DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

MAteri pokok dalam Peraturan ini adlah ; Ketentuan Umum , Inovasi Daerah dalam Rangka pembaruan penyelengaraan pemerintahan Daerah , Inovasi Daerah dalam rangka peningaktan Produk atau proses produksi , Pengusulan , Penetapan ,Perencanaan , Sistem Inovasi Daerah , Perlindungan Hak kekayaan Intelektual , pengembangan Inovasi daerah , Penilaian dan /atau penghargaan , Penyebaran Inovasi Daerah , Pendanaan ,Kerjasama , Informasi Inovasi Daerah , Pembinaan dan /atau Pengawasan , ketentuan lain lain , ketentuan Peralihan ,ketentuan Penutup ,

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah �:rovinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Pro vrl nsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dewan Perwakil l Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat �:: � er : d �: t a d . ewan Penvakilan Rakyat Daerah Provins\
5.Kabupaten/Kota ! adalah Kabupaten/Kota di Provinsi I Sumatera Selatait.
6.Perangkat DaeraJli adalah perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pehgembangan. '
7.Inovasi adalah 1 kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, penJkajian, perekayasaan, dan pengoperasian atau kelitbanganl yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan l konteks ilmu pengetahuan yang baru atau ' cara baru untuk renerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
8.Inovasi Daerah lctalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan lpemerintah daerah. j
9.Penyelenggara.an l Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan p nyelenggaraan pemerintahan daerah dan/ atau inovasi dae j l ah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
10.Sistem Inovasi D�erah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk mepumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi q emerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lemlj>aga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, ctarl masyarakat di daerah.
11.Lembaga Kelitbkgan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitib, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperas1an yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan y I g baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetah4 dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau pro r p,oduk,i.
12.H � Kekaya � I f telektual adalah �� kekayaan atas segala has1l produks1 kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia. l
13.Rencana Pemb gunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disidgkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk pe\·ode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan ki�erja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2)Sasaran penyelepggaraan inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat tect>.rujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
1. a.peningkatan Jelayanan publik;
2. b.pemberdayaart dan peran serta masyarakat; dan
3. c.peningkatan daya saing daerah.
(3)Peny � lenggaraan j inovasi daerah dilaksanakan berdasarkan pnns1p:
1. a.peningkatan efisiensi;
2. b.perbaikan efel.ttivitas;
3. c.perbaikan kuJiitas pelayanan dan/atau produksi;
4. d.tidak menimbblkan konflik kepentingan;
5. e.berorientasi jkepada kepentingan umum dan/ atau peningkatan aya saing;
6. f.dilakukan sec�ra terbuka;
7. g.memenuhi nilai kepatutan dan/atau kelayakan;
8. h.dapat diperta4 ggungjawabkan hasilnya;
  1. 1.bersifat simulian dan berkelanjutan; dilaksanakan�ecara sistematis dan integratif; dan/atau J.
9. k.membangun s·nergitas.

Pasal 3

Ruang lingkup peny f 1enggaraan inovasi daerah terdiri atas:

a.inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan da1rah; dan/atau
b.inovasi daerah am rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini me!iputi:

a.inovasi daerah dLam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan da rah; I
b.ino=i dao,ah •.J- 7 ,�ka peningkatan produk atau pro,,,. produksi;
c.pengusulan;
d.penetapan;
e.perencanaan; f . sistem penyelenggaraan inovasi daerah; g . perlindungan hak kekayaan intelektual; h.pengembangan inovasi daerah;
i.penilaian dan/atai.i penghargaan;
j.penyebaran inovasi daerah; I k.pendanaan; j I. kerjasama;
m.informasi inovasi aerah;
n.sanksi; dan
o.pembinaan dan/atau pengawasan.

BAB II

INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PEMBAf-lARUANPENYELENGGARAAN P i MERINTAHAN DAERAH

Pasal 5

Inovasi daerah dal i m rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan dacrah, dapat berbentuk: -a. W@1•2i�\ t·2t£ k"t..1�.� ';R,W&!i:W..t...W.w... IJR..f"..r.ab:,

b.inovasi pelayanarJ publik; dan/atau
c.inovasi daerah J�innya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kel,\tenangan daerah. l Pasal 6 Inovasi tata kelola pmerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. I Pasal 7

(1)lnovasi pelayana1 publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan inovasi daJam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi:
1. a.proses pemberJan pelayanan barang/jasa publik; dan
2. b.inovasijenis dan bentuk barang/jasa publik.
(2)lnovasi pelayanan publik sebagaimana di.maksud pada ayat ( 1), meliputi:
1. a.pelayanan barang publik;
2. b.pelayanan jasl publik; dan/atau
3. c.pelayanan adrili.nistrasi. I

Pasal 8

Inovasi daerah lain r a sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, me pakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan lurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerihtah Provinsi.

Pasal 9

Kriteria inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi:

a.mengandung perhbaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi; l
b.memberi manfa bagi daerah dan/atau masyarakat; c . tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyaraJt yang tid.ak sesuai dengan ketentuan peraturan peru hang-undangan; d . merupakan uru an pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
e.dapat direplikas if
f.menjadi kebuturan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/ ata 1 produk barang dan/ atau j asa; dan/atau
g.kriteria lainny� sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undJngan. j BAB III INO fSI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUK ATAU PROSES PRODUKSI

Pasal 10

( 1 ) Inovasi daera :t d am rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat diselenggarakan oleh anggota masyarakat dan/ atau per an tinggi.

(2)lnovasi daerah ctLam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagkmana dimaksud pad.a ayat (1), dapat berbentuk :
1. a.penemuan;
2. b.pengembang
3. c.duplikasi; dan/ atau
4. d.sintesis.

Pasal 11

(1)Penemuan sebag'aimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belumlpernah dilakukan sebelumnya.
(2)Pengembangan s,ebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 ayat
(2)huruf b, me�pakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yanglsudah ada.
(3)Duplikasi sebagfimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, merupa 1 an peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
(4)Sintesis sebagauyana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menja,\ii formulasi baru. I

Pasal 12

Kriteria inovasi dae 1 ah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi, me r puti:

a.' . 11engandung pe baharuan seluruh atau sebagian unsur dari movas1;
b.memberi manfa i t bagi daerah dan/atau masyarakat;
c.tidak mengaki �r tkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyar � t yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan peruni:lang-undangan; I
d.menjadi kebutufuan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/ataulproduk barang dan/atau jasa; dan/atau
e.kriteria lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -und I gan.

BAB IV

PENGUSULAN

Pasal 13

(1)Usulan inisiatif novasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraanlpemerintahan daerah, dapat berasal dari:
1. a.Gubernur; I
2. b.anggota DPRD;
3. c.aparatur sipil begara;
4. d.perangkat da�rah; I
5. e.anggota masy r akat;
6. f.badan usah � pii�ik daerah; dan/atau
7. g.perguruan tmgg1. t-
(2)Penyelenggaraan pemerintahan daerah paling sedikit menciptakan 1 (satu) inovasi untuk setiap tahun sesuai dengan ketentua, peraturan perundang-undangan. J

Pasal 14

(1)Inisiatif inovas· daerah yang berasal dari Gubemur sebagaimana dim'aksud dalam Pasal 13 ayat (1) hurufa, dapat disiapkan oleh �ubernur dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh G ubemur.
(2)Inisiatif inovasi jctaerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dapat dibahas d E t ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna PRD sesuai tata tertib DPRD.
(3)Inisiatif inovasi d i erah yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana di ITJ aksud dalam Pasal 1 3 ayat (1) huruf c, dapat disampaikan keP,ada kepala perangkat daerah yang menjadi atasannya untu!d�endapatkan izin tertulis.
(4)lnisiatif inovasi- haerah yang berasal dari perangkat daerah sebagaimana di+aksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dapat disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi penJ!itian dan pengembangan.
(5)Inisiatif inovasi �aerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dio4aksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, dapat disampaikan kepb.da Ketua DPRD dan/atau Gubernur.
(6)Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari badan usaha milik daerah sebagaimla,na dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, dapat disampaikan kepada pimpinan badan usaha milik daerah untuk mdndapatkan izin tertulis.
(7)Inisiatif inovasi r aerah yang berasal dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, dapat disampaikan kebada Gubernur melalui perangkat daerah yang membidanJ penelitian dan pengembangan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…