DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Gubernur No 32 Tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022

Isi peraturan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksu kan sebagai pedoman bagi ASN pada PD Pengelola.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bert juan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan penkaduan masyarakat yang efektif dan efisien serta dapat dip�tanggungjawabkan.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan pengaduan asyarakat adalah:

a.menyelesaikan penanganan pengaduan masyarakat ierriaaap pe1ayanan putilil< sec c ·tepat, cepat, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan;
b.menciptakan koordinasi yang aik dalam menyelesaikan penanganan pengaduan masyarakat;
c.menciptakan pemerintahan y t g baik dan mendukung pemberantasan korupsi, koluf dan nepotisme dalam pelayanan publik; dan
d.menumbuhkembangkan parti ipasi masyarakat secara tertib dan bertanggung jaw b dalam melaksanakan kontrol sosial terhadap pelaksa,naan pelayanan publik .

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan G bemur ini meliputi: a . materi pengaduan masyarakat;

b.Tim pengelolaan pengaduan pe j yanan publik nasional;
c.mekanisme pengelolaan penga1uan masyarakat;
d.pemantauan, evaluasi dan pela oran; dan/atau
e.pembiayaan. BAB'}' JENI$ INFORMA . I PUBLIK Pasal Prinsip dalam pengelolaan penkactuan masyarakat terdiri d�: I a objektif, kegiatan penanganJ.n pengacuan masyarakat harus berdasarkan fakta atab bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria yang ditepkan;
b.koordinatif, penanganan pen aduan masyarakat harus dilaksanakan dengan kerja s a yang baik antar pejabat yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku;
c.tidal< diskriminatif, penangan�n pengaduan masyarakat dilakukan dengan perlakuan yang sama terhadap setiap pengaduan dan tidak membedakan suku, agama, ras, etnis, gender dan pertimb r l gan lain yang bersifat subjektif;
d.efektif dan efisien, penangan pengaduan masyarakat harus cillaksanakan secara te I at sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;
e.akuntabel, proses penangan pengaduan masyarakat 11"car t.tictr'& 1a1r1urnf.a na.rus ctapat dipertanggungjawabkan kep da masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang undangan serta prosedur yang berlaku; dan I
f.transparan, hasil penangan lif pengaduan masyarakat diJakukan berdasarkan mek � t-isme dan prosedur yang jelas dan terbuka, sehingga masyarakat yang berkepentingan dapat menge l ahui perkembangan dan tindak lanjutnya.

Pasal 7

(1)Pengelolaan pengaduan 1asyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal i. menggunakan media komunikasi elektronik, melipuf :
1. a.media berbasis on.line, terdi i dari :
  1. 1.media LAPORI Su sel dengan website www.lapor.go.id www.sumselorov.go.id; melalui aplikasi
  2. 2.media LAPORI melal · aplikasi ponsel berbasis android; dan
  3. 3.media Instagram den an nama akun Pemprov Sumatera Selatan;
2. b.media berbasis non-internet, terdiri dari :
  1. 1.media SMS Lapor-sufsel melalui pesan singkat telepon nomor 1708; da n
  2. 2.media front desk di sek:retariat Tim Pengelola l SP4N-LAPORI di i inas Komunikasi dan Informatika Provinsi.
(2)Sistem pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis ElektrJnik (SPBE).

BAB III

MATER! PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 8

(3)Materi pengaduan masyaraka meliputi pengaduan yang berkaita n dengan kondisi pela j anan publik oleh aparatur atau lembaga pemerintah aik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun in tansi vertikal Pemerintah _ vaw tidak .$1!$Jlai Ji:'J)?.aII ,.W.tal:lltaf' ,RP.01nRnli,n undangan.
(4)Materi pengaduan ma at dibedakan menurut klasifikasi:
1. a.infrastruktur, meliputi :
  1. 1.jalan dan jembatan;
  2. 2.bangunan dan gedung; d
  3. 3.sarana dan prasarana pe airan;
2. b.non infrastruktur, meliputi :
  1. 1.pendidikan;
  2. 2.kesehatan;
  3. 3.kependudukan;
  4. 4.kepegawaian;
  5. 5.energi;
  6. 6.pertanian;
  7. 7.pembangunan daerah;
  8. 8.keuangan dan aset; L
  9. 9.bencana ;
  10. 10.ekonomi dan industri; 1 1 . sosial masyarakat;
  11. 12.lingkungan;
  12. 13.pariwisata dan budaya;
  13. 14.SABERPUNGLI; dan
  14. 15.SP4N-LAPORI BAB ! TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLI NASIONAL Pasal Pengelola Pengaduan Pelayanan l ublik Nasional, terdiri atas:
3. a.Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Provinsi; dan
4. b.Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Unit.

Pasal 11

(1)Pengelolaan Pengaduan Pe ayanan Publik Provinsi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang komunikasi d informatika.
(2)Pengelolaan Pengaduan PubUk Provinsi sebagaimana dimaksud pad ayat (1) memiliki tugas, antara lain:
1. a.mengkoordinasikan penge t° laan pengaduan yang diterima melalui media res · Pemerintah Provinsi;
2. b.mengklasifikasikan dan pengaduan masyarakat yang telah dis paikan kepada Pengelola Pengaduan Pelayanan Pu lik Unit sesuai bidang masing-masing; dan
3. c.memantau/ mengawasi tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah disampaikan kepada Pengelola Pengadu Pelayanan Publik Unit.

Pasal 11

(1)Pengelolaan Pengaduan ::f layanan Publik Unit dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang komunikasi d informatika.
(2)Pengelolaan Pengaduan J 1 elayanan Publik Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas, antara lain
1. a.mengkoordinasikan pengel la.an pengaduan yang telah disampaikan kepada Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Unit; dan
2. b.mengkoordinasikan tind lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat dengan pejabat di lingkungan masing-masing. MEKANISME PENGELoU::SP�NGADUAN MASYARAKAT Pasal 1) Mekanisme pengelolaan penga 1 uan masyarakat sebagai berikut :
3. a.Admin pengelola akun pada 1 un Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Provins menerima pengaduan masyarakat melalui media komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
4. b.Admin pengelola akun memverifikasi kemudian meneruskan pengaduan kep a Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Unit un k masing-masing media komunikasi melalui Admin pada Tugas Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Unit, paling lama 1 (satu) hari sejak pengaduan masuk. memverifikasi juga meru 1 uskan tanggapan atas pengaduan masyarakat d menyerahkan kepada pengelola Admin pada Tuga Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Unit.
5. d.Pengelola Admin pada Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Unit mengi mkan rumusan tanggapan atas pengaduan masyarakat kepada pengelola akun pada Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Provinsi, paling lama 2 (dua) hari sejak penga uan masuk ke Tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Pen aduan Pelayanan Publik Unit.
6. e.Pengelola akun pada Pengelol Pengaduan Pelayanan Publik Provinsi mengirim an atau mengunggah tanggapan atas pengaduan masyarakat ke media komunikasi yang ditentukan, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengaduan masuk.
(1)Selain tanggapan sebagaim a dimaksud daJam PasaJ 12, terhadap pengaduan ma arakat yang masuk, setiap KepaJa PD Pengelola wajib enindaklanjuti pengaduan dengan penyelesaian, sebagai berikut
1. a.memperbaiki manajemen layanan yang diadukan, untuk pengaduan yang tidak berkadar pengawasan;
2. b.melakukan pemeriksaan atau klarifikasi dugaan pelanggaran atau peny lewengan oleh aparatur pemerintah, untuk penga uan yang tidak berkadar pengawasan; dan
3. c.memenuhi hak pelapor.
(2)Tindak lanjut atas pengadu� masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan daJam Standar OperasionaJ pelaksanaan (SOP) dan peratul perundang- undangan. Pasal lt Ketentuan teknis pengelolaan pe j gaduan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Keputusan K pala PD Pengelola.
(2)KepaJa PD Pengelola di Lingk ngan Pemerintah Provinsi da.n Pemerintah Kabupaten/K ta menyampaikan laporan secara berkala setiap triwulan kepada Gubemur melalui Pengelolaan Pengaduan Pelay an Publik Provinsi.
(3)Penyelesaian pengaduan masyarakat tentang masaJah yang menjadi perhatian rasyarakat luas dapat dilaporkan sewaktu-waktu sesuai keperluan. BAB VJ· PEMBIAY N PasaJ l Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pe:raturan Gubernur ini, dib bankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera\1 dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Oiundangkan di Palembang da tanggaJ 24 •• 1 2022
1. j.SEKRETARIS OAERAH h· OVlNSr SUMATERA SELATANI' c#--rr ~: S.A. SUPRIONO BERITA OAERAH PROVINSI SUMATERA SEt,ATAN AHUN 2022 NOMOR , Oitetapk di Palembang pada tan~al 24 M.l, 2022 pGUBERNI R SUMATERA SELATAN;.f- penempatannya dalam Berita aerah Provinsi Sumatera Selatan. memerintahkan ini dengan orang mengetahuinya, Peraturan ubernur Agar setiap pengundangan

BAB IXI

KETENTUAN PfNUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. I I BAB Vip KETENTUAN LAIN-LAIN 1 Pengelolaan pengaduan "":~amkat melalui media komunikasi elektronik di masing-masing PO Pengelola yang sudah berjalan tetap berjaJan se luai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Dto. Dto.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…