DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 April 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran dan Pendanaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
9.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 7);
10.Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ta111-bahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Beritq Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 5);
11.Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);
12.Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 14);
13.Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 36); rt MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8.Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pokok pada instansi Pemerintah Provinsi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh dan terus menerus paling singkat 1 (satu) tahun sejak pengangkatan oleh pejabat berwenang atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.
9.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja sebagai unit pelaksana teknis dinas dan/ atau badan provinsi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, PPPK , Pimpinan BLUD, serta Pegawai Non ASN yang bertugas pada instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan BLUD diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
9. i.fungsional mahir; J. fungsional terampil;
10. k.fungsional pemula;
  1. 1.pelaksana; dan
11. m.jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS dalam hal:
1. a.sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah Provinsi baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan dan tambahan penghasilan pegawai sebesar 50% (lima puluh persen).
(2)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya. V
(3)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS dan PPPK, meliputi: , 1 a.PNS

1.gaji pokok;
2.tunja,ngan keluarga;
3.tunjangan pangan;
4.tunjangan jabatan atau tunjangan um um; dan
5.tambahan penghasilan paling banyak 50 % {lima puluh persen).

b.PPPK;
1. 1.gaji pokok;
2. 2.tunjangan keluarga;
3. 3.tunjangan pangan; dan
4. 4.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(4)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.80 % {delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.Tambahan penghasilan paling banyak 50% {lima puluh persen)
(5)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pejabat Negara, meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan;
(6)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menenma tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5, dapat .,.-- diberikan paling banyak 50% {lima puluh persen) tunjangan profesi guru atau 'paling banyak 50% {lima puluh persen) tambahan penghasilan guru PNS yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(7)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan · dq.n Anggota ' DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. ~ I
(8)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan BLUD dan Pegawai ,Non Pegawai ASN paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan a tau kelas jabatan setara sesuai peraturan,perundang-undangan.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Mari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023.
(6)Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari :

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ a tau
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. 1-4\- BABV

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur m1 mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya clan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002 (Berita Daerah Provinsi Tahun 2022 Nomor 8), dicabut clan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Diundangkan di Palembang pada tanggal 6 April 2023 SEKRETARIS DAERAH /f1J'ROVINSI SUMATERA SELATAN, _/ /711-- 1--- . S. A. SUPRIONO Ditetapkan di Palembang pada tanggal 6 April 2023 _/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN:/!- Y< f'}H. HERMAN DERU BERITA DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 71

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…