DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tantang Pergub Sumsel Nomor 6 Tahun 2025 menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan pola tata kelola, standar pelayanan minimal, dan rencana strategis di BLUD UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi; Meningkatkan efisiensi dan profesionalitas pengelolaan layanan publik; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel; Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan bidang perumahan, permukiman, dan jasa konstruksi di Sumatera Selatan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
16.1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
21.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 701);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2013 tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi Menteri Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1179);
24.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
25.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
26.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 727);
27.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
28.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
29.Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pu sat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;
30.Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);
31.Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendoman Pengadaan Barang/ Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 17); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN, BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINS! SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mem1mp1n pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
5.Unit Pelaksana Teknis Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan bangunan yang selanjutnya disebut UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang di bidang Jasa Konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari keten tuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
8.Pejabat Pengelola adalah p1mpman BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
9.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi Konstruksi dan/ a tau pekerjaan Konstruksi.
10.Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil jasa Konstruksi.
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12.Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLUD dengan didukung oleh sekretaris Dewan Pengawas yang dapat dibantu oleh sekretariat Dewan Pengawas, dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh komite Audit.
13.Satuan Pengawas Internal adalah perangkat pada UPTD PIP2B yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan UPTD PIP2B untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Jasa Konstruksi yang menerapkan tata kelola yang baik berdasarkan prinsip- prinsip transparansi, akuntabilitas, indenpendensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kinerja/ mutu layanan UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi secara profesional kepada masyarakat;
2. b.memperkuat daya saing secara berkesinambungan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efesien; dan
3. c.meningkatkan value UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi dan kepercayaan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.pola tata kelola;
b.standar pelayanan minimal; dan
c.rencana strategis.

BAB II

POLA TATA KELOLA

Pasal 4

Pola tata kelola UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi memuat:

a.kelembagaan;
b.prosedur kerja;
c.pengelompokan fungsi; dan
d.pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 5

(1)Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja, dan wewenang.
(2)Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
(3)Pengelompokkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
(4)Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 6

(1)UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi merupakan unsur pendukung teknis dan pelayanan umum dibidang perumahan dan kawasan permukiman yang berkedudukan dibawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
(2)UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 7

UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi mempunya1 tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pelayanan sub urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan operasional BLUD.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi berwenang:

a.melakukan perencanaan berdasarkan analisis masalah pembangunan dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
b.melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan bangunan;
c.melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi;
d.memantau pelaksanaan kegiatan pengelolaan BLUD; dan
e.melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses mutu dan cakupan pelayanan pengembangan permukiman dan bangunan.

Pasal 10

(1)Pejabat Pengelola pada BLUD UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi, meliputi:
1. a.pemimpin BLUD;
2. b.ptjabatkeuangan;dan
3. c.pejabat teknis.
(2)Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni kepala UPTD PIP2B dan J asa Konstruksi.
(3)Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni kepala sub bagian tata usaha.
(4)Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.kepala seksi Jasa Konstruksi; dan
2. b.kepala seksi PIP2B.
(5)Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
(6)Pengangkatan pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas yakni:
1. a.memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
2. b.merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
3. c.menyusun Renstra;
4. d.menyiapkan RBA;
5. e.mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan;
6. f.menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan- undangan;
7. g.mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
8. h.melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/ a tau Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penganggungjawab umum operasional dan keuangan.
(3)Pemimpin BLUD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab kepada Gubernur.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…