DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan mengenai penerbitan surat tugas oleh Sekretaris Daerah, komponen perjalanan dinas, perjalanan dinas jabatan luar negeri, pelaporan pelaksanan perjalana dinas.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa mekanisrne pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pcmerintah Provinsi Sumatera Selatan telah diatur dalarn Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan perjalanan dines, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan perjaJanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Surnatera Selatan;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, Mengingat Menilnbang TENTANG PERUBAHANATASPERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR28 TAHUN2013 TENTANGPELAKSANAANPERJALANANOlNAS 01 LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINS!SUMATERASELATAN TAHUN2015NOMOR 5) PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
4.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 246, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5589);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Kcuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 310);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMI<.05/20l0 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678), sebagairnana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Pcraturan Menteri Kcuangan Nomor 55/PMK.05/20 I~· ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMI(.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, clan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor II Tahun 201 t ten tang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat./Pegawai di Lingkungan Kernenterian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tah1Ll120 II Nomor 60);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMI(.05/2012 ten tang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

Pasal 6

(1)Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD sesuai perintah Gubemur atau atasan Pelaksana SPPD yang tertuang dalarn Surat Tugas.
(2)Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
1. a.Gubernur untuk perjalanan dinas jabatan luar negeri yang dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/ Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Staf KllUSUS Gubernur, Kepala SKPD/Biro, Pegawai Negeri dan Pihak Lainnya; Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nornor 28 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 28) diubah sebagai berikut :
  1. 1.Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b dill bah dan setelah huruf f ditambah huruf g, sehingga rasa! 6 berbunyi sebagai berikut : MEMUTUSKAN: PERATURAN OUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNURNOMOR28 TAHUN2013 TENTANG PELAKSANMN PERJALJ\NAN DINAS OJ LINGKUNGAN PEMERINTAHPROVTNSISUMATEHASELATAN
  2. 10.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernbaran Daerah Provinsi Sumatcra Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nornor 14);
  3. 11.Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 23 Scri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 ten tang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubemur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatcra Selatan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 1); Menetapkan ,/ /~ /' ,/
2. b.Gubernur danfatau Wakil Gubernur untuk perjalanan dinas jabatan clalam negeri yang dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Staf Khusus Gubernur, Kepala SKPD/Biro (kecuali KepaJa Biro Penghubung);
3. c.Pirnpinan DPRD untuk perjalanan dinas jabatan dalam negeri yang dilakukan oleh Pimpinan dan.' atau Anggota DPRD;
4. d.Kepala SKPD, selain Sekretaris Daerah, untuk perjalanan dinas jabatan dalam negeri yang dilakukan oleh pejabat struktural danratau star pada masing-masing SKPD;
5. e.Kepala Biro untuk perjalanan dinas jabatan dalarn negeri yang dilakukan oleh pcjabat struktural dan/ atau staf pada masing-rnasing Biro;
6. f.Kepala Biro Penghubung untuk perjalanan dinas jabatan dalam negcri yang dilakukan oleh Kepala Biro Penghubung, setelah rnendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah;
7. g.Sekrctaris Daerah untuk pcrjalanan dinas jabatan dalam negeri yang dilakukan oleh pihak lainnya.
  1. 2.Kctentuan Pasal ·8 ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 8 berbu nyi sebagai beriku t :

Pasal 8

(I) Perjalanan dinas jabatan dalam negeri terdiri atas komponen-komponen scbagai berikut :

a.uang harian;
b.biaya transport;
c.biaya penginapan;
d.uang representasi;
e.sewa kendaraan dalarn kota; danr atau
f.biaya menjernput/ mengantar jenazah.

(2)Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, terdiri atas :
1. a.uang makan;
2. b.uang transport lokal; dan
3. c.uang saku.
(3)Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercliri atas :
1. a.Biaya keberangkatan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan kepulangan dari ternpat tujuan ke ternpat kedudukan terrnasuk biaya ke terminal bust stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;
2. b.biaya yang dipungut di terminal busystasiun/ bandaraj pelabuhan keberangkatan dan kepulangan . / ~. ,.,...
(1)Perjaianan dinas jabatan iuar negeri clilaksanakan dalarn rangka :
1. a.Kerjasama Pernerintah Provinsi dengan pihak luar negeri;
2. b.Pendidikan dan peJatihan;
3. c.Studi banding;
4. d.Seminar / lokakarya/kon ferensi;
5. e.Promosi potensi daerah;
6. f.Kunjungan persahabatan/kebudayaan;
7. g.Perternuan internasional;
8. h.Penandatanganan perjanjian internasional.
  1. 3.Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) c1iubah clan ditarnbahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(4)Biaya penginapan sebagairnana dirnaksud pada ayat
(1)huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk rnenginap :
1. a.di hotel; atau
2. b.di tempat penginapan lainnya.
(5)Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menginap di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di ternpat tujuan sebagaimana diatur dalam Stan dar Biaya Umum;
2. b.Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara iumpsum.
(6)Dihapus.
(7)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d diberikan kepada Pejabat Negara. Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II.
(8)Sewa kendaraan dalarn kota sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara, dan sudah terrnasuk biaya untuk pengernudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
(9)Biaya menjernput/ mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pernetian dan biaya angkutan jenazah.
(10)Kornponen biaya perjalanan dinas jabatan sebagairnana dimaksud pada ayat (I) dan (2) clicantumkan pada Taksasi Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (2).
(1)Sebelum melaksanakan perjalanan dinas jabatan luar negeri, Pelaksana SPPD harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin Pernerintah, ya.ngdidasarkan atas permohonan tertulis yang disampaikan oleh Gubernur.
(2)Dalam hal Pelaksana SPPD adalah Gubernur, maka surat perrnohonan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri DaJam Negeri.
(3)Dalam hal Pclaksana SPPD adalah Wakil Guberrrur, Pirnpinan/ Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pihak lainnya, maka surat permohonan disarnpaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
(4)Isteri Gubernur, istri Wakil Gubemur, istri Pimpinan DPRD, istri Sckretaris Daerah dapat diikutsertakan dalam perjalanan dinas jabatan luar negcri dan biaya peIjalanannya elibebankan kepada APBD,apabila :
1. a.diizinkan oleh Presiden atau pejabat Jainnya yang ditunjuk untuk rnenerbitkan izin Pemerintah;
2. b.termasuk sebagai pihak yang diundang untuk menghadiri acara di luar negcri.
(5)Surat izin Pemerintah diperoleh setelah mengajukan permohonan yang memuat :
1. a.nama dan jabatan;
2. b.nomor induk pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil;
3. c.tujuan kegiatan; «,
  1. 4.Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 elisisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 13 A, Pasal 13 B, dan Pasal 13 C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

(2)Perjalanan dinas jabatan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
(3)Perjalanan dinas jabatan luar negeri dapat dilakukan apabila tidak terdapat pelaksanaan tugas eli dalam negeri yang mendesak, antara lain:
1. a.Terjadi bencana alam;
2. b.Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
3. c.Pernilihan umum anggota DPR, OPO dan DPRD;
4. d.Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
(4)Hasil pelaksanaan perjalanan dinas jabatan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kineIja Pemerintah Provinsi.
(1)Biaya perjalanan dinas jabatan luar negeri, terdiri atas :
1. a.biaya transportasi, termasuk biaya resmi lainnya yang dibayarkan dalam rangka perjalanan dinas yang meJiputi visa, airport. tax dan rctribuai;
2. b.uang harian, yang mencakup biaya penginapan, uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal;
3. c.uang representasi; dan
4. d.biaya asuransi perjalanan.
(2)Pengelompokan biaya perjalanan dinas adalah sebagai berikut :
1. a.tingkat A untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Pirnpinan DPRD; I). tingkat B untuk pejabat eseJon II, PNS Golongan IVIe ke atas dan Anggota DPRD;
2. c.tingkat C untuk PNS Golongan III/e sampai dengan Golongan Nib; dan
3. d.tingkat D untuk PNS sampai dengan Oolongan lll/b dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

d.manfaat;
e.kota/negara yang dituju;
f.agenda;
g.waktu pelaksanaan; dan h b 't • . sum er pemD1ayaan.

(6)Perjalanan dinas jabatan luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rornbongan, kecuali :
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.perundingan dalam rangka kerjasarna dengan pihak Iuar negeri; dan
3. c.delegasi kesenian dalam rangka prornosi potenai daerah.
(7).Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas jabatan Iuar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinka.n untuk ditinggalkan.
(8)PelaksanaSPPD yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan luar negeri harus melapor ke Pcrwakilan Republik Indonesia di Juar negeri un tuk mendapat pengesahan.
(9)Dalarn hal pada wilayah tujuan perjalanan dinas jabatan Iuar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Pelaksana SPPD harus mendapat pengesahan c1aripejabat setempat yang berwenang.
(3)Tingkat biaya perjalanan dinas jabatan luar negeri untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Iainnya ditentukan kesetaraannya oleh Pengguna Anggaran dengan persetujuan Gubernur sesuai dcngan tingkat pendidikan/kepatutan/ tugas yang bersangkutan.
(4)Klasifikasi kelas moda transportasi untuk masing- rnasing tingkat sebagairnana dimaksud dalam ayat (2), diatur sebagai berikut :
1. a.Moda transportasi udara :
  1. 1.klasifikasi business diberi ken un tuk tingkat A dan tingkat B;
  2. 2.klasifikasi published diberikan untuk tingkat C dan tingkat D. Dalarn hal pelaksanaan perjalanan din as jabatan melebihi 8 (delapan) jam penerbangan [tidak terrnasuk waktu transit), maka untuk tingkat C dan D dapat diberikan klasifikasi busi ness.
2. b.Moda lransportasi darat dan air, paling rendah klasifikasi business untuk semua tingkatan.
(5)Perhitungan uang harian didasarkan alas pengelompokan biaya perjalanan dinas sebagairnana d irnaksud pada ayat (2) dengan rnenggunakan tarif yang tercantum dalam standar biaya sesuai ketentuan sebagaimana ditctapkan setiap tahunnyu dalam Peraturan Menteri Keuangan.
(6)Dalarn hal tidak terciapat besaran uang harlan untuk negara tujuan dalam Pcraturun lVlenleri Kcuangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (5), maka perhitungan besarannya dengan merujuk pada besaran uang harian Ncgara dimana Pcrwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkcd udu kan.
(7)Bagi Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (4), rnaka uang harian yang diberikan adalah setinggi-tingginya sebesar 80% dari uang harian suarninya.
(8)Dalarn hal akomodasi di luar negeri disediakan oleh pihak pengundang, maka uang harian yang dapat diberikan kepada Pelaksana SPPD setinggi-tingginya sebesar 30% dari tarif.
(9)Uang representasi dapat diberikan kepada Pelaksana SPPD yang secara resmi ditunjuk olch Pemerintah rnenjadi ketua misij delegasi resmi Pernerintah Republik Indonesia, yang besarannya paling tinggi sebesar tarif yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
(10)Biaya asuransi keseharan diberikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas jabatan luar negeri sebagaimana tercantum dalam SPPD. SEKRETARI DAERAH PROVINSI SUMA jWLATAN, H. MUKTI SULAIMAN BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR ~ J Diundangkan di Palembang pada tanggal 20 Januari 2015 / Ditetapkan eli Palem.bang pada tanggal 20 Januari 2015 N GUBERNUR SUMATE,RASELATAN, orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur uu dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Agar setiap pengundangan penempatannya Selatan. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
(1)Pelaksana SPPD wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas jabatan luar negeri yang dilaksanakannya, sebagai berikut :
1. a.Gubernur melaporkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeridengan tembusan kepada WakilPresiden dan Sekretaris Kabinet;
2. b.Pelaksana SPPD lainnya selain Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.

Pasal 13

C SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 13A

Pasal 13

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 13A

Pasal 13

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2013