DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Maret 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : perubahan atas peraturan gubernur nomor 78 tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi sumatera selatan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa denganlPeraturan Gubemur Nomor 7 8 Tahun 2016 tentang Sus ± an Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penan an Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinJi Sumatera Selatan, telah ditetapkan Susunan Orgkisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Dinas Penanalnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi umatera Selatan;
b.bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pada Dinas Penanainan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Jr1u dilakukan perubahan terhadap tugas I Bidang dan Seksi;
c.bahwa berdas4rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf I dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur te�ang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 78 T4hun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas ldan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Te�adu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahfn 1945;
2.Undang-Undayg Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan j Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahati Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); I I I--- '
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman M cidal (Lembaran Negara Republik Indonesia l Tahun 2007 r omor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo � esia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan j Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah4n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap1 kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 , 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-1ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan PenJerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daefah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind◊resia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang I Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negka Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambaha t h Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Men,eri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedo�b Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanah Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kot'a (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
7.Peraturan Menferi Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyel�nggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Beritaj Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); I
8.Peraturan Da t rah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan an Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Sela an (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun f016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peratuyan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemb�ntukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Suma't:era Selatan (Lembaran Daerah Provinsi • Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
9.Peraturan Guqemur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Org�sasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman M6dal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (Berital Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 78; MEMUTUSKAN PERUBAHAN ATAf PERATURAN GUBERNUR NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FU�GSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERP 1 DU SATU PINTU PROVINS! SUMATERA SELATAN. Pasal I Beberapa ketentuarn dalam Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentJg Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi Dinas Penabaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sdmatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan j Tahun 2016 Nomor 78) pada BAB IV, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pas� 10 setelah huruf f ditambah huruf g dan huruf h baru, jhuruf g lama menjadi huruf i, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: l

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidant Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Sistem Informali Penanaman Modal mempunyai tugas:

a.pengkajian, I penyusunan dan pengusulan rencana umum, rensana strategis dan rencana pengembangan penanamanjmodal di daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
b.pengkajian, Ipenyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan p�nanaman modal di daerah;
c.pengembanJan potensi dan peluang penanaman modal di daerah j dengan memberdayakan badan usaha melalui pen r aman modal antara lain meningkatkan kemitraan /Jan daya saing penanaman modal di daerah;
d.pela.ksana j verifi.kasi/validasi dan pengolahan data perizinan J non perizinan penanaman modal;
e.pela.ksana analisa dan evaluasi data perizinan dan . . I dalnon penzman penanaman mo ;
f.pelaksanaaA pembangunan dan pengembangan serta pengelolaa� sistem informasi penanaman modal; l
g.pengidentififasian dan penyusunan peta potensi investasi dabrah menurut profil, sektor dan wilayah;
h.penyusun, peta peluang investasi daerah provinsi berdasark j sektor dan wilayah; dan
1. 1.pelaksana8.Ijl tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinb.
2. 2.Ketentuan Pasl 11 ayat (1) huruf e diubah, setelah huruf e ditambah huhu f baru, huruf f lama menjadi huruf g I baru, dan ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 11 ayat

(1)dan ayat (2) i erbunyi sebagai berikut: I

Pasal 11

( 1 ) Seksi Pere �rn aan dan Deregulasi Penanaman Modal, mempunyru tugas

a.melakuJan pengumpulan data rencana umum, rencanal strategis dan rencana pengembangan penanryan modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah; •
b.melaku� analisis rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman I modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah J t
c.melakuKan penyusunan rencana umum, rencana strategis � l dan rencana pengembangan penanaman modal i daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
d.melaku� perencanaan, pengkajian dan penelitian :::tt' gan poten,i dan peluang penanaman
e.melaksanakan pengkajian, penyusunan dan ! pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal ·t"""' l f. m,nfel= dan molaksanakan id,ntifika,i potensi peluang ·nvestasi daerah menurut profil sektor dan komodid unggulan kabupaten/kota; dan
g.melaksabakan tugas kedinasan lainnya yang diberikab oleh pimpinan.

(2)Seksi Pentolahan Data dan Sistem Informasi PenanamanlModal, mempunyai tugas :
1. a.melaku�an verifikasi/validasi data penzman dan non pe � an penanaman modal;
2. b.melakukan pengolahan data dan pelaporan perizin81 dan non perizinan penanaman modal;
3. c.melaku�an analisa perkembangan data perizinan dan non!perizinan penanaman modal;
4. d.melakuk !an pengelolaan pada sistem potensi dan peluang jnvestasi daerah provinsi;
5. e.melakukkn pembangunan dan pengembangan sistem ulrormasi penanaman modal; f . melakuk?an pemeliharaan sistem informasi dan jaringan ! penanaman modal; dan
6. g.melaksa.hakan tugas kedinasan lainnya yang diberikaii oleh piropinan.
  1. 3.Judul Bagjan 4eempat diubah sehingga Bagjan Keempat Pasal 1 2 berbunyi sebagai berikut: I Bagjan Keempat Bid r g Promosi Penanaman Modal

Pasal 12

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan promosi, melaksanakan �an menyiapkan sarana prasarana promosi i penanaman modal.

4.Ketentuan Pasdi 13 huruf f, huruf k dan huruf o dihapus, setelah huruf J ditambah huruf aa baru, huruf aa lama menjadi huruf bb, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 3 Untuk melaksab.akan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, BidJg Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi: I

a.pelaksanaarl penyusunan program promosi; i J - 6 -
b.penyusunani kebijakan/strategi promosi penanaman modal di �aerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah; I
c.penyusunan pedoman penyediaan materi dan bahan . I d" . promos1 sertla me 1a promos,;
d.penyusunJ dan pengembangan kebijakan/strategi promosi pen'3.naman modal lingkup daerah;
e.penyusunarl rencana penanaman modal meliputi tujuan, sask-an, program clan prioritas clan strategi promosi dalLn rangka kebijakan penanaman modal;
f.dihapus; l
g.penyusun i dan pengidentifikasian potensi peluang pasar dalam dan luar negeri;
h.penyusunad program publikasi dalam clan luar negeri;
1. 1.perencana4 kegiatan promosi penanaman modal di dalam clan luar negeri; J. penyusunari program pameran dalam dan luar negeri; '
k.dihapus; J I. penyusun , rencana pertemuan/rapat bisnis dalam dan luar neferi;
m.penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi;
n.penyiapan bahan penyusunan kebijakan dalam menyelengg akan pameran dan publikasi penanaman modal;
o.dihapus;
p.penyiapan bahan kebijakan sistem informasi penanaman modal;
q.pengumpulk data promosi, kebijakan/strategi promosi pJnanaman modal di daerah berdasarkan sektor usahh dan wilayah;
r.pengumpuldn dan pengelolaan bahan promosi sebagai data informlsi promosi;
s.pelaksanaab pembinaan pegawai pada Bidang promosi penanam1 modal; penyusunair dan penyempurnaan pedoman dan pelaksanaan informasi promosi; t.
u.pelaksanaJ fasilitasi, dukungan, penyediaan dan penyiapan �ateri untuk pelaksanaan pameran;
v.penyelenggaraan kegiatan pameran, misi investasi dan promosi la.i.i'lnya baik dalam maupun luar negeri dan mengkordinasikan pelaksanaannya dengan pihak pihak terkait;
w.pelaksanaan program publikasi dalam dan luar negeri;
x.pelaksana� pelaksana monitoring dan publikasi, promosi penanaman modal; evaluasi hasil dan pameran
y.pelaksanaa!f monitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaai} kegiatan bahan promosi penanaman modal• I • z . penyusunan laporan hasil sarana dan prasarana promosi penanaman modal; aa. penyiapan pahan promosi penanaman modal/potensi peluang inJestasi daerah dalam bentuk media cetak, elektronik dan media luar ruang; dan bb. melaksan f tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpill! .
o.·fi.etentuan ?aJu ). 4 Pasal 14 ayat ( ayat \).'J 'rrorco 'n m'rravm:1, ) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

wcrrngga

(1)Seksi Pen embangan Promosi Penanaman Modal, ' mempunyai tugas
1. a.menyusun rencana pertemuan/rapat bisnis dalam dan luar negeri;
2. b.melaksanakan penyusunan program kegiatan pada lingkup Seksi Pengembangan Promosi Penanaman i Modal; I
3. c.melakutan penyusunan kebijakan/ strategi promosil penanaman modal di daerah berdasarkan sektor Jsaha dan wilayah;
4. d.melaku.Kan pengumpulan data promosi, kebijakan/ strategiI promosi penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
5. e.melaksa,nakan fasilitasi, dukungan, penyediaan dan penyiapan materi untuk pelaksanaan pameran; I I H. HERMANDERU Ditetapkan illPalembang pada tanggal 2, Maret 2021 70UBERNUR SUMATERASELATAN Diundangkan di Palembang pada tanggal 2~ Haret 202~ SEKRETARISDAERAHPRO.VI~ SUMATERASELATAN/ I I ~ ~ H. NASRUNUMAR ! I BERITADAERAHPROVINSISUMl!>TERASELATANTAHUN2021 NOMOR11 Peraturan Gube ur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. I Agar setiap 0 ang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ~eraturan Gubernur ini dengan penempatannya d~am Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pasalll J. f. f I -8- melakslakan penyusunan dan penyempurnaan pedoma4 dan pelaksanaan informasi prornosi;
6. g.melakuIkn analisis kebijakanj strategi promosi ! penanan!tan modal ill daerah berdasarkan sektor usaha dAn wilayah;
7. h.dihapus;!
  1. 1.melaksarakan koordinasi pengumpulan, penyedir. dan penyajian informasi promosi investas~ dalam dan luar negeri; melaksahakan pembinaan pegawai pada Seksi PengemJangan Promosi Penanaman Modal; dan
8. k.melaksahakan tugas kedinasan lainnya yang diberik ' oleh pimpinan, Dto. Dto.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…