DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 11 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Keuangan, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pembibitan dan hijauan pakan ternak, di bidang laboratorium veteriner dan kesehatan masyarakat veteriner serta di bidang pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
b.bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan; ..

l.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat l Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
1. 2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. 3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360};.
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan K.edua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. 8.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
8. 9.Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan (Serita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 69); MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINS! SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Dinas Ketahanan Sumatera Selatan Pangan dan Peternakan Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
7.Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Kepala UPTD Laboratorium Veteriner dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.
8.Togas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9.Togas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubemur ini dibentuk 3 (tiga) UPTD di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Petemakan.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.UPTD Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Kelas A;
2. b.UPTD Laboratorium Veteriner dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kelas A; dan
3. c.UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Kelas A.
(1)UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang pembibitan dan hijauan pakan ternak, di bidang laboratorium veteriner dan kesehatan masyarakat veteriner serta di bidang pengawasan mutu dan keamanan pangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi UPTD Balai Pembibitan dan Hijauan
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Produksi dan Pemasaran;
4. d.Seksi Hijauan Pakan Ternak; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Temak adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(1)Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Veteriner dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kelas A terdiri dari
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha; - 6-
3. c.Seksi Laboratorium Veteriner;
4. d.Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Veteriner dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(1)Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A terdiri dari
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Teknis;
4. d.Seksi Mutu; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Bagan Organisasi UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

a.penyusunan program kerja dan anggaran;
b.pembinaan teknis dan sumber daya manusia;
c.perancangan kegiatan pemuliabiakan ternak;
d.pelaksanaan pengembangbiakan ternak;
e.pelaksanaan produksi dan distribusi semen encer dan beku;
f.pelaksanaan pemeliharaan dan pembesaran pedet;
g.penggemukan dan pemasaran pedet;
h.pendistribusian dan pemasaran pejantan dan indukan bibit;
1. 1.pemeliharaan lahan, produksi dan penyimpanan benih hijauan pakan ternak; J. produksi ransum ternak yang berasal dari produksi hijauan pakan temak;
k.pelaksanaan dan pengawasan pemungutan retribusi pelayanan barang dan jasa; I. pemberian petunjuk dan pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi, pelaksana dan fungsional;
m.pelaksanaan penilaian sasaran kinerja Kepala Subbagian, Kepala Seksi; dan
n.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas

a.mengelola urusan administrasi kepegawaian; b . mengelola urusan administrasi keuangan;
c.mengelola urusan administrasi ketatausahaan;
d.mengelola urusan umum, hubungan masyarakat dan rumah tangga;
e.menyusun program dan kegiatan kerja; f . membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
g.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
h.melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

(1)Seksi Produksi dan Pemasaran, mempunyai tugas:
1. a.membuat perencanaan kegiatan pemuliaan temak;
2. b.melaksanakan kegiatan pemeliharaan bibit temak berupa sanitasi kandang, pemberian pakan, penyadapan semen dan pemeriksaan kebuntingan;
3. c.melaksanakan kegiatan pencatatan data performa produksi dan reproduksi individu ternak secara ala.mi atau Inseminasi Buatan (IB) pada indukan yang tersedia;
4. d.melakukan produksi dan penyimpanan semen encer dan beku;
5. e.mengembangbiakkan bibit temak dan menggemukkan ternak; f . memelihara pedet, indukan dan bull (sapi pejantan);
6. g.mendistribusikan dan memasarkan semen beku dan bibit ternak;
7. h.melakukan pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin;
  1. 1.me1aku"t<an bio security ·itngJ<Ungan; J. menyusun program dan kegiatan;
8. k.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana; I. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
9. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Seksi Hijauan Pakan Temak, mempunyai tugas :
1. a.membuat perencanaan penggunaan dan pemeliharaan lahan untuk kepentingan penyediaan pakan temak;
2. b.menyiapkan, memproduksi dan mendistribusikan benih hijauan pakan ternak;
3. c.menyiapkan dan mengolah lahan hijauan pakan ternak;
4. d.menanam dan memelihara hijauan pakan temak;
5. e.menyiapkan bibit hijauan ternak;
6. f.melaksanakan panen hijauan pakan temak;
7. g.meramu pakan tambahan/konsentrat;
8. h.mengolah limba pedet, indukan dan bull;
  1. 1.mengolah limbah untuk menghasilkan biogas; J. menyusun program dan kegiatan;
9. k.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
  1. 1.melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
10. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh prmpman.

Pasal 12

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan laboratorium veteriner meliputi penyakit yang berasal dari bakteriologi, virologi, parasitologi, patologi, serologi, dan toksikologi serta yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat veteriner meliputi, cemaran mikroba, residu, antibiotika, logam berat yang berhubungan dengan bahan bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia serta penyediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

a.pengidentifikasian dan penyusunan rencana operasional kegiatan;
b.penyusunan program kerja, rencana kerja, dan anggaran;
c.pelaksanaan koordinasi kegiatan pengujian di laboratorium dan penjaminan keamanan pangan asal hewan;
d.pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
e.pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
f.pelaksanaan rapat koordinasi dan disposisi/tugas kepada kepala seksi dan pelaksana;
g.pelaksanaan rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait dari pemangku kebijakan;
h.pengevaluasian basil tindak lanjut rapat koordinasi;
1. 1.pelaksanaan memimpin rapat kaji ulang manajemen; J. pelaksanaan pemeriksaan surveilans, pengujian, dan penyidikan penyakit veteriner;
k.pelaksanaan surveilans pemetaan penyakit hewan; I. pelaksanaan surveilans pemeriksaan cemaran mikroba, residu dan zat berbahaya lainya pada produk hewan;
m.pelaksanaan dan pengawasan pemungutan jasa retribusi pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
n.pemberian petunjuk dan membagi tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi, pelaksana dan fungsional;
o.pelaksanaan penilaian sasaran kinerja Kepala Subbagian, Kepala Seksi; dan
p.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas

a.mengelola, menyiapkan dan memfasilitasi penyusunan program, rencana kerja dan anggaran;
b.merencanakan program dan kegiatan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, persuratan dan kerumahtanggaan;
c.melaksanakan kegiatan monitoring, pelaporan; evaluasi dan
d.melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi;
e.melaksanakan urusan perbendaharaan, penatausahaan, dan verifikasi;
f.melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
g.melaksanakan penataan pegawai pelaksana;
h.roenyusun rencana kebutuhan pegawai;
1. 1.melaksanakan pengadministrasian pegawai; J. mengidentifikasi kebutuhan jumlah dan kompetensi pegawai;
k.merencanakan anggaran kegiatan peningkatan kompetensi pegawai; I. menyiapkan kebutuhan bahan dan peralatan pemeriksaan dokumen hewan dan produk hewan;
m.menyiapkan bahan dan peralatan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dokumen hewan dan produk hewan;
n.menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan dokumen hewan dan produk hewan;
o.membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
p.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
q.melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
r.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…