DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 272

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peturan ini diatur tentang Pola Tata Kelola Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pola Tata Kelola Rumah Sakit; Struktur Organisasi RSK Mata Masyarakat; Kepegawaian Rumah Sakit; Manajemen Dalam Rumah Sakit; Struktur Anggaran Badan Layanan Umum Daerah; Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit dan BLUD; Tata Kelola KSM; Tata Kelola Staf Tenaga Kesehatan Lainnya; Komite Tenaga Kesehatan Lainnya; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ten tang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik In,donesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedcm1an Qrganh,asi Rμmah Sakit (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1291);
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahunn 2019 Nomor 912);
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/N /2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); ·
28.Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
29.Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 27);
30.Peraturan Gubemur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuafigan Badan Layanafi Umutn Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);
31.Peraturan Gubemur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Keuangan Bad.an Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 17); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINS! SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

a.Gubernur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
1. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. 5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. 6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
4. 7.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan aan Aset Daerali Provinsi sumatera Sela.tan.
5. 8.Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
6. 9.Direktur adalah Direktur Rumah Sa.kit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
7. 10.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
8. 11.Pejabat pengelola BLUD Rumah Sakit adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Direktur dan Pejabat Eselon IV.
9. 12.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
10. 13.Pegawai Negeri Sipii yang seianjutnya disingkat PNS adaiah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. 14.Pegawai Pemerintali dengan Perjanjia.n Kerja. yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. 15.Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai bukan Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pemimpin BLUD dan/ atau Pejabat Pemerintah untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang hersifat teknis pro:fesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD.
13. 16.Pemilik adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
14. 17.Representasi Pemilik adalah Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
15. 18.Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat yang selanjutnya disebut RSK Mata Masyarakat adalah Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
16. 19.Tata Kelola Rumah Sakit adalah aturan dasar a tau aturan Internal rumah sakit yang merupakan konstitusi (Anggaran Rumah Tangga) yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis.
17. 20.Tata Kelola Korporasi adalah aturan yang mengatur agar tata keloia korporasi terselenggara dengan baik melaiui hubungan antara pemilik, pengelola dan komite medik di Rumah Sakit.
18. 21.Tata Kelola Staf Medis aturan yang mengatur tata kelola klinis (clinical governance) untuk menjaga profesionalisme kelompok staf medis di Rumah Sakit.
19. 22.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat ElLUP ac:lf.:llah polf.:l p(.mgelolaan k:euangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
20. 23.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
21. 24.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
22. 25.Pejabat Pelaksana Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis adalah Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
23. 26.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
24. 27.Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah Rumah Sakit Daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
25. 28.Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra BLUD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
26. 29.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
27. 30.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
28. 31.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
29. 32.Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter subspesialis, yang merupakan Staf Medis fungsional.
30. 33.Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disingkat KSM adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter subspesialis, di rumah sakit yang dikelompokkan sesuai bidang spesialisasinya.
31. 34.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
32. 35.Manajer Pelayanan Pasien/ Case Manager adalah staf fungsional yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh direktur untuk membantu direktur dalam mengkoordinasikan, mengawasi serta melaksanakan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan, mutu dan keselamatan pasien.
33. 36.Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis clan lain-lain.
34. 37.Unit kerja adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain-lain.
35. 38.Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing"' masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
36. 39.Surat Izin Praktik medis dan paramedis yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis maupun Surat Tugas untuk melakukan praktik kedokteran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
37. 40.Surat Ijin Praktik Khusus Rumah Sakit Pendidikan adalah Surat ljin Praktik yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pusat Pendidikan Utama dan berlaku pula di Rumah Sakit Pendidikan Jejaring Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, begitu juga sebaliknya dari Rumah Sakit Pendidikan Jejaring Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan ke Rumah Sakit Pendidikan Utama.
38. 41.Kewenangan klinis (clinical privilege) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan Rumah Sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (clinical appointment).
39. 42.Penugasan klinis (clinical appointment) adalah penugasan Direktur Rumah Sakit kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di Rumah Sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
40. 43.Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege).
41. 44.Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat f>UPN adalah Panitia Interdepartemental yang mengurus Piutang Negara yang berasal dari Instansi Pemerintah atau badan-badan yang dikuasai oleh Negara.
42. 45.Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
43. 46.Piutang Negara sementara belum dapat ditagih yang selanjutnya disebut PSBDT adalah suatu penyusunan Piutang Negara sesua1 deng-an ketentuan peraturan perundang-undangan. 4 7. Kompetisi Pemikiran Kritis Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KPKM merupakan agenda tahunan DIKTI yang mewadahi Mahasiswa dalam bidang penulisan yang berorientasi pada hasil dari pemikiran kritis Mahasiswa.
44. 48.Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis yang dilaksanakan oleh profesi medis.
45. 49.Mitra bestari (peer group) adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompentensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis.
46. 50.Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas I11elaksMalq:m administrasi perkantoran atau administrasi pelayanan guna menunjang pelaksanaan tugas- tugas pelayanan.
47. 51.Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang :tnelibatka11 unsur masyarakat.
48. 52.Satuan Pengawas Internal adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat. ~3. Dolder Progratn Pendigjlc~Il Dolcter Spesialis adalah Polcter peserta didik Spesialisasi dari Rumah Sakit Pendidikan Utama dimana Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan merupakan jejaring Rumah Sakit Pendidikan tersebut yang sedang melaksanakan praktik di Rumah Sa.kit.
49. 54.Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitasi pelayanan kesehatan.
50. 55.Infection Prevention and Control Nurse selanjutnya disingkat IPGN adalah tenaga profosional <iian praktisi dalani pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit.
51. 56.Infection Prevention and Control Link Nurse selanjutnya disingkat IPCLN adalah perawat pelaksana harian atau penghubung dengan IPCN.
52. 57.Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan oleh Oirektur ses-uai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
53. 58.Sumber Daya Manusia Rumah Sakit yang selanjutnya disebut SOM Rumah Sakit adalah semua tenaga yang bekerja di Rumah Sakit baik tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
54. 59.Bagian Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut bagian SOM adalah bagian kepegawaian di Rumah Sa.kit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. 60, Remunerasi adali::th imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/ atau pensiun yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan pegawai Rumah Sakit.
55. 61.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabUitasi medik dan a.tau pelayanan lainnya.
56. 62.Kelompok Kerja adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas Rumah Sakit dengan keanggotaan yang berasal dari unit kerja dan atau instalasi lingkup Rumah Sakit.
57. 63.Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pela.yanan, atau pengabaian kewajiban dan/ atau pelanggaran larangan oleh m~nyelenggara,
58. 64.Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
59. 65.Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat K3RS adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakan kerja dan penyakit akibat kerja di rulllall ~akit.
60. 66.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

(1)Maksud Pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan rumah sakit yang menerapkan tata kelola yang baik berdasarkan prinsip- prinsip transparansi, akuntabilitas, indenpendensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran.
(2)Tujuan Pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
1. a.meningkatkan kinerja la.ya.nan secara profesional kepada masyarakat; b, memperkuat daya saing secant berkesinambungan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efesien; serta
2. c.meningkatkan value rumah sakit dan kepercayaan masyarakat.

Pasal 3

Furtgsi Peraturan Gubernut ini adalah:

a.sebagai pedoman bagi Rumah Sakit dalam melakukan pengawasan;
b.sebagai pedoman bagi Direktur dalam mengelola dan menyusun kebijakan teknis operasional;
c.sarana menjamin efektivitas, efisiensi dan mutu layanan;
d.sarana perlindungan hukum;
e.sebagai pedoman penyelesaian konflik; dan
f.untuk memenuhi persyaratan akreditasi.

Pasal 4

Peratμran Gμbemur ini meng~μt Pri11sip-prinsip sebagai berikut:

a.Transparansi, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
b.Akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada rumah sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/ pe:rtanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
c.Responsibilitas, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat dengan perundang-undangan.
d.Independensi, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINS! SUMATERA SELATAN 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diresmikan pada tanggal 31 Mei 2021.

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Pola Tata Kelola Rumah sakit;
b.Rencana Strategis; dan
c.Standar Pelayanan Minimal;

BAB III

PERNYATAAN VISI DAN MISI RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINS! SUMATERA SELATAN 3 .1 Visi dan Misi Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana RS Khusus Mata harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat ini dan mengantisipasi perubahan dimasa yang akan datang.

Pasal 6

(1)Identitas Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Nama Rumah Sakit yaitu RSK Mata Masyarakat, yang merupakan Rumah Sakit Khusus Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
2. b.Kelas RSK Mata Masyarakat yaitu kelas B selanjutnya mengikuti perkembangan penetapan kelas rumah sakit oleh Lembaga yang berwenang;
3. c.Alamat rumah sakit adalah Jalan Kol. H Burlian KM 6 Pelembang; dan
4. d.Logo RSK Mata Masyarakat adalah Logo RSK Mata Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan.
(3)Lagu MARS RSK Mata Masyara.kat adalah Lagu MARS Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
(4)Jenis RSK Mata Masyarakat yaitu Rumah Sakit khusus.

Pasal 7

(1)Visi RSK Mata Masyarakat yaitu "Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Menjadi Salah Satu Pusat Pelayanan Kesehatan Mata Terbaik di Indonesia".
(2)Misi RSK Mata Masyarakat yaitu:
1. a.memberikan kepuasan kepada pelanggan (pasien) melalui pelayanan yang bermutu, profesional dan terjangkau;
2. b.menjalin kerja sama lintas sektor dan swasta untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kebutaan dan gangguan penglihatan;
3. c.melakukan perbaikan terus menerus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan; dan
4. d.menunjang tercapainya tujuan pendidikan profesi kedokteran dan tenaga kesehatan lainya.
(3)Misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pencapaian visi.
(4)Perubahan misi RSK Mata Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan oleh Gubemur.

Pasal 8

Motto RSK Mata Masyarakat adalah Kepuasan :Pelanggan atau (Pasien) adalah Tugas Kami.

Pasal 9

Maklumat Pelayanan RSK Mata Masyarakat yaitu" Dengan ini, kami Pimpinan dan segenap pegawai Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat berjanji akan memberikan pelayanan yang professional, bermutu dan sesuai standar pelayanan, apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku".

Pasal 10

(1)Kepala unit/kepala instalasi pelayanan mengusulkan rencana kegiatan dan anggaran serta program peningkatan mutu dan kinerja instalasi kepada pimpinan Rumah Sakit melalui pejabat diatasnya.
(2)Kepala unit/kepala instalasi pelayanan bertanggung jawab membuat pedoman pelayanan tentang pelayanan yang dikepalai.
(3)Pedoman pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal berisi tentang uraian pelayanan saat ini clan program kerja yang menguraikan pelayanan yang direncanakan, serta mengatur pengetahuan dan keterampilan staf klinis yang melakukan assesmen pasien dan kebutuhan pasien.
(4)Kepala unit/kepala instalasi pelayanan bekerja sama dengan unit-unit pelayanan yang lain pada rumah sakit, untuk menetapkan format dan isi yang seragam untuk dokumen perencanaan pelayanan.
(5)Kepala unit/kepala instalasi pelayanan menjamin adanya mekanisme aduan pelayanan pasien yang jelas demi pelayanan yang optimal kepada pasien.

Pasal 11

(1)Rumah Sakit berhak membuat peraturan tentang kerahasiaan dan informasi medis yang berlaku.
(2)Rumah Sakit wajib menyimpan rekam medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)Rekam medis dapat diberikan kepada: a, pasien ataupun pihak lain atas izin pasien secara tertulis; dan
1. b.pengadilan untuk kepentingan peradilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks272PDFHirarki

Memuat teks peraturan…