DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2043; meliputi: Ketentuan Umum; Pengadaan Tanah; Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyusun dan Analisi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Peruamhan dan kawasan Permukiman Kabupaten/Kota; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2043;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 ten tang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagian I Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);
15.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan (Berita Negara Republik Indonesia 1447); Keuangan Daerah Tahun 2019 Nomor
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
20.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 4);
21.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);
22.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 -2043 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 250);
23.Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 66); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023- 2043.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman.
8.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, clan utilitas umum sebagai basil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
10.Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
11.Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian clan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan clan penghidupan.
12.Perumahan clan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan clan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
13.Rencana Pembangunan clan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2043 yang selanjutnya disebut dengan RP3KP adalah dokumen perencanaan pembangunan clan pengembangan Perumahan clan kawasan Permukiman untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14.Penyelenggaraan Perumahan clan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PKP adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, clan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan clan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi clan terpadu.
15.Penyelenggaraan Rencana Pembangunan clan Pengembangan Perumaban clan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 - 2043 aclalab proses pengaturan, pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pelibatan pembangunan clalam upaya pemenuhan kebutuhan Perumahan bagi seluruh masyarakat, clan tercapainya rumah layak huni serta lingkungan sehat yang terpaclu clan terintegrasi.
16.Sarana aclalab fasilitas clalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kebiclupan sosial, buclaya, dan ekonomi. 1 7. Prasarana aclalab kelengkapan clasar fisik lingkungan bunian yang memenubi standar tertentu untuk kebutuban bertempat tinggal yang layak, sebat, aman, clan nyaman.
18.Utilitas Umum aclalab kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.
19.Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disingkat dengan PSU merupakan infrastruktur penunjang keberlangsungan Lingkungan Hunian.
20.Perumahan Kumub adalab perumaban yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
21.Permukiman Kumub adalab permukiman yang tidak layak buni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenubi syarat.
22.Pemanfaatan Perumaban dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pemanfaatan PKP adalab suatu proses untuk memanfaatkan Perumaban dan Kawasan Permukiman sesuai dengan rencana yang ditetapkan, termasuk kegiatan pemelibaraan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
23.Bangunan Gedung adalah bangunan yang di dalamnya digunakan sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.
24.Rencana Tata Ruang adalab basil perencanaan tata ruang.
25.Rencana Tata Ruang Wilayab yang selanjutnya disingkat RTRW aclalab basil perencanaan tata ruang pacla wilayab yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
26.Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RDTR Kabupaten/Kota adalab rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayab kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota di Daerah.
27.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
28.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur.
29.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30.Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31.Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
32.Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
33.Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ a tau lingkungan.
34.Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam Penyelenggaraan PKP.
35.Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah organisasi lintas perangkat daerah dan instansi vertikal kementerian PUPR yang mengoordinasikan pengembangan PKP.
36.Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan:
1. a.pengadaan tanah bagi pengembangan dan pembangunan PKP;
2. b.mengoptimalkan peran serta masyarakat clalam proses RP3KP; clan
3. c.pembinaan clan pengawasan clalam penyusunan rencana clan analisis RP3KP Kabupaten/Kota.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.menclukung terlaksananya pengaclaan tanah clalam mengoptimalkan pembangunan clan pengembangan PKP;
2. b.mewujuclkan PKP yang layak huni clan terjangkau clalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, terencana, terpaclu clan berkelanjutan teratur, clalam pelaksanaan RP3KP;
3. c.mewujuclkan perumahan yang layak huni terpaclu dan dankawasan permukiman yang berkelanjutan; cl. memberikan fasilitasi dapat berperan dalam PKP; kepacla masyarakat untuk mendukung Penyelenggaraan
4. e.mendukung peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
5. f.terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RP3KP Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
6. g.mendukung kegiatan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh clan permukiman kumuh khususnya pacla wilayah kewenangan Provinsi dengan luas 10 (sepuluh) ha- 15 (lima belas) ha.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pengaclaan tanah;
b.kewenangan Pemerintah Provinsi clalam PKP;
c.peran serta masyarakat; dan
d.pembinaan dan pengawasan penyusunan dan analisis RP3KP Kabupaten/Kota;

(1)Fungsi RP3KP dalam mengatasi permasalahan PKP dan sebagai pecloman clalam menyelenggarakan PKP secara teratur clan terorganisir, meliputi:
1. a.penyelenggaraan PKP;
2. b.pengembangan dan pembangunan PKP
3. c.pengembangan investasi pembangunan prasarana dan sarana berskala pelayanan regional;
4. d.perlindungan dan peningkatan kualitas PKP di perkotaan maupun perdesaan;
5. e.penyelenggaraan PSU permukiman di perkotaan maupun perdesaan;
6. f.pengembangan kerja sama clan pembiayaan PKP antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan lainnya;
7. g.pengadaan tanah dalam rangka penyediaan PKP;
8. h.pengembangan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan PKP; clan
  1. 1.pembinaan, pengawasan, clan pengendalian keterpaduan program antar sektor clan antar lokasi PKP terhadap kawasan fungsional lainnya.
(2)Pengadaan tanah dalam rangka penyediaan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan untuk memenuhi ketersediaan tanah bagi pengembangan clan pembangunan PKP, sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang PKP; dan
2. b.fasilitasi penyediaan tanah bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat akses pembiayaan perumahan.

BAB II

PENGADAAN TANAH Pasal 4

Pasal 5

(1)Kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang PKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
1. a.penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi;
2. b.fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi; dan
3. c.peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.
(2)Syarat akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia;
2. b.belum memiliki rumah sendiri;
3. c.memiliki penghasilan di bawah batas tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi; dan
4. d.belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah.
(3)fasilitasi penyediaan tanah bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pertanahan.
(4)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam memfasilitasi penyediaan tanah wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINS! DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dan berwenang menyelenggarakan PKP.
(2)Penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh Dinas, meliputi:
1. a.urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
2. b.urusan pemerintahan bidang PKP.

Pasal 7

(1)Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, memiliki berbagai program, meliputi:
1. a.program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
2. b.program pengembangan sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
3. c.program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
4. d.program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
5. e.program pengembangan permukiman;
6. f.program penataan bangunan gedung
7. g.program penataan bangunan dan lingkungannya; dan
8. h.program pengembangan jasa kontruksi.
(2)Urusan pemerintahan bidang Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf b memiliki berbagai program, meliputi:
1. a.program pengembangan perumahan;
2. b.program kawasan permukiman;
3. c.program peningkatan PSU; dan
4. d.program peningkatan pelayanan, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang PKP.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai program serta delineasi kegiatan masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYUSUNAN DAN ANALISIS RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 8

(1)Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan PKP dalam upaya pemenuhan kebutuhan pengembangan PKP bagi seluruh masyarakat.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
1. a.meminta advis (saran), dalam kegiatan:
  1. 1.penyusunan rencana pembangunan PKP;
  2. 2.pelaksanaan pembangunan PKP;
  3. 3.pemanfaatan PKP;
  4. 4.pemeliharaan clan perbaikan PKP; clan
  5. 5.pengendalian Penyelenggaraan PKP.
2. b.mengikutsertakan dalam Pokja PKP; atau
3. c.mengikutsertakan dalam Forum PKP.
4. d.mengikutsertakan dalam sarana urusan PKP lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat di Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Rencana pembangunan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 1, meliputi:
1. a.perencanaan perumahan; clan
2. b.perencanaan kawasan permukiman.
(2)Pembangunan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 2, meliputi:
1. a.pembangunan rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program Pemerintah Provinsi beserta PSU;
2. b.peningkatan kualitas terhadap PKP;
3. c.pembangunan lingkungan hunian, baik pengembangan hunian, pembangunan hunian baru, maupun pembangunan kembali lingkungan hunian;
4. d.pembangunan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan;
5. e.pengawasan terhadap pendayagunaan tanah dan air dalam pelaksanaan pembangunan PKP; dan
6. f.penyelenggaraan PSU permukiman.
(3)Pemanfaatan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 3, meliputi kesesuaian antara fungsi dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
(4)Pemeliharaan dan perbaikan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 4, meliputi:
1. a.proses pemeliharaan dan perbaikan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan/ atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan/ atau lingkungan;
2. b.identifikasi kebutuhan pemeliharaan atau perbaikan pada bangunan rumah serta PSU;
3. c.identifikasi kebutuhan pemeliharaan atau perbaikan pada bangunan fasilitas jasa pemerintahan, pelayanan sosial, atau kegiatan ekonomi; clan/ atau
4. d.penyusunan strategi pendampingan masyarakat terdampak.
(5)Pengendalian Penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 5, meliputi:
1. a.pelaksanaan peraturan;
2. b.perizinan berusaha;
3. c.pemberian insentif/ disinsentif; dan/ atau
4. d.pengenaan sanksi.

Pasal 10

(1)Pokja PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terdiri dari unsur Pemerintahan atau Perangkat Daerah terkait di urusan eKP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Tugas Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan kolaborasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/ atau pelaku lainnya;
2. b.melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah Daerah;
3. c.mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan Daerah;
4. d.memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP; dan
5. e.melaksanakan pembinaan kepada Pokja PKP di tingkat Kabupaten/Kota.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

(1)Forum PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2)huruf c, terdiri dari unsur:
1. a.instansi Pemerintah yang terkait dengan urusan PKP;
2. b.asosiasi perusahaan penyelenggara PKP;
3. c.asosiasi profesi penyelenggara PKP;
4. d.asosiasi perusahaan barang/jasa mitra usaha penyelenggara PKP;
5. e.pakar di urusan PKP; dan/ atau
6. f.lembaga swadaya masyarakat dan/ atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan Penyelenggaraan PKP.
(2)Instansi Pemerintah yang terkait dengan urusan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pokja PKP.
(3)Asosiasi perusahaan Penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b harus memenuhi persyaratan, yaitu:
1. a.memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan ten tang akreditasi dan registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan;
2. b.tersertifikasi dan teregistrasi pengembang perumahan;
3. c.telah berbadan hukum; dan/ atau
4. d.terdaftar pada Kementerian dalam lingkup bidang PKP.
(4)Asosiasi profesi Penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan/ atau Lembaga Pengembangan J asa Konstruksi.
(5)Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pakar di urusan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e, harus memenuhi persyaratan sebagai dosen atau tenaga pengajar pada institusi pendidikan terakreditasi paling rendah B dan/atau praktisi lingkup bidang PKP dengan pengalaman paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
(7)Forum PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi yaitu:
1. a.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. b.membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan PKP;
3. c.meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
4. d.memberikan masukan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota;dan
5. e.melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang Penyelenggaraan PKP.
(8)Susunan keanggotaan Forum PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Forum PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Sarana urusan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, dapat berbentuk :

a.kelompok masyarakat dalam rangka mendukung Penyelenggaraan PKP;
b.tabungan mandiri yang diorganisir oleh suatu kelompok masyarakat dalam rangka memiliki hunian secara swadaya;
c.arisan material dalam membangun rumah;
d.gotong royong dalam pembangunan rumah;
e.media massa, sosial media, dan sarana publikasi/ aplikasi digital lain di urusan PKP; dan/atau
f.kerjasama dalam urusan PKP.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…