DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara No. 24 Tahun 2016

Nomor: 24
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL6; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Ta}:run 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor a286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor LO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2A06 tentang Tata Cata Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6ffi);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a815);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8l7l;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tatacara Pen5rusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang Orgcnisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor e);
12.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11);
13.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah {RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AO5-2O25 {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
14.Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2O15 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ot6 (Berita Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2015 Nomor 23); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OL6.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rai<yat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubernur.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7.Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD Provsu Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan daerah tahunan setelah dilakukan perubahan untuk periode tahun 2016.
8.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Biro Keuangan Setdaprovsu yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanj a dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 {satu) tahun; {1) (21
10.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acl-lan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan tahunan daerah hasil evaluasi semester I terhadap Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1), adalah meliputi :

a.penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2O1O tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tatacara Penlrusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
b.perbaikan data dan informasi sosial ekonomi terkini yang termuat dalam RKPD.
c.perbaikan terhadap target dan indikator sasaran yang akan dicapai.
d.program dan kegiatan prioritas yang termuat dalam RKPD.

Pasal 3

(1)Perubahan RKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, dengan memperhatikan capaian target dan sasara.n yang disesuaikan dengan kondisi terkini dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.
(2)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi: .a. pedoman bagr SKPD dalam men5rusun rencana kerja dan anggaran perubahan (RKA Perubahan).
1. b.acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung capaian target dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara-
2. c.pedoman dalam men1rusun KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2Ot6.

Pasal 4

Dalam rangka pen1rusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2A16:

a.Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2A16 sebagai salah satu bahan masukan pen5rusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD.
b.SKPD menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2016 dalam menyusun prioritas program dan kegiatan yang sifatnya strategis.

Pasal 5

(1)SKPD men5rusun laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja d.an anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan capaian indikator kinerja masing-masing program.
(2)Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisa dan evaluasi usulan anggaran tahun selanjutnya yang diajukan oleh SKPD.
(3)Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnYa.

Pasal 6

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara menelaah kesesuaian antara usulan prioritas tambahan program dan kegiatan serta anggaran SKPD Tahun 2OL6 dengan hasil evaluasi kinerja SKPD.

Pasal 7

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang Gubernur Nomor 23 Tahun 2O15 dinyatakan dokumen perencanaan hasil Musrenbang RKPD 2At5. ditetapkan dengan Peraturan tetap berlaku dan mempakan Provinsi Sumatera Utara Tahun

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 31 Juli 2016 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI Diundangkan di Medan padatanggal 31 Juli 2OL6 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd HASBAN RITONGA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OL6 NOMOR 24 Salinan KEP Pembina Utamb.lVluda {tr/l c} NrP.19590227 798003 1 004

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor a286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor LO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2A06 tentang Tata Cata Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6ffi);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a815);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8l7l;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tatacara Pen5rusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang Orgcnisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor e);
12.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11);
13.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah {RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AO5-2O25 {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
14.Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2O15 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ot6 (Berita Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2015 Nomor 23); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OL6.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rai<yat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubernur.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7.Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD Provsu Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan daerah tahunan setelah dilakukan perubahan untuk periode tahun 2016.
8.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Biro Keuangan Setdaprovsu yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanj a dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 {satu) tahun; {1) (21
10.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acl-lan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

a.penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2O1O tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tatacara Penlrusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
b.perbaikan data dan informasi sosial ekonomi terkini yang termuat dalam RKPD.
c.perbaikan terhadap target dan indikator sasaran yang akan dicapai.
d.program dan kegiatan prioritas yang termuat dalam RKPD.

Pasal 3

(1)Perubahan RKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, dengan memperhatikan capaian target dan sasara.n yang disesuaikan dengan kondisi terkini dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.
(2)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi: .a. pedoman bagr SKPD dalam men5rusun rencana kerja dan anggaran perubahan (RKA Perubahan).
1. b.acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung capaian target dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara-
2. c.pedoman dalam men1rusun KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2Ot6.

Pasal 4

Dalam rangka pen1rusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2A16:

a.Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2A16 sebagai salah satu bahan masukan pen5rusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD.
b.SKPD menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2016 dalam menyusun prioritas program dan kegiatan yang sifatnya strategis.

Pasal 5

(1)SKPD men5rusun laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja d.an anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan capaian indikator kinerja masing-masing program.
(2)Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisa dan evaluasi usulan anggaran tahun selanjutnya yang diajukan oleh SKPD.
(3)Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnYa.

Pasal 6

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara menelaah kesesuaian antara usulan prioritas tambahan program dan kegiatan serta anggaran SKPD Tahun 2OL6 dengan hasil evaluasi kinerja SKPD.