DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ a tau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Jenis Retribusi; Tata Cara Pemungutan Retribusi; Keberatan/Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan atas pokok Retribusi dan/atau Sanksinya; Kedaluwarsa Penagihan, Penghapusan Piutang, dan Pemeriksaan Retribusi; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ten tang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
11.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
12.Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 74) . MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KETENTUAN UMUM RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Perangkat Daerah Pemungut Retribusi adalah Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang melakukan pemungutan retribusi.
6.Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi adalah Kepala Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disebut UPTD/UPTB adalah UPTD/UPTB Pemungut Retribusi di Provinsi Sumatera Selatan.
9.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ a tau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, Jasa, dan/ atau perizinan.
11.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12.Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13.Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencan keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14.Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional pada 16. dinas yang ditunjuk untuk menerima, menyetorkan, menatausahakan meny1mpan, dan mempertanggungjawabkan uang retribusi daerah. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional pada UPTD /UPTB yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Penerimaan dalam menerima, menyimpan, menyetorkan dan menatausahakan uang retribusi daerah. 1 7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
18.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
19.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
21.Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut Dokumen yang Dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau penz1nan elektronik dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah dan berfungsi sama dengan ketetapan.
22.Surat Setoran Retribusi disingkat SSRD adalah penyetoran retribusi yang Daerah bukti telah yang selanjutnya pembayaran atau dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
23.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
24.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25.Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sesua1 Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran.
26.Surat Teguran adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
27.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data keterangan, dan/ a tau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban Retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28.Bank Penerima adalah Bank Sumsel Babel atau bank lain yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menerima pembayaran retribusi daerah.
29.Petugas pemungut adalah petugas yang diberi kewenangan oleh Kepala Dinas/Badan kantor untuk melaksanakan pemungutan Retribusi yang terutang pada wajib Retribusi.
30.Hari adalah hari kalendar.
31.Pembayaran non tunai adalah mekanisme Pembayaran transaksi yang tidak lagi memerlukan uang fisik antara lain kartu kredit, kartu debit, QRIS, dan uang elektronik atau e-money.
32.Pembayaran tunai adalah mekanisme atau cara bayar transaksi menggunakan uang fisik.
33.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat yang mempunym Fleksibilitas dalam Pola Pengelolaan Keuangan sebagai pengecualian dari Ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi bagi perangkat daerah pemungut retribusi yang hasil pungutannya disetorkan ke kas daerah sesuai kewenangan provinsi.
(2)Tujuan Peraturan Gubernur ini meliputi :
1. a.tertib administrasi pengelolaan pemungutan retribusi;
2. b.optimalisasi tata Kelola pemungutan retribusi; dan
3. c.terlaksananya pelaksanaan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

Jenis Retribusi meliputi:

a.Retribusi Jasa Umum;
b.Retribusi Jasa Usaha; dan
c.Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 4

(1)Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a yaitu Pelayanan Kesehatan.
(2)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 5

(1)Jenis Penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
1. a.penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempatkegiatan usaha lainnya;
2. b.penyediaan tern pat khusus parkir di luar badan jalan;
3. c.penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
4. d.pelayanan jasa kepelabuhan;
5. e.pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
6. f.pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
7. g.penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
8. h.pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelayanan barang dan/ atau jasa yang merupakan Objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(3)Pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat dilaksanakan dengan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan retribusi.
(4)Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah pemungut retribusi wajib melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau Badan yang mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan penyanngan menjadi Wajib Retribusi.
(3)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengisi formulir / data identitas diri pada tern pat objek retribusi.
(4)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek Retribusi dan objek Retribusi.
(5)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan ke Badan Pendapatan Daerah sebagai bahan evaluasi dalam menetapkan target penerimaan retribusi daerah selanjutnya.
(6)Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sampai dengan ayat (5) berlaku untuk penetapan SKRD.

Pasal 8

( 1) Penetapan Retribusi dilakukan dengan menggunakan:

a.SKRD; atau
b.dokumen yang dipersamakan.

(2)Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(3)Bentuk dan 1s1 Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.logo Pemerintah Provinsi;
2. b.nama Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
3. c.nomor, seri dan tanggal pembuatan/transaksi;
4. d.nilai nominal;dan
5. e.nomor Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Retribusi.
(4)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk elektronik dan/ atau non elektronik.
(5)Bentuk dan format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Pembayaran Retribusi yang penetapannya melalui SKRD, dilakukan dengan menggunakan SSRD , dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.Petugas pemungut retribusi menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang telah diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau pejabat yang ditunjuk, terdiri atas 4 (empat) rangkap.
2. b.SSRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a digunakan sebagai dasar Wajib Retribusi untuk membayar Retribusi yang terutang ke Bank Penerima atau melalui Bendahara Penerimaan dengan jatuh tempo paling lama 30 (tiga puluh) hari pembayaran sejak SKRD ditetapkan.
3. c.SSRD yang sudah dibubuhi teraan kas, cap dan tanda tangan Bank Penerima didistribusikan dengan nnc1an:
  1. 1.lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran.
  2. 2.lembar ke-2 untuk Bank Penerima.
  3. 3.lembar ke-3 untuk Perangkat Daerah pemungut retribusi; dan
  4. 4.lembar ke-4 untuk UPTD /UPTB.
4. d.Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib mencocokan lembar ke-3 SSRD sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan SKRD;
5. e.dalam hal wajib retribusi melakukan pembayaran melalui petugas pemungut retribusi, petugas pemungut retribusi wajib menyetorkan pembayaran ke bank penerima paling lambat 1 x 24 jam sejak penerimaan retribusi diterima; dan
6. f.dalam hal penerimaan retribusi pada hari libur, maka penyetoran ke bank dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
(2)Dalam hal Retribusi dipungut atas Pelayanan yang diberikan oleh BLUD, Pembayaran Retribusi oleh wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
(4)Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar Retribusi yang ditetapkan dalam SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara sekaligus, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran Retribusi kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi.
(5)Permohonan pembayaran angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran Retribusi yang tercantum dalam SKRD dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(6)Dalam hal Gubernur menolak/menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi menerbitkan surat Keputusan Penolakan/persetujuan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah
(7)Keputusan persetujuan angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali angsuran dengan jumlah yang sama besarnya untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai ditetapkannya SPARD.
(8)Atas dasar keputusan angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran Retribusi.
(9)Perangkat Daerah pemungut retribusi berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menerbitkan SPARD dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.lembar ke-1 disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar Retribusi;
2. b.lembar ke-2, disampaikan kepada UPTD /UPTB; dan
3. c.lembar ke-3 pertinggal pada Perangkat Daerah pemungut retribusi sebagai alat kendali.
(10)Dalam hal Perangkat Daerah Pemungut Retribusi telah menerapkan pelayanan secara online, bukti setor diunggah melalui website masing-masing.

Pasal 10

(1)Pembayaran Retribusi dengan menggunakan Dokumen yang Dipersamakan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam Dokumen yang Dipersamakan kepada Petugas Pemungut Retribusi;
2. b.Petugas Pemungut Retribusi wajib memberikan Dokumen yang Dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran Retribusi;
3. c.pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan secara tunai dan non tunai;
4. d.petugas Pemungut Retribusi menyetorkan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bank Penerima dengan menggunakan SSRD;
5. e.penyetoran basil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh Petugas Pemungut Retribusi paling lama 1 x 24 jam sejak saat diterimanya Retribusi dari Wajib Retribusi; dan
6. f.dalam hal penerimaan retribusi pada hari libur, maka penyetoran ke bank dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
(2)Bentuk dan format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 11

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu membukukan semua:

a.SKRD atau Dokumen yang Dipersamakan;
b.SSRD;
c.STRD; dan
d.SPARD menurut jenis pelayanan.

Pasal 12

(1)Perangkat Daerah pemungut retribusi melaporkan penerimaan Retribusi paling lam.bat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya kepada Gubernur C.q Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang:
1. a.Jumlah ketetapan Retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD dan STRD; dan/ atau
2. b.Jumlah Retribusi yang diterima oleh Petugas Pemungut/ Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu berdasarkan Dokumen yang Dipersamakan.
(2)Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melaporkan realisasi penerimaan Retribusi dan Dokumen yang Dipersamakan paling lama tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya kepada Gubernur c.q Badan Pendapatan Daerah.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…