DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Jadwal Retensi Arsip, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl ; a. b. c. 1. 2. 3. 7. 5. 6. 9. 10. 11. 72. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OOg tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507U; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e1; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor as78);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2OI2 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286); Keputusan Presiden Nomor 1O5 Tahun 2AO4 tentang Pengelolaan Arsip Statis; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ?ahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO.7 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2QQ6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2Ol2 tentang Tata Kearsipan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Nomor 9 ?ahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9); Peraturan Gubernur Nomor 8 ?ahur 2O7O tentang Uraian T\rgas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Sumatera Utara Tahun 2OLO Nomor 8); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA. 13. Menetapkan - --)-

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tqiuan ditetapkannya Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan arsip keuangan berdasarkan nilai kegunaannya. BAE} III JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 3

Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis arsip, jangka waktu simpan aktif dan inaktif serta keterangan yang berisi pernyataan musnah, dinilai kembali dan permanen.

(1)(21

Pasal 4

Pemusnahan Arsip Keuangan dengan jangka waktu penyimpanan di bawah 1O (sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk setelah mendengar pertimbangan dari Panitia Penilai Arsip dan persetujuan tertulis dari Gubernur. Pemusnahan Arsip Keuangan dengan jangka waktu penyimpanan selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih, ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk setelah mendengar pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip dan persetujuan tertulis dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Pemusnahan Arsip dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dibentuk oleh Gubernur.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 4 April 2AL6 Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. TENGKU ERRY NURADI Diundangkan di Medan pada tanggal 5 April 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd. HASBAN zuTONGA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 12 aslinya KUM, Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590227 198003 1 004

(1)
(2)
(3)
(4)LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2OL6 TANGGAL 4 APRIL 2016 JADtrIAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA No. JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGI{A WAKTU SIMPAIY KTTERANGAN AKTIF INAI(TIF 1 2 3 4 o A RENCANA ANGGARAN PENDAPATAIT DAN BELAIYJA DAERAH (RAPBDI DAN AITGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII PERUBATIAI{ (APBD-Pl1. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) a. Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra - Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) - Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) b. Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemda. KUA beserta Nota Kesepakatannya. Dokurnen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Nota Kesepakatan PPA Prioritas Plafon Anggaran d.e. 2 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 3 tahun 3 tahuntahuntahuntahuntahun 3333 Permanen Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali No. JENrS DOKUMEN/ARSIP JANGI(A UIAKTU SIMPAN KETERANGAN AKTIF INAI{TIT' 1 2 3 4 5 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)a. Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah b. Dokumen RKA-SKPD Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (DPRD) a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD : - Nota Keuangan Pemerintah - Materi RAPBD Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (DPRD) dan Pemerintah DaerahDokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Ranperda APBD Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta lampirannya e. Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD beserta penjabarannya 2.3. b.c.d. 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali PermanenPermanenPermanenPermanen JENrS DOKUMEN/ARSIP JANGI(A UIAKTU SIMPAN KETERANGAN No. AKTIF INAKTIF 3 4 5 1 2 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun t:::1:: PermanenPermanenPermanen Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang RAPBI) g. Penetapan Perda APBD oleh Gubernur beserta Penjabarannya h. Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) a. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan 1) Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra Perubahan - Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) - Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) 2) Dokumen Rancangan Kebdakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah dibahal bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah 3) KUA Perubahan beserta Nota Kesepakatan 4) Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 5) Nota Kesepakatan PPA Perubahan 6) Prioritas Plafon Anggaran Perubahan No. JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGI(A WAKTU SIMPAN T(f,}TE:RANG}AN AKTIF INAKTIF 1 2 3 4 5 Penyu.sunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan 1) Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah 2) Dokumen RKA-SKPD Perubahan Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (DPRD) 1) Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan : - Nota Keuangan Pemerintah - Materi RAPBD 2) Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah (RAPBD) Perubahan oieh Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah 3) Dokumen Persetujuan Bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD Perubahan 4) Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Perubahan beserta lampirannya 5) Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD Perubahan beserta Penjabarannye 6) Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD Perubahan 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anqgaran berakhir 3 tahun 3 tahun3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun ::: I Dinilai Kembali Dinilai Kembali Permanen Dinilai Kembali PermanenPermanenPermanenPermanen No. JTNIS DOKUMEN/ARSIP JANGI(A UIAKTU SIMPAN HTTERANGAN AKTIF INAKTIF I 2 3 4 5 Bc 7) Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Gubernur beserta Penjabarannya 8) Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Perubahan PENYUSUNAN ANGGARAN 1. Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan 2. Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten/ Kota 3. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) PELAKSANAAN ANGGARAIT 1. Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D) : UP, GU, TU, LS 2. Pendapatana. Pendapatan Asli Daerah 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 5 tahun 5 tahun PermanenPermanen Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali JENrS DOKUMEN/ARSIP JANGI(A WAKTU SIMPAN KETENANGAN No. AKTIF INAKTIF 3 * D 1 2 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungiawaban APBD disahkan tahuntahuntahun Dinilai Kembali Dinilai Kerrrbali Dinilai Kermbali 2) Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah, antara lain : ' - Pajak Kendaraan Bermotor - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKts) - Pajak Air Permukaan - Pajak Rokok 3) Surat Ketetapan Retribusi Daerah 4l Bukti Pembayaran Retribusi, antara lain : a) Retribusi Jasa Umum - Retribusi Pelayanan Kesehatan - Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte - Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - Retribusi Pelayanan Pasar - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - Retribusi Pengujian Kapa1 Perikanan Catatan SipilMayat -7 - llo. JENrS DOKUMEN/ARSIP JANGI(A WAKTU SIMPAN I(E1TII:PANGIATY AKTIF INAKTIF 1 2 3 4 5 b) Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - Retribusi Tempat Pelelangan - Retribusi Terminal - Retribusi Tempat Khusus Parkir - Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - Retribusi Penyedotan Kakus - Retribusi Rumah Potong Hewan - Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - Retribusi Penyeberangan di Atas Air - Retribusi Pengolahan Limbah Cair - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah c) Retribusi Perizinan Tertentu - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - Retribusi Izin Gangguan - Retribusi Izin Trayek d) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas e) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (rMrA) 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun Dinilai Kernbali Dinilai Kernbali Dinilai Kerrrbali Dinilai Kernbali -B- JENIS DOKUMEN/ARSIP Dinilai Kerrrbali Dinilai Kerarbali Dinilai Kernbali 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungiawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungiawaban APBD disahkan 5) Bukti Penerimaan Jasa LaYanan Kesehatan MasYarakat Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 6) Dokumen Rasionalitas SKPD dari Badan LaYanan 7) Bukti Penerimaan 8) Bukti Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir g) Bukti penerimaan Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank -9 - No. JENIS DOKUMENIARSIP JAIIGI(A WAKTU SIMPAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF 1 2 3 4 5 b. Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan 1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak dan Bukan Pajak 2lDana Bagi Hasil untuk Kabupaten 3) Dana Alokasi Umum (DAU) 4) Daerah yang tidak menerima DAU 5) Dana Alokasi Khusus (DAK) 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 ta}:run setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun Dinilai Kerrrbali Dinilai Kernbali Dinilai Kernbali Dinilai Kernbali Dinilai Kernbali -10 JANGI{A WAKTU SIMPAN JENIS DOKUMEN/ARSIP Dinilai Kernbali Dinilai Kembali 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungiawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggunglawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungiawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan c. -lain PendaPatan Yang Sah 1) Alokasi Dana PenYesuaian 2l DanaOtonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah 3) Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat 4) Bantuan Keuangan Pernerintah Pusat 5) Penerimaan Hibah yang bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah lainnya atau Sumbangan Pihak Ketiga d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) - 11 No. JENrS DOKUMEN/ARSTP JANGI(A trIAKTU SIMPAN I(ETERANGAN AKTIF INAKTIF 1 2 3 4 5
1. e.renerlmaan Perhrtungan Anggaran (SILPA) crb. Dokurnen Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Dokumen Pitrtang Daerah h. Dokumen Pengelolaan Investasi 3. Belanjaa. Dokumen Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang Jasa - Belanja Modal b. Dokurnen Belanja Tidak Langsung - Pegawai - Hibah - Belanja Bagi Hasil - Subsidi - Bunga - Bantuan Sosial - Bantuan Keuangan - Belanja Tak Terduga 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan Selama barang dimiliki Selama piutang belurn tertagih Selama investasi masih ada 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungiawaban APBD disahkan 5 tahuntahun 5 tahun Dinilai Kembali PermanenPermanenPermanen Dinilai Kembali Dinilai Kernbali -12 No. JErrrs DoKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN KETTRANGAN AKTIF INAKTIF. 1 2 3 4 D Pembiayaan Daeraha. Bukti Penerimaan Pembiayaan - SILPA - Dana Cadangan - Dana Bergulir - Pinjaman Daerah - Pengalihan Piutang PBB P2 menjadi PAD b. Bukti Pengeluaran Pembiayaan - Investasi Jangka Panjang dalam Bentuk Dana Bergulir - Penyertaan Modal pada BUMD - Penambahan Penyertaan Modal pada BUMD - Pengeluaran dari Dana Cadangan - Pembiayaan Bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) - Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemda Dokumen Penatausahaan Keuangan - Surat Penyediaan Dana (SPD) - Surat Permohonan Pembayaran (SPP) - Surat Perintah Membayar (SPM) - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 4.5. 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 5 tahuntahuntahun Dinilai Kernbali Permanen Dinilai Kenrbali -13 ItIo. JENrS DOKUIVTEN/ARSIP JAITGKA IIIAKTU SIIiIPAN KETERAIIGAN AKTIF INAKTIF 1 2 3 4 5 6. Pertanggungiawaban Penggunaan Dana - Buku Kas (BKU) - Buku Kas Pembantu (BKP) - Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek - Rekening Koran Bank - Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi - Bukti Penyetoran Pajak - Register Penutupan Kas - Berita Acara Pemeriksaan - Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Keuangan (CaLK), termasuk Arsip Data Komputer (ADK) - Laporan Pendapatan Negara - Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan / Triwulan / Semesteran Daftar Gaji Laporan Kartu Gaji Data Rekening Bendahara Daerah (BUD) 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungj awaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungj awaban APBD disahkan Selama yang bersangkutan masih jadi pegawai 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungi awaban APBD disahkan 5 tahun 3 tahun 3 tahun 5 tahun Dinilai Kembali Musnah Dinilai Kembali Musnah -L4- No. JENrS DOKUMEN/ARSIP JANGI{A trIAKTU SIMPAN KETERANGAN AKTIF INAKTIT 1 2 3 4 c D 10 Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari : - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Neraca - Laporan Arus Kas - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) BANTUAN/ PINJAIVIAN LUAR NEGERI 1. Permohonan Pinjaman Luar Negeri (Blue Book) 2. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book) 3. Dokumen Memorandum of (Jnderstanding (MoU), dan Dokumen sejenisnya Dokumen Loan Agreemen, (PHLN) seperti Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Men5rurat dengan Lender Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Dana Luar Negeri, al : Usulan Luncuran Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut larnpirannya : - Reimbursement - Direct Payment/ Transfer Precedure - Special Commitment/ L/ C Opening - Special Account/ Imprest Fi,tnd 6. 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungj awaban APBD disahkan 1 tahun setelah diterbitkan 1 tahun setelah Loan Agreement ditandatangani 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir 2 tahun setelah perja{ian pinjaman berakhir 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir 5 tahun 3 tahun 3 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun PerrnanenPermanenPermanenPerrnanenPermanen Dinilai Kembali Dinilai Kembali - 15- No. JENIS DOKUIVTEN/ARSrp JANGI(A UIAI(TU SIMPAN KETERANGAIY AKTIT INAKTIF 1 2 3 4 5 rJoKumen urorrsasl penarlkan l)ana (pagment Aduice) Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu : surat Perintah Pencairan Dana, sPM beserta lampirannya, a.1. : spp, Kontrak, BA, dan Data Pendukung lainnya Replenishment (permintaan penarikan dana dari Negara donor) meliputi antara lain : No objection Letter (NoL), project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorizatiorr (wA), Statement of Ekspenditure (SE) Stalf Apraisal Report Report/ laporan yang terdiri dari : - Progress Report - Monthlg Report - Quarterly Report Laporan Hutang Daerah : - Laporan Pembayaran Hutang Daerah - Laporan Posisi Hutang Daerah Completion Report/ Annual Reporl 14 Ketentuan/ Peraturan yang Menyangkut Bantuan/ Pinjaman Luar Negeri 9.10111213 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungiawaban APBD disahkan tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir 1 tahun setelah diperbaharui 5 tahun 5 tahun 5 tahun 3 tahun 5 tahun 5 tahun Dinilai Kembali Dinilai Kernbali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali PermanenPermanen - 16- No. JENrS DOKUMEN/ARSTP JANGI(A WAKTU SIMPAN AKTIF' INAKTIr. 1 2 I 4 o EF r.Err(irr&tlr,AAN A.t'I,,,,l LrANA PINITAMAN/ HIBAH LUAR NE(CERI (pHtN) 1. Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan : - Kuasa Pengguna Anggaran - Kuasa Pengguna Barang/ Jasa - Pejabat Pembuat Komitmen - Pejabat Pembuat Daftar Gaji - Pejabat Penandatangan SpM - Bendahara Penerimaan/pengeluaran - Pengelola Barang termasuk berita acqra serah terima jabatan SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH {SAKDI 1. Manual Implementasi sistem Akurntasi Keuangan Daerah (SAKD) 2. Kebijakan Akuntansi Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi 3.4. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan /Triwulan / Semesteran Selama nrasih menjabat Selama belum ada perubahan Selama belum ada perubahan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungiawaban APBD disahkan 3 tahun 2 tahun 2 tahun 5 tahun 5 tahun Dinilai Kembali PermanenPermanen MusnahMusnah No. JENrS DOKUMEN/ARSTP JAIIGI{A UIAKTU SIMPAN ittr,lrtrl! AKTIF INAKTII. 1 2 3 4 U G PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEIUBANTUAN 1. Penetapan Pemimpin Proyek/ Anggaran kegiatan Pembantuan termasuk Specimen Tanda TanganBerkas Permintaan Pembayaran (SPp) dan lampirannya : - sPP-sPP-Daftar Perincian Penggunaan sppR-spDR-L, spM-LS, spM-DU, bilyet giro, SPM Nihil - Penagihan/ Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/ Bank beserta Bukti Pendukungnya a.1. : copy Faktur pajak dan Nota Kredit Bank - Permintaan Pelayanan Jasa/service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerj aan Buku Rekening Bank Keputusan Pembukuan Rekening Pembukuan anggaran terdiri : Buku Kas (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan / Pengeluaran (Dpp), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran 2.3.4. 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungiawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan Selama rekening masih aktif Selama rekening masih aktif tahun 5 tahuntahun 5 tahun Musnah Dinilai kembali Dinilai kembali Permanen Dinilai kembali No. JENIS DOKUMEN/ARSIP JAIIIGI(A UIAKTU SIMPAN KETENANGAN AKTIF' INAKTIF 1 2 3 4 o HI rE;NI;I(IrvlAAN ANG(iARAN TUGAS PEMBANTUAN 1. Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan Termasuk Dana Sisa atau pengeluaran lainnya 2. Berkas Penerimaan Pajak termasuk pph 21, pph 22,ppln 23, dan ppn, dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan pekerjaan PENGELOLAAN ANGGARAN PEMILU 1. Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari ApBD a. Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran BantuarrPemilu
2. b.Peraturan/ Pedoman/ standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu c. Bahan usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) pilkada KPUD dan Panwasda Provinsi, PPK, PPs, Kpps dan permohonan pengajuan RKA KPUD dan Panwas 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan tahun 5 tahuntahuntahuntahun Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali Musnah No. JENrS DOKUMEN/ARSIP JANGI{A trIAKTU SIMPAN KETERANGAN AKTIr. INAKTIF 1 2 3 4 5 d. Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu e. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Provinsi Pilkada dan Bantuan Pemilu f. Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Provinsi dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD g. Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada h. Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, Bantuan Biaya Pemilu dari APBD dan Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pemilu dari APBD Pilkada dan Batuan Biaya 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan tahuntahuntahun 5 tahuntahun 5 tahun MusnahMusnahMusnah Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali No. JENrS DOKUMEN/ARSTP JANGI{A WAKTU SIMPAN rt t:rrtrl:ift AKTIF INAKTIF I 2 3 4 U J PELAKSANAAN ANGGARAN PILI(ADA DAN ANGGARAN BiIVE BANTUAN PEMILU1. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KpUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan pemilu 2. Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/ Pemilu 3. Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu termasuk Setor Komisi pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro 4. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasr.lk diantaranya Bukti Transfer Bank 5. Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/ Pergeseran / Revisinya 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungiawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali -21 - No. JENrS DOKUMEN/ARSTP JANGI(A 1TIAKTU SIMPAN tutrrnErtlartt.! Aitr AKTIF INAKTIT 1 2 3 4 o KL PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU 1. Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/ Pergeseran f Revisinya 2. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD Provinsi, Panwasda dan Pemegang uang Muka cabang (puMc) ppK dan Panwas 3. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke ppK, Pps dan Kpps termasuk diantaranya Bukti Transfer tsank PEMERIKSAANI PENGAWASAI{ KEUANGAN DAERAH 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan 2. Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal 3. Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional : a. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) b. MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan) c. Tindak Lanjut/ Tanggapan LHP tahun setelah tahun angga.ran berakhir 1 tahun setelah diperbaharui 1 tahun seteiah UU tentang pertanggungiawaban APNB disahkan 2 tahun setelah ditindaklanjuti2 tahun setelah ditindaklanjuti2 tahun setelah ditindaklanjuti 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali JENrS DOKUMEN/ARSTP 4. Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah : a. Tuntutan Perbendaharaan b. Tuntutan Ganti Rugi 2 tahun setelah tagihan tuntutan perbendaharaanf tuntutan ganti rugi dilunasi 2 tahun setelah hak dan kewajiban habis Dinilai kembali Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,ttd. TENGKU ERRY NURADI aslinya UKUM, Pembina Utama Muda (IV/c) NrP. 19590227 198003 1 004

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…