DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara No. 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2OL5;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Pemmahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara; :1. Undang-Undang Nomor 24 Tal:run 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103h

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OI4 tentang Majelis Permusyawaratan Ralryat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor l-82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A74 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OI5 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 24, Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44161 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OOT tentang Perubahan Ketiga Ata.s Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTL2l;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
6.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2AO7 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO7 Nomor 5);
7.Peraturan Daerah Nomor 7 Tah:un 2O08 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7l;
8.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O1O tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor L);
9.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2OL4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2OI5 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OI4 Nomor 1O);
10.Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2OI5 (Berita Daerah Provinsi SumateraUtaraTahun 2015 Nomor 1l ); MEMUTUSKAN: MenetapKAn : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA 1. 2.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara; Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara; Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. T\rnjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat. Pasa-l 2 Dalam hal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan Rumah Dinas Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara diberikan T\rnjangan Perumahan. 3. 4. 5. 6.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara- Ditetapkan di Medan pada tanggal 1O April 2015 GUBERNUR SUMATERA UTARA. ttd GATOT PUJO NUGROHO Diundangkan di Medan pada tanggal 21 April 2Ol5 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd R.SABRINA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 18 Aslinya , Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19590227 198003 1 004

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2OL5;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OI4 tentang Majelis Permusyawaratan Ralryat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor l-82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A74 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OI5 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 24, Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44161 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OOT tentang Perubahan Ketiga Ata.s Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTL2l;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
6.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2AO7 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO7 Nomor 5);
7.Peraturan Daerah Nomor 7 Tah:un 2O08 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7l;
8.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O1O tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor L);
9.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2OL4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2OI5 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OI4 Nomor 1O);
10.Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2OI5 (Berita Daerah Provinsi SumateraUtaraTahun 2015 Nomor 1l ); MEMUTUSKAN: MenetapKAn : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA 1. 2.

BAB I