DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dallam peraturan ini diatur mengenai ; Ketentuan umum,Pengaturan penggunaan unsur Arsiktektur Bangunan gedung berornamen jati diri budaya,Pelaksanaan,Pembinaan,Penawasan dan Pengendalian,Peran serta masyarakat,Penghargaan,Ketentuan peralihan,ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan, Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemajuan dan pemanfaatan arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya di Sumatera Selatan diatur dalam Peraturan Gubemur;
c.bahwa Provinsi Sumatera Selatan memlliki budaya dan ciri jati diri tersendiri sebagai bagian dari budaya nasional yang keberadaannya perlu diberdayakan dan dilestarikan sehingga dapat berperan dalam memperkokoh jati diri dan akar budaya bangsa;
d.bahwa arsitektur bangunan gedung yang berciri jati diri budaya Sumatera Selatan perlu dipertahankan dan dikembangkan agar keberadaannya dapat tetap mengikuti kemajuan dan perkembangan zaman dan menjadi warisan yang bernilai strategis bagi generasi yang akan datang;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Arsitektur Bangunan Gedung Beromamen Jati Diri Budaya; l . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 168);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pennukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); '•
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Le1nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 8);
13.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 4);
14.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 4);
15.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG BERORNAMEN JATI DIRI BUDAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

l.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
1. 2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. 3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. 4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
4. 5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota wilayah Provinsi Sumatera Selatan. dalam dalam
5. 6.Arsitektur adalah seni dan ilmu merancang suatu konstruksi bangunan yang meliputi tata ruang walctu dari lingkungan hidup manusia. J ,,
6. 7.Arsitektu . Bangunan Gedung Beromamen J ati diri Budaya adalah arsitektur yang mencerminkan jati diri budaya nasyarakat Sumater Selatan ) didasarkan at ni I ai dan nonna-nonna baik te tufs maupun tidal,[ tertulis yang d ·wariskan secar tu run temu: r un yang bersumber dari tat ruang dan ata bentuk bangunan ad t umatera Selatan dan/at u unsur lain dari budaya umat ra S Iatan.
7. 8.Kebudayaan adalah basil karya, rasa dan dpta masyarakat s perti keperca aan, kesenian, mo al, hukum, dan ad t istiadat, ditujukan untuk membantu man nsia dalam melangsungkan keh:i.dupan ber-masyarakat.
8. 9.Bangunan adalah wujud f' sik hasil peke1jaaJ1 konstruks · yang menyatu dengan tempat kedud ukannya, yang sebagian tau se1uruh ya be ada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ a tau air.
9. 10.Bangunan gedung adalah bangunan yang be fungs · sebagai tempat manusia melakukan k giatannya, baik untuk h un · an atau tern pa tin°gal, L::egiatan keagamaau, kegiatan usaha1 kegiatan sosial, budaya, maupt n k giatan khusus.
10. 11.Bentukan bangunan adalah komponen dan/atau u sur- unsu yang digunakan untuk memben tul{ sua.tu bangunan.
11. 12.Real Estate dalah sebuah istilah hukum yang mencakup tanah bersama dengan apa pun yang tinggal tetap di atas tanah terse but,. seperti bangunan atau proyek.

Pasal 2

{1) Arsitek ur bangunan geduna beromamen Jati diri bud" ya dise1enggarakan berlandaskan p d asas:

a.j ati diri;
b.perlindungan;
c.pelestarian;
d.keserasian dan k:e erpaduan;
e.keseimbangan;
f.1 emanfaatan;
g.partisipasi masyarakat;
h.toleranst;
1. 1.kelokalan; dan J. ketertiban dan keteraturan.

(2)Pengaturan arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya bertujuan untuk: a . memajukan dan memanfaatkan nilai budaya masyarakat di Sumatera Selatan, khususnya arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya di Sumatera Selatan yang terwujud pada bangunan gedung;
1. b.mendorong serta memberdayakan nilai-nilai arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya yang mencerminkan dan memperteguh jati diri masyarakat dan budaya Sumatera Selatan; dan
2. c.mendorong terwujudnya peningkatan destinasi dan daya tarik pariwisata di Sumatera Selatan.
(3)Pengaturan arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya dimaksudkan:
1. a.melindungi dan mengamankan peninggalan budaya daerah agar tidak punah atau diakui sebagai budaya oleh negar-a/ daerah lain;
2. b.memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi yang merupakan jati diri dan sebagai perlambangan kebanggaan masyarakat daerah dalam masyarakat Sumatera Selatan yang multikultural;
3. c.meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya daerah;
4. d.membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionaJisme dan patriotisme; dan
5. e.membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khazanah bagi masyarakat daJam berkarya di bidang arsitektur jati diri budaya Sumatera Selatan.
(4)Ruang lingkup pengaturan daJam Peraturan Gubernur ini, meliputi:
1. a.pengaturan penggunaan unsur arsitektur bangunan gedung beromamen jati diri budaya;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
4. d.peran serta masyarakat; dan
5. e.penghargaan.

BAB II

PENGATURAN PENGGUNAAN UNSUR ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG BERORNAMEN JATI DIR! BUDAYA

Pasal 3

(1)Komponen tata ruang tapal< dan Iingkungan binaan disesuaikan dengan ciri jati diri budaya adat di masing masing Kabupaten/kota dengan tetap memegang teguh motto Sumatera Selatan "Bersatu Teguh".
(2)Tata ruang tapak dan Iingkungan binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keberadaannya diakui oleh masing masing daerah di Provinsi.

Pasal 4

(1)Bentukan bangunan yang dapat menggunakan langgam arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya, antara lain berupa:
1. a.model arsitektur rumah Jliran (rumah limas) dan Uluan (rumah ulu cara ogan, rumah ulu cara komering, rumah ulu minanga, lamban tuha, rumah baghi besemah, rumah· bagti1 semenbo, ban' 1run:1air11;
2. b.bentukan atap rumah Iliran dan Uluan;
3. c.masa bangunan; dan
4. d.pembagian ruang dalam rumah/bangunan.
(2)Model arsitektur rumah sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.model rumah panggung empat persegi panjang, merupakan model rumah panggung yang dapat memanjang ke belakang atau memanjang ke samping; dan
2. b.model rumah panggung model rumah panggung sisi lebarnya sama (bujur

Pasal 5

persegi, merupakan yang sisi panjang dan sangkar).

(1)Elemen bangunan yang dapat diangkaL sebagai sumber acuan dalam penerapan unsur arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri pada bangunan gedung disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing Kabupaten/ kota.
(2)Elemen bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan bagian pada bangunan gedung yang bentuk dan penggunaannya perlu memperhatikan ketentuan dan nilai-nilai adat setempat berlaku pada masyarakat Sumatera Selatan.

Pasal 6

yang

(1)Penerapan unsur dekoratif pada bangunan gedung dapat berupa ukiran, maupun ornamen pada tiang kolom, dinding, maupun tempat yang lain dengan tetap memperhatikan kepantasan dan keserasiannya.
(2)Motif dan corak yang dapat digunakan sebagai unsur dekoratif ornamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penerapan arsitektur bangunan berornamen jati diri budaya adalah:
1. a.motif pucuk rebung;
2. b.motif palds/paku;
3. c.motif bunga melur;
4. d.motif bunga tanjung;
5. e.motif bunga kecubung;
6. f.motif nanas;
7. g.motif srikaya;
8. h.motif lupis;
  1. 1.motif kencana mandaluke/bebulan;
9. j.motif sisik trenggiling;
10. k.motif buah benunu; I. motif Muhammad betangkup;
11. m.motif matahari;
12. n.motif ulir;
13. o.motif pal{is tanduk rusa; dan
14. p.dan lain-lain.

Pasal 7

gedung

(1)Simbol-simbol lain arsitektur bangunan yang dapat diterapkan dalam gedung berornamen jati diri budaya, dapat berupa:
1. a.simbol di atap rumah limas berupa simbar serta tanduk karnbing tiga, empat dan li1na;
2. b.simbol tunjuk langit;
3. c.simbol lainya yang berhubungan dengan jati diri budaya masyarakat di Sumatera Selatan, antara lain 1 . simbol songket;
  1. 2.simbol tanjak; dan/atau
  2. 3.simbol lainnya yang dapat menjadi ciri khas sosial budaya masyarakat Sumatera Selatai1 secara keseluruhan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai simbol-simbol lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 8

(1)Unsur arsitektur bangunan gedung berornarnen jati diri budaya Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalain Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal. 7 digunakan pada bangunan gedung yang dimiliki oleh:
1. a.pemerintah provinsi;
2. b.badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum swasta yang berlokasi di wilayah provinsi;
3. c.bangunan dan/atau fasilitasi umum milik pemerintah provinsi; dan
4. d.perorangan/swasta yang berada pada kawasan cagar budaya Sumatera Selatan.
(2)Unsur arsitektur bangunan gedung berornarnen jati diri budaya sebagaimana dimal{sud pada ayat (1) wajib dilal{sanakan terhadap bangunan baru atau bangunan gedung renovasi/ rehabilitasi.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi bangunan yang berada pada kawasan cagar budaya atau yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai cagar budaya.
(4)Unsur arsitektur dan berornarnen digunakan pada:
1. a.untuk bai1gunan gedung berupa ornarnen songket pada dinding luar bagian atas atau tiang/balok-balok; dan
2. b.untuk pintu gerbang atau gapura berupa tanjak.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Guben1ur. i

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

(1)Pembinaan pelaksanaan penerapan arsitektur bangunan gedung berornan1en jati diri budaya dilakukan oleh Dinas teknis Provinsi yang membidangi bangunan dan gedung.
(2)Pembinaan sebaga.i.lnana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran dalam penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya melalui sosialisasi dan diseminasi.

Pasal 10

Gubernur melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan penerapan arsitektur bangunan gedung beron1amen jati diri budaya Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/kota. Pasal 1 1 Pembinaan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi beromamen masyarakat melalui: persyaratan arsitektur bangunan gedung jati diri budaya dilakukan bersama-sama dengan yang terkait dengan bangunan gedung

a.pendampingan pembangunan bangunan gedung secara bertahap;
b.pemberian bantuan percontohan yang memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
c.bantuan penataan bangunan dan Iingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PENGATURAN PENGGUNAAN UNSUR ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG BERORNAMEN JATI DIR! BUDAYA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PELAKSANAAN

Pasal 8

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PENGATURAN PENGGUNAAN UNSUR ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG BERORNAMEN JATI DIR! BUDAYA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PELAKSANAAN

Pasal 8

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021