DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Pembentukan ,kedudukan dan Susunan Organisasi ,Uraian Tugas dan Fungsi,Kelompok jabatan,Tata Kerja ,Kepegawaian dan Eselon,Pembiayaan ,Ketentuan Peralihan ,Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentattg Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provpisi Sumatera Selatan;

1.Pasal 18 ayat � ) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahw;i 1945;
2.Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); l • 2 I
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Na�ional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 j'lomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembar4I1 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 1I'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo} 4586); 5 . Undang-Undang l Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan \ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa ka1i c6.ubah, terakhi.r dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahll1) 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang , Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 6aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tah11n ?()flt:: •--• Standar Nasional IPendidikan (Lembaran Negara Republik . ' Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali �ubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesiil Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik l lndonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimanh telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan PemerinF Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tabun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 3
8.Peraturan Pem [ rintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daer/ili (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 i omor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peratu an Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 I Tahun 2016 teatang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indon6sia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Nega.Ja Republik Indonesia Nomor 6402); '
9.Peraturan Mentbri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 I Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ' Bidang Pendidμ{an dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indondsia Tahun 2016 Nomor 1498);
10.Peraturan MenJeri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 l tentang Pedomb Pembentukan dan Klasifikasi Cabang l Dinas dan Uni1l Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik IndonJsia Tahun 2017 Nomor 451);
11.Peraturan Men+ri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita! Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486); I
12.Peraturan Ment�ri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 ten6ng Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pfngawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahuy 2018 Nomor 683);
13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tehtang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidi}{an Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonisia Tahun 2019 Nomor 206);
14.Peraturan Da�'rah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Sela1an (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun f 016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan ata� Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah i Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi i Sumatera Selatl}Il Tahun 2020 Nomor 3); I 4
15.Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatlm Tahun 2019 Nomor 8);
16.Peraturan GuJemur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Orgaksasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Prbvinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumat r a Selatan Tahun 2016 Nomor 52). MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUB,RNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUJ\(GSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA\ DINAS PENDIDIKAN PROVINS! SUMATERA SELATAN. BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Grbemur ini yang dimaksud dengan

1.Provinsi adalah !Provinsi Sumatera Selatan. '
2.Gubemur adalt Gubernur Sumatera Selatan.
3.Sekretaris Da , rah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatt1.
4.Dinas Pendidi\<an adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selacln.
5.Kepala Dinas tdalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. I
6.Kabupaten/Ko� adalah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Jrovinsi Sumatera Selatan.
7.Unit PelaksanJ Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur p¢laksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. I
8.Satuan Pendidi � an adalah kelompok layanan pendidikan l yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan iriforrnal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 5
9.Unit Pelaksana '1-eknis Sablan Pendidikan yang selanjutnya disebut UPT Sa;blan Pendidikan adalah unit layanan yang menyelenggarai&ui pendidikan.
10.Kepala UPT Sablan Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah l adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan pada sablan pendiciilck yang ditetapkan.
11.Sablan Pendidikan Menengah adalah unit layanan yang menyelenggaralqm pendidikan menengah yang terdiri dari Sekolah Menenkah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri..
12.Satuan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang selanjutnya disebut PKLK adalah unit layanan yang menyelenggarak:An pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang terdiri dari Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN).
13.Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN adalah sa1ah sabl benblk satuan pendidikan formal yang menyelenJarakan pendidikan umum pada jenjang pw,.:.,tid.'k.1-i=WJ.1gim 'seoa:gai iahJt.itan aan ;:,wu-, MI s acau bentuk lain yan� sederajat atau lanjutan dari basil belajar yang diakui samlt atau setara SMP atau MTs.
14.Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMK!i adalah salah sabl bentuk sablan pendidikan fomtal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari S�P, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau ¥,Ts.
15.Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat SLBN adalah satuan p�ndidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses ' pembelajaran katena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.
16.Sekolah OlahragalNegeri Sriwijaya yang selanjutnya disebut SON Sriwijaya adalah satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yahg memiliki kompetensi dalam bidang olahraga. L 6 I
17.Aparatur Sipil J Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syartt yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan / negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji j berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18.Jabatan Pelaksta adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka I menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan . . j orgarusas1. I 19.Jabatan Fungsi j nal adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 1 jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu s i tuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta tlersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan denkan angka kredit. l BABU PEMBENTUKAN, DUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dengan Peratur. Gubemur ini dibentuk 462 (empat ratus enam puluh dua} UPT Satuan Pendidikan yang terdiri dari : a . 328 (tiga rktus dua puluh delapan) UPT Satuan Pendidikan �N; . .
1. b.118 (seratus delapan belas) UPT Satuan Pend1dikan ! SMKN; I
2. c.15 (lima bela_p) UPT Satuan Pendidikan SLBN; dan
3. d.1 (satu) UPT Satuan Pendidikan Khusus SON Sriwijaya. I
(2)UPT Satuan 1j endidikan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan penataan nomenklatur dari satuan p}ndidikan yang telah ada sebelumnya, disusun secar� berurutan berdasarkan tahun berdiri sekolah pada mJsing-masing Kabupaten/Kota. I
(3)Nomenklatur Satuan Pendidikan sebagai.mana dimaksud pada ayat (2) te?pantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak ter 1 isahkan dari Peraturan Gubernur ini. I 7
(1)Kedudukan ur Satuan Pendidikan sebagai unsur pelaksana teknis operasionaJ dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pefdidikan yang menyelenggarakan layanan pendjdikan meilengah, pendidikan khusus dan layanan khusus. 1 '
(2)UPT Satuan Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melaJw KepaJa Dinas.
(1)Susunan organ\sasi Satuan Pendidikan SMAN dan SMKN terdiri atas :
1. a.Kepala Sekoah; • I
2. b.Wakil Kepala Sekolah;
3. c.Subbagian Tkta Usaha; dan
4. d.Kelompok JJbatan Fungsional.
(2)Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 4 (empat) orang yang melaksanakan tugas:
1. a.Satuan Pendidikan SMAN di bidang akademik, kesiswaan, I hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dJm administrasi satuan pendidikan; dan
2. b.Satuan Petldidikan SMKN di bidang akademik, kesiswaan, �ubungan dunia usaha dan dunia industri, hubungan rpasyarakat, sarana dan prasarana, dan admjnistrasi satuan pendidikan.
(3)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dipimpin oleh KepaJa Subbagian yang membawahi Keldmpok Jabatan Pelaksana. 8
(4)Kelompok Jabat4n Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d erdiri atas:
1. a.guru;dan
2. b.pustakawan.
(5)Bagan susunan organisasi Satuan Pendidikan SMAN dan SMKN sebagai�ana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampir8f II yang merupakan bagian tidak terpisahkan d ! Peraturan Gubemur ini. . I

Pasal 5

(1)Susunan organi j asi Satuan Pendidikan SLBN terdiri atas:
1. a.Kepala Sekol�;
2. b.Wakil Kepala l sekolah;
3. c.Subbagian Tlta Usaha; dan
4. d.Kelompok Ja�atan Fungsional.
(2)Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 3 (tiga) orang yang melaksanakan tugas di bidkig akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, s{ana dan prasarana, dan administrasi satuan pendidik 1 �-
(3)Subbagian Tata Usaha sebagaimana diroaksud pada ayat
(1)huruf c · ipimpin oleh Kepala Subbagian yang membawahi Kelokpok Jabatan Pelaksana.
(4)Kelompok Jabatk Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d � erdiri atas:
1. a.guru;
2. b.pustakawan; dan
3. c.terapis. I.
(5)Bagan susunanf organisasi SLBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) I tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Susunan organisas1 Satuan Pendidikan SON Sriwijaya terdiri atas: l
1. a.Kepala Sekol h; 9
2. b.Wakil Kepala Sekolah;
3. c.Subbagian Tata Usaha; clan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Wakil Kepala s!kolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tanyak 4 (empat) orang yang melaksanakan tugas di bi1ang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, slu-ana dan prasarana, dan administrasi l satuan pendid�.
(3)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dipimpin oleh Kepala Subbagian yang membawahi Kelbmpok Jabatan Pelaksana.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ! ayat (1) huruf d terdiri atas :
1. a.guru;dan I
2. b.pustakawan
(5)Bagan susun j organisasi SON Sriwijaya sebagaimana dimaksudpada 1 �vat /1,l tercantum dalam Lampi.r.a.JJ JV yJJ:JJg merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

U IAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Kepala UPT Satufl Pendidikan SMAN mempunyai tugas memimpin, mengkobrdinasikan, membina, mengendalikan dan I mengelola penyelen j garaan pendidikan jenjang menengah atas. I Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas Pasal 7, Kepala UPT menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Satuan Pendidikan

a.penyusunan program kerja sekolah; dalam SMAN 10
b.penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
c.penyelenggara� proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku;
d.pelaksanaan evipuasi hasil belajar peserta didik;
e.pela.ksanaan !penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran; I
f.analisis dan pengembangan kinerja sekolah;
g.pelaksanaan ketatausahaan sekolah; I
h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan I program sekolah; dan pelaksanaan funksi lain yang diberikan oleh pimpinan. I

Pasal 9

(1)Subbagian Tata! Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan da f dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Subbagian Tata Usaha I yang meliputi : I
1. a.penyusunan program; b k . I . epegawaian;
2. c.kesiswaan; I
3. d.keuangan;
4. e.perlengkapan;I
5. f.aset; I
6. g.surat menyur a r
7. h.pengelolaan naskah dinas, pelayanan informasi dan I pengembangan sistem informasi serta monitoring; dan evaluasi danl penyusunan laporan pembelajaran sekolah. l
(2)Uraian tugas S,ubbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayf t (1) sebagai berikut :
1. a.merencanakan kegiatan program kerja per tahun Subbagian TaJa Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yan� akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; I I 1 1 b . membagi tu,gas kepada para bawahan lingkungan Subbagian 1ata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secaral lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
2. c.memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Subbagian lrata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyirnpangan dan kesalahan d r am pelaksanaan tugas;
3. d.memeriksa r,asil pekerjaan para bawahan Subbagian Tata Usaha o.engan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; I
4. e.menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Subbagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai se�agai bahan dalam pembinaan dan peningkatan �arier;
5. f.mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja program sekolah;
6. g.mengelola surat menyurat dan arsip;
7. h.mengelola adhiinistrasi keuangan;
  1. 1.mengelola urksan administrasi kepegawaian; J. mengelola administrasi siswa;
8. k.mengelola pe r engkapan, sarana dan prasarana sekolah;
9. l.mengelola d i ta statistik sekolah, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
10. m.melaksanakah fasilitasi monitoring, evaluasi dan penyusunan J aporan pembelajaran sekolah;
11. n.menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan pelaksanaan program sekolah;
12. o.melaporkan l pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha baik y ecara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah di�pai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
13. p.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Satuan �endidikan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas . • l 12

Pasal 10

Kepala UPT Satulm Pendidikan SMKN mempunyai tugas memimpin, mengkiordinasikan, membina, mengendalikan dan mengelola penyelep.ggaraan pendidikan jenjang menengah kejuruan. Pasal 1 1 Untuk melaksanakan tugas Pasal 10, Kep�a UPT menyelenggarakan ungsi : sebagaimana dimaksud Satuan Pendidikan

a.penyusunan program kerja sekolah; dalam SMKN
b.penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
c.penyelenggaraar} proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; u·� IJeIOO<S"dlU:1.an t:V!:l'IU8S1 "rlasii'de1aJar pesertil aiaiK;
e.pelaksanaan penyediaan sarana dan f. pembelajaran; I analisis dan. pengembangan kinerja sekolah;
g.pelaksanaan ketatausahaan sekolah; prasarana
h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program sekolahl; dan
1. 1.pelaksanaan tudgsi lain yang diberikan oleh pimpinan. I

Pasal 12

(1)Subbagian TaJ Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Subbagian Tata Usaha yang meliputi : j
1. a.penyusunan program;
2. b.kepegawaian;
3. c.kesiswaan;
4. d.keuangan;
5. e.perlengkapan; l 13
6. f.aset;
7. g.surat menyurat;
8. h.pengelolaan na!kah dinas; 1. J.
(2)pelayanan informasi dan pengembangan sistem infonnasi serta monitorin$; dan evaluasi dan pehyusunan laporan pembelajaran sekolah. Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada 1 ayat (1) sebagai berikut :
1. a.merencanafu kegiatan program kerja per tahun Subbagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target I sasaran Yflllg akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaru{ kegiatan;
2. b.membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Subbagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secaraI 1isan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. c.memberi perunjuk kepada para bawahan lingkungan Subbagian Jrata Usaha baik secara lisan maupun tertulis u�tuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.memeriksa basil pekerjaan para bawahan Subbagian Tata Usaha �engan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; I
5. e.menilai pre�tasi kerja para bawahan lingkungan Subbagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. f.mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja program sekolah;
7. g.mengelola sJat menyurat dan arsip;
8. h.mengelola administrasi keuangan; i. J· mengelola u'l1san administrasi kepegawaian; mengelola adtninistrasi siswa;
9. k.mengelola perlengkapan, sarana dan prasarana sekolah; 14
10. l.mengelola data statistik sekolah, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
11. m.melaksanakan fasilitasi monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pembelajaran sekolah;
12. n.menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan I pelaksana :, program sekolah; o . melapork : I pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan in!ormasi bagi atasan; dan
13. p.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Satuan1 Pendidikan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. I Bagian Ketiga Satuan Pendidikan SLBN ! Pasal 13 Kepafa UPT Satulin Pendidikan SLBN mempunyai tugas memimpin, mengkobrdinasikan, membina, mengendalikan dan mengelola penyelenkaraan pendidikan jenjang menengah luar biasa. I

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas Pasal 13, Kepala UPT menyelenggarakan fungsi : sebagaimana dimaksud dalam Satuan Pendidikan SLBN

a.penyusunan pro r am kerja sekolah;
b.penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan 'uk lkni . b'dserta petunJ tj s sesuai 1 ang tugasnya;
c.penyelenggara.an proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan perau!tran perundang-undangan yang berlaku;
d.pelaksanaan eva1uasi hasil belajar peserta didik;
e.pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran;
f.pelaksanaan analisis dan pengembangan k:inerja sekolah; I l 1 5
g.pelaksanaan ke tausahaan sekolah;
h.pelaksanaan m t nitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program sekolah; dan
1. 1.pelaksanaan fu t gsi lain yang diberikan oleh pimpinan. l

Pasal 15

(1)Subbagian Ta . Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan #, ta dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan a · · stratif kegiatan Subbagian Tata Usaha yang meliputi :
1. a.penyusunan prJgram;
2. b.kepegawaian;
3. c.kesiswaan;
4. d.keuangan;
5. e.perlengkapan;
6. f.aset;
7. g.surat rnenyurat
8. h.pengelolaan nalah dinas; 1. J.
(2)I pelayanan info:l)Illasi dan pengernbangan sistem informasi serta monitoring; dan evaluasi dan pehyusunan laporan pernbelajaran sekolah. Uraian tugas se1t;agairnana dirnaksud pada ayat (1) sebagai berikut : I
1. a.merencanalqm kegiatan program kerja per tahun Subbagian f ata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yFg akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaatj kegiatan;
2. b.rnernbagi tiligas kepada para bawahan lingkungan j Subbagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secaral lisan rnaupun tertulis agar tugas segera ' diproses Jebih lanjut;
3. c.memberi pJtunjuk kepada para bawahan lingkungan Subbagian �ata Usaha baik secara lisan maupun tertulis uJtuk rnenghindari penyimpangan dan kesalahan ct!uarn pelaksanaan tugas; i
4. d.rnerneriksa pasil pekerjaan para bawahan Subbagian Tata Usaha ldengan membandingkan antara hasil kerja I l--··. 16
5. d.memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Subbagian Tata Usahal dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerj �l ; · I · k · b ah 1· kune. men1 a1 p�stas1 eIJa para aw an mg gan Subbagian rata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatanl karier; I
6. f.mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerJa program sekolah;
7. g.mengelola surat menyurat dan arsip;
8. h.mengelola administrasi keuangan;
  1. 1.mengelola urusan administrasi kepegawaian;
9. j.mengelola a1ministrasi siswa;
10. k.mengelola perlengkapan, sarana dan prasarana sekolah; I. mengelola db.ta statistik sekolah, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
11. m.melaksanaka,n fasilitasi monitoripe. ev11 lrn:1!';i rl<>,.. penyusunan laporan pembelajaran sekolah;
12. n.menyusun lrporan bulanan, triwulan dan pelaksanaan program sekolah; tahunan
13. o.melaporkan I pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha baik tecara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan I
14. p.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Satuan �endidikan secara berkala dalam rangka I kelancaran pelaksanaan tugas. I

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…