DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi pokok dalam peraturan ini antara lain : Pengelolaan SDM BLUD ,Ketentuan Lain-lain ,Ketentuan peralihan ,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratoriurn Mengingat Sumatera Selatan;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. 3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. 4.Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia Tahun Nomor 1 Tahun 2004 Negara (Lembaran Negara 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
4. 5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. 6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaroinan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. 7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar�n Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jami.nan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5740)�
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Pe1janjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tan1bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. 14.Peraturan Menteri Dalan1 N,::_� eri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Ind6nesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. 15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. 16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Be1ita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
16. 17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Ba.dan Layanan Vmum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. 19.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14); M.enetapkan
19. 20.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
20. 21.Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedornan Pola Pengeloiaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49);
21. 22.Peraturan Gubernur Nornor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkur,gan Pemerintah Provinsi Sumat�ra Selatan (Serita Daerah Pr·ovLT'lsi Su_rnatera Se1atan Tahun 2014 Nemer 9);
22. 23.Peraturan Gubemur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembenttikan, Uraian Togas do.J1 Fungsi Unit Pe!o.ksar10. Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Ling..l<unga..'l Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Sela.tan Tahun 2018 Nomor 4); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTAI-i"G PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAI(SANA TEICNIS Dfl'.fAS LABORATORfUiVI Lil'.fGKUNCA.N DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINS! SUMATER'\ SELAT,A.N.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan dalarn:

a.mewujudkan pelayanan prima; dan
b.memenuhi kebutuhan SDM BLUD pada Laboratorium Lingkungan yang berkualitas dan profesional. BAB 11 PENGELOLMN SDM BLUD

Pasal 3

(1)Pengelolaan SDM BLUD pada Laboratorium Lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi, praktek bisnis yang sehat, kemampuan BLUD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)SDM BLUD, dapat terdiri atas:··,
1. a.Pejabat Pengelola; dan/atau b.. Pegawai.
(3)Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
(4)Pegawru BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertanggung jawab menyeienggarakan kegiatan untuk mendulrung kinerja BLUD.
(5)Pejabat Pengelola BLVD dan/atau Pegawai BLUD, dapat berasal dari unsur sebagai berikut:
1. a.Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan/atau
2. b.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(6)BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari Tenaga Profesional lainnya.
(7)Pengangkatan Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), di.sesuaikan dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, serta berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
(8)Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dipekerjakan secara kontrak dan/atau secara tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Pcngadaan Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat l8l, dilaksanakan berdasarkan pada jumlah dan/atau komposisi yang telah disctujui olch PPKD scsuai dcngan kctcntuan pcraturan perundang-undangan. Pa:;ai 4
(1)Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional, dapat diangkat uotuk masa jabalan paling lama ' 5 (Lima} tahun dan dapai:. diangkat kembali uni:.uk 1 (satu) kali periode masa jabatan berik-utnya sesuai dengan ketentuan pcratu:ra..ri peru.ndang-undangan.
(2)Penganglcatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya sebagairnana dimaksud pada ayat (I), yaitu paling tinggi berusia 60 (enarn puluh) tahun.

Pasal 5

(1)Pengangkat:an dan/atau penempatan SDM BLUD pada Laboratorium Lingkungan, dilaksanakan ·berdasaikan kompetensi dan/atau praktek bisnis yang sehat sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kompetensi scba.gaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalarnan, dedikasi, dan/ai:au sikap perilaku yang diperlukan dalarn pelaksanaan tugas.

Pasal 6

( 1 ) Pengelolaan SOM BLUD yang bcrasal dari unsur ASN, dilaksanakan sesuai dengan ket•�nluan peraturan perundang-undangan di bidang A.SN serta ketentua.n peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

(2)Pengelolaan SDM BLUD yang bcrasal dari unsur Tenaga Profesional, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di biciang BLUD sena ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
(1)SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional, terdiri atas:
1. a.Tenaga Profesional Kontrak; dan/atau
2. b.Tenaga Profesional Tetap.
(2)Tenaga Profesional Kontrak sebagain1ana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pejabat Pengeiola BLUD dan/atau Pegawai BLUD yang dipekerjakan secara kontrak, bekerja dalam jangka waktu tertentu, dw/ atau dapat diiakukan perpanjangan /pemba:ruan apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tenaga Profesional Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( i ) huruf b, yaitu Pejabat Pengeioia BLUD dan/atau Pegawai BLUD yang · dipekerjakan secara tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Tenaga Profesional Kontrak sebagaimana dirnaksud pada ayat ( i ) huruf a dapat dipekerjakan menjadi Tenaga Profesional Tetap sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila diperiukan oleh BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Persyaratan untuk dapat dipekerjakan menjadi Tenaga Profesional Tetap, terdiri at.as:
1. a.iulus seieksi;
2. b.forrnasi memungkinkan;
3. c.mempunyai kinerja yang baik; dan/ atau
4. d.persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional tidak dapat diiakukan penerimaan/pengangkatan menjadi PNS secara langsung/otomatis, kecuali melalui proses penerimaan/pengangkatan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan/pengangkatan SOM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional, ditetapkan oieh Kepaia Laboratorium Lingkungan seiaku Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - 1 0 -

Pasal 8

( 1 ) DaJam rangka penerimaanipengangkatan SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional, dapat disusun perencanaan kebutuhan SDM BLUD berdasarkan analisis kebutuhan, yang terdiri atas jumlah, jcnis, kualifikasi, dan/arau kemampuan pemo1ayaan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundan g -undangan.

(2)Laboratorium Lingkungan selaku BLUD daiam rangka penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), <.iapal rnelakukan koor·dinasi tlengan Dinas, PPKD, dan/atau instansi/perangkat d�erah terkait sesuai dengan \ kelenluan peraluran perundang-un<.iangan.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), disampaikan kepada Gubernur rneialui Kepaia Dinas.
(4)Dalam rangka melaksanakan proses tindak lanjut terhadap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Gubernur dapat dibanlu oleh PPKD dan/atau instansi/ perangkal daerah terkait.
(5)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan proses verifikasi dan/atau penilaian sebagai bahan i;iP.c1imba n1i!f!n dalarn ran!i!.,ka i;iemberi an Qersetuiuan.
(6)Daiam rangka membantu proses tindak ianjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dapat dibentuk tim sesuru dengan ketentuan peraturan perunda11g-undangan.

Pasal 9

( 1 ) Penerimaan/pengangkatan SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesionai, diiaksanakan meialui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(2)Dalam rangka membantu pelaksanaan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (J), dapat dibentuk tim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Peserta seleksi yang telah lulus dari proses seieksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( ] ), dapat ditetapkan menjadi Tenaga Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - 1 1 -

Pasal 10

(1)Hubungan kerja antara Laborl:itoriurn Lingkungan seiaku BLUD dengan Tenaga Profesional dapat dilaksanakan dalam bentuk perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perjanjian sebagaimana climaksud pada ayat (1), dibuat atas dasar:
1. a.kesepakatan para pihak;
2. b.adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
3. c.kernampuan dan kecakapan rnelakukan perbuatan hukum; \
4. d.pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan. dan hukum; dan/atau
5. e.dasar lainnya sesuai dengan ket.entuan peracuran perundang-undangan.
(3)Perjanjian sebagaimana diroaksud pada ayat ( l ) dan ayat
(2), dilakukan secara tertulis dan ditanda tangani oleh Kepala Laboralorium Lingkungan selaku Pemimpin BLVD dan/atau pejabat yang berwenang lainnya dengan Tenaga Pro1es"iona) scsuru ctengan ·i<etenruan peratcrn:cn ·percrrrci,mg undangan.
(4)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rnemuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. a.identitas pemberi pekerjaan;
2. b.identitas Tenaga Profesional yang diberi pekerjaan;
3. c.lingkup kerja;
4. d.sifat hubungan kerja;
5. e.jangka waktu;
6. f.hak, kcwajiban, dan/atau tanggung jawab masing- masing pihak;
7. g.pengakhiran hubungan kei:ia;
8. h.sanksi;
9. i.penyelesaian perselisihan/tuntuLan hukum; J. addendum; dan/atau
10. k.kelentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Jangka waktu hubungan kerja untuk Tenaga Profesional Kontrak ditetapkan maksimai l {saLu) tahun dan tiapal dilakukan perpanjangan/pembaruan sesuai dengan ketentua11 peraturan perundang-undangan.
(2)Jangka waktu hubungan kerja untuk Tenaga Profesional Te·tap ditet.apkan berdasarkar1 batas usia yait"J maksimal 56 (lima puluh enam) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-vnrlAngAn.
(3)Tenaga Profesional Tetap yang telah melebihi batas us1a maksimal dapat dipekerjakan sebagai Tenaga Profesional Kontrak apabila diperlukan '\sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Tenaga Profesional Tetap yang telah melebihi batas usia maksimal dan tidak dipekerjakan kembali, dapat diberikan penghargaan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. {5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan kepada SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional, ditetapka,, oleh Kepala Laboratorium Lingkungan sdaku Pemimpin BLVD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang--undangan.

Pasal 12

(1)Dalam rangka pengelolaan SDM BLVD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional, dapat diberikan hak dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peratura.n perundang undangan.
(2)Hal{ SD1'.1 BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.gaji;
2. b.cuti;
3. c.jaminan sosial;
4. d.kesejahteraan; dan/atau
5. e.hak Ja.innya sesuaj dengan ketentuan peraturan perundang-undanga.n.
(3)Kewajiban SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional sebaga.imana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.setia dan taat pada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik lndonesia, dan pemerintah yang sah;
2. b.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. c.mclaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat yang bcrwenang;
4. d.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. f.mcnunjukkan intcgritas dan kctcladanar1 dalan1 sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar;
7. g.menyimpan rahasia dan hanya dapat mengemukakan rahasia sesuai dengan kettmt11F1n pemturR.n r�runrlRng undangan; h . bersedia dilakukan penempatan/mutasi sesuai perintah pejabat yang berwenang; d<111/atau
  1. 1.kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hak dan/atau kewajiban SOM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayaL (3), dilaksanakan dcngan memperhatikan kemampuan BLUD serta tidak bolch bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mcngenai hak dan/atau kewajiban ditetapkan oleh Kepala Laboratorium Lingkungan selaku Pemimpin BLUD sesu�i dengan ketentuan peratura.n perundang-undangan.

Pasal 13

(1)SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional dapat diberikan gaji berdasarkan standar upah minimum dan/atau standar lainnya scsuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan.
(2)SOM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional dapat diberikan tambahan penghasil:m/ remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pembeda.n gaji dan/atau tambahan penghasi!an/ remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), dilaksanakan dengan memperhacikan keroampuan BLUD serta tidak boleh bertentangan dt:ngan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 14

(1)SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional dapat dilakukan pembinaan dan/atau pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- unda..ngan.
(2)Pembinaan SDM. BLUD yang berasai dari unsur Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanaka.11 secara bei: j enjang oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)P 0 mb 0 -hen•;,,,,-, SDM BLUD y��~ i-.�,·�s� 1 d---1· --�s"- "'��"g"V 4 .... ·"-· .&. ll,,&,._..o • UJ..J,5 U\,.,.tU. tAl. (...1..1. ......_.._._ .......l J. V.O.•U 4'..._ Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksa..r1akan dengan alasan sebagai berikut:
1. a.mengundurkan diri;
2. b.jangka waktu hubungan kerja dan/atau baras usia telah melampaui waktu/habis;
3. c.meninggal dunia;
4. d.melanggar perjanjian danJ-atau ketentuan yang berlaku;
5. e.melakukan tindak pidana; f . tidak masuk kerja selama paling sedikit 46 (empat puluh enam) hari kerja secara akumulatif dalam 1 (satu) ta11un;
6. g.berhalangan tetap sthingga Li<.iak dapaL mdaksanakan tugas;
7. h.penyederhar1aan orga..,.isasi;
  1. 1.melanggar norma kesusilaan, ketertiban, dan/atau ketentuaI1 perati..lran perundang-undangan;
8. j.pencabutan status BLUD dan/atau pembubaran organisasi; dan /at.au
9. k.alasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan/atau pemberhentian SDM BLUD ya.,g berasal dari unsur Tenaga Profesional, ditetapkan oleh Kepala Laboratorium Lingkungan se1akt1 PerrJ.Inpin BLUD sesuai deng�11 ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…