Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan Umum, Penerimaan dan Bentuk Partisipasi, Pembiayaan dan Penutup.
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PEI.AKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2OL5 TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA.
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
BAB II
Partisipasi Pihak Ketiga kepada Daerah bersumber dari :
Hasil penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga berupa uang disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD penerima dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan. Penerimaan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab SKPD penerima dan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan. Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga dinyatakan dengan surat pernyataan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam L,ampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga bempa barang baik bergerak maupun tidak bergerak pada SKPD penerima dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan. Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang antara SKPD dengan Pihak Ketiga sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. {1) (21
Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga berupa jasa pada SKPD penerima dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penerimaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan. Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga dirryatakan dengan Berita Acara antara SKPD dengan Pihak Ketiga sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB III
Segala biaya yang timbul akibat pengalihan hak atas pemberian Partisipasi Pihak Ketiga dibebankan kepada APBD.
BAB IV
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 188.34 L I L236 lKl 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangarl Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 25 April 2Ot6 P1t" GUBERNUR SUMATERA UTARA, ud TENGKU ERRY NURADI Diundangkan di Medan pada tanggal 2 Mei 2Ot6 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd HASBAN RITONGA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 16 Pembina Utama Muda llV /c\ NrP.19594227 198003 1 004 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2016 TANGGAL 25 APzuL 2AL6 TENTANG PETUNJUK PEI-AKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2OL5 TENTANG PARTISIPASI PIHAK KEfiGA DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN/ KESANGGUPAN MEMBERIKAN PARTISIPASI KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR: ............. Yang bertanda tangan dibawah ini :
Membuka PDF…