DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai : Ketentuan umum ,Ruang lingkup,Kewenang dan kewajiban ,Gerakan literasi daerah,Gerakan literasi pada keluarga,satuan pendidikan dan masyarakat ,Sarana dan prasarana,Pembangunan dan pendayagunaan perpustakaan,Sosialisai,peblikasi dan promosi,kerjasama,peran serta masyarakat dan swasta sera pegiat literasi dan komunitas listerasi ,perencanaan dan pembiayaan ,penghargaan,Monitoring ,evaluasi dan pelaporan ,ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kemampuan, keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat, literasi menjadi faktor esensial di dalam upaya membangun masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter serta mendorong masyarakat pada kegiatan produktif yang memberi manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan maka diperlukannya pedoman dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Daerah di Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyec\iakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses;
c.bahwa Gerakan Literasi Daerah di Provinsi Sumatera Selatan merupakan upaya Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat .. dan Indeks Kegemaran Membaca, yang menjadi tolok ukur keberhasilan kepala daerah di dalam urusan perpustakaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Literasi Daerah; ·2·

1.Pasal 18 Ayat (6) Undan g -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera tentang Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4301);
4.Unda.ng-Unda.ng Nomor 43 Tahun 2007 tenta.ng Perpusta.kaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembara.n Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaga.ima.na telah beberapa kali diubah, tera.khir dengan Unda.ng Unda.ng Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembara.n Negara Republik Indonesia. Tahun 2020 Nomor 245, Ta.mbahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia. Nomor 6573);
6.Undang-Unda.ng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lemba.ran Negara Republik Indonesia. Tahun 2017 Nomor 102, Ta.mbahan Lembara.n Negara Republik Indonesia. Nomor 6053);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksana.an Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpusta.kaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Ta.mbahan Lembara.n Negara Republik Indonesia. Nomor 5531);
8.Pera.tura.n Kepala Perpustaka.a.n Nasional Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengharga.a.n Gera.kan Pembudaya.an Kegemaran memba.ca. (Serita Negara Republik Indonesia. Tahun 2015 Nomor 202); Menetapka.n
9.Peraturan Perpustakaa.n Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);
10.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 13); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN LlTERAS! DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
5.Pemerint.ah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Duta Literasi/Duta Baca adalah sosok inspiratif untuk menjadi motivator dalam membangkitkan kegemaran membaca melalui berbagai media publikasi.
7.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8.Dinas Perpustakaan Provinsi adalah Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustaka.an pembina, perpustakaa.n rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaa.n penelitian dan perpustakaan pelestarian.
9.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.
10.Pegiat literasi adalah individu atau kelompok yang secara sukarela mengelola gerakan literasi di keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
11.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pad a jalur pendidikan formal (sekolah) dan non formal.
12.Pemangku kepentingan adalah masyarakat umum atau pihak-pihak yang terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan gerakan literasi.
13.Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
14.Gerakan Literasi Daerah selanjutnya disingkat GLD adalah sebuah upaya untuk mensinergikan semua potensi serta memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayal<an literasi di daerah.
15.Tim Geral<an Literasi adalah Tim yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan Gerakan Literasi di Daerah.
16.Literasi perpustakaan adalah memberikan pemal1aman cara membeda-bedakan bacaan fiksi dan non fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal.
17.Literasi baca dan tulis adalah kemampuan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial
18.Literasi numerasi adalah kemampuan untuk memperoleh, menginterprestasikan, menggunakan dan mengkomunikasikan berbagaj macam angka dan symbol malematika untuk memecahkan permasalahan praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari dan menganalisis informasi yang ditarnpilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb) dalam pengambilan keputusan.
19.Literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan, alam, intelektual, dan budaya serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait sains.
20.Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.
21.Literasi digital adalah kemampuan untuk lebih terampil dalam menggunakan teknologi.
22.Literasi budaya dan kewargaan merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa.
23.Literasi informasi adalah kemrunpuan seseorang untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam kehidupan.
24.Gerakan Literasi Keluarga adalah gerakan literasi pada unit terkecil dalam masyarakat, dalam konteks pendidikan, menjadi lingkungan pembelajaran pertama dan utama bagi anal{-anak.
25.Gerakan Literasi Sekolah gerakan literasi yang aktivitasnya banyak dilalrukan di sekolah dengan melibatkan siswa, pendidil{ dan tenaga pendidikan serta orang tua yang di!al{ukan dengru1 menampilkan praktik baik tentang literasi dan menjadil{annya sebagai kebiasaan atau budaya di lingkungan sekolah yang diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari semua rangkaian kegiatan siswa dan pendidik bail{ di dalam maupun di luar kelas. -6 -
26.Gerakan Literasi Masyarakat adalah sebuah geral<an berupa kegiatan-kegiatan literasi yang dilakukan untuk masyarakat tanpa memandang usia yang sejalan dengan Gerakan Literasi Satuan Pendidikan dan Gerakan Literasi Kelua.rga untuk menumbuhkan simpul-simpul masyarakat yang 1nempunyai kemampuan literasi tingkat tinggi.
27.Budaya literasi adalah suatu budaya di dalam masyarakat yang meliputi segala usaha manusia yang berkaitan dengan kegiatan membaca dan menulis.
28.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetal{ dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
29.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/ Sekolah Luar Biasa/Madrasyah Aliyah/Madrasyah Aliyah Kejuruan baik negeri maupun swasta yang merupakan bagian integral da.ri kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah /ma drasah.
30.Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
31.Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
32.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
33.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustal<aan.
34.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud untuk mendukung upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam membangun komitmen dan memperkuat sinergi antara Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan lainnya sebagai pelaku gerakan literasi untuk berkontribusi dan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkan dan membudayakan setiap kegiatan literasi di Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Gubemur ini bertujuan mendorong kebijakan Pemerintah Provinsi dalam menumbuhkembangkan budaya literasi di seluruh lapisan masyarakat dan ekosistem pendidikan meliputi keluarga, satuan pendidikan da.n masyarakat dalam rangka pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan melalui perpustakaan yang berdampak pada peningkatan indeks literasi masyarakat dan indeks kegemaran membaca melalui pemberdayaan perpustakaan.

BAB II

RUANO LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalain Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.kewenangan dan kewajiban;
b.gerakan literasi daerah;
c.gerakan literasi pada keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat;
d.sarana dan prasarana;
e.pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan;
f.sosialisasi, publikasi dan promosi;
g.kerjasama, peran serta masyarakat dan swasta serta pegiat literasi dan komunitas literasi;
h.perencanaan dan pembiayaan; dan
i.monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan GLD di Provinsi;
2. b.mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan GLD di tingkat Provinsi;
3. c.meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi tingkat daerah;
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.menjamin penyelenggaraan gerakan literasi di daerah;
2. b.memfasilitasi penyelenggaraan GLD sebagai event daerah tahunan;
3. c.membantu upaya satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam pengembangan GLD;
4. d.memfasilitasi, membina dan mengembangkan GLD pada satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat;
5. e.menyusun kebijakan yang mengatur pelaksanaan gerakan literasi di daerah;
6. f.mensosialisasikan konsep, program dan kegiatan GLD di keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan berliterasi;
7. g.membentuk Tim Percepatan GLD di berbagai tingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya;
8. h.monitoring GLD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; BABIV GERAKAN LITERASI DAERAH

Pasal 6

(1)GLD meliputi: a . Gerakan literasi keluarga;
1. b.Gerakan literasi satuan pendidikan; dan
2. c.Gerakan literasi masyarakat.
(2)GLD sebagaimana dilnaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat cerdas melalui pembelajaran.
(3)GLD sebagaimana dimal{sud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui festival atau bulan literasi dan kegiatan lainnya yang melibatkan satuan pendidikan, masyarakat dan komunitas/pegiat literasi.
(4)GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat tan pa membedal{an suku, agama, ras serta penyandang disabilitas.

Pasal 7

(1)Jenis-jen1s GLD meliputi:
1. a.literasi baca tulis;
2. b.literasi numerasi;
3. c.literasi sains;
4. d.literasi finansial;
5. e.literasi digital; f . literasi budaya dan kewargaan; dan
6. g.Literasi informasi.
(2)Pemilihan jenis-jenis GLD sebagaimana dimal{sud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara gerakan literasi di Provinsi. BABV GERAKAN LITERASI PADA KELUARGA, SATUAN PENDID!KAN DAN MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Gerakan literasi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan keluarga, penyediaan walrtu yang cukup, penguatan pemahaman tentang pentingnya literasi bagi keluarga dan pelaksanaan kegiatan literasi bersama keluarga.
(2)Gerakan literasi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dorong oleh peran ibu sebagai al ummu madrasatul ula, dimana " ibu adalah madrasah (sekolah) pertama bagi anaknya dalam mempersiapkan generasi yang baik.
(3)Gerakan literasi keluarga dimulai dengan mendaftarkan anggota keluarga yang telah berusia 17 tahun/telah memiliki Kartu Tanda Penduduk menjadi anggota perpustakaan di wilayahnya masing-masing.
(4)Membiasakan orang tua mendampingi anaknya untuk mengunjungi perpustakaan, toko buku dan baza.r buku murah.
(5)Penyediaan mainan edukatif yang dapat meningkatkan kecal{apan anggota keluarga dalam berliterasi.
(6)Penyediaan bahan bacaan dengan berlangganan koran dan majalah.
(7)Memotivasi dan mendorong anak untuk mengunjungi perpustakaan pada setiap hari sabtu/minggu.

Pasal 9

(1)Gerakan literasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan pada sekolah negeri, swasta dan sekolah luar biasa di semua jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanal<-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertan1a (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
(2)Gerakan literasi Sekolah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan duta baca sekolah, warga sekolah, akademisi, penerbit, media massa, masyarakat dan pemangku kepentingan.
(3)Membentuk tim literasi pada satuan pendidikan, mendukung dan terlibat al<tif dalam kegiatan GLD, dimana komite sekolah berkewajiban mendukung sepenuhnya gerakan literasi di sekolah. ff
(4)Setiap satuan pendidikan berkewajiban menyediakan perpustakaan sekolah sesuai standar nasional perpustakaan, perpustakaan mini di setiap ruang kelas dan ruang baca outdoor di lingkungan sekolah yang dilengkapi dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi.
(5)Setiap satuan pendidikan berkewajiban menyedial<an berbagai jenis koleksi baik fiksi maupun non fiksi terutama koleksi yang mendukung kurikulum sekolah dan menyediakan bahan bacaan sesuai dengan usia dan kebutuhan peserta didik pada satuan pendidikan serta pelibatan BUMN, BUMD, dunia usaha dan dunia industri dalam pengadaan bahan bacaan serta kegiatan literasi di sekolah.
(6)Melakukan kegiatan 15 menit membaca sebelum kegiatan pembelajaran bagi seluruh warga satuan pendidikan dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah bahan bacaan dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu.
(7)Gerakan literasi di satuan pendidikan melibatkan secara aktif warga sekolah dan komunitas literasi tanpa membedal<an gender atau disabilitas.
(8)Satuan pendidikan berkewajiban memberikan dukungan dan pendampingan dalam pelaksanaan gerakan literasi.
(9)Gerakan literasi di sekolah dilaksanal<an dengan mengintegrasikan kegiatan kurikuler dan ekstral<urikuler yang kegiatannya dapat dilal{ukan di dalam atau di luar kelas di dukung oleh orang tua dan masyarakat antara lain berkunjung ke perpustakaan sekolah, program book sharing atau diskusi mengenai buku yang dibaca, review mengenai buku yang dibaca, pendirian taman bacaan sekolah, pojok baca sekolah, taman bacaan sekolah dan membuat karya tulis dengan inspirasi bacaan yang telah dibaca.
(10)Setiap satuan pendidikan berkewajiban melakukan sinergi dengan membangun kemitraan/advokasi dalam mendukung gerakan literasi satuan pendidikan di sekolah.

Pasal 10

(1)Gerakan literasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilaksanakan guna mendukung Pemerintah Provinsi dalam membudayakan literasi kepada seluruh masyaral{at sampai ke tingkat Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan dengan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)Gerakan literasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengangkatan duta literasi, Bapak/Bunda literasi/duta baca baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, peran tokoh masyarakat, serta Tim Penggerak PKK kecamatan, desa/kelurahan sebagai motivator dalam membangkitkan kegemaran membaca di Provinsi.
(3)Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan dan memfasilitasi kebutuhan informasi, fasilitas yang mudah diakses di tempat-tempat layanan publik, pendidikan dan pelatihan literasi bahasa isyarat bagi pemustaka guna meningkatkan kemampuan literasi, kesetaraan infonnasi dan kesejahteraan sesuai dengan kewenangannya.
(4)Gerakan literasi masyarakat dalam bentuk penyediaan bahan bacaan yang beragam di ruang publik dapat diwujudkan dalam bentuk keberadaan perpustakaan, rumah literasi, taman bacaan masyarakat, kampung literasi dan lain-lain berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Gerakan literasi masyarakat, juga mengangkat kearifan lokal dari masing-masing Kabupaten/Kota sehingga menjadi produk unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(6)Mensosialisasikan program dan kegiatan gerakan literasi di masyaral{at. t:f

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

RUANO LINGKUP

Pasal 4

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

RUANO LINGKUP

Pasal 4

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2007