DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 57 Tahun 2015

Nomor: 57
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan pananaman modal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, tata cara pengajuan dan persyaratan permohonan insentif dan kemudahan, tim verifikasi, kriteria, dan penilaian, bidang usaha dan lokasi tertentu yang memperoleh insentif dan kemudahan, skala prioritas, jangka waktu dan besaran insentif dan/atau kemudahan, tata cara pelaporan dan evaluasi, sanksi administratif, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kernudahan Penanaman Modal;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Perubentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1959 Nomor 70, Tambaban Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); Mengingat GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR57 TAHUN2015 TENTANG PEDOMANPEMBERIANINSENTIFDAN PEMBERlANKEMUDAHANPENANAMANMODAL GUBERNUR SUMATERA SELATAN '>
2.Pemerintab Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera, Selatan.
3.Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan. '.' , i t • Dalam Peraturan Gubernur ini yang termaks~d dengan :
1.Provinsi adalab Provinsi Sumatera Selatan. .1' .,{: KETENTUANUMUM Pasall MEMUTUSKAN: Menetapkan: PE:RATURANGUBERNURTENTANGPEDOMAI~PEMBERIANINSENTIf" DANPEMBERlANKEMUDAHANPENANAMANMODAL.
5.Peraturan Pemerintab Nomor 45 Tahun 2008 ten tang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanarnan Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4861);
6.Peraturan Pemerintah Noroor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Pen~hasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaba Tertentu danfatau di Daerah-Daerah Tertentu [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 5688);
7.Peraturan Presiden Nomor 39 Tabun 201,1'1'tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara '.\ Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93,);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 ten tang Pedoroan Pelaksanaan Pernberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal di Daerah (Berita. Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2012 Nornor 930);
9.Peraturan KepaJa Badan Koordinasi Penanaroan Modal Nornor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu danfatau di Daerah-Daerah Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 681);
10.Peraturan Daerah Noroor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Dacrah (Lerobaran Daerah Provinsi Suroatera Selatan Provinsi Sumal~{a Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
11.Peraturan Daerab Noroor 3 Tahun 2014 tentang Pernberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanarnan Modal \i.i Provinsi Suroatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumat.era Selatan Tahun 2014 Nomor 3). \ . " , 1"1 .r:' .:1,Gubernur melalui Kepala Badan. (1.) Permohonan insentif darr/atau kemudahan penanarnan modal;, . diaju\<an oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada , 'r " TATACARAPENGAJUANDANPERS~ARATAN PERMOHONANlNSENTIFDANKEMtliDAHAN

Pasal 2

BABII .!~ t

10.Penanarn Modal adalah perseorangan a:tau badan usaha yang >' melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. II. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yan:g terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifar mernaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kernakmuran rakyat, 12.Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian lnsentif dan Pernberian .' Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Penilaian adalah .,. kelompok kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Guberuur untuk melakukan verifikasi, penilaian, rnemberikan rekomendasi dan melakukan pemant~uan serta evaluasj terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanamarr modal. Negara Republik Indonesia. , mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanarnarrmodal di daerah r: .
9.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menan am modal, baik oleh Penanam Modal Palam Negeri maup-in .' , Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah , .. penyediaan fasilitas dari Penanam Modal untuk
8.Pemberian Kemudahan adalah pemerintah daerah kepada
5.Badan adalah Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Promosi dan Perizinan t. Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan. ,.
7.Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkal:f.n penanaman modal di daerah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatcra Selatan. ~ - j - I. -e, '. diwakilkan; dan 7) surat kuasa berrneterai cukup jika permohonan yang dimohonkan; 6) bentuk insentif danj atau kemudahan pena.naman modal sekarang dan yang akan diperluas; 5) lingkup usaha yang berisi jenis pan kapasitas usaha 4) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan, pemasaran produk per tahun urituk waktu 2 (dua) tahun terakhir; terakhir da,'i;l (dua) tahun (dua) tahun • pcrusahaan 2 3) neraca perusahaan 2 perhitungan rugi laba terakhir; .' usaha, pemohon mengajukan sur~F permohonan tertutis dalam Bahasa Indonesia, dengan.: format sebagairnana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur i)1i, dilampiri dengan : 1) fotokopi KTP atau bukti identitts diri yang sah dl?-ri Pemohon; 2) profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajernen perusahaan, serta fotokopi' dokumen legalitas perusahaan; 4) surat kuasa benneterai cukup jika perrnohorian diwakilkan; dan 5) Iotokopi KTP atau bukti identitas diri yang san dari penerima kuasa jika permohonanjdiwakilkan.

b.bagi Penanam Modal yang akan, melakukan perluasan , , susunan direksi dan manajernen fotokopi dokumen legalrtassertaperusahaan, perusahaan; 3) bentuk insentif dan Zatau kernudahan penanaman moria] yang dimohonkan; "l~ misi, lingkup usaha,

(2)Pengajuan permohonan insentif -dan /atau kernudahan penanaman modal:
1. a.bagi Penanam Modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dilampiri dengan : 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari Pemohon; 2) profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, " )~..·tt ; :.~ , , :\perbatasan;
2. c.menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
3. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; ~.
4. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Dornestik Regional Bruto;
5. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
6. g.termasuk skala prioritas tinggi;
7. h.termasuk pembangunan infrastruktur;
  1. 1.melakukan alih teknologi; J. melakukan industri pionir; ,;'
8. k.berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah .',. ;!. pcndapatan, ,peningkatan .,
9. a.memberikan kontribusi bagi masyarakat;
10. b.menyerap banyak tenaga kerja lokal;

Pasal 4

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi 5 (lima):~ari 14 (empat belas] kriteria sebagai berikut: ' ;. ~. ,~.

a.Ketua;
b.Wakil Ketua;
c.Sekretaris; dan
d.Anggota. .;

(3)Setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, kepada pemohon diberikan tanda bukti bahwa perrnohonannya te,iah diterima. 8) fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari .' 1) Industri Kimia Dasar Organik y.ang Bersumber dari-. Hasil Pertanian; 2) Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Batubara; dan r: II ..
1. a.Sektor Industri Bahan Kimia dan Barang dan Bahan Kimia: memperoleh insentif dan.,

Pasal 7

(1)Bidang usaha yang diprioritaskan kemudahan adalah meliputi : BIDANGUSAHADANLOKASITERTENTUYANGMEMPEROLEH;, INSENTIFDANKEMUDAHAN BABIV '.~. sebagaimana Lampiran UI dan Hasil Penilaian
(2)tercanturn dalam
(3)Format Rekomendasi dimaksud pada ayat Peraturan Gubernur ini. Pasa16
(1)Format penilaian kriteria dan hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercanturn dalam Lampiran HI Peraturan Gubernur ini.
(2)HasiI penilaian terhadap kriteria sebagaimana dirnaksud dalaen Pasal 5 ayat (2) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan Penanam Modal yang akan mendapat insentif dan kernudahan. .I
(1)ditentukan berdasarkan jumJah kriteria yang dipenuhi. PasaI5
(1)Pemerintah Provinsi melalui Tim sebagairnana dimaksud dal&in Pasal 3 melakukan verifikasi terhadap:':usulan Penanam Modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4. '
(2)Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat ataun. industri yang menggunakan barang modal, mesin, peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
1. m.bermitra dengan us aha rnikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
  1. 1.melaksanakan kegiatan penelitian, pengernbangan, dan inovasi; 4) Pembangkitan Tenaga Listrik; 2) Industri Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi; :'. . . 3) Industri Pernbuatan Minyak Pelurnas; j;,I, - Industri Furnitur dari Rotan dan Zatau Bambu I. Sektor Pertambangan dan Energi: .' 1) Industri Gasifikasi Batubara;
2. h.Industri Furnitur : 'i' 7) Industri Kertas Tissue.
3. g.Sektor Industri Barang Galian Bukan Logam : - Industri Semen ..
4. f.Sektor Industri Kertas dan Barang Kertas : 1) Industri Bubur Kertas (Pulp); 2) Industri Kertas Budaya; 3) Industri Kertas Berharga; 4) Industri Kertas Khusus; 5) Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang; 6) Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton; dan ... i Industri Margarine; 3) Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit; dan 4) Industri PengoJahan Kopi dan Teh. 1) Industri PengoJahan Sari Buah dan Sayuran; 2) .."i ,
5. e.Sektor Industri Makanan :
6. d.Sektor Industri Kendaraan Berrnotor, Trailer dan Semi Trailer: 1) Industri Kendaraan Berrnotor Roda Empat atau lebih; 2) Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Ernpat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer; dan " :1 . 3) Industri Suku Cadang dan' Aksesori Kendara~lll Bermotor Roda Empat atau lebih. .'~. .' ,.
7. b.Sektor Industri Karet, Barang Dari Karet dan Plastik : 1) Industri Ban Luar dan Ban Dalam; dan 2) Industri Sarung Tangan Karet..
8. c.Sektor Industri Logam Dasar : - Industri Besi dan Baja Dasar 3) Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus. " ., BABV SKALAPRIORITAS,JANGKAWAKTUDANBESARANINSENTIF DAN/ATAUKEMUDAHAN Pasal 8
(1)Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibuat dalam bentuk skala prioritas yaitu :
1. a.skor nilai antara 14 sampai 23 terrnasuk prioritas rendah;
2. b.skor nilai antara 24 sarnpai 33 terrnasuk prioritas sedang;
3. c.skor nilai antara 34 sampai 42 termasuk prioritas tinggi.
(2)Jangka waktu dan Irekuensi pemberian insentif dan kemudahan sesuai ayat (1)yaitu : berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, berupa pernbebasanr'pengurangan pajak daerah meliputi:
1. a.Pajak Kendaraan Bermotor, dengan persyaratan: 1) Milik perusahaan sendiri; dan 2) Tanda kendaraan Sumatera Selatan
2. b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan pcrsyaratan milik perusahaan sendiri.
3. c.Pajak Air Permukaan, dengan persyaratan membangun WTP(Water Treatment Plant) sendiri, bagi pclaku usaha yangkhusus(2) Pemberian insentif I. Sektor Perhubungan : 1) Industri Kapal dan Perahu; dan 2) Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal.
4. m.Sektor Kelautan dan Perikanan : 1) Industri Pengolahan Hasil Perikanan; dan 2) Industri Pengolahan Pakan Ikan. 5) Industri Pemumian dan Pengolahan Logam; 6) Industri Upgrading Batubara; dan 7) Industri Briket Batubara. J. Sektor Pertanian : - Industri Mesin Pertanian
5. k.Sektor Pengairan : - Industri Penampungan, Penjernihan dan Pcnyaluran Air Bersih ·1 i • «: ., ...- Prioritas Tinggi Prioritas Sedang li'l'ioritas Rendah
  1. 1.penyediaan Lpenyediaan 1:'penyediaan data dan data dan ;'data dan informasi informasi 'informasi terkait peluang terkait peluang terkait peluang usaha usaha usaha 2.pengurusan 2.pengurusan ~. .pengurusan izin usaha yang izin usaha yang izin usaha yang cepat cepat ,cepat
  2. 3.pemberian 3.pemberian bantuan teknis bantuan teknis manajemen manajemen usaha usaha
  3. 4.fasilitasi lahan Ilokasi usahayang layak
(2)Bentuk pemberian kemudahan penanarnan modal yang diberikan berupa : No Bentuk Pernbcrian Priorltas Priori lOS Prioritas lnsentif Tinggi Sedang Rendah - 1 2 3 4 5

1.Pengurangan pajak 26-50 % '11-25 % 5-100/0 kendaraan 2, Pengurangan BBN- 26-50 % 11-25 % 5-10 % KB 26-50 % 11-25 % 5-10 % 3, Pengurangan Pajak Air Permukaan ---

Pasal 9

(1)8esaran insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 7 ayat (2) yaitu : 8entuk Prioritas Prioritas Prioritas Pernberian Tinggi Sedang Rendah Insentif Diberikan Dibe-ikan Diberikan I maksimum 4 maksimurn 3 maksimum 2 kali dalam kali dalam kali dalam jangka waktu jangka waktu jangka waktu 5tahun 3 tahun 2 tahun Kemudahan Diberikan Diberikan Diberikan ! ' maksimum 4 maksimum 3 rnaksirnurn 2 kali dalam kali dalam kali daJam jangka waktu jangka waktu jangka waktu 5 tahun 3 tahun 2 tahun , --- , , danj atau kernudahan penanarnan modal.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan. insentifa. laporan tertulis yang disarnpaikan oleh penerima danj atau kemudahan penanarnan modal; danj'atau
1. b.kunjungan ke lokasi usaha dan/ atau penerima insentif ,."".
(1)Evaluasi dapat dilakukan atas dasar : "

Pasal 12

menurut kebutuhan.

(2)Kepala Badan meneruskan laporan tcrsebui dan mengkoordinasikannya dengan Tim Verifikasi dan Penilaian.
(3)Koordinasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satul bulan atau I·
(1)Penerima insentif danj atau kemudahan penanarnan modal menyampaikan laporan tertulis dalam Bahasa Indonexia kepada Kepala Sadan.

Pasal 11

(3)Format laporan sebagaimana dimaksud pads ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Larnpiran IV Pcraturan Gubernur ini.
1. a.Laporan penggunaan insentif danj atau kemudahan;
2. b.Pengelolaan usaha; dan
3. c.Rencana kegiatan usaha. memuat:
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit ~
(1)Penanam Modal yang telah rnendapatkan insentif darr/atau kemudahan penanaman modal wajib, menyarnpaikan laporan setiap 1 (satu) tahun. ~: BABVI TATA CARA PELAPORANDAN EVALUASI Pasal 10 _r
(2)Pengawasan terhadap pernberian insentif dan Zatau pembcriarr .' .. kemudahan penanaman modal dilakukan oleh Badan. ., . terkait. Pasal 14-
(1)Pembinaan terhadap pernberian insen(;~fdan Zatau pernberian kemudahan penanaman modal dilakukan oleh Dinaa/Instansi
(4)Apabila setelah 30 (tiga puluh) han kerja sejak sanksi Peringatan Kedua diberikan kepada Penanam Modal sebagairnana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak diindahkan, maka diberikan sanksi berupa pembatalan insentif atau penghentian pemberian kemudahan.
(5)Apabila sanksi perobatalan pernberian insentif sebagaimana diroaksud pada ayat (4) telah diberikan, maka Penerirna Insentif wajib mengembalikan seluruh insentif yang diterirna dan menyetorkan ke kas daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikanf
(3)Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak sa n·ltsi Peringatan Pertama diberikan kepada Perianam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak diindahka..ri, maka diberikan Peringatan Kedua. .~' PemberianPenghentian. '.' "
1. a.Peringatan Pertama;
2. b.Peringatan Kedua; dan
3. c.PembataJan Insentif atau Kemudahan.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) diberikan secara bertahap sebagai berikut : BAS VlJ SANKS! ADMINISTRATIF

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAVrASAN

Pasal 13

(1)Penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dikeriakan sanksi administratif. - J I - BERlTA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR ..').7 H. MUKTI SULAlMAN Diundangkan ill Palembang pada tanggal 2~ ~tll4ber 2015 SEKRETARlS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, 1!sUllk Ditetapkan di Palembang pada tanggal 2} Dee<lIIlber 2015 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. BABD< KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN .. , .

2.Kemudahan: - Penyediaan inforrnasi lahan atau lokasi:

a.informasi rencana tata ruang wilayah
b.bantuan teknis pengadaan lahan
c.percepatan pengadaan lahan - Pemberian advokasi:
a.layanan konsultasi usaha
b.fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha - Percepatan pernberian perizinan. '/" Adapun jenis insentif/kemudahan penanarnan modal yang karni rnohorrkan ,) adalah sebagai berikut:
1. 1.lnsentif: - Pengurangan pajak . - Pengurangan retribusi ~. - Pembebasan retribusi !';~ .. Telp : ............................................................................ . ,- .........................................................................Alamat Lokasi Perusahaan ...... Telp ~I .................................... , . .......................................................................Nama Pirnpinan Alamat Pimpinan I Bersama ini kami mengajukan permohonan insentif/kemudahan penanarnan': modal dengan data - data sebagai berikut: '\ :i·' Nama Perusahaan : ; . Alamat Perusahaan . ....................................... ; Telp <1 Dengan hormat, Palembang 'r· di Kepada Yth. Gubernur Sumatera Selatan c.q, Kepala Badan Prornosi dan " Perizinan Penanarnan Modal" Daerah Provinsi Sumatcra ,- Selatan : 1 (satu) berkas : Permohonan Insentif/ Kemudahan Penanaman Modal Nomor Lampiran Perihal ----------------------------------------------------------------~ FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAGI PENANAM MODAL BARU Ul LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMSEL NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN.:. INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL ". ::,' " H. ALEX NOERDIN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Catata" " LiTtgkxuiJe"js jnsentif/ kemudahan pena"aman modal yang dimo/.ofl Pemohon, ...., , 20 .. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :
2. 1.fotokopiKTP/ldentitas diri yang sah;
3. 2.profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, dan fotokopi dokumen legaJitasperusahaan;
4. 3.neraca perusahaan 2 (dua.) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
5. 4.perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
6. 5.lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
7. 6.surat kuasa bermeterai cukup (jika permohonan diwakilkan);dan
8. 7.fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakiJkan). GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN Ii· Adapun jenis insentif/kemudahan penanarnan modal y',ing karui rnohonkan adalah sebagai berikut: . /,
9. 1.Insentif: - Pengurangan pajak . - Pengurangan retribusi . - Pembebasanretribusi .
10. 2.Kemudahan: - Penyediaan informasi lahan atau lokasi:
a.informasi rencana tata ruang wiJayah
b.bantuantekrrispengadaanlahan
c.percepatan pengadaan lahan - Pemberian advokasi:
a.layanan konsultasi usaha
b.fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik adrninistrasi usaha P ta beri ..- ercepa n pem enan perlZlnan . :':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::';r~1'~'.'.'.'.'.'.'.'.'''.'.'.'.'.'.'.'.':: ............................................. Telp . , AJamatLokasi Perusahaan Nama Pimpinan Alamat Pimpinan ............................................. Tclp . Bersarna ini kami mengajukan permohonan insentif/kcmudahan penanarnan modal dengan data - data sebagai berikut: Nama Perusahaan . Alamat Perusahaan . Dengan hormat, Palembang di Daerah Provinsi Sumatcra Selatan Kepada Yth. Gubernur Surnatera Sclatan c.q. KepaJaBadan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal 1 (satu) berkas Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal Nomor Lampiran Perihal FORMAT PERMOHONANlNSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMANMODAL BAGI PENANAMMODAL YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASANUSAHA' LAMPlRAN II: PERATURAN GUBERNUR SUMSEL NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG FBDOMAN PEMBERJAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMANMODAL Catalan: Linqkar: jenis inseflti// kemudahari penanamafl modal yang dimohon: Pemohon, . , 20 . Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini karni lampirkan :
1. 1.fotokopi KTP/ ldentitas diri yang sah:
2. 2.prom perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup us aha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusabaan dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
3. 3.surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
4. 4.fotokopi KTP/ldentitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan). GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN Nama .. PangkatjGol. : . NIP . Sekretaris Daerah, Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak .. Jangka waktu insentifj'kemudahan diberikan selama .. Palembang, . Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pernberian Kemudahan Penanarnan Modal Provinsi Surnatera Seiatan untuk mendapatkan insentif/kemudahan penanaman modal yang terdiri dad: a . b . c , : . ........................................... Telp . ...............................................................................AJamat Lokasi Perusahaan ............................................................................... ........................................... Tclp 1•• ............................................................................. ,. ........................................... Tclp . II;' ! Nama Pirnpinan AJamat Pimpinan ............................................................................ , Nama Perusahaan Alarnat Perusahaan Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terIampir dalam Rekornendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pernberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Selatan memberikan rekomendasi kepada : REKOMENDASI NOMOR: . Alaroat Sekretariat : Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Surnatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman No.90 KM4.5 Palernbang, Kode Pos 30128 Telp. (0711) 411007. Fax. (0711) 411199. Email: Bp3md@sumse1prov.go.id TIM VERIFIKASl DAN PENlLAlAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUOJ\HAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI SUMATERA SEtATAN FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN LAMPlRAN III : PERATURAN GUBERNUR SUMSE1' NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL, ........................................ Telp . · .AJarnatLokasiPerusahaan ............................. , ,' Telp .. · I· . · ··'·······························~L······..··········· .Nama Pimpinan Alamat Pimpinan ........................................ Telp .. · . · .Nama Perusahaan Alamat Perusahaan c . b + •••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• Kemudahan yang dimohonkan: a , : , .. c . b . : a ,.lnsentif yang dimohonkan : Pembcrian Insentif /Pc:mberian Kemudahan Penanaman Modal No. Pendaftaran Tanggal Pendaftaran Jenis Layanan HASlL PENlLAlAN Alamat Sekretariat : Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan JaJan Jenderal Sudirrnan No. 90 KM4.5 Palernbang, Kode Pos 30128 Telp. (0711) 411007, Fax. (0711) 411199, Email: Bp3md@sumselprov.go.id TIM VERlFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN rNSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL PROVlNSr SUMATERA SELATAN . .,. LAMPlRAN REKOMENDASI NOMOR: . . , dokumen AI'lDALnamun tidak 2 melakukan daur ulang limbah- nya (Produksi Bersih)
c.Penanam Modal merniliki 3 dokumen Ar~r1DALdan me- lakukan daur, ulang Iimbahnya (Produksi Bersih) ., " Berkelanjutan prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pernanfaatan sumber daya (aJam)dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan memiliki 1a. Penanam Modal tidak mcmiliki dokumen AMLIJ1L
b.Penanam Modal Berwawasan Lingkungan dan
1. 3.Badan Usahaj Penanam Modalyang rnenerapkan prinsip- 3 2
a.Ada penycrapan tenaga kcrja lokal 0 - 40 % dibandingkan tenaga kerja luar
b.Ada penyerapan tenaga kerja lokal 41 - 60 % dibandingkan tenaga kerja luar
c.Ada penyerapan tenaga kerja lokal 61 - JOO% dibandingkan tenaga kerja luar Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/ dipekerjakan dalam usahanya Penyerapan Tenaga Kerja Lokal 2. -~ 1 rupiah)
c.Nilai invcstasi lebih dari Rp. 3 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) 2 Besarnya investasi yang akan diinvestasikan dalam pembukaan usaha atau perluasan usaha
1. 1.Besaran Investasi 4 I 5 ......__;:'---l
a.Nilai investasi Rp. 500.000.000,- I 1 (lima ratus juta rupiah) sarnpai dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
b.Nilai investasi lebih dari Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima rnilyar 31 2 PARAMETER*)INDIKATORVARIABELNO.
1. 1.VARIABELPENlLAlAN ;' . ., ,), 5 ."', ::
a.Usaha pcnanarn modal bukan jcnis usaha baru ;lan tidak mcmiliki keterkaitan kegiatan usaha yang Iuas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) pemerintah daerah maupun kepada masyarakat
b.Transfer teknologi kepada pemerintah 2 daerah dan rriasyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD '1
1. 5.Merupakan Industri Pioner PenanamModalyang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tarnbah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah Alih Teknologi memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan rnasyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal 21
b.Usaha penanam modal adalah jenis 2 usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang Juas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) I
c.Usaha penanarn modal adalah jenis I 3 usaha baru yang.rnerniliki keterkaitan I kegiatan usaha yang luas ~ [keterkaitan kedepan dan kebelakang] II : dan mendukung pengembangan I', Produk UnggulariDaerah (PUD) 1 " I '! ., L__L L- L- ~;.:' . J._
c.Transfer teknoJ(,i'gikepada pemerintah 3 \1 daerah dan masyarakat dilakukan .. dengan pernbiayaan penuh dad ". penanam modal,I:. -+-------+---------+--------:.:'.------.--~-.-.--..-- Penanarn Modal yang a. Belum ada transfer teknologi kepada 1 43
1. 4.Melakukan , " , '. dengan RTRW, masuk dalarn , dokumen P,IPD/RPJMD/ Rcnstra SKPD namun tidak berlokusi di kawasan stratcgis cepat lumbuh .
c.Usaha Pcnanarn Modal scsuai 3 dengan RTRWdan masuk dalarn dokumen P,JPO I RPJMD/ Rcnstn~ I SKPD I'
a.Belum ada kontribusi dana CSI~-+1,--)-1 ,,
b.Kontribusi dana CSR kurang I 2 dari 2%/tahun dari keuntungan I: bersihnya. I' ! ,
c.Kontribusi dana CSR lebih dar; I, 3 2%/tahun dari keuntungan bersihnya
a.Usaha Pcnan am Modal dengan RTRW namun rnasuk daJ")IDdokumen , RPJMD/Renstra SKPD
b.Usaha Pcnanam Modal L.__-L ...l- -'-- --'._;:__ sesuaill 1 tidak'! PJPD/;I 'I '.! sesuai 2 Penanam Modal yang usahanya berada dan/ntau sesuai dengan RTRW,RPJPD, RPJMD, dan kawasan strategis cepat tumbuh
1. 8.Kontribusi Penanam modal terhadap rnelaksanakan Peningkatan penyaluran dana Pelayanan Publik dari program tanggung jawab social (Corporate Social Responsibility ,(CSR) secara rutin
a.Penanam Modal belurn me-! I lakukan I kernitraan secara I fungsional
b.Penanam Modal rnelakukan ke- 2 mitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja ,i
c.Penanarn modal melakukan ke-.I 3 mitraan secara fungsionaJ dalarn II bidang produksi dan pernasaran :1 hasil Melakukan kernitraan dengan pengusaha mikro dan kecil
1. 6.Bennitra dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) 1 2 I 543 Kriteria sesuai dengan peruntukannya (skala prioritas tinggi) 7. Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat 11. usahanya menycrtakan pem bangunan Fasos dan Fasurn
b.Penanam modal yang dalam 2 usahanya mcnycrtakan pem bangunan Fasos dan Fasum memperolch dukungan dans APSD i
c.Penanam . modal yang clalarn'l 3 usahanya menyertakan pern- I bangunan. Fasos dan Pasum ,I -+-~-l
a.Tingkat rata-rata pendapatan ] 1 karyawan per bulannya di.1 .' i bawah UMK (I
b.Tingkat rata-rata pcndapatanl 2 ; karyawan , per bulannya sama: dengan Ul\.1K I
c.Tingkat rata-rata pendapatan! 3 karyawan per bulannya diatas ] i UMK I L__--L. -l...._-'-- -'- .__ ..__ ._._.L.:_ 2 5 I
1. 10.Bidang Usaha Penanam Modal yang a. Penanam modal yang dalam 1 Pembangunan mendukung lnfrastruktur pemerintah provinsi dalam penyediaan C. Rasio total biaya bahan baku 3 dari surnber lokal yang di gunakan terhadap total ke butuhan bahan baku lebih dan' 30% 10% - 30%.
a.Rasio total biaya bahan baku dari surnber lokal yang digunakan tcrhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10°1., I
b.Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang di gunakan terhadap total ke butuhan bahan baku antara 4 Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya Penggunaan Sumberdaya Lokal 9. 321 I, I ,: .. 2 SKOR NILAI i
c.Penanam modal menggunakan 3 barang modal, mesin atau I perala tan produksi dengan] kandungan lokal Iebih dari 50% I: 50% t, ngernbangan Daerah (PUD) ~~~----~----~~~--~----+-~----~~~~-~---.--~
1. 14.Menggunakan Kegiatan usahanya a. Penanam modal belum meng- J Barang Modal, menggunakan gunakan barang modal, mesin II Mesin atau barang modal atau peralaran oroduksi dengan I Peralatan dengan (bahan/kandungan kandungan lokal I Kandungan Lokal lokal), mesin, atau b. Penanam modal menggunakan·i 2 peralatan yang barang modal, mesin atau'l diproduksi di peralatan I produksi dengan\ daJam negeri kandungan ",lokal kurang dari terpeneil Perbatasan mengembangkan kegiatan usahanya eli daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah marginal, dan,' atau perbatasan ~~77~--~----~~~----~----I--~~--~~~--~~--·--~~
2. 13.Melaksanakan Kegiatan usahanya a. Tidak ada kegiatan Litbang dan J Penelitian, bergerak eli bidang inovasi dalam peningkatan nilai , Pengembangan penelitian dan tambah Produk UngguJan Daerah dan Inovasi pengembangan, (PUD) ,. inovasi teknologi b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi 2 , dalam mengeJoJa namun tidak terkait dengars potensi daerah pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)
c.Ada kegialan Litbang dan inovasi 3 dan terkaiL crat dcngan pe Produk Unggulan Daerah Terpencil, yang bersedia dan Tertinggal atau mampu r-"::--T----;:----,-----::----,--------,--------.---r-=__. 1 2 3 4 5 , .
1. 12.Berlokasi di Penanarn modal a. Lokasi proses produksi dad I penanam modal berada di puset wilayah atau pinggiran
b.Lokasi proses produksi dar penanam modal berada di dacrah tertinggal atau perbatasan
c.Lokasi proses produksi dar: penanam modal berada di daerah: Nama . Pangkat/Gol. .. NIP .. Ketua Tim Verifikasi, Palernbang, . III. JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL Insentif/kemudahan yang diberikan terdiri dari : a . b . Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak .. Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama .. Prioritas II. SKALA PRIORITAS Skor Nilai . GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN ., *) ben tanda X pada angka di depannya, ;.r. : i I. : I . , '.'1 ...__ . Nama Badan Usaha , ._._- Bidang Usaha .. -----" &._---_.._- ..~. Jumlah Tenaga Kerja "~ Tetap t· Jenis Insentif yang l. Diperoleh 2.
1. 3.._ .Jenis Kemudahan yang l. , Diperoleh 2. 3. ',., Nilai Omzet Penjualan Omzet penjualan/nilai transaksi usaha Sebelum dan Sesudah sebelum diberikan insentif: B,P................. ,. Diperoleh Insentif Omzet penjualarr/rulai tri?;.l1saksiusaha setelah diberikan insentif: RQ.......:~............. Penggunaanlnsentif 1. Pembelian Bahan Bakll *)
2. 2.Restrukturisasi Mesin l'l'roduksi *) .
3. 3.?eningkatan Kesejahteraan Karyawan *)
4. 4.Penarnbahan Biaya Promosi Produk *) - . . *)
5. 0.Lrunnya. .................... ................... .
6. 1.LAPORANPENGGUNAANINSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMANMODAl.. Bersama ini karni Japorkan penggunaan insenLif dan kemudahan penanaman modal yang telah diberikan sebagai berikut: Dengan hormat, Palernbang di Kepada Yth. , Gubernur Sui3'ultera SeJatan c.q. Kepala Badan Promosi dan . ~ Perizinan Penanaman Modal .i Daerah f'cC'vinsi Sumatera Selatan r ' 1 (satu) berkas Laporan Penggunaan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Nomor Lampiran Perihal -------------------.,.-"--------,_.- FORMAT LAPORANPENGGUNAANINSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMANMODAL LAMPIRANIV : PERATURANGUBERNUR SUMSEL NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERlAN INSENTIF DAN PEMBERlAN KEMUDAHANPENANAMANMODAL 'f'"
b.Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan sctelah memperoleh insen tif: - Bidang perdagangan (sebutkan) , . - Bidangjasa [sebutkan] ,' . - Bidang pengolahan (sebutkan) . ." -_.- -_ .....- Tabun Volume Produksi Volume Pcnjualan ---- ._-- 1 .. 2 -- 3 " .."-~
a.Target produksi dan penjuaJan produk 3 tahun ke depannya sctclah diperoleh insentif
1. 3.RENCANAKEGIATANUSAHA -_ --~BIDANGSUMBER DAYAMANUSIA ----_.- Peningkatan Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatiban Kapasitas karyawan khusus sebelum memperoleh inscntif ....... i:': OfaT,lg_ melalui pelatihan Jumlah Karyawan yang mengikuti pclatihan tematik khusus sesudah rnemperoleh insentif ........... orang Peningkatan Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum Kapasitas Karyawan sebelum mernperoleh insentif ............ orang Melalui Pelatihan Jumlah Karyawan yang rnengikuti pelatihan umurn Umum sesudah memperoleh insentif .............. orang BIDANGPRODUKsr Volume produk yang dipasarkan scbelum meml2eroleh insentif ......................... -- Volume produk yang dipasarkan sesudah rnemperolch insentif ......................... ,l__ BIDANG Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh PEMASARAN insentif - Orientasi pasar dalam 1 Provinsi ................... - Oricntasi pasar Iuar Provmsi ......................... " Volume produk yang dipasairkan sesudah diperoleh insentif - Orientasi pasar dalam 1 Provinsi ................... - Orientasi pasar luar Provinsi ........................ ---
2. 2.PENGELOLAANUSAHA -, " . Pelapor, ....................... , 20 .
c.Peningkatan kapasitas mesin/ perala tan produk setelah diperoleh insentif [beri tanda X) - Melalui perbaikan mesirr/peralatan - Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…