DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara No. 21 Tahun 2016

Nomor: 21
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Provinsi Sumatera Utara sejak Tahun 2OL6 dinyatakan sebagai wilayah bebas Penyakit Keluron Menular {Brucelloxsl pada sapi dan kerbau; bahwa pemasukkan ternak sapi dan kerbau ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dapat menyebabkan penyebaran penyakit keluron menular (Brucr,llosis); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Masuknya Penyakit Keluron Menular (Brucellosis) ke Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 11O3); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a821; c. d. 1. 2. 3. 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4t Tahun 2074 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2075 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2OOO tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4OO2l; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2O14 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2Ol4 Nomor 130); Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentanl OT. 140/ t2l2ol\ tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu T\rmbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2OLL Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 lPermentan/OT .l4O I 3 /2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94 /Perctentanl OT .14O / 12 / 20 7 I tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu T\rmbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2Ol4 Nomor a2$; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6l /Permentanl PK.32O/ L2|2OLS tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1866); Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 487 lKpts/UM/6/ 1981 tentang Peraturan Penolakan Penyakit dan Karantina Hewan; 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13.

11.Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 828/Kpts I oT.2La I rc I 19e8 tentang Pedoman Pemberantasan Penyakit Hewan Menular (Brucellosis) pada ternak; Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 86/Kpts/PK.32O I L I 2OL6 tentang Pernyataan Provinsi Sumatera Utara Bebas dari Penyakit Keluron Menular (Brucellosis) pada Sapi; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN MASUKTIYA PEI\iYAKIT KELURON MENULAR (BRUCELLOSIS/ KE DALAM WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urus€rn pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara.
6.Kabupaten/Kota adalah KabupatenlKota, yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
7.Penyakit Keluron Menular (Brucellosis/ adalah penyakit hewan menular reproduksi menyerang ternak sapi dan ruminansia lainnya, yang menyebabkan keguguran dan kemajiran temporer. Menetapkan 8. 9. Ternak adalah ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing, domba). Uji serologi adalah pengujian dengan menggunakan serum darah ternak dan antigen Brucellosis. Surveilans adalah tindakan pengamatan dan penyidikan hewan sakit yang dilakukan secara terus menerus terhadap penyebaran dan terjadinya suatu kasus infeksi/penyakit. Reaktor ada-lah ternak yang secara klinis sehat tapi pada uji serologis positif. Slaughter adalah pemotongan bersyarat di bawah pengawasan dokter hewan berwenang. Daerah bebas adalah daerah tidak ditemukan Reaktor Brucellosis. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur atau Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap pengembangan ternak bagi Dinas Peternakan atau Pelaksana Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Sumatera Utara. Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mencegah dan menghindari masuknya kembali bibit Penyakit Keluron Menular (Brueetlosrs/ ke wilayah Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

PENGAMATAN DAN PEI{YIDIKAN

Pasal 3

Tindakan pengamatan dan penyidikan penyakit (suvailans), baik secara epidemiologi maupun serologi, terhadap penyakit keluron menular (Bruceltosis/ harus terus dilakukan sebagai langkah kewaspadaan dini terhadap kemungkinan masuknya kembali bibit Penyakit Keluron Menular (Bruceltosisl ke dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara. 10. 11- t2. 13. 14.

(1)
(2)-c-

Pasal 4

Pengamatan epidemiologi secara periodik dan dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara (Bidang Keswan dan Kesmavet), Dinas Peternakan/ Pelaksana Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan KabupatenlKota dan bersama dengan Balai Veteriner Regional I Medan serta pihak Karantina.

Pasal 5

(1)UJ-i Serologi berupa pengujian dengan metode Rose Bengal Test (RBT), Serum Aglutinasi Test (SAT), Complement Fixation Test (CFT) dan Milk Ring Test (MRr).
(2)Antigen yang dipergunakan untuk pengujian serologi adalah produk Pusat Veterinaria Farma (Pusvetma) atau antigen produk lain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III

PENOLAKAN PEI{YAKIT

Pasal 6

Setiap ternak sapi/kerbau yang masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara harus sudah melewati uji serologis terhadap Penyakit Keluron Menular (Brucellosis). Setiap ternak sapi/kerbau yang masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara harus memiliki dokumen yang lengkap terdiri dari : Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari daerah asal, Hasil Pemeriksaan Uji Serologi Bruellosis negatif dari Laboratorium Berwenang di daerah asal serta Surat Keterangan (Latu Lintas Ternak) dari Dinas Peternakan/Pelaksana Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah Asal.

(3)Setiap ternak sapi/kerbau yang masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara yang tidak memiliki dokumen yang lengkap sebagaimana dimaksud pad.a ayat (21 harus dilakukan uji serologis ulang (RBT) Penyakit Keluron Menular (Brudloslrs/ terhadap LOOo/o ternak masuk.
(4)Uji serologis terhadap Penyakit Keluron Menular (Bruceltosrs/ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan di wilayah Sumatera Utara (selama masa karantina), dilakukan oleh Balai Veteriner Regional I Medan dan/atau Laboratorium Veteriner Provinsi/ Kabupaten/Kota.
(5)Ternak sapi/kerbau yang diterima di Sumatera Utara adalah ternak ruminansia dengan hasil uji serologi utang RBT negatif.
(1)(21
(6)Ternak yang positif serologi RBT akan dikembalikan ke daerah asal atau dilakukan pemotongan bersyarat (slaughter) di bawah pengawasan dokter hewan berwenang dengan atau tanpa kompensasi.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Upaya mempertahankan status bebas terhadap Penyakit Keluron Menular (Brucellosis) menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 8

(U Pengawasan terhadap lalu lintas ternak dalam rangka pencegahan masuknya Penyakit Keluron Menular (Bruetlosis/ dilakukan oleh Gubernur. {21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (U di delegasikan kepada Dinas.

(3)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat {21bekerjasama dengan masyarakat.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 9

Apabila ditemukan hasil qji serologi positif terhadap Penyakit Keluron Menular (Bruellosis/ sebagaimana pada Pasal 6 ayat

(6)harus segera dilaporkan kepada Dinas Peternakan/ Pelaksana Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dilakukan pemotongan bersyarat (slaughter) di bawah pengawasan dokter hewan berwenang dengan atau tanpa kompensasi.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan bidang tugasnya yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal l.1 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Utara. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur ini dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Ditetapkan di Medan pada tanggal 23 Juni 2A76 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. TENGKU ERRY NURADI Diundangkan di Medan pada tanggal 24 Juni 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd. HASBAN RITONGA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 21 aslinya KUM, Pembina Utama Muda (IV/c) NrP. 19590227 198003 1 004

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Provinsi Sumatera Utara sejak Tahun 2OL6 dinyatakan sebagai wilayah bebas Penyakit Keluron Menular {Brucelloxsl pada sapi dan kerbau; bahwa pemasukkan ternak sapi dan kerbau ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dapat menyebabkan penyebaran penyakit keluron menular (Brucr,llosis); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

11.Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 828/Kpts I oT.2La I rc I 19e8 tentang Pedoman Pemberantasan Penyakit Hewan Menular (Brucellosis) pada ternak; Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 86/Kpts/PK.32O I L I 2OL6 tentang Pernyataan Provinsi Sumatera Utara Bebas dari Penyakit Keluron Menular (Brucellosis) pada Sapi; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN MASUKTIYA PEI\iYAKIT KELURON MENULAR (BRUCELLOSIS/ KE DALAM WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urus€rn pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara.
6.Kabupaten/Kota adalah KabupatenlKota, yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
7.Penyakit Keluron Menular (Brucellosis/ adalah penyakit hewan menular reproduksi menyerang ternak sapi dan ruminansia lainnya, yang menyebabkan keguguran dan kemajiran temporer. Menetapkan 8. 9. Ternak adalah ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing, domba). Uji serologi adalah pengujian dengan menggunakan serum darah ternak dan antigen Brucellosis. Surveilans adalah tindakan pengamatan dan penyidikan hewan sakit yang dilakukan secara terus menerus terhadap penyebaran dan terjadinya suatu kasus infeksi/penyakit. Reaktor ada-lah ternak yang secara klinis sehat tapi pada uji serologis positif. Slaughter adalah pemotongan bersyarat di bawah pengawasan dokter hewan berwenang. Daerah bebas adalah daerah tidak ditemukan Reaktor Brucellosis. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur atau Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

Pasal 2

BAB II

PENGAMATAN DAN PEI{YIDIKAN

Pasal 3

(1)
(2)-c-

Pasal 4

Pasal 5

(1)UJ-i Serologi berupa pengujian dengan metode Rose Bengal Test (RBT), Serum Aglutinasi Test (SAT), Complement Fixation Test (CFT) dan Milk Ring Test (MRr).
(2)Antigen yang dipergunakan untuk pengujian serologi adalah produk Pusat Veterinaria Farma (Pusvetma) atau antigen produk lain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III

PENOLAKAN PEI{YAKIT

Pasal 6

(3)Setiap ternak sapi/kerbau yang masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara yang tidak memiliki dokumen yang lengkap sebagaimana dimaksud pad.a ayat (21 harus dilakukan uji serologis ulang (RBT) Penyakit Keluron Menular (Brudloslrs/ terhadap LOOo/o ternak masuk.
(4)Uji serologis terhadap Penyakit Keluron Menular (Bruceltosrs/ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan di wilayah Sumatera Utara (selama masa karantina), dilakukan oleh Balai Veteriner Regional I Medan dan/atau Laboratorium Veteriner Provinsi/ Kabupaten/Kota.
(5)Ternak sapi/kerbau yang diterima di Sumatera Utara adalah ternak ruminansia dengan hasil uji serologi utang RBT negatif.
(1)(21
(6)Ternak yang positif serologi RBT akan dikembalikan ke daerah asal atau dilakukan pemotongan bersyarat (slaughter) di bawah pengawasan dokter hewan berwenang dengan atau tanpa kompensasi.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Upaya mempertahankan status bebas terhadap Penyakit Keluron Menular (Brucellosis) menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 8

(3)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat {21bekerjasama dengan masyarakat.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 9

Apabila ditemukan hasil qji serologi positif terhadap Penyakit Keluron Menular (Bruellosis/ sebagaimana pada Pasal 6 ayat

(6)harus segera dilaporkan kepada Dinas Peternakan/ Pelaksana Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dilakukan pemotongan bersyarat (slaughter) di bawah pengawasan dokter hewan berwenang dengan atau tanpa kompensasi.