDIN Diundangkan di Palembang pada tanggal 20 Oktober 2015 4 SEKRETARlSDAERAH 11 PROVINSIsu ATERASELATAN,_/ , • Ditetapkan di Palembang pada tanggal 19 Oktober 2015 !GUBERNURSUMATERASELATAN, . , penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. mernerintahkan iru dengan orang mengetahuinya, Peraturan Gubemur Agar setiap pengundangan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…