Mengatur tentang: Ketentuan Umum, Tarif Dasar Angkutan, Pengawasan, Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. 2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsLlr penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. BAB II TARIF DASAR ANGKUTAN
Tarif dasar angkutan dihitung berdasarkan biaya pokok angkutan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan untuk penyedia jasa angkutan yang dihitung berdasarkan biaya penuh (full cost) yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tak langsung.
(1) Tarif Dasar Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp.722,- {seratus dua puluh dua rupiah} per penumpang/ kilometer. (2) Tarif Dasar Batas Atas angkutan Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp.159,- (seratus lima puluh sembilan rupiah) per penumpang/kilometer, dan Tarif Dasar Batas Bawah sebesar Rp.98,- (Sembilan puluh delapan rupiah) per penlrmpanglkilometer.
Tabel perincian tarif jarak angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Sumatera Utara diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas.
Gubernur atas usul Kepala Dinas, menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat dari kondisi geografis, faktor muat dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai. BAB III PENGAWASAN
Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Kepala Dina.s.
KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2OL6 tentang Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 2r, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal B Peraturan Gubernur ini diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM PELAKSANA, mulai berlaku pada tanggal memerintahkan penempatannya Ditetapkan di Medan pada tanggal 25 April 2A16 PII.GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI a r (rvlb) NIP.19630920 L99047 1 001 Diundangkan di Medan pada tanggal 26 April 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI, ttd HASBAN RITONGA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 13 I,AMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 13 TAHUN 2016 TANGGAL 25 APRIL 2OL6 TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI SUMATERA UTARA TARIF/PNP_KM BATAS ATAS BATAS BAWAH Rp. 159,- Rp. 98,- Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA ttd TENGKU ERRY NURADI Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM PELAKSANA,
Membuka PDF…