DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara No. 18 Tahun 2014

Nomor: 18
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014; b. c. d. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Ncmor b4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Unciang Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2QO4 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2G08 Tentang Perubahan Ked-i-ta atas Undang-undang Nomor 32 Tah.un 2AO4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun z}CI+ F.lomor Sg,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia a84fl; Undang-Unciang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lemb,aran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3Q; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Incionesia nomor 28 Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 50a9); Peraturan Pemerintah Nomor 2I T'ahun 1"950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoinair Peinbitraar: dari Peiiga-wasan Penyelei:ggflraftr'r Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran i.{egara Repubiik indonesia Ncmor a593i; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Femerintahan Antara Femerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAT F{omor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20 10 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribr-rsi Daer:ah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ALA Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuaagan Daerah sebagaimana telah diubah oengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2071 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam |.legeri Nomor 13 Tahun 20A6 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pernerintah Yang Fdenjadi I'retvefi€,ilgan Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5);
11.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 Tentang Crganisasi <ian Tata Keqa Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumarera Utara Nomor 8);
12.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2}ll tentang Pajak Daerah Frovinsi Sumatera U-tara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor L);
13.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pajak R-okok Provinsi Sr-rma-tera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A13 Nomor L2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara F.Irrri-ror 1 R,l'- "ti
14.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2Ol4 Tentang Anggaran d^an Pendapatan Beianja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2}rc (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OI4 Nomor 2);
15.Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2010 Tentang I-Ira-ian Trrgas, Fr.rngsi dan Ta-ta Keda Dina.s Pencla,patan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O7A Nomor 19 I ;
16.Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2OlO Tentang Organisasi, Ttrgas, Fungsi dan Uraian Ttrgas Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Pro'u'insi Sumatera Utara {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 20);
17.Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 20 10 Tentang flrganisasi, T\-rgas, Fungsi dan Llraian Tfigas tlnit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tah-r-in 2G10 Nornor 4.?);
18.Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang trenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol4 Nomor 5); MEMUTUSKAN: : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARI{YA INSENTIF DAN PENERIMA PH.l\-/!'i<A-v,'AHl\l\l li\i\l<!Ul-!H PH:l\lllll\-lt+l!lAl\ gA-lAK IlAtiVAH PROVINSI SUMA?ERA. UTARA ?AHUN ANGGARAN 2014

BAB I

KH iHi\t l!ltlt\t |il\/! Itn.4

Pasal 1

Daiam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adaiah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Perneriniair Daerah dan DPRD meitur-ut 'azas otonomi dan iugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan ^*:-^:- !\T^^^-^ tl^^^+1.^^ 1f^*"1^l:l- r-J^-^^:^ ^^1^^^^;*^-^ J:*^1-^'.,J l^1^* prtrlsl-u rruSaaa tIUgaLualr l\uPuutaA rlluullusla JUUatsarrrtarla utrtlaAJuu ualaali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. / r,-L^----- ^i^i^L rr--L^----- La--*^+^-^ r r+^-^ J. Lil,.l'UCI iiL{i il.Lia.lai.il \tLlLlclliLtl \)(iiilitt.-cl aC. .v LiLti:i.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kepala Dinas a-dalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi sumatera Utara. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan ciaerah sesuai dengan Peraturan Per"undang-un<iar1ga11.
7.Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Dinas Pendapatan Provinsi Suma'uer-a Uiara J/-al-rg iugas pokok dan fungsinya adaiah rnelaksanakan pemungutan pajak daerah.
8.Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.
9.Pihak lain adalah Kepolisian Daerah untuk pemungutan Pajak Kendaraan Berrrrotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Berrrrotor serta Prociusen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk pemungutan Pajak Bahan Bakar Itendaraan Bcrinot=or.
10.Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak yang ditetapkan daiam Anggaran irencapatan dan Eeian;a Daerah Jang dijabarkan secara triw-urlan-an <ialam Peraturan Kepala Daerah.
11.Pajak Daerah, yang selan3utnya disebut Pajak, adaiah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh seorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Lind.ang-undang, d.engan iidak menciapaikan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnva kemakmuran ralqrat. 6. 12. 13. 14. T\rnjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri aias tunjangan isirii suami, tunjangan anak, iunjangan jabatari strrrktural/ fungsionai, dan/ atau tunjangan beras. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pqjak, penentuan besarnya pajak yang terutang o^-^^i i.^^i^+^^ ^^^^-;'h^^ ^^:-i- i-^^^;^ i;i^:.:i- ^^:^i-rarliiJal AUSlaL.tli iivalc,t;lrrarr ijd.jaA .-tr,-liciiJ.€t vi q.Jiii iJc"jiG.A PvilScvv G.Jc.ir penyetoran. Insentii Pemungutan Pajak yang seianjuinya disebut Insentif aciaiah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja -1 -1-.-- ---,1-1---.--1- -a- - .--:-t -l- -.--1 Lcr.tcrlr_Lt t_t_a.!a-l.u lllcra_l{*\?l-rlaKarl IJUIITLTITg'-.r-t-arr ruaJars (Ja-rIaJI.

Pasal 2

Pemberian insentif pernurrgutan Pajak dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan konciisi objektif ciaerah.

BAB II

I t\tu! l\t't't u' -l.1IL)jJIi iiI'

Pasal 3

Untuk kegiatan pemunguian pqfak daerah diberikan insentif lang bersumber dari pendapatan pajak daerah.

Pasal 4

insentif ctiberikan kepacia instansi peiaksana pemungut pajak claerah. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional .i:i^^..^-i-^- i-^*^,.l^ !L'OA,J d.I i\it-j'l iaCPd.Li€[ .

a.Pejabat dan Pegawai Instansi pelaksana pemungut pajak sesuai dengan tanggung j a',x,,ab masing-masing.
b.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengeiciaan keuangan d.aerai:.
c.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
d.Pihak lain yang memba-ntu instansi pelaksana pemungut p4ak daerah"

(1)
(2)
(3)IA\ [-rl
(3)I tLl t,, f 1l t2t (2| Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a, huruf b, <ian huruf c, untuk setiap buiann3ra ditetapkan dengan perkaiian gaji pokok dan tunjangan yang melekat didasarkan dari pembuat daftar gaji yang telah ditetapkan. Penetapan perkalian sebagaimana dimaksud pada ayat {3) adalah memperhatikan faktor jabatan struktural, fungsional dan beban kerja objektif penerima insentif yang bersangkuian ciidasarkan kepada pengangkatan jabatan dan penugasannya yang ditetapkan pejabat herwen a n g sesu a i tleten tr: an pera tr: ra n pent n d an g-u n d ar'gar,.

Pasal 5

Pemberian Insentif sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat {1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah i +nrnat i-;-^-:^ +-i..,' 'i^-iirvirucri.la.i LcrrSt-L AururJa Lrrvl L{r.rrr i'ang telan dltentUkan. Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak +--^^-^i +iA^i. -^*'n^+^ii-^- ;-^^^+i€ ',^^- ^',;^'h Al'a^-,^-i.^h 116rf i- r-.i.--'i^- LLi \.ayq,ir Li\lar\ liauliiuaLctf\all iilsuirLii J ail'E; \>uilc-ii L:iUaJ ai f\aII LlIaLuf\ Li lvi uiatl sebelumnya. apabiia daiam reaiisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ierdapat sisa lebih, harrrs disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 6

Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan Pajak daerah dalam tahun 1-^-1-^*^^* .,-+-,1- +:^^ :^-:^ *^:^1- l^^-^L djrei5dr crII lJLa nvlrclall utLLLlA Lld.lJ JUlrtJ yaJAa\ Lra\rl Atl. Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui A -^^^-^- ll^-l^^^+^- ,'l^- D^l^-:^ n^^*^tr- ^^.1^ r'r^1-,,*^- l)o1^1--^-^-- ll.tI5ECLr€trr J' UTLLI-CLpALCLTT UCLra rJ\/.rCtrrJA UaLlalt IJaUa UUAUrllUlf l urclsalraalr Anggaran (DPA) Dinas Penelapatan Provinsi Sumatera Utara. Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan sebesar 37o (tiga perseni dari rencana penerimaan ciaiam tahun anggaran bei'kenaan untuk tiap jenis pajak daerah.

Pasal 7

(U Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)atas penerimaan pajak daerah ditetapkan berdasarkan ketentuan di atas P.p.2.5O0.0OO.uOO.OOO,OO i<iua triiiun iima i'atr-is miiy''ar rupiahi sampai dengan Rp.7.5OO.OOO.OOO.OOO,OO (tujuh triliun lima ratus rnilyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang meiekat.
(1)(2\
(3)
(1)(21
(3)
(2)Dengan berpedoman pada ayat (1), untuk besaran insentif pajak daerah .,^:+", -^l:.^^ +;-^^: o /l^l^-^*\ l-^1: ^^:: -^1.^l- l^- +.,-:^-^^ *^1^1.^+ Ja:trLLl. Pd"rrirS LrrrBtsr o iLr(;l4l-r.air, r{.i:lj.i Eij-tr Pl,rrLitr Ll.a-ti LLrIrJarltsdrl -vd.rr6 rllslsr\dL.

Pasal 8

Alokasi besaran Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu 90% (sembilan puluh persen) untuk instansi peiaksana pemungut pajak cian iOara (sepuiuh persen) untuk pihak lain yaitu Kepolisian Daerah. Alokasi besaran Insentii Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PtsBKB) yattu 9oatb {sembiian puluh persen} untuk instansi pelaksana pemungut pajak dan I Oolo (sepulrrh persen) rrnt.r:k piha.k lain yaitr: Produsen dan at.au, Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor lainnya. Untuk Penyedia Bahan Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 pemberi.an insentif pajaknya <iiperhitungkan dari reaiisasi pembayaran setoran Pqiak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor setiap bulannya dari Produsen dan atau Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Alokasi besaran Insentif Pajak Air Permukaan (APU) rcO% (seratus persen) untuk instansi pelaksana pemungut pajak. Alokasi besaran insentif P4jak Rokok LAA % (seratus persen) untuk instansi pelaksana pemungut pajak.

Pasal 9

(1)Alokasi besaran perkalian pembagian Insentif untuk penerima Insentif ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan ker-rangan daerah, masing-ma-sing menerima 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat .
2. b.Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, menerima I (deiapani kaii gaji pokok Can tunjangan yang rnelekai .
3. c.Pejabat dan Pegawai Dinas Pendapatan sebagai instansi pelaksana pernungutan pajak <iaerah iengan i'incian sebagai berikut :
  1. 1.Kepala Dinas, menerima 8 {delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekai ;
  2. 2.Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Pejabat Pelaksana Sekretaris, Pejabat Pelaksana Kepala Bidang, Pejabat Pelaksana Kepala UPT, menerima 7 (tujuh) kaii gaji pokok cian tunjangan yang melekat; 3 Kenela Srrh Rasian K-enala Seksi. Bendahara Penerimaan dan - - '--'7 Bendahara Pengeluaran masing-masing menerima 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; / 11-=-r afuai-a Peneriiuaan Peirrbairtu, Bentlalrara Pei-rgeluai-ail4r_ [rcll(li Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu PPK, Pengurus Barang, Koordinator Samsat fKeiiiing, Gerai, h'iaii, Drive Thrui, cian admin Komputer, Koordinaior \r \v^r^r
(4)(s) Jaringan IT, Operator IT, masing-masing menerima 5 (lima) kali gaji -^l-^l- ,J^- +,,-:^ *^l^1-^+ lJU.t\UA Lrdrr Ll.l'rrJalrrsalrr JvatLY^ lrruls-r\dl. ,

5.Petugas Samsat Keliling, Petugas Korektor Pajak, masing-masing menerima 4 {empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
6.Staf dan Tenaga Honorer Database masing-masing menerima 3 itigai kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
7.Petugas Penagih T\rnggakan, menerima Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk setiap helai penyampaian Surat-surat Perpajakan Daerah yang disampaikan dan diterima oleh Wajib Pajak.

(2)Untuk pelaksanaan penetapan alokasi besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan daftar penerima pembayaran insenfif pajak daerah -..r:- - 1---t---.---- -llL-L-"^t---.- -1-1- t, ----t- n:.--- $c Llir_{J u |,rraM ly i4 or r e LaIJKa-i r L)re r l J\ cllara L/rI r as.

BAB III

PEi\i GAN G GARAli, PE LAKSAI,{,I-AN DA i\i PE F*TA i.{ GG U i\i G JA-WABAN

Pasal 10

(1)Kepala Dinas men)"usun penganggaran insentif pemungutan pajak daerah yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pacia Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Daerah Provisi Sumatera Utara.
(2)Insentif Pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasaikan jeiris beiaiija pega-w-ai, objek irelar-rja iirse ntif i)eirrungu'iaii pajak daerah.

Pasal 11

(1)Target kinerja Pernungutan Per-Jenis Pajak Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Sampai ciengan Triwuian I = i1o/o (iima belas persen);
2. b.Sampai dengan Triwulan II = 4Oolo (ernpat puluh persen);
3. c.Sa-mpa-i dengan TriwuLa-n III = 7oo/o (t:4u"h pr-r-!r-1h persen);
4. d.Sampai dengan Triwulan IV = 100% (seratus persen).
(2)Apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapai l5%o (lima belas persen) atau iebih, Insentif <iiberikan pada ann'ai T'riwulan II.
(3)Apabila pada akhir Triwulan I realisasi kurang dari 15Vo (lima belas perseni, Ii:.sentif tidak ilberikan pada arvai Triwulan II.
(4)Apabila pada akhir Triwulan II realisasi mencapai 4Oo/o (empat puluh perseni atau Lebih, Insentif diberikan untr.rk Triwuian I yang beium dibayarkan dan Triwulan II.
(5)Apabiia pada akhir Triwuian II realisasi kurang dari 4ooh (empat puluh persen), Insentif untuk Triwuian lI belum dibayarkan pada awal Triwulan III. ,9-
(6)Apabila pada akhir Triwulan III realisasi kurang dari 7A% (fiiuh puluh no-^o-\ Th^^*+:f +:l^l- J:1^^-:l-^* *^l^ ^*-.^1 ,T1-:,--,1^- T\/ lJLrJLrr.r: lrri'LtlLtl Ltrtiil{' (iiijr;tiii.iiii ijiii_la ii'wai iiiw'uiiiii iv. {7) Apabila pada akhir Triwulan III realisasi mencapai 7Oo/o (tujuh puluh persen) atau iebih, Insentii ciiberikan pacia Triwuian IV.
(8)Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai 1OO% (seratus persen) atau iebih, Insentif diberikan untuk ti'i'r"'uian y'ang beium dibayarkan.
(9)Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari LOOo/o (seratus perseni tetapi iebih <iari 7}t)/v {tu3uh puiuh persen}, lnsenti, diberikan untuk Triwulan III dan Trir,vulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
(1O)Penetapan Target Kinerja Pemungutan per-jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang men-rnakan hasian vAnq tidnk ternisahkan dari Peraturan Gubernur ini.r J -rr-

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

10.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pernerintah Yang Fdenjadi I'retvefi€,ilgan Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5);
11.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 Tentang Crganisasi <ian Tata Keqa Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumarera Utara Nomor 8);
12.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2}ll tentang Pajak Daerah Frovinsi Sumatera U-tara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor L);
13.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pajak R-okok Provinsi Sr-rma-tera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A13 Nomor L2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara F.Irrri-ror 1 R,l'- "ti
14.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2Ol4 Tentang Anggaran d^an Pendapatan Beianja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2}rc (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OI4 Nomor 2);
15.Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2010 Tentang I-Ira-ian Trrgas, Fr.rngsi dan Ta-ta Keda Dina.s Pencla,patan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O7A Nomor 19 I ;
16.Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2OlO Tentang Organisasi, Ttrgas, Fungsi dan Uraian Ttrgas Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Pro'u'insi Sumatera Utara {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 20);
17.Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 20 10 Tentang flrganisasi, T\-rgas, Fungsi dan Llraian Tfigas tlnit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tah-r-in 2G10 Nornor 4.?);
18.Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang trenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol4 Nomor 5); MEMUTUSKAN: : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARI{YA INSENTIF DAN PENERIMA PH.l\-/!'i<A-v,'AHl\l\l li\i\l<!Ul-!H PH:l\lllll\-lt+l!lAl\ gA-lAK IlAtiVAH PROVINSI SUMA?ERA. UTARA ?AHUN ANGGARAN 2014

BAB I

KH iHi\t l!ltlt\t |il\/! Itn.4

Pasal 1

Daiam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adaiah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Perneriniair Daerah dan DPRD meitur-ut 'azas otonomi dan iugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan ^*:-^:- !\T^^^-^ tl^^^+1.^^ 1f^*"1^l:l- r-J^-^^:^ ^^1^^^^;*^-^ J:*^1-^'.,J l^1^* prtrlsl-u rruSaaa tIUgaLualr l\uPuutaA rlluullusla JUUatsarrrtarla utrtlaAJuu ualaali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. / r,-L^----- ^i^i^L rr--L^----- La--*^+^-^ r r+^-^ J. Lil,.l'UCI iiL{i il.Lia.lai.il \tLlLlclliLtl \)(iiilitt.-cl aC. .v LiLti:i.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kepala Dinas a-dalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi sumatera Utara. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan ciaerah sesuai dengan Peraturan Per"undang-un<iar1ga11.
7.Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Dinas Pendapatan Provinsi Suma'uer-a Uiara J/-al-rg iugas pokok dan fungsinya adaiah rnelaksanakan pemungutan pajak daerah.
8.Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.
9.Pihak lain adalah Kepolisian Daerah untuk pemungutan Pajak Kendaraan Berrrrotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Berrrrotor serta Prociusen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk pemungutan Pajak Bahan Bakar Itendaraan Bcrinot=or.
10.Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak yang ditetapkan daiam Anggaran irencapatan dan Eeian;a Daerah Jang dijabarkan secara triw-urlan-an <ialam Peraturan Kepala Daerah.
11.Pajak Daerah, yang selan3utnya disebut Pajak, adaiah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh seorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Lind.ang-undang, d.engan iidak menciapaikan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnva kemakmuran ralqrat. 6. 12. 13. 14. T\rnjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri aias tunjangan isirii suami, tunjangan anak, iunjangan jabatari strrrktural/ fungsionai, dan/ atau tunjangan beras. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pqjak, penentuan besarnya pajak yang terutang o^-^^i i.^^i^+^^ ^^^^-;'h^^ ^^:-i- i-^^^;^ i;i^:.:i- ^^:^i-rarliiJal AUSlaL.tli iivalc,t;lrrarr ijd.jaA .-tr,-liciiJ.€t vi q.Jiii iJc"jiG.A PvilScvv G.Jc.ir penyetoran. Insentii Pemungutan Pajak yang seianjuinya disebut Insentif aciaiah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja -1 -1-.-- ---,1-1---.--1- -a- - .--:-t -l- -.--1 Lcr.tcrlr_Lt t_t_a.!a-l.u lllcra_l{*\?l-rlaKarl IJUIITLTITg'-.r-t-arr ruaJars (Ja-rIaJI.

Pasal 2

BAB II

I t\tu! l\t't't u' -l.1IL)jJIi iiI'

Pasal 3

Untuk kegiatan pemunguian pqfak daerah diberikan insentif lang bersumber dari pendapatan pajak daerah.

Pasal 4

insentif ctiberikan kepacia instansi peiaksana pemungut pajak claerah. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional .i:i^^..^-i-^- i-^*^,.l^ !L'OA,J d.I i\it-j'l iaCPd.Li€[ .

a.Pejabat dan Pegawai Instansi pelaksana pemungut pajak sesuai dengan tanggung j a',x,,ab masing-masing.
b.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengeiciaan keuangan d.aerai:.
c.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
d.Pihak lain yang memba-ntu instansi pelaksana pemungut p4ak daerah"

(1)
(2)
(3)IA\ [-rl
(3)I tLl t,, f 1l t2t (2| Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a, huruf b, <ian huruf c, untuk setiap buiann3ra ditetapkan dengan perkaiian gaji pokok dan tunjangan yang melekat didasarkan dari pembuat daftar gaji yang telah ditetapkan. Penetapan perkalian sebagaimana dimaksud pada ayat {3) adalah memperhatikan faktor jabatan struktural, fungsional dan beban kerja objektif penerima insentif yang bersangkuian ciidasarkan kepada pengangkatan jabatan dan penugasannya yang ditetapkan pejabat herwen a n g sesu a i tleten tr: an pera tr: ra n pent n d an g-u n d ar'gar,.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

(U Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)atas penerimaan pajak daerah ditetapkan berdasarkan ketentuan di atas P.p.2.5O0.0OO.uOO.OOO,OO i<iua triiiun iima i'atr-is miiy''ar rupiahi sampai dengan Rp.7.5OO.OOO.OOO.OOO,OO (tujuh triliun lima ratus rnilyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang meiekat.
(1)(2\
(3)
(1)(21
(3)
(2)Dengan berpedoman pada ayat (1), untuk besaran insentif pajak daerah .,^:+", -^l:.^^ +;-^^: o /l^l^-^*\ l-^1: ^^:: -^1.^l- l^- +.,-:^-^^ *^1^1.^+ Ja:trLLl. Pd"rrirS LrrrBtsr o iLr(;l4l-r.air, r{.i:lj.i Eij-tr Pl,rrLitr Ll.a-ti LLrIrJarltsdrl -vd.rr6 rllslsr\dL.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Alokasi besaran perkalian pembagian Insentif untuk penerima Insentif ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan ker-rangan daerah, masing-ma-sing menerima 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat .
2. b.Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, menerima I (deiapani kaii gaji pokok Can tunjangan yang rnelekai .
3. c.Pejabat dan Pegawai Dinas Pendapatan sebagai instansi pelaksana pernungutan pajak <iaerah iengan i'incian sebagai berikut :
  1. 1.Kepala Dinas, menerima 8 {delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekai ;
  2. 2.Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Pejabat Pelaksana Sekretaris, Pejabat Pelaksana Kepala Bidang, Pejabat Pelaksana Kepala UPT, menerima 7 (tujuh) kaii gaji pokok cian tunjangan yang melekat; 3 Kenela Srrh Rasian K-enala Seksi. Bendahara Penerimaan dan - - '--'7 Bendahara Pengeluaran masing-masing menerima 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; / 11-=-r afuai-a Peneriiuaan Peirrbairtu, Bentlalrara Pei-rgeluai-ail4r_ [rcll(li Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu PPK, Pengurus Barang, Koordinator Samsat fKeiiiing, Gerai, h'iaii, Drive Thrui, cian admin Komputer, Koordinaior \r \v^r^r
(4)(s) Jaringan IT, Operator IT, masing-masing menerima 5 (lima) kali gaji -^l-^l- ,J^- +,,-:^ *^l^1-^+ lJU.t\UA Lrdrr Ll.l'rrJalrrsalrr JvatLY^ lrruls-r\dl. ,

5.Petugas Samsat Keliling, Petugas Korektor Pajak, masing-masing menerima 4 {empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
6.Staf dan Tenaga Honorer Database masing-masing menerima 3 itigai kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
7.Petugas Penagih T\rnggakan, menerima Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk setiap helai penyampaian Surat-surat Perpajakan Daerah yang disampaikan dan diterima oleh Wajib Pajak.

(2)Untuk pelaksanaan penetapan alokasi besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan daftar penerima pembayaran insenfif pajak daerah -..r:- - 1---t---.---- -llL-L-"^t---.- -1-1- t, ----t- n:.--- $c Llir_{J u |,rraM ly i4 or r e LaIJKa-i r L)re r l J\ cllara L/rI r as.

BAB III

PEi\i GAN G GARAli, PE LAKSAI,{,I-AN DA i\i PE F*TA i.{ GG U i\i G JA-WABAN

Pasal 10

(1)Kepala Dinas men)"usun penganggaran insentif pemungutan pajak daerah yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pacia Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Daerah Provisi Sumatera Utara.
(2)Insentif Pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasaikan jeiris beiaiija pega-w-ai, objek irelar-rja iirse ntif i)eirrungu'iaii pajak daerah.

Pasal 11

(1)Target kinerja Pernungutan Per-Jenis Pajak Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Sampai ciengan Triwuian I = i1o/o (iima belas persen);
2. b.Sampai dengan Triwulan II = 4Oolo (ernpat puluh persen);
3. c.Sa-mpa-i dengan TriwuLa-n III = 7oo/o (t:4u"h pr-r-!r-1h persen);
4. d.Sampai dengan Triwulan IV = 100% (seratus persen).
(2)Apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapai l5%o (lima belas persen) atau iebih, Insentif <iiberikan pada ann'ai T'riwulan II.
(3)Apabila pada akhir Triwulan I realisasi kurang dari 15Vo (lima belas perseni, Ii:.sentif tidak ilberikan pada arvai Triwulan II.
(4)Apabila pada akhir Triwulan II realisasi mencapai 4Oo/o (empat puluh perseni atau Lebih, Insentif diberikan untr.rk Triwuian I yang beium dibayarkan dan Triwulan II.
(5)Apabiia pada akhir Triwuian II realisasi kurang dari 4ooh (empat puluh persen), Insentif untuk Triwuian lI belum dibayarkan pada awal Triwulan III. ,9-
(6)Apabila pada akhir Triwulan III realisasi kurang dari 7A% (fiiuh puluh no-^o-\ Th^^*+:f +:l^l- J:1^^-:l-^* *^l^ ^*-.^1 ,T1-:,--,1^- T\/ lJLrJLrr.r: lrri'LtlLtl Ltrtiil{' (iiijr;tiii.iiii ijiii_la ii'wai iiiw'uiiiii iv. {7) Apabila pada akhir Triwulan III realisasi mencapai 7Oo/o (tujuh puluh persen) atau iebih, Insentii ciiberikan pacia Triwuian IV.
(8)Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai 1OO% (seratus persen) atau iebih, Insentif diberikan untuk ti'i'r"'uian y'ang beium dibayarkan.
(9)Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari LOOo/o (seratus perseni tetapi iebih <iari 7}t)/v {tu3uh puiuh persen}, lnsenti, diberikan untuk Triwulan III dan Trir,vulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
(1O)Penetapan Target Kinerja Pemungutan per-jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang men-rnakan hasian vAnq tidnk ternisahkan dari Peraturan Gubernur ini.r J -rr-