DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 11 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Keuangan, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pelatihan tenaga kesehatan, perlu dibentuk Unit '?e'!a'.rcsana it:'icni.s D'mas paoa 'iYJiaa, K�t!rr.:tacr, 'htn',1:P.>'i. Sumatera Selatan;
b.bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Vraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana. telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 114, Tambahan Lembaran Negara Rei:i_ublik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedornan Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
7.Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 76); MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALA! PELATIHAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINS! SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Bapel.kes adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
7.Reprua ·urut Pe'1aksana Te'Knis 'Limas 'oww '?e'rau'.uan Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan.
8.Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9.Tugas Tekn.is Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubemur ini dibentuk UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A pada Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 3

(1)UPTD Bapelkes dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Pasal 4

UPTD Bapelkes mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di bidang pelatihan tenaga kesehatan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi UPTD Bapelkes Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Tata Operasional Pelatihan;
4. d.Seksi Akreditasi Pelatihan Kesehatan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD Bapelkes adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

URAlAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan bagi pegawai kesehatan dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusra kesehatan, menyelenggarakan akreditasi, standarisasi, sertifikasi, evaluasi pelatihan kesehatan, pelayanan informasi kediklatan kesehatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, pengemba.ngan kurikulum, modul dan metode pelatihan di bidang kesehatan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD mempunyai fungsi

a.penyusunan rencana pelatihan kesehatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta dan/ atau masyarakat;
b.pengkoordinasian pelatihan bagi pegawai kesehatan dan masyarakat di bidang kesehatan;
c.pelaksanaan dan pengkoordinasian pengembangan pelatihan kesehatan di kabupaten/kota;
d.peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan;
e.pengkoordinasian pelaksanaan tugas operasional pelatihan, pemberian pelayanan administrasi dan penyediaan sarana pelatihan;
f.pengkoordinasian penyelenggaraan akreditasi, standa risasi, dan sertifikasi pelatihan kesehatan;
g.penyusunan strategi jaminan mutu;
h.pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi, pengerobangan kurikulum, modul, metode pelatihan dan pelaporan pelatihan;
1. 1.pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan; J. pengkoordinasian pemanfaatan sumber daya dan aset Bapelkes oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan/atau masyarakat;
k.pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional; dan
l.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas

a.menyelenggarakan kegiatan pelaporan, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
b.menyelenggarakan urusan rumah tangga, asrama, akomodasi, kebersihan dan ketertiban;
c.menyusun rencana program peningkatan sumber daya manus1a;
d.melaksanakan fasilitasi pemanfaatan sumber daya dan aset Bapelkes yang digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan/atau masyarakat;
e.merencanakan program dan kegiatan;
f.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
g.melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1)Seksi Tata Operasional Pelatihan, mempunyai tugas:
1. a.memberikan pelayanan teknis dan administratif di bidang penyelenggaraan pelatihan;
2. b.mempersiapkan laboratorium kelas dan laboratorium lapangan pelatihan di kabupaten/kota serta pelayanan kepustakaan;
3. c.menyusun rencana pelatihan kesehatan;
4. d.menyelenggarakan pelatihan, penyiapan alat bantu pelatihan, perpustakaan dan pelaporan pelatihan;
5. e.melaksanakan pelayanan informasi pendidikan dan pelatihan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. f.melaksanakan koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pendidikan dan pelatihan;
7. g.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data pendidikan dan pelatihan;
8. h.melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaran pendidikan dan pelatihan;
  1. 1.merencanakan program dan kegiatan; J. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
9. k.melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan I. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Seksi Akreditasi Pelatihan Kesehatan, mempunyai tugas :
1. a.menyelenggarakan akreditasi, standarisasi, sertifikasi pelatihan serta evaluasi pelatihan di bidang kesehatan dan jaminan mutu;
2. b.menyelenggarakan akrectitasi institusi, akreditasi pelatihan, standarisasi, sertifikasi pelatihan kesehatan;
3. c.melaksanakan pengendalian mutu Bapelkes;
4. d.melaksanakan pembinaan akreditasi pelatihan;
5. e.melaksanakan evaluasi pasca pelatihan; f . menyusun kebijakan dan strategi manajemen mutu;
6. g.menyusun program indikator mutu;
7. h.melakukan koordinasi dengan tim terkait dalam penyusunan program peningkatan mutu;
  1. 1.memantau pelaksanaan seluruh program peningkatan mutu;
8. j.mengevaluasi pelaksanaan seluruh program peningk a tan mutu;
9. k.mensosialisasikan hasil peningkatan mutu; pencapaian program I. melaksanakan kegiatan rapat tinjauan manajemen;
10. m.memfasilitasi tindak lanjut hasil rekomendasi;
11. n.merencanakan program dan kegiatan;
12. o.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
13. p.melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
14. q.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. BABV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…