DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan mengenai dasar upah untuk menentukan besarnya bantuan iuran Askesos, LPA Kesos Sumsel, sumber bantuan, santuan kepada peserta Askesis yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia, tata cara klaim jaminan kematian.

Isi peraturan

Menimbang

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Asuransi Kesejahteraan Sosial Sumatera Selatan;

b.bahwa berdasarkan hasil survei sosial ekonomi setiap tahun, diadakan perubahan batas garis kemiskinan;
a.bahwa asuransi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap manusia dalam melaksanakan aktivitas guna menyelenggarakan kehidupannya sehari- hari, sehingga diperlukan penyeJenggaraan jaminan berupa program Asuransi Kesejahteraan Sosial; GUBERNURSUMATERASELATAN, Mengingat Menimbang PERUBAHANATASPERATURANGUBERNURNOMOR 40 TAHUN2015 TENTANGPEDOMANPENYELENGGARAANASURANSI KESEJAHTERAAN SOSIAL SUMATERASELATAN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG NOMOR 9 TAHUN2016 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNURSUMATERASELATAN Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik . Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undan,g-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
1. 7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian [Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
2. 8.Peraturan Pernerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lernbaran Negara r RepubJik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang PenyeIenggaraan Usaha Perasuransian [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lernbaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4954);
3. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 5294); • 2014 ten tang
4. 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4967);
6. 5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Asuransi Kesejanteraan Sosial Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Sclatan Tahun 2015 Nomor 40) diubah sebagai berikut :
8. 1.Kctentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Dasar upah untuk menentukan besarnya bantuan iuran Askesos Sumsel 'bagi keluarga miskin pekerja sektor informal sebesar Rp. 340.958,- (tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puJuh de!apan rupiah) peserta sektor informal dari rurnah tangga sangat rniskin.
(2)LPA Kesos Sumsel mendapatkan biaya operasional sebesar 12,5% dari iuran Jaminan Kecclakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diterima oleh Lernbaga Asuransi untuk dipergunakan sebagai pengelolaan Askesos Sumsel oleh LPA. Pasal I TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN ASURANSIKESEJAHTERAANSOSIALSUMATERASELATAN MEMUTUSKAN: GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 40 Menetapkan : PERATURAN PERATURAN Masyarakat Tidak Mampu melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen;

12.Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Asuransi Kesejahteraan Sosial Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera SeJatan tahun 2015 Nomor 40); Program Jaminan Sosial bagiRintisan Pelaksanaan
10.Keputusan Menteri Sosial Nomor 51/Huk/2003 tentang Program Jaminan Sosial bagi Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen;
11.Keputusan Direktur Jenderal Bantuan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Nomor 17/BJS/2003 ten tang Pedoman

(1)Apabila peserta Askesos mengalami kecelakaan kerja yang berakibat:
1. a.rawat inap akan diberikan santunan maksimal Rp. 7.979.400,- (tujuh juta sernbilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) per tahun dengan meJengkapi kwitansi bukti pembayaran rawat inap/ pengobatan yang diukur secara medis dan dibayarkan dengan system rembers (peserta mernbayar terlebih dahulu) dan akan dibayarkan oleh pihak asuransi setelah menerima bukti perobayaran tersebut;

Pasal 8

2.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : Jumlah = Rp. 4.433,-/bulan

c.Total premi per tahun sebesar Rp. 53.196,- (lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah). = Rp. 1.023,-/bulan0,3% x Rp. 340.958,-

(3)Besarnya bantuan iuran Askesos Sumsel bagi keluarga miskin pekerja sektor informal:
1. a.Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 1% dari Rp 340.958,- (tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
2. b.Jaminan Kematian sebesar 0,3 % dari Rp 340.958,- (tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
(4)Pembayaran bantuan iuran dilakukan Pemerintah Provinsi dalam hal ini melalui Dana Hibah yang dianggarkan melalui 8PKADProvinsi kepada LPAatas rekomendasi Dinas Sosial Provinsi.
(5)8esarnya bantuan iuran bagi peserta Askesos Sumsel per orang clitetapkansebagai berikut :
1. a.luran Jaminan KecelakaanKerja : 1%X Rp 340.958,- & Rp. 3.410,-/bulan
2. b.luran Jaminan Kernatian:
(4)Lembaga Asuransi, menetapkan Jaminan Kematian dan membayar Jaminan Kematian kepada ahli waris peserta yang bersangkutan.
(1)Apabila Peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, LPA Kesos Sumsel atau ahli waris peserta yang bersangkutan rnengajukan klaim Jaminan Kematian, dan mengirimkannya kepada Lembaga Asuransi.
(2)Lembaga Asuransi melakukan verifikasi dan memeriksa kelengkapan pengajuan klaim Jaminan Kernatian beserta data pendukung lainnya, dan mengernbalikan dokumen yang tidak lengkap kepada LPAKesos Sumsel atau ahli waris yang bersangkutan.
(3)Data pendukung yang harus dilampirkan pada saat pengajuan klaim Jaminan Kematian antara lain:
1. a.Kartu Peserta Lembaga Asuransi Asli;
2. b.Surat Keterangan Kematian Peserta yang asli dari instansi yang berwenang;
3. c.Surat Keterangan Ahli Waris Peserta yang bersangkutan; dan
4. d.FotocopyKartu Keluarga. PasaJ 9
  1. 3.Ketentuan Pasal 9 ayat (4)dan ayat (5)diubah sehingga Pasal 9 berbunyi :
(2)Apabila peserta Askesos meninggal dunia kerena sakit akan diberikan santunan sekaJigus sebesar Rp. 8.511.360,- (delapan juta lima rarus sebelas ribu tiga raws enam puluh , rupiah) dengan melengkapi surat keterangan kematian dari pihak rumah sakit/puskesmas dan lurah/ kepaJa desa.
1. b.meninggaJ dunia akibat kecelakaan akan dibayarkan santunan sekaJigus Rp. 15.426.840,- (lima belas juta empat ratus dua puluh enarn ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dengan melengkapi surat keterangan kecelakaan dari Pihak Kepolisian dan surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang (lurah/ carnat setempat). BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 9 H. MUKTISULAIMAN SUMA~LATAN' SEKRETARIS DAERAH PROVINSI Diundangkan di PaJembang pada tanggal 24 11£1 2016 Ditetapkan di PaJembang pada tanggal 24 Mei 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pad a tanggaJ diundangkan. Pasal II
(5)Membawa Surat Keterangan atau Surat Pengantar dari LPAyang menyatakan kepesertaan Askesos. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…