DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta untuk menjamin kepastian hukum mengenai tertib administrasi, dan ketentuan waktu peralihan sebagai akibat adanya perubahan kelembagaan perangkat daerah, Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah perlu diubah;
b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4724) sebagairnana telah diubah dengan Undang-undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 41, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukkan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1956);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan J abatan Administrasi ke dalam J abatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 549) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
18.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
20.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
21.Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tu.gas Dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2023); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tu.gas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 11), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 9 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi se bagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
6.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
8.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9.Tim Kerja adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
10.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran sesuatu asumsi dan/ atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provms1.
11.Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi.
12.Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah provinsi.
13.Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/ atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/ atau konteks ternikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah dalam negeri dan pemerintah provinsi.
14.Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggataan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi.
15.Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem perekayasaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervise guna modifikasi, dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negen dan pemerintahan provinsi.
16.Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/ model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi. 1 7. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodelogi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
18.Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manus1a.
19.Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/ a tau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
20.Difusi Teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/ atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya.
21.Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
22.Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
23.Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang selanjutnya disingkat PKLK adalah jenis pendidikan yang berfungsi menyelenggarakan pendidikan khusus dan layanan khusus.
24.Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat PTK adalah tenaga pengajar dan tenaga administrative yang berfungsi menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan/ sekolah.
25.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah umum.
26.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan.
27.Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
28.Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat Kelompok JF adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
29.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
30.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
31.Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
32.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Susunan organisasi DPMPTSP, terdiri dari: a . Kepala Dinas;
1. b.Sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.Subbagian Umum; dan
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional.
2. c.Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal; d . Kelompok Jabatan Fungsional Penata Perizinan; dan
3. e.UPTD.
(2)Ketentuan mengenai Bagan Susunan Organisasi DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.Ketentuan huruf m Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan dinas;
b.pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
c.pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dinas;
d.penyusunan rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
e.penyusunan rencana program kerja dan penganggaran;
f.pelaksanaan analisa, pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan program kerja dan anggaran;
g.penyusunan pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran; h . penyiapan bahan yang berhubungan dengan administrasi keuangan;
1. 1.penyusunan rencana anggaran kas dan pengelolaannya; J. pelaksanaan verifikasi dan perbendaharaan;
k.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan;
1. 1.penyiapan data yang berkaitan dengan keuangan; m . pelaksanaan fungsi koordinasi seluruh unsur di lingkungan dinas dalam pengelolaan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja dinas;
n.pemberian arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf;
o.pelaksanaan koordinasi pengelolaan tugas-tugas bidang;
p.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada pengelolaan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
q.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
1. 3.Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 huruf b angka 1 mempunyai tugas :

a.menyusun rencana kegiatan umum;
b.melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
c.melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor;
d.melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
e.melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
f.melaksanakan urusan umum, hukum, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan;
g.menyiapkan bahan administrasi umum, kepegawaian, informasi dan dokumentasi;
h.menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawa.1;
i.menyiapkan data yang berkaitan dengan umum, humas, kepegawaian; J. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan umum, kepegawaian; dan
k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
1. 5.Ketentuan Paragraf 3 sampai dengan Paragraf 7 pada BAB IV dihapus.
2. 6.Ketentuan ayat (1) Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi se bagai beriku t:

Pasal 49

(1)Pada Dinas/Badan dapat dibentuk UPTD/UPTB sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 18 ayat (1) huruf g, dan Pasal 33 ayat (1) huruf e yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
(2)Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD/UPTB ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
(3)UPTD/UPTB dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
(4)UPTD/UPTB dipimpin oleh Kepala UPTD/UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas / Badan.

7.Ketentuan ayat ( 1) Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, Pasal 18 ayat (1) huruf h, dan Pasal 33 ayat (1) huruf b angka 2, huruf c dan huruf d, melaksanakan fungsi dan tugas fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu sesuai peraturan perundangan-undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

8.Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 50A dan SOB, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal SOA

(1)Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/ atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/ atau keterampilan.
(2)Penugasan secara individu dan/ atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/ a tau lintas Instansi.
(3)Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit organisasi dan/ a tau lintas lnstansi, Pejabat Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.
(4)Rincian dan tata cara pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal SOB
(1)Pada Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan.
(2)Tugas Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

9.Ketentuan Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi , Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur diundangkan. lill mulai berlaku pada tanggal Agar setiap pengundangan penempatannya Selatan. Diundangkan di Palembang pada tanggal 31 n~i 212-1- SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN, S.A. SUPRIONO orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur 1n1 dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Ditetapkan di Palembang pada tanggal Pj. GUBERNU A. FATONI 2&N LATAN, BERITA DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR • LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR ' TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2023 . J. TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH BAGAN S I SUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINS! SUMATERA SELATAN I I I KEPALA DINAS I I l SEKRETARIAT ] I I I I I SUB BAGIAN UMUM KELOMPOK JABATAN I FUNGSIONAL I I " ~ ~ KELOMPOKJF I KELOMPOKJF PENATA I PENATA KELOLA PERIZINAN ! PENANAMAN MODAL I .. UNIT PELAKSANA Pj. GUBERNUR ~ RA TB,KNIS DINAS SELATAN, A. FATONI

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…