DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai : Perubahan ketiga atas peraturan gubenur nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambhan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan CPNS di lingkungan pemerintahan provinsi Sumatera Selatan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Diktum Kesatu KeJ?utusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri;
c.bahwa dalarn rangka efektifitas dan akuntabilitas pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perlu dila.kukan penyesuaian/ perubahan terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CaJon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; Mengjngat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Noroor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Vims Disease 2019 ( COVID-19) dan/atau DaJam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tanibahan Lem·baran "Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah.an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 1.3.. P'lf.ah.J.r.W. l?t!mr..r.i.l:'.•.w. l)lnronc 30 TabJJn . 2.019 t.ent.ansi Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
17.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
18.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
20.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Sirokrasi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
21.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
25.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
26.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6); - 6-
27.Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 48);
28.Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 63); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUSAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUSERNUR NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA SELATAN Pasal I Seberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Serita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Oubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Serita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 31), diubah sebagai berikut:
1.Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1)Jenis Tambahan PenghasiJan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Pegawai PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
(2)Sesaran Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
(3)Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

2.Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja diberikan dalam hal volume pekerjaan yang tinggi dan harus dilaksanakan diluar jam kerja normal dan/atau hari libur minimal 112,5 Jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
(2)Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas diberikan dalam hal tempat bertugas berada pada daerah yang terpencil yang sulit dijangkau atau keterbatasan sarana transportasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(3)Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang meliputi kriteria, yaitu:
1. a.memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa baik jasmani maupun rohani yaitu:
  1. 1.berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  2. 2.berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
  3. 3.beresiko dengan keselamatan kerja;
  4. 4.beresiko dengan aparat pemeriksa dan aparat penegak hukum;
  5. 5.pekerjaan satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/ atau
  6. 6.pekerjaan satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
2. b.Pegawai yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, serta Pegawai yang bertugas di Perangkat Daerah/Biro yang melaksanakan urusan pengawasan, pengelolaan keuangan, perencanaan daerah, reformasi birokrasi, kualitas kebijakan umum dan sebagai koordinator kinerja instansi;
3. c.TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan pertirobangan kajian Tim Pengkajian Pemberian TPP ASN Provinsi.
(4)Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas dengan kriteria:
1. a.keterarnpilan yang dibutuhkan khusus;
2. b.kualifikasi pegawai sedikit atau hampir tidak ada yang memenuhi pekerjaan dimaksud;
3. c.pegawai dengan jabatan pimpinan tertinggi atau sekretaris daerah; dan/atau
4. d.kriteria PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas memiliki pekerjaan keterampilan khusus yang ditelapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan kajian oleh Tim Pengkajian Pemberian TPP ASN Provinsi;
(5)Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan prestasi kerja diberikan dalam hal:
1. a.Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai memiliki prestasi kerja.
2. b.Tarnbahan penghasilan tersebut dapat diberikan apabila mendapat penghargaan prestasi kerja dari Pemerintah Pusat.
(6)Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dapat diberikan dalam ha!:
1. a.sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan;
2. b.penanggung jawab pengelola kegiatan/ keuangan/barang pada perangkat daerah; dan
3. c.pemungut pajak dan retribusi pada perangkat daerah yang melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan.
  1. 3.Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1)Setiap Usulan Pemberian TPP bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dilakukan pengkajian oleh Tim Pengkajian Pemberian TPP ASN Provinsi.
(2)Tim Pengkajian Pemberian TPP ASN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan atas usu! pemberian TPP bagi PNS dan CPNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Susunan Keanggotaan Tim Pengkajian Pemberian TPP ASN Provinsi cliketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi, dengan keanggotaan sekurang -kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi:
1. a.pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
2. b.organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya; C. kepegawaian perhitungan bertugas pemangku untuk jabatan masing-masing kelas jabatan; melakukan berdasarkan
3. d.hukurn menyusun peraturan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- u ndangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
4. e.perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP ; dan/atau
5. f.pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Tim Pengkajian Pemberian TPP ASN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) clitetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubemur.

4.Ketentuan Pasal 5 cliubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Kriteria Khusus

(1)Tambahan Penghasilan Pegawai dapat diberikan kepada:
1. a.PNS dan CPNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pengangkatannya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
2. b.PNS Pusat atau PNS daerah lain yang clipekerjakan dan/atau diperbantukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pengangkatannya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
(2)Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan apabila PNS tersebut tidak menerima lagi Tambahan PenghasiJan Pegawai sejenis di Instansi asalnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(3)Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam ha!:
1. a.melaksanakan cuti selain cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti melahirkan sesuai ketentuan perundang undangan;
2. b.menjadi pegawai yang dititipkan, dipekerjakan, dan/atau diperbantukan di luar instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. c.merupakan pegawai titipan dari instansi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya;
4. d.sedang melaksanakan tugas belajar; dan
5. e.sedang menjalani sanksi/hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian.
(4)Dihapus
(5)Dihapus
(6)Dihapus 17!, ��bh. Prmred'i!,!;\.. TPA c:e!l8e,!j.i.r:tv3WL rlim.a,lnmrl �,.,1,, ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan tertentu dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(8)Pemberian honorarium ditetapkan dengan Standar Biaya Umum sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubemur.

5.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Tambahan Penghasilan Pegawai dianggarkan pada APBD Provinsi pada tahun berkenaan.
(2)Tambahan Penghasilan Pegawai sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun berkenaan.

6.Ketentuan PasaJ 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS dan CPNS ditetapkan berdasarkan kelas jabatan. -?- t ~ ¥s. A. SUPRIONO BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2022 NOMOR 5; Diundangkan di Palembang pada tanggal 21 J<!&J:et;; 2022 Pj.SEKRETARlSDAERAH ~ ~PROVINSJ SUMATERASELATANj> Ditetapkan di Palembang pada tanggal 21 )laret 2022 t2UBERNURSUMATERASELATANI:f- ,7
(2)Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan setelah berakhimya bulan berjalan dengan memperhatikan penilaian kinerja dan disiplin kerja bagi PNS dan CPNS.
(3)Perhitungan Tambahan Penghasilan pegawai yang dikaitkan dengan peniJaian kinerja dan disiplin kerja, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubemur.
(4)Kepada PNS dan CPNS dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai ke-13 yang dapat dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji ke-13 sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(5)Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS) ke rekening bank PNS dan CPNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasalll Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dto. Dto.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…