DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA dan SMK di Provini Sumatera Selatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru, Pengawasan dan Pelaporan dalam pelaksanaannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu melakukan pengaturan mengenai Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sun1atera Selatan.

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonei;ia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lerobaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Noroor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembarsn Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyele.nggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
11.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Permendikbud Nomor 36 Tahun 2018 kerangka dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
14.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar lsi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
15.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kcbudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
16.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 956);
17.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nonor 2117);
18.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591);
19.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 8); MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINS! SUMATERA SELATAN.

BAB II

TATA CARA PPDB

Pasal 3

(1)Persyaratan calon peserta PPDB meliputi:
1. a.berusia maksimal 21 (dua pU:uh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
2. b.memiliki ijazah/surat tanda kelulusan atau raport kelas IX SMP/MTs atau sederajat;
3. c.memiliki prestasi akademik maupun non akademik tertentu;dan
4. d.memiliki rata-rata nilai raport yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh sekolah yang dituju.
(2)Khusus untuk SMA Negeri Sumatera Selatan Palembang calon PPDB berasal dari kelas IX SMP/MTs yang berprestasi dari keluarga yang kurang mampu.

Pasal 4

(1)Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
(2)Persyaratan prestasi akademik maupun non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan piagam atau surat keterangan dari sekolah asal atau instansi terkait, meliputi peringkat umum 1, 2, atau 3 di sekolah asal, peraih peringkat 1, 2, atau 3 pada lomba olimpiade sains, olahraga, MTQ, tingkat provinsi atau peraih medali perunggu, perak, atau emas tingkat nasional; atau hafiz Alqur'an minimal 5 juz.
(3)Persyaratan rata-rata nilai raport sebagaimana dimaksud daJam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan r a t a -rata beberapa nilai pelajaran tertentu semester l s.d semester 5. PasaJ 5 Calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Sekolah dikecualikan dari
1. a.syarat usia sebagai_mana dimaksud dalam Pasal 3;
2. b.ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 3 sampai dengarr PasaJ 4. PasaJ 6
(1)Persyaratan caJon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas X yang berasaJ dari sekolah luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam PasaJ 3, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur JenderaJ yang menangani bidang pendidikan menengah.
(2)Selain memenuhi ketentuan sebagai.mana dimaksud pada ayat (1) bagi peserta didik Warga Negara Asing wajib singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jaJur sebagai berikut:
1. a.zonasi;
2. b.afirmasi;
3. c.pcrpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
4. d.prestasi.
(2)JaJur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paJing sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
(3)Jalur atirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima betas persen) dari daya tampung sekolah.
(4)Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
(5)Dalam ha! masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d.

Pasal 8

Dalam rangka menyalurkan prestasi, minat, bakat dan kemampuan CPDB, Penerimaan Calon PPDB pada Sekolah Berasrama dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Khusus dapat dilakukan melalui Jalur Prestas.i yaitu melalui PMPA, dan/atau melalui Test Potensi Akademi k /seleksi tertulis.

Pasal 9

(1)Khusus bagi sekolah berasrama dan sekolah penyelenggara program pendidikan khusus, PPDB dapat dilaksanakan melalui jalur PMPA dan TPA.
(2)Khusus bagi SMA Negeri Sumatera Selatan Palembang, PPDB hanya dilaksanakan melalui jalur TPA dari siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
(3)Jalur PMPA sebagaimana climaksud pada ayat (1) maksimal 10 % (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah dengan ketentuan a . merupakan peserta didik yang berasal dari SMP/MTs yang mendapat undangan;
1. b.memiliki prestasi akademik peringkat umum 1, peringkat 2, atau peringkat 3 dari sekolah asal; dan
2. c.memiliki prestasi non akademik : peringkat 1, peringkat 2, atau peringkat 3 lomba olimpiade sains/olahraga /MTQ tingkat provinsi, peraih medali perunggu/perak emas tingkat nasional atau hafiz Alqur'an minimal 5 juz.
(4)Jalur TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan daya tampung yang tersedia pada masing-masing sekolah dengau ketentuan
1. a.merupakan peserta didik SMP/MTs kelas IX pada tahun pelaksanaan PPDB atau luJusan SMP/MTs pada tahun sebelumnya; dan
2. b.memiliki rata-rata nilai raport SMP/MTs semester l s.d. semester 5 sesuai dengan yang ditentukan SMA yang dituju.

Pasal 10

(1)CPDB berasal dari SMP/MTs dari :,eluruh wilayah Negara Republik Indonesia maupun pindahan dari luar negeri.
(2)CPDB hanya diperbolehkan mendaftar masing-masing pada 1 (satu) SMA/SMK yang dituju yang pelaksanaan PPDB dilakukan secara serentak. Pasal 1 1 Ketentuan mengenai jalur PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikecualikan untuk :
1. a.sekolah yang diselenggarakan oleh n\asyarakat; b . SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
2. c.sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; d . sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
3. e.sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Pasal 12

(1)Pelaksanaan PPDB dilakukan secara serentak pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Sumatera Selatan dimulai paling lambat minggu pertama bulan Mei.
(2)Khusus bagi SMA berasrama dan SMA penyelenggara program pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pelaksanaan PPDB dapat dilakukan lebih awal.
(3)Penetapan jadwal pelaksanaan kegiatan PPDB ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 13

(1)Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimulai dari tahap :
1. a.publikasi pengumuman melalui media masa, website, jejaring sosial, atau sosialisasi ke SMP/MTs;
2. b.pendaftaran dan verifikasi data;
3. c.seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
4. d.pengumuman kelulusan calon peserta didik baru; dan
5. e.daftar ulang.
(2)Pengumuman pendaftaran CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paJing sedikit memuat informasi sebagai berikut:
1. a.persyaratan CPDB sesuai dengan jenjangnya;
2. b.tanggal pendaftaran;
3. c.jalur penda:ftaran yang terdiri dari jalur PMPA dan jalur Tes Potensi Akademik (TPA);
4. d.jumlah daya tampung yang tersed,a patla ke\a� X SM.h sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
5. e.tanggal pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
(3)Pengumuman kelulusan CPDB melalui jalur PMPA dilaksanakan setelah seleksi berkas dan perankingan dengan jumlah yang akan diterima sebanyak 10% dari kuota.
(4)Pengumuman kelulusan CPDB melalui jalur TPA dilaksanakan secara transparan setelah pelaksanaan TPA.
(5)Proses pengolahan nilai kelulusan jalur TPA merupakan gabungan dari rata-rata nilai raport dan jumlah nilai TPA.
(6)Penetapan kelulusan CPDB ditandatangani oleh Kepata Sekolah dan Kepala Bidang SMA dan/atau Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan.
(7)Bagi calon peserta didik yang dinyatakan tutus wajib metakukan daftar ulang.

Pasal 14

(1)PPDB ditaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
(2)Dalam hat tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).
(3)TPA dilaksanakan dengan sistem Computer Based Test.

Pasal 15

(1)Setiap sekolah wajib menginformasikan daya tampung CPDB.
(2)Daya tampung CPDB harus sesuai dengan jumlah rombel yang akan lulus pada tahun pelajaran yang sedang berlangsung dan jumlah ruang bel8.Jar yang tersedia.
(3)Sekolah dilarang menerima CPDB melebihi jumlah rombel yang akan lulus dan/atau melebi ,i jumlah kelas yang tersedia.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…