DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016

Nomor: 71
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah mengatur mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Unit pelaksana teknis badan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Susunan Organisaai, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan; Menimbang GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA SUSUNANORGANlSASI,URAIANTUGASDANFUNGSI BADANPERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN TENTANG NOMOR 7,1 TAHUN2016 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. PERATURANGUBERNURTENTANGSUSUNANORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN RUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal I

Pasal 5

Kepala Badan rnempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyeJenggarakan Pemerintahan Provinsi di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. BABJV URAIANTUGASDANFUNGSI

3.Subbidang Prasarana Wilayahdan Permukiman.

f.Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis, rnembawahi :
1. 1.Subbidang Evaluasi
2. 2.Subbidang Pengendalian dan Pelaporan; dan
3. 3.Subbidang Perencanaan Strategis.
g.Unit Pelaksana Teknis Badan,
h.KelompokJabatan Fungsional.

(2)Bagan Susunan Organisasi Bappeda adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. danWilayah
1. d.Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
  1. 1.Subbidang Pemerintahan;
  2. 2.Subbidang Kesejahteraan Sosial; dan
  3. 3.Subbidang Kesejahteraan Rakyat.
2. e.Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
  1. 1.Subbidang Infrastruktur;
  2. 2.Subbidang Pengembangan , , keuangan serta sarana dan prasarana kerja Bappeda; program/kegiatan/ anggaran, adrninistrasi/ penatausahaan rencana kegiatan pelaksanaan peJaksanaan pemantauan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :
3. a.penyusunan, pengkoordinasian dan

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan serta pelayanan administrasi, keuangan dan sumber daya di lingkungan Bappeda.

f.pe1aksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;
g.penyiapan bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubemur di bidang pembangunan;
h.penyediaan data, informasi dan laporan hasil-hasil pembangunan yang sedang atau telah dilaksanakan;
i.pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah; J. pclaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda; dan
k.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. dalam antarkerjasama antar provinsi,
d.pengkoordinasian perencanaan kabupatenjkota dalam provinsi, negeri dan luar negeri;
e.pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan
c.pengkoordinasian, pengsinergian, penyinkronisasian perencanaan pembangunan antar SKPDdalam lingkungan Pemerintah Provinsi, lembagajinstansi vertikal, kabupatenjkota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi; , ,

(1)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas : a_ melakukan koordinasi penyusunan Renstra Bappeda yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
1. b.melakukan penyiapan Renja Bappeda yang mempedomani Renstra, memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan;
2. c.melakukan koordinasi, menyinkronisasikan dan memfasilitasi penyiapan program/ kegiatan tahunan di lingkungan Bappeda;
3. d.mengisi data capaian kinerja Bappeda ke dalam aplikasi e-monev Provinsi; e_ menyusun bah an LKPJBappeda; f_ menyusun LKjIPdan Evaluasi Renja Bappeda;

Pasal 8

b.penyiapan Renstra Bappeda yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
c.penyusunan Renja Bappeda dengan berpedoman kepada Renstra Bappeda memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan;
d.penyusunan LKjlPdan Evaluasi Renja Bappeda;
e.perencanaan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya aparatur; I, penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan keprotokolan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bappeda; g_ perencanaan dan persiapan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta Musrenbangda yang cliselenggarakan Bappeda;
h.pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negaraj'daerah; 1_ penyelenggaraan urusan keuangan bappeda; dan
j.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yAng diberikan oleh pimpinan. perlengkapan kantor dan perpustakaan Bappeda;
e.melaksanakan penatausahaan dan pelaporan barang- barang inventaris;
f.menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan tentang kebutuhan pengusulan pengangkatan, kenaikan pangkat, manajemen karir, mutasi, penggajian dan kesejahteraan pegawai; kebutuhanmengeloladand. merencanakan

(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian,mempunyai tugas :
1. a.melakukan kegiatan penatausahaan surat menyurat dan administrasi perjalanan dinas;
2. b.melakukan urusan rumah tangga Bappeda;
3. c.melakukan kegiatan urusan kehumasan dan keprotokolan;
(2)Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran 8appeda;
2. b.melakukan administrasi keuangan;
3. c.menyusun RKABappeda;
4. d.melakukan penyusunan, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan serta pengujian pembayaran;
5. e.menyiapkan laporan kemajuan fisik dan keuangan kegiatan-kegiatan di lingkungan Bappeda; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
7. g.menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah lingkup Bappeda;
8. h.menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK)Bappeda;
  1. 1.melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja 8appeda untuk Kepala 8appeda;
9. j.mengelola website Bappeda; dan
10. k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi :
11. a.pengkoordinasian penyusunan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
12. b.pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan sebagai bahan Musrenbang; Pasall0 pembangunan Provinsi. untukpendanaansumber-sumbermenggaliserta Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pernbangunan mernpunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang perekonomian dan penyusunan KUA/KUPAdan PPAS/PPASP
13. k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan J.
14. g.menyelenggarakan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan kepegawaian;
15. h.merencanakan peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan pegawai;
16. i.melakukan penatausahaan pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah; sebagai bahanTeknologidanPengetahuan Musrenbang;
(1)Subbidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mempunyai tugas :
1. a.mengkoordinasikan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Sumber Daya Alarn, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. b.mengkoordinasikan rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD eli bidang Sumber Daya Alam, Ilmu

Pasal 11

Pendanaan Pembangunan; dan

1.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pembinaan teknis perencanaan mitra Bidang Perekonomian dan

k.pengkoordinasian kabupateri/ kota
c.pengkoordinasian penyusunan rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD eli Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
d.pemverifikaaian rancangan Renstra dan Renja SKPDmitra di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
e.pengkoordinasian penyusunan IKU dan PK SKPD mitra di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
f.pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
g.perigkoordinasian sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
h.pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kernenteriarr/ Lembaga di Provinsi dan Kabupaterr/ Kota di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
1. 1.pengkoordina.sian dukungan sumber-surnber pendanaan untuk perencanaan pembangunan di seluruh sektor; J. pengkoordinasian penyusunan dan penandatanganan kesepakatan KUA/KUPAdan PPAS/PPASP; Perdagangan;
b.mengkoordinasikan rancangan akhir RPJPD dan RPJMDdi bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan sebagai bahan musrenbang;
c.memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD rnitra di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
d.memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
e.mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;

(2)Subbidang Pariwisata, lndustri dan Perdagangan, mempunyai tugas :
1. a.mengkoordinasikan rancangan awal RPJPD dan RPJMD di bidang Pariwisata, Industri dan
2. c.memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. d.memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. e.mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMDdi bidang Sumber Daya Alam, I1mu Pengetahuan dan Teknologi;
5. f.mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Sumber Daya Alam, I1muPengetahuan dan Teknologi;
6. g.mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten /Kota di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. h.mengkoordi.nasikan pembinaan teknis perencanaan Kabupaterr/Kota mitra Subbidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang pernerintahan, sosial dan kesejahteraan rakyat serta mengkoordinasikan dan mensinergikan program/kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan Provinsi. danSosialKesejahteraanPemerintahan,Bidang

Pasal 12

berbagai sumber, dan

f.rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pendanaan pembangunan darie. rnenggali potensi

(3)Subbidang Pendanaan Pembangunan, mempunyai tugas :
1. a.menyusun proyeksi ekonomi makro untuk RPJPD, RPJMDdan RKPD;
2. b.menganalisis pencapaian indikator ekonomi makro untuk RPJPD, RPJMDdan RKPD;
3. c.menyusun KUA/KUPAdan PPAS/PPASP;
4. d.rnenyiapkan Nota Kesepakatan KUA/KUPA dan PPAS/PPASP;
5. f.mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
6. g.mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementeriau/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
7. h.mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan Kabupaten/Kota mitra Subbidang Pariwisata, lndustri dan Perdagangan; dan I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Kesejahteraan Sosia1dan Kesejahteraan Rakyat;
8. g.pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosia1dan Kesejahteraan Rakyat;
9. h.pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementeriarr/Lembaga di Provinsi dan Kabupaterr/Kota di bidang Pemerintahan, Kesejahteraan SosiaJ dan Kesejahteraan Rakyat;
10. i.penganaJisaan pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan pada RPJPD, RPJMD dan RKPD; J. pengkoordinasian dan pensinkronisasian program/ kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan; dan harmonisasi RTRW bidang Pemerintahan, pengkoordinasian sinergitas Daerah dan RPJMD di f. Untuk me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
11. a.pengkoordinasian penyusunan rancangan awal RPJPD, RPJMDdan RKPDdi bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
12. b.pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPDdi bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosia! dan Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan Musrenbang;
13. c.pengkoordinasian penyusunan rancangan akhir RPJPD, RPJMDdan RKPDdi bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
14. d.pemveriIikasian rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra di bidang Pernerintahan, Kesejahteraan Sosia1 dan Kesejahteraan Rakyat;
15. e.pengkoordinasian penyusunan IKUdan PK SKPD mitra di bidang Pemerintahan, Kesejahteraan SosiaJ dan Kesejahteraan Rakyat;

Pasal 13

(2)Subbidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Kesejahteraan Sosial;
(1)Subbidang Pemerintaban, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pernerintahan;
2. b.menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pernerintahan sebagai bahan Musrenbang;
3. c.menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMDdan RKPD di bidang pemerintahan;
4. d.memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Pemerintaban;
5. e.memverilikasi IKU dan PK SKPD rnitra Subbidang Pemerintaban ;
6. f.mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMDdi bidang pemerintahan;
7. g.mengkoordinasikan sinergitas dan harrnonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang pemerintahan;
8. h.mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementeriarr/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang pemerintahan;
  1. 1.melaksanakan Pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra Subbidang Pemerintaban; dan J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

k.pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kesejabteraan Rakyat; dan
1. 1.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3)Subbidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. b.menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan Musrenbang; Sosial; dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. perencanaan Kesejahteraan pembinaan teknis mitra Subbidang I. mengkoordinasikan dan mensikronisasikan program/ kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan; J. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian /Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Kesejahteraan Sosial;
3. k.melaksanakan kabupatenj'kota di bidang harmonisasisinergitas dan SKPD Provinsi
4. g.mengkoordinasikan program kegiatan Kesejahteraan Sosial;
5. h.menganalisis pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan pada RKPD,RPJMD dan RPJPD;
6. b.menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Kesejahteraan Sosial sebagai bahan Musrenbang;
7. c.menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Kesejahteraan Sosial;
8. d.mernverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Kesejahteraan Sosial;
9. e.memverifikasi lKU dan PK SKPD mitra Subbidang Kesejahteraan Sosial;
10. f.mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Kesejahteraan Sosial; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mernpunyai Iungsi :
11. a.pengkoordinasian penyusunan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

Pasal 16

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

1.melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kabupaterr/kota rnitra Subbidang Kesejahteraan Rakyat; dan

j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. di bidang harmonisasisinergitas dan SKPD Provinsi
g.mengkoordinasikan program kegiatan Kesejahteraan Rakyat;
h.mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan
c.menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Kesejahteraan Rakyat;
d.memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
e.memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
f.mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Kesejahteraan Rakyat; berbasis pengembangan wilayah, kawasan strategis, perbatasan serta cepat tumbuh Provinsi;
m.pengkoordinasian penyusunan perencanaan transportasi;
n.pengkoordinasian penyusunan keterpaduaan perencanaan program infrastruktur strategis Provinsi;
o.pengkoordinasian penyusunan perencanaaan program DAKInfrastruktur; Bidangdik. pengkoordinasian penyusunan RKPD Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
1. 1.pengkoordinasian penyusunan program infrastruktur
b.pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai bahan Musrenbang;
c.pengkoordinasian Penyusunan Rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
d.pengkoordinasian Rencana Tata Ruang WiJayah Provinsi;
e.pemverifikasian rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan WiJayah;
f.pengkoordinasian penyusunan IKU dan PK SKPD mitra Bidang lnfrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
g.pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
h.pengkoordinasian sinergitas dan harrnonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
1. 1.pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan WiJayah; J. perigkoordinasian dan perumusan konsep pengembangan wilayah yang mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan, seperti rencana tata ruang wilayah sehingga terjadi sinergi antara pemerintah provinsi dengan provinsi lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

(1)Subbidang Infrastruktur, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur;
2. b.menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur sebagai bahan Musrenbang;
3. c.menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur;
4. d.memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Infrastruktur;
5. e.memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Infrastruktur;
6. f.mengkoordinasikan sinergitas dan harrnonisasi RTRW Daerah dan RPJMDSubbidang Infrastruktur;
7. g.mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang infrastruktur; Pasa117 pencapaian akses universal sanitasi, air minum dan kawasan kumuh;
8. r.penginternalisasian program Pengembangan Pengelolaan Sistem lrigasi Partisipatif (PPSIP) ke dalam dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD,RKPD;
9. s.pengkoordinasian dan harmonisasi program pengelolaan sumber daya air;
10. t.pengkoordinasian pengendalian kebakaran hutan dan bencana alam;
11. u.pengkoordinasian penyusunan rencana aksi daerah pembangunan berbasis landscape; dan
12. v.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. road map strategiq. pengkoordinasian penyusunan
13. p.pengkoordinasian program infrastruktur melalui Kerjasama Pernerintah dan Badan Usaha (KPBU);
(2)Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
2. b.menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup sebagai bahan Musrenbang;
3. c.menyusun rancangan ak.hir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
4. d.melaksanakan koordinasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
5. e.memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
6. h.mengkoordinasikan Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang infrastruktur;
  1. 1.melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kabupaterr/kota mitra Subbidang Infrastruktur; J. menyusun RKPDBidang Infrastruktur;
7. k.menyusun keterpaduaan perencanaan program infrastruktur strategis Provinsi; I. memfasiUtasi Tim perencanaan transportasi;
8. m.menfasilitasi Tim Perencanaaan DAKInfrastruktur;
9. n.menyusun program infrastruktur strategis melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
10. o.mengkoordinasikan internalisasi Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPS!P)ke dalam dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD;
11. p.mengkoordinaslkan dan mengharmonisasikan program pengelolaan sumber daya air; dan
12. q.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, Wilayah;
  1. 1.merumuskan konsep pengembangan wiJayah yang mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan, terutama rencana tata ruang wilayah sehingga terjadi sinergi an tara Pemerintah Provinsi dengan Provinsi lainnya dan Pemerintah Kabupaterr/Kota;
13. m.menyusun RKPDBidang Pengembangan WiJayah;
14. n.menyusun program pengembangan wilayah dan kawasan strategis, perbatasan serta cepat tumbuh Provinsi;
15. o.menyusun rencana aksi daerah pembangunan berbasis landscape;
16. p.mengkoordinasikan pengendalian kebakaran hutan dan bencana a1am;dan
17. q.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. perencanaan Pengembangan melaksanakan pembinaan teknis Kabupaten/Kota mitra Subbidang Wilayah dan Lingkungan Hidup;
18. k.menyusun sinergitas dan harmonisasi RTRWDaerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan J.
19. f.memverifikasi IKU dan PK SKPD rnitra Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
20. g.mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
21. h.mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
  1. 1.mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaterr/Kota di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup; universal sanitasi, air minum dan kawasan kurnuh;
22. k.menyusun kawasan permukiman strategis provinsi; I. menfasilitasi Smart Provinsi KoridorEkononomi;
23. m.menfasilitasi pembangunan perumahan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
24. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. road map strategi pencapaian aksesJ. menyusun
(3)Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman, mempunyai tugas :
1. a.rnenyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
2. b.menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman sebagai bahan Musrenbang;
3. c.menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMDdan RKPD di bidang Prasarana Wilayahdan Perrnukiman;
4. d.memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
5. e.memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
6. f.mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
7. g.mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Prasarana Wilayahdan Permukiman;
8. h.mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan KementerianjLembaga di Provinsi dan KabupatenjKota di bidang Prasarana Wilayahdan Permukiman;
  1. 1.melaksanakan pembinaan teknis perencanaan KabupatenjKota mitra Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daJam Pasal 18, Bidang Pengendalian , Evaluasi dan Perencanaan Strategis mempunyai fungsi :
9. a.pengkoordinasian penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. b.pemverifikasian rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis;
11. c.pengkoordinasian penyusunan IKU dan PK SKPD mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis;
12. d.pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis;
13. e.pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis;
14. f.pengkoordinasian peJaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten /Kota Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis;

Pasal 19

Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pemban.gunan di bidang pengendalian, evaluasi dan perencanaan strategis, penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD/RKPD Perubahan, RKT, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan pengkoordinasian kerjasama antar daerah dan antar lembaga serta pengumpulan, pengelol.aan, penyusunan, penganalisaan data dan informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan.

s.pengelolaan e-rnonev capaian kinerja pembangunan Sumatera Selatan baik yang bersumber dana APBD maupun APBN;
t.pengevaluasian RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Kabupaten/ Kota;
u.pengkoordinasian, penghimpunan, pengelola, penyajian, dan memberikan pelayanan data informasi potensi daerah dan statistik hasil-hasil pembangunan daerah; Keterangan di bidang Laporan Gubernur(LKPJ)Pertanggungjawaban bahanr. penyiapan pengendalian, pemantauan dan evaluasi;
p.penyusunan laporan triwulanan pelaksanaan rencana pernbangunan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda dan diteruskan kepada Gubernur rnelalui Sekretaris Daerah serta Kementeriarr/Lernbaga terkait;
q.pengkoordinasian kerjasama antar daerah dan antar lembaga; pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan hasil pelaksanaan pembangunan, tahunan, rnenengah dan panjang;
o.penyelenggaraan koordinasi seluruh SKPD Provinsi serta Bappeda/SKPD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional; J. pengkoordinasian pengusulan program/kegiatan meJalui e-Musrenbangnas;
k.penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir RPJPD, RPJMD, RKPD/RKPDPeru bahan dan RKT;
1. 1.penyusunan IKU dan PK Provinsi;
m.pengeloJaan e-planning;
n.pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan Musrenbang
g.pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan Kabupaten/Kota mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis;
h.penyusunan bahan capaian kinerja pembangunan tahun berjalan dan arah kebijakan tahunan;
1. 1.pengkoordinasian hasil kesepakatan

(1)Subbidang Evaluasi, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Evaluasi;
2. b.menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Evaluasi sebagai bahan Musrenbang;
3. c.menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Evaluasi;
4. d.mernverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Evaluasi;
5. e.memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Evaluasi;
6. f.melakukan koordinasi sinergitas dan harmonisasi RTRWDaerah dan RPJMD di bidang Evaluasi;
7. g.melakukan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPDProvinsi di bidang Evaluasi;
8. h.melakukan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten /Kota di bidang Evaluasi;

Pasal 20

v.penghimpunan dan penganalisaan saran, masukan dan aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan program pembangunan strategis daerah;
w.penghimpunan dan pemfasilitasian serta peng- koordinasian dengan bidang-bidang tentang bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang akan dipergunakan dalam Musrenbang RPJPD dan Musrenbang RPJMD dan Musrenbang RKPD Provinsi dan Kabupaten /Kota;
x.penghimpunan dan pemfasilitasian serta peng- koordinasian dengan bidang-bidang terkait dengan pengelolaan data dan informasi;
y.pengembangan sistem data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
z.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2)Subbidang Pengendalian dan Pelaporan, mempunyai tugas:
1. a.menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pengendalian dan Pelaporan sebagai bahan Musrenbang;
2. b.menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMDdan RKPD di bidang Pengendalian dan Pelaporan;
3. c.mernverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Pengendalian dan Pelaporan;
4. d.memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Pengendalian dan Pelaporan; perencanaan pembangunan tahunan, menengah dan panjang;
5. m.melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, menengah dan panjang;
6. n.melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, menengah dan panjang;
7. o.melakukan koordinasi seluruh SKPD Provinsi serta Bappeda/SKPD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pengendaJian, pemantauan dan evaluasi;
8. p.melakukan evaluasi RPJPD, RPJMD, RKPDdan APBD Kabupaten/ Kota; dan
9. q.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. penyusunanterhadap
  1. 1.melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra Subbidang Evaluasi;
10. j.melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD/instansi periode sebelumnya.
11. k.menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di bidang pembangunan;
12. l.melakukan evaluasi disampaikan kepada Kepala Badan dan diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta Kementerian/ Lembaga terkait; J. melakukan pengendalian terhadap penyusunan perencanaan pembangunan tahunan, menengah dan panjang;
13. k.melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, menengah dan panjang;
  1. 1.melakukan pengendalian terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, menengah dan panjang;
14. m.menyusun laporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan dan diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta Kementerian/Lembaga terkait;
15. n.mengkoordinasikan kerjasama antar daerah dan antar lembaga; penyusunan laporan triwulanan rencana pembangunan untukpelaksanaan
16. e.melakukan koordinasi sinergitas dan harmonisasi RTRWDaerah dan RPJMDdi bidang Pengendalian dan Pelaporan;
17. f.melakukan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Pengendalian dan Pelaporan;
18. g.melakukan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaterr/Kota di bidang Pengendalian dan Pelaporan;
19. h.melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota rnitra Subbidang Pengendalian dan Pelaporan;
  1. 1.melakukan
(3)Subbidang Perencanaan Strategis, mempunyai tugas :
1. a.menghimpun dan mernfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang ten tang bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang akan dipergunakan dalam Musrenbangda RPJPD, Musrenbangda RPJMD dan Musrenbangda RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. b.mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan;
3. c.melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi kepada pengambil kebijakan berupa penyampaian bahan rekornendasi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasll analisis pembangunan;
4. d.melaksanakan penyusunan kebutuhan data dan informasi pembangunan daerah;
5. e.melaksanakan pengolahan, pemutakhiran dan analisa data dan spasial dan non-spasial pembangunan daerah;
6. f.menyiapkan bahan verifikasi, pemuktahiran, analisis dan pengolahan data hasil pelaksanaan rencana pembangunan;
7. g.menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara statistik hasil-hasil pembangunan;
8. h.menyusun bahan capaian kinerja pembangunan tahun berjalan dan arah kebijakan tahunan; I. melakukan koordinasi terhadap hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaterr/Kota, Provinsi dan Nasional; J. melakukan koordinasi pengusulan programjkegiatan melalui e-Musrenbangnas;
9. k.menyusun rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir RPJPD, RPJMD, RKPDjRKPD Perubahan dan RKT;
10. o.mengelola e-monev capaian kinerja pembangunan Sumatera Selatan baik yang bersumber dana APBD maupun APBN;dan
11. p.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bappeda sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
(2)KelompokJabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BABVI KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL Pasal 23
(1)UPTB dibenruk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional danl atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaterr/kota.
(2)UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 22

(1)Pada Bappeda dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTBakan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur. BABV UNITPELAKSANATEKNISBADAN Pasa121 I. menyusun IKUdan PK Provinsi;
1. m.mengelola e-planning; dan
2. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)KepalaBadan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
(2)Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
(3)Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1)dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(4)Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon I1.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon Ill.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas. BABVIII KEPEGAWAIAN Pasal 25
(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan dan pirnpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Bappeda menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara SKPDserta instansi lainnya.
(2)Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
(3)Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalarn Iingkungan Bappeda bertanggung jawab kepada atasannya rnasing- masing secara berjenjang.
(4)Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya, BABVU TATAKERJA

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…