DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 11 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perkebunan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Keuangan, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang proteksi tanaman perkebunan, dan di bidang pengawasan dan sertifi.kasi benih tanaman perkebunan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Togas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1·anun 2Dlo Nomor ·114, 'lam'oanan 'Lem'oarau 'i�e::ga.ia Republik Indonesia Nomor 5887);
3.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
6.Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 53); MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINA$ DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINS! SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Dinas Perkebunan adalah Dinas
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perkebunan.
7.Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
8.Togas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara Iangsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9.Togas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 2 (dua) UPTD di Lingkungan Dinas Perkebunan.
(2)UPI'D sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
1. a.UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, Kelas A; dan
2. b.UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan, Kelas A.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

(1)UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 2) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang proteksi tanaman perkebunan, dan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Kelas A, terdiri dari
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan;
4. d.Seksi Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan; dan
5. e.Kelompok Jabatan FungsionaJ.
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan adalah sebagaimana tercantum daJam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
(1)Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tana.man Perkebunan Kelas A, terdiri dari:
1. a.KepaJa UPTD; b . Subbagian Tata Usaha;
2. c.~;:;eKSJ'1-engawasan•Muru han!'erelrarauoc·1ii-11;
3. d.Seksi Sertifikasi Benih; dan
4. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tana.man Perkebunan adaJah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan proteksi perlindungan tanaman perkebunan, penyediaan sarana atau bahan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan, pengamatan dan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan serta pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

a.penyusunan rencana kerja dan anggaran;
b.pengkoordinasian dan pengendalian internal pelaksanaan tugas dan fungsi;
c.pelaksanaan bimbingan teknis perlindungan perkebunan;
d.penyusunan bahan-bahan petunjuk teknis operasional perlindungan tanaman perkebunan;
e.pengkajian telaahan pelaksana; f . pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
g.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h.pelaksanaan penetapan rekomendasi teknis pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penanganan dampak perubahan iklim;
1. 1.perencanaan operasional proteksi tanaman perkebunan; J. perribagian tugas ·kepacia Repala Su'o'oag'1an, Kepala �e'Ksi dan Pelaksana serta Fungsional;
k.pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas

a.melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
b.melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
c.melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
d.melakukan pengelolaan tata usaha meliputi naskah dinas, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan;
e.melakukan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; f . melakukan koordinasi dengan instansi /unit kerja terkait; g . merencanakan program dan kegiatan UPTD;
h.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
1. 1.melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1)Seksi Teknologi mempunyai tugas Pasal 10 Proteksi Tanaman Perkebunan,
1. a.melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
2. b.melakukan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi perlindungan tanaman perkebunan;
3. c.melakukan penyediaan, perbanyakan dan penyebaran sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan berupa agens hayati dan pestisida nabati;
4. d.melakukan pengembangan teknologi perlindungan organisme pengganggu tanaman perkebunan;
5. e.melakukan pengujian agens hayati dan keefektifan pestisida nabati;
6. f.melakukan inventarisasi, eksplorasi agens pengendali hayati dan pembuatan koleksi organisme pengganggu tanaman perkebunan;
7. g.melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan teknologi perlindungan perkebunan;
8. h.melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
  1. 1.merencanakan program dan kegiatan UPTD; J. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
9. k.melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan I. melaksanakan tu,gas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan, mempunyai tugas
1. a.melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
2. b.melakukan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan;
3. c.melakukan identifikasi, pengamatan, peramalan, taksasi serangan organisme pengganggu tanaman perkebunan dan dampak perubahan iklim;
4. d.melakukan pemetaan organisme pengganggu tanaman perkebunan;
5. e.melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan/penanganan dampak perubahan iklim;
6. f.melakukan bimbingan dan pendampingan teknis kegiatan perlindungan perkebunan melalui Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu;
7. g.melakukan penguatan sistem pelaporan pengganggu tanaman dan diseminasi perlindungan perkebunan; organisme informasi
8. h.melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan perkebunan;
  1. 1.melakukan koordinasi dengan instansi terkait; J. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
9. k.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana; I. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
10. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh p1mpman.

Pasal 11

Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mernberikan bimbingan teknis, pengawasan dan sertifikasi benih dalam rangka penyiapan benih bermutu sesuai dengan standar mutu benih yang ada.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 11 Kepala UPTD, mempunyai fungsi: a . penyusunan rencana kerja dan anggaran;

b.pengkoordinasian dan pengendalian internal pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
c.pelaksanaan bimbingan teknis;
d.penyusunan bahan-bahan petunjuk teknis operasional;
e.pengkajian telaahan pelaksana; f . pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
g.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h.pelaksanaan penetapan rekomendasi teknis;
1. 1.perencanaan operasional pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan; J. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
k.pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut:

a.melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
b.melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
c.melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
d.melakukan pengelolaan tata usaha meliputi naskah dinas, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan;
e.melakukan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; f . melakukan koordinasi dengan instansi /unit kerja terkait;
g.merencanakan program dan kegiatan UPTD;
h.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
1. 1.melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…