DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

materi pokok dalam peraturan ini adalah:Tata cara pembinaan pengawasan monitoring evaluasi , dan pelaporan ,ketentuan lain - lain,ketentuan peralihan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo1· 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7.Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya fndustri (Lembaran Negara Republik lndonesia 1'ahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
8.Peraturan Pemerints.h Nomor 107 Tahun 20!.5 tentang Tzin Usaha lndustri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang I Pembangunan Sarana dan Prasarana lndustri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tenta.ng Pemberdayaan lndustri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
11.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8);
12.Peraturan Menteri Pe1industrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Perobangunan lndustri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
13.Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 153);
14.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaeraJ1 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
15.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan lndustri Provinsi Surnatera Selatan Tahun 2017- 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 18); . . MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRJ PROV1NS1.

BAB L

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

l.Provinsi adala.h PI"ovinsi Sumatera Se!atan.
1. 2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. 3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. 4.Perangkat Daerah Provinsi adalah Dinas Perindustrian Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, dan/atau instansi terkait.
4. 5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. 6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. 7.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan.
7. 9.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi ad.alah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. 10.Industri adaJah seluruh bentuk kcgiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasukjasa industri.
9. 11.Rencana lnduk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RJPIN, adalah Rencana lnduk Pembangunan lndustri Nasional Tahun 2015-2035 yang merupakan pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan indust.ri.
10. 12.Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KlN, ada\ah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana lnduk Pembangunan lndustri Nasional (RlPIN).
11. 13.Rencana Pembangunan Jndustri Provinsi, yang selanjurnya disebut RPI Provinsi, adalah Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan Tahun 20 l7-2037 yang mei:upakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi. -
12. 14.Rencana Pembangw1an Industri Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut RPI Kabupaten/Kota, adalah doku1nen perencanaan yang menjad.i acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten/Kota.

BAB II

TATA CARA PEMBINMN, PENGAWASAN, MONlTORING, EVALUASl, DAN PELAPORAN

Pasal 2

{l) DaJam ra.ngka peJa.ksanaan Perat.uran Da.erah tentang RPI Provinsi Tahun 2017-2037, mekanisme perencanaan dilakukan terintegrasi ke. dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

(2)RPI Provinsi sebagaimana d.ima.ksud pada ayat (1), merupa.kan pedoman/arahan dalam mela.ksanakan program pembangunan sektor industri oleh seluruh pemangku kepentingan.
(3)lntegrasi sebagaimana dima.ksud pada ayat {l), dilakukan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan sektor industri, tujuan, sasaran, dan indikasi program pembangunan sektor industri dalam pencapaian visi dan misi pcmbangunan industri dengan pencapaian visi dan misi daerah..
(4)Hasil integrasi indikasi program pembangunan sektor industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Rencana St:rategis (Renstra) Perangkat Daerah dan/atau perencanaan program kerja badan/lembaga lainnya terutama yang menjadi pcmangku kepentingan c\alam pelaksanaan pembangunan sektor industri.

Pasal 3

Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya dalam rangka pelaksanaan RPl Kabupaten/Kota melalui Dinas Perindustrian Provinsi, Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, dan/atau instansi terkait.

Pasal 4

(1)Gubernur mempunyai kewenangan untuk melaksanakan RPI Provinsi, yaitu dalam ha!:
1. a.pembinaan;
2. b.pengawasan;
3. c.monitoring;
4. d.evaluasi; dan/atau
5. e.pelaporan.
(2)Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi, Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, dan/atau instansi terkait.

Pasal 5

(1)Dalam rangka membantu pelaksanaan kewenangan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi., dan/atau pelaporan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pemerinlah Provinsi dapat membentuk tim.
(2)Tim sebagaimana dimalrnud pada ayat (1), paling sedikit mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melakukan pembinaan pelaksanaan RPI Provinsi;
2. b.melakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewa.ktu-waktu dipcrlukan; dan
3. c.melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. {3) Pembentukan, susunan dan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Perangkat Daerah Provinsi terkait sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), melaksanaka.n pembinaan sesuai tlerrga:n keterrt:cra : n 1.rera:tanrr, -p=cr:r1.:'ra:r,:g-·uT,tl.:.:r,-g-""T'.
(2)Pokok pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan metalui sinkronisasi tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan industri dalam RPI Provinsi dengan tujuan, sasaran, dan priori.tas pembangunan sektor industri dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap menyelaraskan pada RIPIN dan KIN.

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah Provinsi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), melaksanal<an monitoring dan/atau pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Monitoring dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap pen::ncanaan dan/atau pelaksanaan program pembangunan industri di Provinsi dan/ atau Kabupaten / Kota.
(3)Materi yang menjadi ha! pokok dalam pelaksanaan monitoring dan/ atau pengawasan mengacu pada RPI Provinsi, RPI Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD}, Rencana Strategis (Renstra), dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah {RKPD).
(4)Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan industri, clilakukan koorclinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(5)Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan/atau pengawasan, djlakukan rapat koordinasi paling sedikit l (satu) kalj daJam setahun atau sewaktu-waktu dipcrlukan.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah Provinsi terkail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), melaksanakan evaJuasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rulaksanakan terhadap hasil capaian, sasaran, dan/atau pelaksanaan program pembangunan sektor industri di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
(3)Perangkat Daerah Provinsi terkait menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan program pembangunan sektor kepada Gubemur secara berkala/triwulan.
(4)Pemerintah Kabupaten/Kota menyarnpaikan pelaksanaan RPI Kabupaten/ Kota per semester Gubernur. industri laporan kepada ·(51 Maten yang menjac11 'nai pokok o.a'.ta.m eva'ma-s'1, oapa'I. o'rsi::vdll..ati. dalam rapat koorclinasi.
(6)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan paling sedikit l (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 9

(1)Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RPI Provinsi kepada Mentcri Dalam Negeri dan/atau tembusannya kepada Menteri Perindustrian, paling sedikit L (satu) kali dalarn setahun yang merupakan bagian Lidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perw1dang-undangan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait, yang nieliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri tennasuk capaian basil pelaksanaan program pembangunan industri, permasalahan dan lang,kah penyelesaian di sektor industri.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)., sebeium clisampaikan dalarn Laporan Penyeienggaraan Pernerintahan Daerah (LPPD}, disampaikan pah,,.g sedikn ·2 (dua) kaii da\am setahun yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember. (4J Pokok materi dalam lapora.n pelaksanaan RPI Provinsi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-unclangan.

Pasal 10

( 1 ) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan RPI Kabupaten/Kota kepada Gubernur dan/acau tembusannya kepada Menteri Perindustrian, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang merupakan bagian Lid.ak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesua1 dengan ketentuan peraturan perunclang-undangan.

(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Lf.'rkait, yang mdiputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Prociuk Domestik Regional Bruw (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk capaian hasil pelaksanaan program pembangunan industri, permasalahan clan langkah penyelesaian di sektor industri.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan daJam Lapoian Penydenggaraan PernerinLahan Daerah (LPPD), disampaikan pa l ing sedikit 2 (dua) kali dala.'11 setahun yaitu pada bulan Mei dan buian November.
(4)Pokok materi dalam laporan pelaksanaa."'l RPI Kabupaten/ Kota berpedoman pada ketentuan peraluran perundang -undangan. BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR ') H. NASRUN UMAR Diundangkan di Palembang pada tanggal 20 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSl SUMATERA SELATAN, H. HERMAN DERU Ditetapkan di Palembang pada tanggal 20 Mei 2019 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Peraturan Gubernur lID mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 1 1 Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Gubemur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) clan/ atau sumber lain yang sah sesua1 dengan ketentuan peraturan pen.mdang-undangan.

Pasal 13

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan danZatau kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RPI Provinsi dan/ atau RPl Kabupaten/Kota, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini. dto. H. HERMAN DERU dto.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…