DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Mei 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

PEraturan ini memuat tentang bantuan keuangan; penganggaran; pencairan; penggunaan; pertanggungjawaban dan pelaporan; monitoring, evaluasi, dan pengawasan

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
6.Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Provinsi Sumatera Selatan.
7.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Provinsi Sumatera Selatan.
8.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10.Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersifat umum dan/atau khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa, dalam rangka dan/atau peningkatan kemampuan Kabupaten/Kota dan/atau Desa, untuk pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. pemerataan keuangan percepatan peraturan
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14.Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15.Kuasa adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
17.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Ke1ja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA PPKD, adalah dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.bantuan keuangan;
b.penganggaran;
c.pencairan;
d.penggunaan;
e.pertanggungjawaban dan pelaporan; dan f . monitoring, evaluasi, dan pengawasan.

(1)Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/ atau Pemerintah Desa, terdiri atas:
1. a.bantuan keuangan yang bersifat umum; dan/ atau
2. b.bantuan keuangan yang bersifat khusus.
(2)Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bantuan keuangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, dan/atau peruntukan serta penggunaannya didasarkan atas pennohonan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bantuan keuangan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN Pasal 3

Pasal 4

(1)Peruntukan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus secrag.airrrana a\'maksua' paa'a ayat (If, a'apar mensyaral'.Kan penyediaan dana pendarnping dalam APBD Kabupaten/Kota dan/atau APBDesa penerima bantuan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

(1)Penganggaran bantuan keuangan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) huruf a, dianggarkan melalui DPA PPKD sesuai dengan besaran bantuan yang ditetapkan oleh Gubernur.
(3)Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa rnenyampaikan usulan program kegiatan dana bantuan Pemerinlah Provinsi pada tahun berjalan.
(4)Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hu.ruf b, disusun berdasarkan permohonan bantuan keuangan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/a tau Pemerintah Desa.
(5)Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum dan/atau bantuan keuangan yang bersifat khusus, djJaksanakan melalui DPA PPKD.

Pasal 6

(1)Untuk melakukan verifikasi terhadap sebagaimana ilimaksud daJam Pasal 5 ayat permohonan
(4), Gubemur menunjuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang terkait sesuai dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tcrtulis dengan dibubuhi cap dan ilitandatangan i oleh Bupati/Walikota dan/atau KepaJa Desa.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), dilengkapi dengan dokumen proposal yang paling sedjkit memuat maksud dan tujuan serta rencana penggunaan bantuan keuangan.

BAB IV

PENCAIRAN

Pasal 7

(I) Bupati/Walikota dapat mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Gubemur, dengan dilengkapi persyaratan administrasi paling sedikit sebagai berikut:

a.surat permohonan penc_airan bantuan keuangan yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
b.folokopi DPA SKPD Kabupaten/Kota kegiatan berkenaan;
c.fotokopi dokumen kontrak atau Surat Perjanjian Kontrak (SPK) kegiatan berkenaan;
d.nomor rekcning kas umum daerah Kabupaten/Kota;
e.kuitansi dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
f.hasil verifikasi usulan bantuan keuangan dan dokumen pendukung lainnya; dan
g.surat pemyataan tanggung jawab.

(2)Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Sadan Pengelola Keuangan dan Asct Daerah Provinsi untuk dilakukan verifikasi sebagai dasar untuk melakukan pencairan.
(3)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kuasa PPKD menyampaikan nota dinas mengenai informasi permohonan bantuan keuangan telah tercantum dalam APBD dan nota persetujuan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur.
(4)Berdasarkan persetujuan Gubernur, Kuasa PPKD memerintahkan Bendahara Belanja Bantuan Keuangan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
(5)Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
(6)Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan.
(7)Kuasa PPKD dan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), ditetapkan oleh Gubernur.
(8)Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten/Kota penenma bantuan keuangan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(1)Pencairan

Pasal 9

bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dapat dilakukan secara sekaligus dan/atau secara bertahap.

(2)Pencairan bantuan keuangan secara sekali gus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melampirkan DPA SKPD Kabupaten/Kota dan dokumen kontrak/SPK kegiatan berkenaan.
(3)Pencairan bantuan keuangan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.tahap 1, untuk biaya umum dengan melampirkan DPA SKPD Kabupaten/Kota kegiatan berkenaan; dan/atau
2. b.tahap 2, untuk biaya pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan dokumen kontrak/SPK kegiatan berkenaan.

Pasal 10

(1)Kepala Desa dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada Gubemur melalui pencairan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan dilengkapi persyaratan administrasi paling sedikit sebagai berikut:
1. a.surat permohonan pencairan bantuan keuangan yang dicap dan ditandat.mgani oleh Kepala Desa;
2. b.fotokopi APBDesa tahun berkenaan dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan;
3. c.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kepala Desa yang masih berlaku;
4. d.fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama Pemerintah Desa;
5. e.kuitansi dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
6. f.berita acara hasil verifi.kasi dan dokumen pendukung lainnya; dan
7. g.surat pernyataan tanggung jawab.
(2)Berdasarkan permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratan, pengajuan nota dinas dan nota persetujuan pencairan bantuan keuangan, pembuatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bantuan keuangan.
(3)Ketentuan mengenai pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan, pengajuan nota dinas dan nota persetujuan pencairan bantuan keuangan, pembuatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bantuan keuangan, dapat mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat
(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), serta mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 11

Pemerintah Desa penerima bantuan keu·angan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). - 1 1 - BAB Y PENGGUNAAN

Pasal 12

(1)Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan harus menggunakan dana sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran Kabupaten/Kota dan/atau proposal desa.
(2)Pemerintah Kabupaten/K.ota dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan dilarang mengalihkan dana untuk kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

(1)Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
(2)Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi laporan penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan.
(3)Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan banLUan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). PasaJ 1 4 ( 1 ) Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan disampaikan oleh Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa kepada Gubemur melalui perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang terkait, yaitu 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan/atau paling lambat tanggaJ 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
(2)DaJam hal pencairan/penyaluran bantuan keuangan dilakukan pada akhir tahun anggaran, Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa harus menganggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…