DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Jenis-Jenis SPM Dasar; Batas Pencapaian SPM; Penerapan SPM; Pelaksana SPM. Diatur juga mengenai monitoring dan evaluasi serta pelaporan dalam pelaksanaan SPM.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerint.ah Provinsi dapat

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah;.

c.bahwa untuk melak:sanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelaya:nan Minimal, diperlukan pedoman percepata.n, penerapan dan pe:ncapaian standar pelayanan minimal di bidang pelayanan dasar pada Pemerintah Provinsi Sum.atera Sel a tan;
d.ba h wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b t dan huruf c� perlu menetapkan Pe:raturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal d · Bidang Pelayanan Dasar;
1. 1.PasaJ 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ta h un 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. 3.ndang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16 , Tambahan Lembara Negara Republ'k Indonesia Nomo.. r 3886);
4. 4.Unda g-Undang Nomor 25 Tahun 2009 t ntang Pelayanan Publik {Lembaran Negara Repub ."k Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,. Tambahan Lembaran N gara Repub · Indonesia Nomor 5038);
5. 5.Undang-Undan Nomor '23 Tahun 2014 t ntang emer· tahan Daerah (Lembaran Negara R publik Indonesia Tahun .2014 Nomor 244, Tambahan L mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tdah beberapa kali diubah,. terakhir d ngan Undang-Unda11g Nomor 9 Tahun 2015 tent.an , . erubahan Kedua atas Undang-Undang Norn.or 23 Tahun 20 4 tentang Pemerintahan Da rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara R publik Indonesia Nomor 5679);
6. 6.Peraturan Pemerin Nomor 96 Tahun 2012 t ntang Pelaksanaan Undang-U dang · omor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pub:ik (J,..embaran , _,gara Rept:blik Indonesia Tahun 2012 Nomo 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indo. sia Nomor 5357);
7. 7.Peraturan Pemerin ah Nomor 2 Tahun 2018 ten a g tandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik In onesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik I donesia Nomor 6' 78};
8. 8.Peraturan Mente i osial Nomor 9 Tahun 2018 ten a , g Standa.r Telrn:is Pelayanan Dasar pada Standar P layanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daera . Kabupaten/Kota (Berita Negara RepubHk Indonesia Tahun 2018 omor 868);
9. 9.Peraturan M nteri Pe el]aan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 / PRT / M/ 20 8 ten tang Standar Teknis Standar P layanan M. ·imal Pekerjaan Umum da Perumaha. Rakyat (Berita Negara Republik In .onesia Tahun .2018 No or 1891);
10. 10.Peratu:ran Menteri Pendidikan dan Ke budayaan Nomor 32 Tahun 2018 ten tang Standar Teknis Pelayan Minimal Pendidikan (B � rita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687); ,- 1 1 . Peraturan M -nteri Dalam Negeri N mor 00 Tahun 20 1 8 tentang. Penerapan S tandar Pdayanan Minimal (B r·ta Negara Republik ndonesia Tahun 20 18 omor 1 540) ; 1 2. Pera.tu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 2 Tahun 20 1 8 t:entang Standar Tekn is Mut _ Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenterama n dan Ketertiban Umum di I rovinsi dan Kabu paten/ Kota (Berita Negara R publik Indonesia Tahun 20 8 Nomor I 8) ; 1 3. Pera tu.ran Menteri Kes hat.an Nomor 4 Tah un 20 1 9 ten tang Standar Tek:nis Pem,enuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayana M 'nimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indo esia Tahun 20 1 9 Nomar 68) � 1 4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 20 1 3 tentang Pe ayanan ublik (Lembaran Daerah Provinsi Suma era elatan Tah 20 1 3 omor 3) ; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN LAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI BIDANG PELAYANAN DASAR.

BAB I

JEN S 8 PM B agian Kesatu

Pasal 1

Dalam Pera an Gu beI"nur ini yang dim.aksud dengan: 1 . Provinsi adalah Provinsi Sumatera elatan. 2 . Pem rintah Provinsi adalah Pemerin ah Provinsi Sumatera Selatan . 3 . Gubemur ada l.ah Gubem r Sumatera 8elatan .

4.Sekr-etaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Pelay.anan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka peme - uhan kebutuh an pelayanan s suai dengan p ratu.ran perundang-undangan bagi se iap warga nega:ra dan penduduk atas ba.ra .g, jasa, dan /atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6.Standar Pelayanan Publik, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan mengena· j nis dan m utu pelayanan da sar yang merupakan urusan peme1·intahan wajib yang berhak dip roleh setiap warga negara secara minim.al. 7 . erangkat a rah adalah pe ra ngk at dae rah d i lingk· ngan Pe mer · · Prov ins i.
8.Pelayana n Da a r adalah pel ayanan publik untuk me me nuhi k butuhan dasa r war ga nega ra.
9.Jenis P [a yanan Dasar adalah jenis pelaya a n dala m rangka penyediaan ba ra ng dan/atau jasa. 10 . Mutu Pela yanan Dasar adaJ.ah uku k a ntitas dan kualitas barang dan/atau jasa ebut uhe . n dasar serta pemenuhan nya secara minimal a am p laya nan dasar sesuai standar tek n is a ar hldup se ara layak. 1 1 .. Masyaraka adalah seluruh p "hak baik warga negar a maup penduduk sebaga i orang pe s o ra ngan , ke lo mpok , ma p badan hu :u m y ng b�rk duduka n sebagai peneri ma ma n faat pela.yanan publik baik secara la ngsung maupun tidak Jangsu , g.
12.Urusan P.emerint ahan Wa jib adalah urusan perner intahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerinta_h Pu.sat dan P merintah aerah.

Pasal 2

(1)iak d Peratura n Gubernur adal p · duan kepada pelaksa · a dalam mer, ncanakan pencapa.ian SPM ses ua i te1a h ditetapkan . .
(2)Tuj ua n Peraturan Gubernur ini adalah : untuk memb rik me nerapkan a n dengan targe yan g
1. a.ter jaminnya mutu dan kualitas pelayanan publi k kep da mas yarakat;
2. b.menj adi da ar dalam menentukan alokasi a nggaran bagi pelayanan dasar bagi mas yarakat;
3. c.meningkatkan akuntabilitas Pemeri n· a Provinsi terh dap ma yarakat; dan d . menjadi t olo k u kur dan dasar dalar meningkatkan pa jak clan re tri b s i daerah .

Pasal 3

( 1 ) Jenis SPM Pe la yana, D sar , te rdiri atas PM :

a.PM Pendidikan ; b . PM e seha tan ;. c . PM Pe kerjaan U um ; d . S P i vl Perumahan Rakya t; e . S PM Ketenteram a n , Ke te r tiba n U m . m, d an Pe l i n d . n ga n M a syarakat; dan
f.SPM Sosial .

(2)Materi muatan SPM Pelayana Dasar se ba aimana dimaksud pa da ayat { l ) , meliputi:
1. a.jenis pelayanan dasar;
2. b.mutu pelayanan dasar; clan c . penerima pelayanan dasar.
(3)-etiap je ·s pelaya nan dasar harus memiiiki mutu p layanan dasar . B agian Kedua SPM Pe did jkan

Pasal 4

( 1 ) SPM P,endidikan mencakup S PM Pendidika Provinsi.

(2)J eni s pelayanan dasa pada SPM Pendidika Pro rinsi sebagai mana d j maksud pada ayat ( 1 ) 1, te rd iri ata s :
1. a.pend id i kan menengah ; dan b . pendidikan kh , s . , s . {3) Mutu p layanan dasar n tuk se tiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) � d " tetapkan dalam stan d ar te.knis, yang pa l i ng sedilit memuat:
2. a.standar jumlah dan kua · ta s barang dan / a au jasa; b . standar j umla h dan kualita.s pe nd i di k dan tenaga kependidika ; dan
3. c.oe u iuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.� � �
(4)Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar s bagaimana dimak sud pada ayat (2) ,. yai tu arga negara d ngan keten tuan : a . usia · 6 ( nam belas) tahun sampai dengan 1 8 { e lapan belasj tal1un u ntuk jenis pelay ana n dasar pendidi kan men ngah ; dan
1. b.\: sia 4 {empat) t ahun s mpai dengan 1 8 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar p n didikan khusus. B agian etiga SPM Keseha tan

Pasal 5

( 1 ) S M Kese h atan mencakup SPM Ke seha tan Prov· • S . (2J Jenis pe layanan dasar pada SPM Kesehatan Prov:insi sebagaimana dim sud pada ayat ( 1 ) , terd i ri atas : . pelaya.nan kesehatan bagi pendud k terdampak krisis kesehatan aki.bat bencana dan / atau berpotensi bencana Provin si ; dan

b.pelayanan kesehatan bagi penduduk pada ko disi kej adian luar biasa Pro · si . (3 ) Mutu p laya na n dasar untuk setiap jenis pela yana dasa , sebagaimana d imaksud pada ayat (2 ) � ditetapkan dalam standar tekn is , y ang paling sed ikit m muat :
a.standar jumlah dan kualitas b · g c la n / atau jasa ;
b.s a nda r j1 mlah dan kual itas pe rso nel/ sumber da ya manusia ke e atan ; dan
c.petunjuk teknis ata u tata ca. ra pem n han standa r. (4 ) Peneri ma pela ya nan dasar untuk setiap je n is pelaya nan dasa r sebagaimana dima.k:sud pada ayat (2 ), yai tu wa rga negara dengan ketent a n :
a.penduduk te dampak krisis esehatan akibat be nca a dan/ atau berpotensi bencana Provin i ; da n
b.pendudu k pada kondisi kej adia n luar biasa Pro ri.n �i untuk jenis pelayanan dasar pela anan k sehatan bagi penduduk pada ko ndisi k e jadian luar biasa P rovinsi.

Pasal 6

( 1 ) SPM ekerjaan Um l..un mencakup SP Provi nsi. ekerjaan mum

(2)J,e is p layanan dasar pada SPM P k r jaa n Umum Provinsi se bagaima a dimaksud pada aya ( 1 ), te diri atas:
1. a.pemenuhan ke butuhan rur minum cura h lintas
2. l.abupaten/ Kota; dan
3. b.penyediaa n pelayanan pengolahan air limbah domes · " k regiona l lin tas Kabu paten/ Kota.
(3)Mutu pela yanan dasar u n tuk se tiap jenis pelayanan dasar se bagaimana dimaks ud pad.a ayat (2) , d ·te tapkan dalam s tandar tekn i s , yang paling sedi kit mem uat : a . standar jum la h dan kual i tas barang dan / a ta u jasa; dan b . petunj uk teknis atau t ata cara p emen uhan tan dar .
(4)P n ima pelayanan dasar untuk setiap j eni pe layana n dasar se bagaimana di • aksud pada aya (2} , y itu se tiap war ga negara. Ba gian Ke lim a S M Pe ru maha n Rakya

Pasal 7

,(I } SPM Peru mahan Rakya enca kup SPM Per umahan akyat Pr-ov msi.

(2).J nis pela,yanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Provinsi seba,gaimana dimaksud pada ayat ,(1 ), , terdiri atas:
1. a.penyediaan dan rehabilitasi ru ah yang la: ak huni bagi korban bencana Prov:insi; dan
2. b.fasilit a si pe • yediaan rumah yang laya huni bagi masyar.akat yang terkena relokasi program Pemerintah Pro insi . ,(3) Mutu pela anan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , di etapkan dalam standar teknis, yang paling ed]cit memuat:
3. a.standar jumlah dan k ali tas barang dan / atau jasa; an
4. b.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. ·(4), Penerima pelayana n dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , yait warga negara dengan ketentuan:
5. a.korban bencan a Provinsi yang memiliki rumah ter e a dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan r habilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi; clan
6. b.mas. a akat yang terkena r lok.as:i a.kibat program Peme rintah Provinsi untuk jenis pelayanan 'asar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bag:i masyarakat ya ng terkena relokasi program Pemerintah Provinsi. · agian K;eenam PM Ketenteraman � Ketertiban Umum , dan erlindunga n Masyaraka Pa al 8 P} SPM Ket nte:raman 1 Ketertiban Um m , dan Perlindungan. Masyarakat mencakup SPM Ketentera.man i K tertiban Umum, dan Perlindu gan Masyarakat Provinsi.
(2)J nis pelayanan dasar pad.a SPM Ketenterama , Ketertiban Umum., clan Perlindungan Ma syaTakat Provi si sebagaimana dimaksud pad.a ayat ( 1 ) 1 yai tu pelayanan k tenteraman dan ketertiban umum Provin si.
(3)Mutu pela: anan dasar un k setiap je · �s pelayanan dasar sebagaima a dimaksud pada ayat (2) , d i t tapkan dalam standar t kn.is� yang paling sedikit memuat:
1. a.standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa;
2. b.standar j umlah. dan kualitas person 1/ sumber daya manusia; d an
3. c.petunjuk eknis atau ata cara pemenuhan standar.
(4)n rima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , yait warga n gara dengan ketentua.n :
1. a.terkena dam pa · gangguan ketenteraman da ki t rtiban umum akibat penegaka n h ukum terhadap pelanggaran Peratman Daerah Provinsi dan Pera. :uran Gub rnur untuk je ·.s pelayanan l{;etenteraman dan ketertiban umum Provinsi; b . berada d " k wa san rawan bencana cl an yang menjadi korban bencana u tuk jenis pelayanan dasar p layanan informasi ra,van bencana ) pelayanan penoegahan. dan kesiapsiagaan terh adap b nca.na� dan pelayanan penyelamata dan ,evakuasi korban b cana; dan
2. c.menj adi korban kebakaran atau terdampak k bakaran untuk je · s pelaya.nan dasar pelayanan penyelamatan da n e akuasi korban kebakaran .

Pasal 9

( 1 ) SPM So,sial mencakup SPM Sosial Provinsi.

(2)Jenis pelayanan dasa r pada. SPM Sosial Pro ·nsi sebagaimana dima ud pada ayat ( 1 ) , terdiri atas: a . re'na 1 oi'i1'.rasi sosia\ 6a- s a:r -penyantic.tT1g UT$a'rilm...d� t:c:1hf f 1 1.a,1 ti� dal am. panti;
1. b.rehabilitasi so ial dasar anak tedan tar di dalarn pan · ; c . - h bilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
2. d.rehabilitasi sosial da ar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
3. e.perlindungan clan jaminan sosial pada saat clan setelah tanggap darnFat be cana bagi korban bencana Prov: · sL
(3)Mutu pelaya . an dasar untuk setiap jenis pe ayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , ditetapkan dalam standar tekni s,. yang paling se ikit memuat:
1. a.standar ju.mlah dru1. kualitas barang d an / atau jasa�
2. b.standar jumlah dan kualitas sumber daya man 1sia keseJah t raan sosial; dan
3. c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. (4l Penerima pelayanan dasar u tuk se tiap jeni s pelayanan dasar s bagaimana dimaksud pada ayat (2) � yaitu warga negara dengan ketentuan : a, p nyandan disab· : tas tedantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabili ta s terlantar di dalam panti;
4. b.anak rlantar untuk j nis pelayanan dasas rehabilitasi sosiaJ dasar anak terlantar di dalam panti;
5. c.lanjut u ia terlantar u n tuk jenis pelayana . dasar reha bilitasi sosial dasar lanjut usia t rlantar di dalam pan.ti; d . gelandangan dan peng mis unluk j nis pelayanan das.ar re a bilitasi sosial da ar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam pan ti ; dan
6. e.korban bencana P ovinsi un tuk jenis pelayanan da sar perlindi...mgan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana Provinsi. AB IH ATAS PENCAPAIAN SPM Pasal 1 0 ( 1 ) Batas waktu pe , capaian SPM unt k pelayanan dasar mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga pada Pemerintah Pusat. {2} Ketentuan mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 1 Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 , dan Pasal 9 � mengacu kepada era turan Men teri yang menyelenggarakan urusan pem rintahan dan dikoordinasikan d engan Kementer·an / Lembaga P merinta. Pusat terkait.

BAB IV

PENERAPAN

Pasal 1

{ 1 ) GubernUT men etapkan 1 im Penerapan SPM Pro,vinsi.

(2)Tim enerapan SPM Pro · si sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , e.rdiri atas:
1. a.penan - ng ja,vab, yaitu Gubernu r; b . ketua, yaitu Sekretaris Daerah;
2. c.wakil k tua, aitu Kepala Badan Pembangunan Daerah Provins·; Perencanaan
3. d.sekretaris, yaitu Kepala Biro Pemerintahan dan Oto -. omi Da rah Sekretariat Da _.rah Pro insi� dan e.. a nggota, yaitu : l . Inspektur Daerah Provinsi; 2 . Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Ase Daerah P v:insi;
  1. 3.Kepala Dinas P ndidikan Provinsi ;
  2. 4.Kepala Dinas Kes hatan Provinsi; Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi; - 1 0 - 6 .. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi;
  3. 7.Kepala ·nas Pengelolaan Sumbe:r Daya Air Provinsi;
  4. 8.KepaJa Dinas Sosial Provinsi ; 9 . Kepala Satuan Pol" si Pa.mong ' aja Provmsi; 1 0 . Kepala Biro Organisasi S kretaria Daerah Pro insi; dan 1 L Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Pro ·nsi.
(3)Tim Penerapan SPM rovins i s bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , berkeduduk:an di rro P me.rintahan dan O onomi Daerah Sekr tariat Daerah. P.rovinsi.
(4)Tim Penerapan SPM Provinsi sebagaimana dimak ud pada ayat { 1 ) 1 mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana aksi penerapan SPM ;
2. b.melakukan koordinasi dengan Kement rian/ Lembaga Pem rinta.h Non Kerne , terian dalam sosialisa si standar te . ts dan pene1; pan SPM di Provinsi dan Kabupaten / ota; c" mengkoordinasikan penda aan� pemutakhiran dan si kronisasi terhadap da ta terkait konctisi nerapan SPM secara periodik; d . mengkoordinasikan integrasi PM ke dalam dokumen perencanaan serta menga.wal dan memastikan penerapa· , S . M terintegrasi ke dalam Renca:na Kerja Pe nerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Ke1ja Perangkat Daerah (Renja PD) termasuk pembinaan umurn dan t knisnya� mengkoordinas ·kan in egrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta m.engawal dan memastik p nerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Provins· ;
3. f.mengkoordinasikan dan mengkonsolidas· a n su ber penda · aan dalam pemenuhan p ngangga. ran untuk penerapa· SPM Provinsi dan Kabupaten / Kota;
4. g.mengkoordinasikan perumusan strategi pembi naan teknis pen ,rapan SPM di Provinsi dan Kabupaten / Kota;
5. h.mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi :S: M di Provin si dan Kabu paten/ Kota; 1 . melakukan sosia · sasi pen __ apan 8PM kepada perwakilan masyarakat sebagai pe erima ma faat;. - i - 1 1 - J . m nerima dan m nindaklanj u t" pengad an masyarakat terkait pe erapan SPM dan mengkonso ·aasikan lapora penerapan dan pencapaian SPM di Provinsi dan Kabupaten/ Kota1 termasuk laporan yang d : sampail-can masyarakat mela ui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
6. k.mengkoordinasikan pencapaian berdasark.an \apor n penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupa en / Kota dan m laku.kan analisis sebagai rekomenda si untuk p rencanaan tah b rikutnya. ) Ketentuan lebih la njut mengenai Tim Pe . rapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat ( l } , ayat (2} ; ayat (3) � ayat
(4), dan a at (5) � dapa di , tapkan dengan Keputusan Gubernur. karakteristik dan pote si Provinsi dimonitor oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan yang berkaitan d ngan bidang p layanan dasar sesuai dengan urusan em rintahan , urusa wajib, tu.gas pokok dan fun gsi ya . Otonorni Da rah
(2)Monitoring dan evalua i sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) t paling edikit dilaksanakan I (satu) kali dalam 1 {satu) tahun 1 dalam bentuk:
1. a.rapa.t kerja;
2. b.rapat koord · nasi;
3. c.peninjauan / kunjungan lapangan;. dan.
4. d.pennintaan laporan .. - 1 2 -
(3)Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( ), dapa me gikutse.rtakan : erangkat Dae·rah terkait da "J,/ a tau piha ketiga yang berkompeten apabila diperlukan . {4 J Gubemur s bagai WakU Pemerin tah Pusat meiaksanaka.n pembinaan clan pengawasan p nerapan 8PM Ka bu paten/ Kota secara umum dan teknis. Biro Pem rintahan dan Otonomi Daerah Sekretaria.t Daerah Provins· .
(2)Pe· yampaian lapo1·an SPM Pernerintah Kabupaten/ · ota disrunpaikan Juga kepada ubernur melalui Sekretaris Daerah c.q. Biro Pemerintaha n dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah P ovinsi.
(3)Penyampaian 1aporan SPM sebagaimana dimaksud pada aya ( 1 ), dan ayat {2:) , disampaikan kepada Menteri Dalam Neg ri d a n Menteri Teknis Pengampu SPM.
(4), Penyampaian laporan S : M se ·ap akhir tahun yang bersinergi d ngan materi muatan Laporan Peny lenggaraan P merintaha Daerah ,(LPPD) yang dikoordinas'k_an oleh Biro Pemerinta.han clan Otonomi Daerah S kretariat Daerah Provinsi dan / a au Bagian P,em rintahan Sekretariat Daerah Kabupaten/ ota. BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 13 (f, H. NASRUN UMAR Diundangkan di PaJembang pada tanggal ~ ~'lare-t; 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, I... , , df H. HERMAN DERU Ditetapkan di Palembang pada tanggaJ "l .k~ t 2020 \.?-UBERNUR SUMATERA SELATAN, f penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatcra Selatan. rnernerintahkan ini dengan Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Gubernur BABX KETENTUAN PERALIHAN Pasa! 16 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan danj atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pernerintah Provinsi yang berkaitan dengan pedoman percepatan, penerapan, dan pencapaian SPM di bidang pelayanan dasar pada Pemerintah Provinsi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto. H. HERMAN DERU SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN dto. H. NASRUN UMAR KETENTUAN PENUTUP Pasa!17 Peraturan Gubcrnur ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan. BABD< KETENTUAN PERALIHAN Pasa! 16 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan danj atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pernerintah Provinsi yang berkaitan dengan pedoman percepatan, penerapan, dan pencapaian SPM di bidang pelayanan dasar pada Pemerintah Provinsi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto. H. HERMAN DERU SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN dto. H. NASRUN UMAR

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…