(1)Pengelolaan Pengaduan ::f layanan Publik Unit dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang komunikasi d informatika.
(2)Pengelolaan Pengaduan J 1 elayanan Publik Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas, antara lain
a.mengkoordinasikan pengel la.an pengaduan yang telah disampaikan kepada Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Unit; dan
b.mengkoordinasikan tind lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat dengan pejabat di lingkungan masing-masing.
MEKANISME PENGELoU::SP�NGADUAN MASYARAKAT Pasal 1) Mekanisme pengelolaan penga 1 uan masyarakat sebagai berikut :
a.Admin pengelola akun pada 1 un Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Provins menerima pengaduan masyarakat melalui media komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
b.Admin pengelola akun memverifikasi kemudian meneruskan pengaduan kep a Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Unit un k masing-masing media komunikasi melalui Admin pada Tugas Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Unit, paling lama 1 (satu) hari sejak pengaduan masuk.
memverifikasi juga meru 1 uskan tanggapan atas pengaduan masyarakat d menyerahkan kepada pengelola Admin pada Tuga Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Unit.
d.Pengelola Admin pada Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Unit mengi mkan rumusan tanggapan atas pengaduan masyarakat kepada pengelola akun pada Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Provinsi, paling lama 2 (dua) hari sejak penga uan masuk ke Tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Pen aduan Pelayanan Publik Unit.
e.Pengelola akun pada Pengelol Pengaduan Pelayanan Publik Provinsi mengirim an atau mengunggah tanggapan atas pengaduan masyarakat ke media komunikasi yang ditentukan, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengaduan masuk.
(1)Selain tanggapan sebagaim a dimaksud daJam PasaJ 12, terhadap pengaduan ma arakat yang masuk, setiap KepaJa PD Pengelola wajib enindaklanjuti pengaduan dengan penyelesaian, sebagai berikut
a.memperbaiki manajemen layanan yang diadukan, untuk pengaduan yang tidak berkadar pengawasan;
b.melakukan pemeriksaan atau klarifikasi dugaan pelanggaran atau peny lewengan oleh aparatur pemerintah, untuk penga uan yang tidak berkadar pengawasan; dan
c.memenuhi hak pelapor.
(2)Tindak lanjut atas pengadu� masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan daJam Standar OperasionaJ pelaksanaan (SOP) dan peratul perundang- undangan.
Pasal lt Ketentuan teknis pengelolaan pe j gaduan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Keputusan K pala PD Pengelola. BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASj DAN PELAPORAN PasaJ 1 pemantauan dan evaJuasi atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan masy kat yang diterima.
(2)KepaJa PD Pengelola di Lingk ngan Pemerintah Provinsi da.n Pemerintah Kabupaten/K ta menyampaikan laporan secara berkala setiap triwulan kepada Gubemur melalui Pengelolaan Pengaduan Pelay an Publik Provinsi.
(3)Penyelesaian pengaduan masyarakat tentang masaJah yang menjadi perhatian rasyarakat luas dapat dilaporkan sewaktu-waktu sesuai keperluan.
BAB VJ· PEMBIAY N PasaJ l Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pe:raturan Gubernur ini, dib bankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera\1 dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Oiundangkan di Palembang da tanggaJ 24 •• 1 2022
j.SEKRETARIS OAERAH h· OVlNSr SUMATERA SELATANI' c#--rr ~: S.A. SUPRIONO BERITA OAERAH PROVINSI SUMATERA SEt,ATAN AHUN 2022 NOMOR , Oitetapk di Palembang pada tan~al 24 M.l, 2022 pGUBERNI R SUMATERA SELATAN;.f- penempatannya dalam Berita aerah Provinsi Sumatera Selatan.
memerintahkan ini dengan orang mengetahuinya, Peraturan ubernur Agar setiap pengundangan BAB IXI KETENTUAN PfNUTUP