DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan wewenang, struktur keanggotaan tim, serta tata kerja dan rekrutmen tim.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Tim Khusus Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sudah tidak sesuai dengan dinamika yang berkembang pada saat ini sehingga perlu diganti;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerab Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); ••T•.••
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republjk Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundan g -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Togas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 3);
10.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN SELATAN. PEMBANGUNAN PROVINS!

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SUMATERA Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubemur adalah Gubernur Sumatera Sclatan.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Biro Administrasi Pembangunan adalah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9.Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disebut TGUPP adalah tim yang dibentuk untuk membantu Gubemur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik sejalan dengan visi dan misi Gubemur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang mernenuhi syarat tertentu serta diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
11.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II

TGUPP PROVINS!

Pasal 2

(l} Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk TGUPP Provinsi.

(2)TGUPP Provinsi secara fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(3)TGUPP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bukan perangkat daerah dan bersifat non struktural.

Pasal 3

(1)TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.memberikan pertimbangan, saran dan/atau masukan kepada Gubemur dan Wakil Gubernur sesuai ruang lingkup pembidangannya baik diminla atau tidak;
2. b.melakukan kajian terhadap pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubemur; dan
3. c.melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubemur dan Wakil Gubemur.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TGUPP berwenang:
1. a.menggunakan sarana dan prasarana kantor dalam rangka pelaksanaan tugas;
2. b.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait sesuai pembidangannya; dan
3. c.menghimpun dan mengolah data/informasi dari masyarakat, tenaga ahli, dan perangkat daerah/instansi terkait sesuai pembidangannya.
(3)Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota TGUPP dapat menghadiri rapat yang dipimpin oleh Gubemur dan/atau Wakil Gubemur dan rapat-rapat lainnya baik di dalam maupun di luar provinsi yang berkaitan dengan percepatan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.
(4)Penyelenggaraan tugas dan kewenangan TGUPP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Struktur TGUPP terdiri dari: a.. ketua merangkap anggota;
1. b.wakil ketua merangkap anggota;
2. c.sekretaris merangkap anggota;
3. d.wakil sekretaris merangkap anggota; dan
4. e.bidang-bidang;
  1. 1.pemerintahan, media, hukum dan HAM;
  2. 2.kesehatan, pendidikan dan olahraga;
  3. 3.pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan; <I, • i.,;,.(i:aw�Jkt.)J.1:, 1.i.�lrJ� h.irlJJ.\) clan ESD M:,
  4. 5.ekonomi, keuangan dan aset;
  5. 6.kebudayaan dan pariwisata, ekonomi kreatif; dan
  6. 7.agama, pemberdayaan perempuan, sosial dan ketenagakerjaan.
(2)Keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berjumlah maksimal 3 orang.
(3)Keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari non PNS.
(4)Keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai kriteria persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.pendidikan minimal strata satu ( S l ) ;
3. c.sehat jasmani dan rohani; dan
4. d.mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
(5)Keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
(6)Masa kerja keanggotaan TGUPP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh Gubemur.
(7)Susunan keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
(1)Untuk membantu pelaksanaan tugas TGUPP, dapat dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasionaJ dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktu.ral.
(3)Sekreta:riat sebagaimana di.maksud pada ayat (l) diisi oleh ASN dan diangkat oleh Gubemur.
(4)Sekretariat dan susunan keanggotaan serta tugas sekretariat sebagaimana di.maksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dcngan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Togas ketua, sekretaris, dan masing-masing anggota TGUPP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi teinaoap pe·1aksanaan program unggd1ar1 /vrugnun b'tla'Lt:grs pembangunan daerah pada Pemerintah Provinsi, diterapkan prinsip independen, netral, objektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.
(3)TGUPP menc.rapkan prinsip koordinasi dalam pelaksanaan tugas, baik di dalam maupun di luar unitnya.
(4)Penilaian kinerja TGUPP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pa.ragraf2 Rekrutmen

Pasal 7

(1)Rekrutmen TGUPP dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
(2)Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bcrjumlah ganjil terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.

Pasal 8

(1)Masing-masing anggota membuat laporan tertulis pelaksanaan tugas clan kewenangannya kepada ketua bidang.
(2)Masing-masing bidang menyampaikan rekapitulasi laporan masing-masing anggota untuk sampaikan kepada Gubernur melalui Ketua TGUPP.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara berkala setiap bulan, semester, tahunan, dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
(4)Selain laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TGUPP dapat sewaktu-waktu menyampaikan laporan secara lisan kepada Gubemur dan/atau Wakil Gubemur terhadap hal-hal tertentu yang bersifat sangat penting/segera.
(5)Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengesaropingkan laporan secara tertulis.

Pasal 9

(1)Anggota TGUPP dapat diberikan hak keuangan berupa honorarium dan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang besarannya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Standar Biaya Umum.
(3)Biaya Perjalanan Dinas bagi Anggota TGUPP disetarakan dengan Biaya Perjalanan Dinas PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Golongan IV.
(4)Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diberikan dengan memperhatikan kemampuan daerah serta sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 10

(1)Gubernur berperan serta dalam rangka pembinaan dan/atau penyelenggaraan tugas TGUPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 5 H. NASRUN UMAR Diundangkan di Palembang pada tanggal 11 Februari 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, H. HERMAN DERU Ditetapkan di Palembang pada tanggal 11 R'eoruari 2020 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, penernpatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. mernerintahkan ini dengan orang mcngetahuinya, Peraturan Gubernur Agar setiap pengundangan Peraturan Gubemur ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 12

BABIV

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…