DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam Peraturan ini adalah :Ketentuan Umum,Ruang Lingkup Perjalanan Dinas ,Prinsip Perjalanan Dinas,Perjalanan Dinas Jabatan ,Biaya Perjalanan dinas jabatan ,Perjalanan dinas pindah,Biaya perjalanan dinas pindah,Pelaksanaan dan Prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas ,Pengendalian Internal ,Ketentuan Lain lain ketentuan Peraliahan ,ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam I huruf a, perlu mcnct , pkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; Mengingat l. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19$9 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nocior 17 Tahun 2003 tent.ang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); I I I - 2 - I
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20 I 9 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nolnor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Ta.bun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2'u'JS, 'l�omur 4�, "hun'l:,a'.nan 'U::11ioai-� : n ,�ey.Ma Rt:I1ei'cN1 1 R 'mtitJT1�1a Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden NJmor 33 Ta.bun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lem�aran Negara Republik Indonesia Ta.bun 2020 Nomor 57);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 13/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Serita Negera Republik Indonesia Ta.bun 2012 Nomor 678);
10.Peraturan Menteri Da,lam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produl< Hukum Daerah (Serita Negera Republik Indonesia Tahun 20 i;s Nomor 2036), scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Mehteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan ata.s Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang fembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Da!am Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pcdoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negera Republik Indonesia Ta.bun 2020 Nomor 1781; I l l l I I 1- 3 - I ' l

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANQ PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM I

Pasal 1

Dalam Peraturan Guber�ur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adaJah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Sela.tan.
4.Qubernur adalah Quloernur Sumatera Sela.tan.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
6.Pimpinan/Anggota dPRD adaJah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Se)atan.
7.SP..Jn::etai:i,� O�rab.' :::i.rla.lah !':lP.kret;iris Daera.h Provinsi Sumatera Sela.tan.
8.Sadan Pengelola Ke�1angan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD 8flalah Sadan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Sela.tan.
9.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dacrah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Sela.tan. '
11.Perangkat Daerah yarg selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi selaku pengguna anggaran/ pengguna pa.rang. I
12.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD abaJah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelotaan keuangan daerah. I I I I - 4 l
13.Pejabat Pengelola Kduangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala fatuan ke1ja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas m1laksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara utnum daerah.
14.Tim Anggaran Pem ➔ rintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yarlg dibentuk dengan keputusan kepala daerah I dan dipimpin oleh I seluetaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta mklaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan IAPBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana da.erah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan. l
15.Pengguna Angga.ra.zi adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggar� untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang di � impinnya.
16.Bendahara Umum o!erah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertinda!f dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. I
17.lnspektorat Daerah tdalah lnspektorat Daerah Provinsi Sumatera Sela.tan. I
18.Pegawai Negeri Sipi[, yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah lnemenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang �erwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atad diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturim perundang-undangan yang berlaku. I
19.Aparatur Sipil Negal·a, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai/negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yanJbekerja pada instansi pemei-intah.
20.Pegawai Tidak Tetapl adalah. Pegawai yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian unt�k jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan, dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan adjninistrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemainpuan organisJsi.
21.Pejabat Pelal{sana � eknik Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabafi pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa !kegiatan dari suatu program sesuai dengan l bidang tugasnya. I !
22.Surat Perjalanan Dihas, yang selanjutnya disingkat SPD adalah I dokumen yang ditei:pitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan berjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai fidal{ Te tap dan pihak lain. I I ' t - l l - s - !
23.Perjalanan Dinas Jalatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau daf kota dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, melal{sanakf1 tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daetah.
24.Perjalanan Dinas Pidah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang l ama ke tempat kedudukan yang baru berdasa.rkan surat k 1 putusan pindah.
25.Pelaksana Surat Pfrjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPD ad3lah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetttp dan pihal{ lain yang melaksanakan perjalanan dinas. 1 l
26.Lumpsum adalah su tu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkb sekaligus.
27.Uang Persediaan, yb_ng selanjutnya disingkat UP adalah Uang Muka Ke1ja dalamj jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluwan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan 1lerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pe1nbayatan langsung. '
28.Biaya Riil adalah bJaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sa.1p.
29.Tempat Kedudukan Jdalah lokasi kantor/satuan kerja. l
30.Tempat Tujuan a4a1ah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas. I
31.Detasering adalah pe r ugasan sementara waktu. I

BAB II

RUANG lrNGKUP PERJALANAN DINAS I

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur f ni mengatur mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjaw'rban perjalanan dinas dalam negeri bagi Gubernur, Wald! Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan ASN di lingkungan Pemerinth Provinsi;
(2)Perjalanan Dinas sebkaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: I
1. a.Perjalanan Dinas yabatan; dan
2. b.Perjalanan Dinas Pindah. I
(3)ASN sebagaimana dirpaksud pada ayat (1) meliputi: a . PNS dan Pegawai 6engan Perjanjian Kerja; dan !
1. b.Calon PNS. l I I I I l l

BAB III

PRI , SIP PERJALANAN DINAS I

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut: •1a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan I prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan I daerah; Ib. :� ersediaan anggar i dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja

c.efi;iensi penggunaan�elanja daerah; dan
d.al<untabilitas pemberian perintah pelal<sanaan perjalanan dinas l dan pembebanan biaya pe1jalanan dinas. I I BAB IV PER�ALANAN DINAS JABATAN I l Pasal 4

(1)Perjalanan Dinas Ja atan sebagaimana di1naksud dalam Pasal 2 ' ayat (2) huruf a digolpngkan menjadi:
1. a.Perjalanan Dinas fabatan yang melewati batas kota; dan
2. b.Perjalanan Dinas Jabatan yang dilal<sanakan di dalam kota. '
(2)Batas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a khusus untuk Kota Paleriibang meliputi Kesatuan Wilayah Kota Palembang; I
(3)Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota sebagaimana dimal{Shd pada ayat (1) huruf b terdiri atas: I
1. a.Pe1jalanan Dinas 1 Jabatan yang dilal<sanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dari
2. b.Perjalanan Dinas f1abatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam. j I Pasal 5 Perjalanan Dinas Jabadn dilakukan dalam rangka: I
3. a.pe!al{Sanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; '
4. b.mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya; I •
5. c.pengumandahan (detf)-senng);
6. d.menempuh ujian dinis/ujian jabatan;
7. e.menghadap Majelis ! Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang! dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna Jepentingan jabatan; ! ! ! I 1 t- f . memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterru1gan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; g . mendapatkan pengoJatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji I Kesehatan Pegawai � egeri;
8. h.mengikuti pendidikan setara Diploma/S l/S2;
  1. 1.mengikuti pendidika1 dan pelatihan;
9. j.menjemput/mengantar ke tempat pernakan1an jenazah pejabat negara/pegawai neg�ri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; j
10. k.menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari ternpat kedudukan yang tera\khir ke kota pemal{aman; dan
  1. 1.memenuhi undangah dan/atau panggilan dari pejabat yang berwenang sesuai ldengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 6

t ( 1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaisana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas. j

(2)Surat Tugas sebagairhana dimaksud pada ayat ( 1) diterbitkan oleh:
1. a.Gubernur untuk ierjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Eselon I, Eselon II dan Kepala PD;
2. b.Ketua DPRD unt�k perjalanan dinas jabatan yang dilakuk= I oleh Anggota DPR.p; dan
3. c.Kepala PD/Kepala/Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah untuk I Perjalanan Dinas \Jabatan yang dilakukan oleh pegawai yang berada pada PD yang bersangkutan.
(3)Kewenangan penerbilan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada I ayat (2) dapat dideleg;asikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
(4)Surat Tugas sebagai F ana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-lial sebagai berikut:
1. a.pemberi tugas; 1 1b. pelaksana tugas;
2. c.waktu pelaksanaah tugas; dan
3. d.tempat pelaksana� tugas.
(5)Dalam ha! berdasark:an Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan: I
1. a.Perjalanan Dinas pabatan yang melewati batas kota;
2. b.Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota lebih dari 8 (dela�an) jam; atau
3. c.Surat Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD.
(6)Perjalanan Dinas Jabatan di dalai.n kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jJm dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD. I I l
(7)Pembuktian atas PeilJa!anan Dinas sebagaimana dilnaksud pada ayat (6) yaitu berup� daftar absensi kehadiran di unit kerja yang dikunjungi yang diparaf oleh Kepala Unit Kerja setiap hari kunjungan, denganl format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang iherupakan bagian tidak terpisahkan dari I Peraturan Gubernur ini.
(8)Surat Tugas sebagaikana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai I dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidal{ terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. I I Pasal 7 !
(1)Pejabat yang menerpitkan SPD, berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk mhla!{sanal{an perjalanan dinas jabatan yang bersangkutan dengJ memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas terstbut.
(2)Setiap pelaksanaa.h perjalanan dinas jabatan, harus ditetapkan/disahkanI Tal{sasi Biaya Pet:jalanan Dinas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran lll yang merupakan bagian tidak terpisahkan da.ri Peratura.n Gubernur ini. !
(3)SPD sebagaimana ldimaksud pada. ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam La.mpiran IV < yang merupakan ijagia.n tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. I
(4)Perjalana.n Dinas Jablta.n di dala.m kota yang dilaksanakan sa.mpai dengan 8 (dela.pan) 1 jam tan pa penerbitan SPD sebagaimana dimaksud dala.m Pa.Jal 6 ayat (6), pembebanan bia.ya Perjalanan Dinas Ja.ba.tan dican�'-imkan dalam Surat Tugas. I !
(1)Bia.ya Peijalanan !oinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut: j
1. a.uang ha.rian; j
2. b.biaya transportasi,
3. c.biaya penginapan; '
4. d.ua.ng representasi;
5. e.sewa kenda.ra.an dala.m kota; dan
6. f.biaya antar/jempJtjenaza.h. ! I L
(2)Vang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: I
1. a.uang makan; I
2. b.uang transportasi�okal; dan
3. c.uang saku. I
(3)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: I
1. a.biaya perjalanan1 dinas sesuai harga tiket dari tempat kedudukan sam�ai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan tem1a�uk biaya ke terminal bus/stasiun/banda.ra/ pelabuhan keberapgkatan;
2. b.retribusi/biaya. y!:i_ng dipungut di tern1inal bus/ stasiun/ I bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan terma.suk biaya BBM (Bah8f Bakar Kendaraan Bermotor), bia.ya to!, dan biaya penyebera.nigan antar pulau bagi yang menggunal<an kendaraan dinas; pan
3. c.biaya bahan baka y kendaraan bermotor sebagaimana dimal<sud dalam huruf b,! berupa kuitansi/nota/struk dari tempat penjualan BBM y.ang disesuaikan dengan jaral< tempuh dan jenis kendaraan jyang digunakan untuk tujuan pe1jalanan dinas. I
(4)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya Yal)g diperlukan untuk menginap:
1. a.di hotel; dan I
2. b.di tempat menginap lainnya.
(5)Dalam hal pelaksan! SPD tidak menggunal<an biaya penginapan ! sebagaimana dimal<sud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut: I
1. a.Pelaksana SPD fiiberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen� dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan
2. b.Bia.ya penginapa4 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secaral lumpsum.
(6)Vang representasi sJbagaimana di1naksud pada ayat ( 1 ) huruf d, dapat diberikan keJacta Pejabat Negara, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II serta Pimpinan dan Anggota DPRD selama melal<ukan perjalana� dinas.. I
(7)Sewa l<endaraan dal� kota sebagaimana dim.aksud pada ayat (1) huruf e, dapat diber{kan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
(8)Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bal<ar minyak dan pajak.
(9)Biaya menjemput/ n;i engantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf /, meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan �iaya angkutan jenazah. '
(10)Komponen biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud l pada ayat (1) dicant r mkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan forma sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

BIAYA PkRJALANAN DINAS JABATAN I I Pasal 8

Pasal 9

I Biaya Perjalanan Dinas J�batan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diberikan unluk pe1jalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal , 4 ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalain Keputusan Gubernur tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 10

(1)Biaya pe1jalanan dihas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1), digol0ngkan dalam 3 (Hga) tingkat yaitu:
1. a.Tingkat A untuk Ghbernur, Wald! Gubemur dan Pejabat lainnya yang setara;
2. b.Tingkat B untuk P�jabat Eselon I, Eselon II dan Pejabat lainnya yang setara; dan
3. c.Tingkat C untuk fejabat Eselon lll/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Go16ngan Ill, PNS Golongan II dan I.
(2)Biaya perjalanan d4J.as sebagaimana dimal{sud dalam Pasal 8 diberikan berdasarkah tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana ' dimaksud pada ayat (-1) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.uang harian dibayarkan secara lumpsum;
2. b.biaya transportasi ,pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi;
3. c.biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil sesuai standar golongan sbbagaimana dimaksud pada ayat (1); d . uang representasi dibayarkan seca.ra lumpsum dan merupa.kan batas tertinggi; I
4. e.sewa kendaraa.n I dala.m kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil; .
5. f.biaya pem.etian jenazah termasuk yang berhubungan dengan I pengruktian/peng 4 rusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan I
6. g.biaya angkutan je11azah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dan penguburan dibayarkan sesuai dengan biaJia riil. I l i - 1 1 - I
(3)Ketentuan lebih Iapjut mengenai besaran biaya sebagaimana dimaksud pada aya\ (2) huruf a, huruf c dan huruf d, diatur dengan Keputusan !Gubernur tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas. I I Pasal 1 1 jabatan(1) Pe1jalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagai:lnana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanal<an deng� biaya perjalanan dinas jabatan yang di tanggung oleh panitia penyelenggara. '
(2)Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisr1ya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas ditan&:,o-ung oleh PD yang bersangkutan.
(3)Panitia penyelengga}a menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya! pe1jalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayit (1) dan ayat (2) dalam surat undangan mengikuti rapat, sen:tinar dan sejenisnya.
(4)Rincian biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 5 huruf b, tercantum dalam daftar sebagaimana Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama- sama untuk melaksanakan sesuatu kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh pelalcsana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan ya'ng sama.
(6)Dalam hal biaya pehginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimakJuct pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya pe1jalanan dinas, �aka pelaksana SPD menggunalcan fasilitas kamar dengan biaya'terendah pada hotel/penginapan tersebut.

Pasal 12

! Dalam hal perjalanan dinas jabatan men�>Unakan kapal laut/sungai untuk walctu paling kur:kng 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut lkepada pelaksana SPD hanya diberikan uang harian.

Pasal 13

' I

(1)Biaya perjalanan diras jabatan dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
(2)Dalam hal perjalan� dinas jabatan harus segera dilaksanalcan, biaya perjalanan din�s sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Pi erjalanan dinas selesai. l - -- · I 1- 12 -
(1)Dalam ha! jumJah l, poc=a� 4 dinas jabatan molobihi jumlah hari yang ditetapilan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh R:esalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahJ uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan se\Ja kendaraan dalam kota.
(2)Tambahan uang harlan, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraaan dalam kota sebagaimana di1naksud pada ayat ( 1 ) dapat dimintal{an kJpada PPTK untuk mendapatkan persetujuan Pengguna Angga.ran &engan melampirkan dokumen berupa: a . surat keterangan Ikesalahan/kelalaian dari sahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan
1. b.surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas. '
(3)Berdasarkan dokudien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengguna Anggaran lmembebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, u:ang representasi dan sewa kendaraan dalam kota pada anggaran rKPD yang bersangkutan.
(4)Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalip:n kota sebagaimana dimal{sud pada ayat (1) I tidal{ dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pashl 5 huruf e san1pai dengan huruf !.
(5)Dalam hal jumlah h�i perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pelaksana SPD harus mengembalikan uang harian, biayJ penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam k6ta yang telah diterimanya kepada Pengguna Anggaran.

Pasal 15

Bia.ya Perjalanan DiJas Jabatan dibebankan pada Dokumen Pelal{sanaan Anggaran (bPA) Satuan Ke1ja Penerbit SPD. I

(1)Perjalanan Dinas I Pindah oleh Pelaksana SPD dilakukan berdasarkan Surat K;eputusan Pindah. !
(2)Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) I diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan '' peraturan perundan$-undangan. - 1 3 - I
(3)Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbjtkannya SPD. !
(4)SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan fonnat sebagaiman_a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian t l 'dak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…